POTENSI KERAWANAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.pptx

potensi kerawanan pada pemilihan tahun 2024

1. KERAWANAN PADA PEMILIHAN T A H U N 2024 POTENSI

2. PENDAHULUAN Pada Tahun 2022, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) telah diluncurkan dan menjadi referensi kebijakan yang digunakan oleh internal maupun eksternal Bawaslu . Pada Tahun 2023, Bawaslu melakukan pendalaman beberapa isu untuk menguatkan agenda pencegahan dengan menyusun IKP tematik bertajuk “ Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024; Isu Strategis ”. Demi memperdalam isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak . Isu-isu tersebut adalah politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial dan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri. ada 3 ( tiga ) tahapan yang paling berpotensi terjadi kerawanan yakni tahapan Pencalonan , Kampanye dan Pungut hitung .

3. KERAWANAN Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis Memetakan p otensi p erawanan p emilihan di Kabupaten Lebak ; Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan P emilihan pada seluruh tahapan ; Menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilihan DEFINISI KERAWANAN PEMILIHAN TUJUAN

4. KONSTRUKSI 2 SUBDIMENSI Keamanan , Otoritas Penyelenggara Pemilu , Otoritas Penyelenggara Negara KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK Bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu / Pemilihan RekomendasiBawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI PENYELENGGARAAN PEMILU 4 SUBDIMENSI Hak Memilih , Pelaksanaan Kampanye , Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar D alam P emilih T etap . Pemilih potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP- Elektronik . Pemilih ganda dalam daftar pemilih . Ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon . Penghitungan suara ulang di Pemilu / Pilkada . Komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara . Gugatan atas hasil Pemilu / Pilkada . Keberatan dan/ atau sengketa proses Pemilu / Pilkada . KONTESTASI 1 SUBDIMENSI Hak Dipilih , Kampanye Calon Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta /Tim Sukses /Tim Kampanye

5. KERAWANAN BERDASARKAN TAHAPAN Pemilihpotensialtapi tidak memiliki E-KTP Pemilihganda dalam daftar pemilih Pemilihtidak memenuhisyarat tapi terdaftardalam DPT PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH KAMPANYE Kerawanan terjadinya Praktek politik uang, Back Campagn , Ujaran Kebencian dan Hoax MASA TENANG Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta / timses Kerawanan Mobilisasi Masa, Pembagian materi dalam bentuk uang/ barang PUNGUT HITUNG Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Adanya pelanggaran saat pemungutan suara Adanya pemungutan suara ulang Adanya penghitungan suara ulang di TPS (Study Kasus Kecamatan Gunungkencana ) Adapnya Pemungutan Suara Ulang ( Stady Kasus TPS Rangkasbitung Barat) Adanya complain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan Kesalahan prosedur yang dilakukan peneyelenggara ad-hoc LOGITSIK TPS di daerah yang secara geografis sulit dijangkau , Akses jalan dan transportasi sulit; (Suku Baduy) Faktor alam dan cuaca Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara

6. ISU STRATEGIS Kerawanan tertinggi adalah dugaan adanya Memomibilisasii Massa, Dugaan Keterlibatan Kepala Desa dan ASN hal tersebut sesuai dengan laporan yg diterima oleh Bawaslu KONTESTASI NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN Langkah antisipasi sebagai Upaya prepentif ialah dengan melakukan pencegahan pelanggaran dengan : Himbauan Pengawasan Langsung Bawaslu Kab . Lebak telah membentuk Pokja Metralitas ASN, TNI dan Pilri (yang didalammnya adalah unsur pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri ) PRAKTIK POLITIK UANG Penggunaan uang dan barang sebagai media untuk menarik pemilih menjadi isu yang selalu terjadi di setiap Pemilihan . Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari . Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak , bukan hanya penyelenggara Pemilu saja

7. ISU STRATEGIS Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilihan berjalan . Politisasi SARA, Penggunaan Hoax, Fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon POLARISASI MASYARAKAT DAN DUKUNGAN PUBLIK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK KONTESTASI Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat , tentu membutuhkan langkah - langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital KONTEKS KESERENTAKAN PEMILU DAN PEMILIHAN Kondisi pemilihan umum berpengaruh pada pemilihan kepala daerah . Jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama . Salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipastif .

