PERTEMUAN 2 HUKUM INVESTASI 223333333.pptx

PART 2

1. Asas , Tujuan , Dan Sumber Hukum Investasi

2. ASAS - ASAS HUKUM INVESTASI Asas dalam Hukum Investasi diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, meliputi : Kepastian Hukum; Keterbukaan ; Akuntabilitas ; Perlakuan Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara; Kebersamaan ;

3. Efisiensi Berkeadilan ; Berkelanjutan ; Berwawasan Lingkungan ; Kemandirian ; Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

4. Asas kepastian hukum , yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Asas keterbukaan , yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur , dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

5. Asas akuntabilitas , yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

6. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara , yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan , baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya .

7. Asas kebersamaan , yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas efisiensi berkeadilan , yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil , kondusif , dan berdaya saing .

8. Asas berkelanjutan , yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan , baik untuk masa kini maupun yang akan datang . Asas berwawasan lingkungan , yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup .

9. Asas kemandirian , yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi . Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional , yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

10. Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) Menentukan asas tambahan di samping 10 asas di atas , yakni asas nondiskriminasi . Asas nondiskriminasi , yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu bersifat state borderless ( tidak mengenal batas negara).

11. TUJUAN HUKUM INVESTASI Hukum investasi dapat dimaknai sebagai suatu peraturan yang mendasari seseorang maupun Perusahaan baik sebelum maupun saat berinvestasi sehingga perbuatan investasi tersebut menjadi legal.

12. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor dalam maupun asing saat berinvestasi ; Mewujudkan kepastian hukum ; Perlakuan yang adil ; Mengembangkan dan melindungi UMKM;

13. SUMBER - SUMBER HUKUM INVESTASI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terdiri dari 40 Pasal; Terdiri dari 18 BAB Pengaturan , meliputi : Ketentuan Umum , Asas dan Tujuan , Kebijakan Dasar Penanaman Modal, Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan , Perlakuan Terhadap Penanaman Modal, Ketenagakerjaan , Bidang Usaha, Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro , Kecil, Menengah , dan Koperasi , Hak, Kewajiban , dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Pengesahan dan Perizinan Perusahaan, Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, Kawasan Ekonomi Khusus , Penyelesaian Sengketa , Sanksi , Ketentuan Peralihan , dan Ketentuan Penutup .

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang . Menambahkan beberapa Pasal terkait dengan Hukum Investasi : Bab III: Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha; Kurang lebih 9 - 10 Pasal yang mengatur tentang Investasi.

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024; Traktat-Traktat Internasional .

18. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dan Warga Negara Lain, juga disebut Washington atau Konvensi ICSID, diadopsi 18 Maret 1965; Lembaga arbitrase yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara penanaman modal asing antarnegara dengan warga negara lain. International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) mempunyai dua pola penyelesaian sengketa , yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase .

19. Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) Perjanjian tentang aturan-aturan yang menyangkut perdagangan . Negara anggota tidak dapat menerapakan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan TRIMs, dan yang bertentangan dengan Pasal III GATT tentang prinsip national treatment dan Pasal XI GATT tentang prinsip prohibition of quantitatif restriction . Aturan tentang local content requirements yang mengharuskan pembelian input dari dalam negeri ( lokal ) pada tingkat tertentu oleh suatu perusahaan ; dan Aturan tentang trade balancing requirements yang mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan produk yang diekspor

20. The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Lembaga internasional yang dibentuk pada tanggal 12 April 1988 oleh Bank Dunia. Tujuan MIGA adalah sebagai berikut : Memberikan jaminan kepada investor terhadap resiko nonekonomis , khususnya di negara-negara berkembang ; dan Berperan dalam menggalakkan aliran penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara yang sedang berkembang .

21. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif , sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Menjadikan ASEAN pusat produksi dunia Menarik investasi asing Menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara.

22. Negara-negara di ASEAN masih bisa memberlakukan tarif terhadap barang-barang impor non ASEAN. Khusus barang-barang impor dari sesama ASEAN, tarifnya ditekan menjadi sampai 5 persen .

23. TERIMA KASIH