PERUBAHAN REGULASI ASET DESA TAHUN 2024.pptx

Perubahan Regulasi Aset Desa

1. PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA Ponorogo , November 2024 Bidang Pemerintahan Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PONOROGO

2. beberapa alasan perlunya pengelolaan aset D esa diantaranya : Kejelasan status kepemilikan aset Desa ; Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan p endapatan asli Desa ( PADes ); Antisipasi kondisi aset Desa dalam fungsi pelayanan publik ; Pengamanan aset Desa ; Dasar penyusunan laporan kekayaan milik Desa ( neraca ); MENGAPA PERLU PENGELOLAAN ASET DESA ?

3. 10 PENGELOLAAN ASET DESA

4. Selasa , 7 Mei 2024 Permendagri nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa resmi diundangkan

5. Kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum . Pengadaan tanah untuk kepentingan Desa yang berdampak pada pengelolaan aset Desa mengenai tukar menukar tanah kas Desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya . Penyelesaian permasalahan tanah Desa waktu lampau LATAR BELAKANG

6. 6

7. PASAL 25 DIUBAH ( Pemindahtanganan aset desa ) PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024 Penyertaan modal Pemerintah Desa dihapus

8. PASAL 27 DIHAPUS ( Pemindahtanganan aset desa ) PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024 PASAL 27 DI HAPUS

9. PASAL 28 DIUBAH PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024

10. PASAL 31 DIUBAH PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024

11. PASAL 32 DIUBAH ( Tukar menukar ) PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024

12. TUKAR MENUKAR TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM Pasal 33 s/d 37 BUKAN KEPENTINGAN UMUM Pasal 38 s/d 41 UNTUK UNTUK KEPENTINGAN DESA Pasal 42 24 jenis berdasarkan UU No.2/2012 PP No.39/2023 Ada kepentingan non pemerintah / swasta Memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Ada Kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa Keputusan akhir Gubernur Keputusan akhir di M ENTERI D ALAM N EGERI Keputusan akhir di Bup / Wal Permendagri Nomor 3 Tahun 2024

13. PASAL 32 disisipkan ( Tukar menukar PSN) PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024 Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disempurnakan bagian kesatu yakni bagian kesatu untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan disisipkan 11 ( sebelas ) pasal yakni Pasal 32A sampai Pasal 32K

14. PASAL 33 DIUBAH dan disisipkan 3 pasal baru ( Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ) PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024

15. Lanjutan

16. Berdasar pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 ttg Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

17. PASAL 38 diubah ( Tukar menukar bukan kepentingan umum ) PERMENDAGRI 1 TAHUN 2016 PERMENDAGRI 3 TAHUN 2024

18. PASAL 48A ( Tukar menukar ada masa lampau )

19. PASAL 45 ( masih berlaku )

20. BEBERAPA POIN PENTING TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH DESA Tukar menukar utk P royek S trategis N asional diatur khusus : penggantian tanah Desa dengan uang yang menguntungkan Desa . disetor masuk ke Rek ening Kas Desa dan wajib dibelanjakan tanah , jangka waktu 6 bulan . terdapat persyaratan telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah oleh Gub ernur , baru boleh dilakukan transfer uang, disinilah berarti telah terjadi pengalihan hak atas tanah Desa . pencairan dan penggunaan uang harus ada persetujuan bupati , diatur dengan Peraturan Bupati penggunaan uang sisa dari membeli tanah diatur dengan Peraturan Bupati tanah pengganti diutamakan di dalam Desa , namun dapat diluar Desa masih dalam satu kecamatan . Namun apabila tidak tersedia , boleh di luar kecamatan masih dalam satu kabupaten namun dibuktikan dengan B erita A cara hasil pencarian tanah pengganti . proses tukar menukar selesai apabila telah ada tanah pengganti dan terbit Perdes ttg tukar menukar tanah Desa .

21. BEBERAPA POIN PENTING TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH DESA 2. Tukar menukar untuk Kepentingan Umum : penggantian tanah Desa dengan tanah atau uang sesuai ketentuan yg berlaku . tanah pengganti diutamakan di dalam desa , namun dapat diluar desa masih dalam satu kecamatan dan/ atau diluar kecamatan namun desanya harus berbatasan langsung . Apabila t i d a k tersedia , boleh diluar kecamatan masih dalam satu kabupaten namun dibuktikan dengan B erita A cara hasil pencarian tanah pengganti . Gubernur melakukan tinjauan lapangan guna mendapatkan kebenaran materiil dan formil . Gubernur membuat JUKNIS t entang pemberian persetujuan d en g an Keputusan Gubernur . Penggantian tanah Desa dengan uang, berlaku seperti p a d a P royek S trategis N asional . proses tukar menukar selesai apabila telah ada tanah pengganti dan terbit Perdes t en t an g tukar menukar tanah Desa .

22. BEBERAPA POIN PENTING TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH DESA 3. Tukar menukar Bukan utk Kepentingan Umum : Pemohon adalah sektor non pemerintah / swasta Tetap memperhatikan dan menyesuaikan R encana T ata R uang W ilayah Pengganti harus tanah , sesuai harga yg menguntungkan desa Untuk Lokasi tanah pengganti , berlaku P asal 32G u n t u k y an g P royek S trategis N asional Ada Tim Kajian Kabupaten d en g an Keputusan Bupati , ada verifikasi data dokumen , ada tinjauan lapangan . Ada kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi utuk verifikasi data dokumen , dan tinjauan lapangan . Ada Kegiatan dari Dirjen Bina Pemdes untuk verifikasi data dokumen , ada tinjauan lapang . Ada ijin tukar menukar oleh Bupati dan Gubernur dan terakhir Persetujuan Mendagri t en t an g tukar menukar . Proses tukar menukar selesai apabila telah ada tanah pengganti dan terbit Perdes t entang tukar menukar tanah desa dan serti f ikatnya .

23. BEBERAPA POIN PENTING TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH DESA Tukar menukar untuk Kepentingan Desa : Merupakan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa ; Tetap memperhatikan R encana T ata R uang W ilayah , RPJMDes dan RKPDes ; tanah Desa yg akan ditukar berlokasi di dalam Desa dan/ atau diluar Desa ; Tanah pengganti harus di dalam Desa ; Terakhir dengan Persetujuan Bupati ; Proses tukar menukar selesai apabila telah ada tanah pengganti dan terbit Perdes ttg tukar menukar tanah Desa .

24. BEBERAPA POIN PENTING TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH DESA 5. Tukar menukar Untuk Masa Lampau ( yg belum selesai administrasinya ) : Terjadi tukar menukar T anah K as D esa antara Desa dengan perorangan atau pihak lain di masa lampau ; Harus dibuktikan tidak sengketa ( dengan surat pernyataan masing-masing pihak ); Ada Tim Kab . yg diketuai oleh Sekda , ditetapkan dgn SK Bupati ; Bupati menyelesaikan administrasi tukar menukar , setelah ada rekomendasi Tim Kabupaten ; Terakhir dengan Persetujuan Bupati ttg tukar menukar TKD; Proses tukar menukar selesai apabila telah terbit Perdes ttg tukar menukar TKD.