Struktur Kelembagaan Negara Presiden: Kepala Negara & Kepala Pemerintahan (UUD 1945 Pasal 4). DPR: lembaga legislatif, pembuat undang-undang. MA & MK: kekuasaan kehakiman (rule of law). BPK: memeriksa keuangan negara. Kementerian: pelaksana kebijakan presiden. Lembaga Non-Kementerian: mendukung fungsi pemerintahan (misalnya KPK, BKN).
Pendapat Ahli Jimly Asshiddiqie: Struktur negara Indonesia bersifat presidensial dengan sistem checks and balances. Miriam Budiardjo: Lembaga negara harus bekerja dalam kerangka demokrasi Pancasila.
Teori Relevan Teori Trias Politica (Montesquieu): pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Teori Checks and Balances: memastikan tidak ada lembaga yang dominan.