8. Potensi kerawanan akan muncul terkait keamanan adalah dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi , ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik . Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan khususnya kepada Penyelenggara Pemilihan harus segera disiapkan sejak dini . KEAMANAN KOMPETENSI PENYELENGGARA AD HOC ISU STRATEGIS Pemetaan kerawanan pemilihan menunjukkan , isu kerawanan tertinggi dan tersebar hampir di seluruh wilayah oleh pemahaman yang kurang dari Penyelenggara Adhoc terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gambaran ini mewajibkan kepada penyelenggara pemilu untuk semakin memperkuat pemahaman tentang pemungutan , penghitungan dan rekapitulasi suara . HAK MEMILIH DAN DIPILIH Penguatan terhadap jaminan hak memilih dan dipilih . Di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih di mana pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil dari Pemilu menjadi pertimbangan penting saat pemutakhiran di pemilihan kepala daerah sehingga kesalahan pemutakhiran tidak berulang .

9. PEMETAAN KERAWANAN NASIONAL KABUPATEN RAWAN TINGGI KABUPATEN LEBAK Berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Banten, Kabupaten Lebak masuk dalam kategori rawan tinggi , terbukti dengan beberapa kejadian atau kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak pada saat Pemilu dan Pemilihan

10. RINCIAN KEJADIAN Pemungutan suara ulang pada pemilu 2024 terjadi di TPS 10 Kelurahan Rangkasbitung Barat, pemilih yang mengunakan KTP- el diluar domisili mengunakan 5 surat suara . Pada pemilu 2019 di TPS 4 Kelurahan Cijoro terdapat pemilih mengunakan KTP luar domisili . KECAMATAN RANGKASBITUNG KECAMATAN CIBADAK Pemungutan suara ulang pada pemilu 2019 terjadi di TPS 9 Desa Bojong Cae proses penghitungan suara tidak sesuai prosedur dan TPS 13 Desa Panancangan terdapat selisih surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih .

11. RINCIAN KEJADIAN Pemungutan suara ulang pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terjadi di TPS 5 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar terdapat selisih surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih KECAMATAN KALANGANYAR KECAMATAN MUNCANG Pemungutan suara ulang pada pemilu 2019 terjadi di TPS 4 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang terdapat pemilih mengunakan KTP luar domisili .

12. RINCIAN KEJADIAN Penghitungan suara ulang di TPS 02 Desa Muara Kecamatan Wanaslam jumlah suara sah dan tidak sah , tidak sama dengan jumlah yang hadir . Penghitungan suara ulang di TPS 14 Desa Margajaya Kecamatan Cimarga hasil suara sah dan tidak sah , tidak sama dengan hasil formulir C HASIL Penghitungan suara ulang di 4 Desa yang berada di Kecamatan Warunggunung dikarenakan ketidak sesuaian antara hasil suara pada sat pleno di kecamatan dengan C hasil . Terdapat ketidak sesuaian jumlah surat suara yang dipaki dengan jumlah surat suara tidak terpakai dari surat suara yang disediakan di TPS 3 dan TPS 11 Desa Rahong Kecamatan Malingping . TERDAPAT KEJADIAN PENGHITUNGAN ULANG DI 4 KECAMATAN PADA SAAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

13. RINCIAN KEJADIAN Sebanyak 3 ASN yang yang diduga terlibat dalam kampanye pasangan calon 1 kejadian pada pilkada 2017, 1 kejadian pada pilkada 2018 dan satu kejadian pada pemilu 2019 ADANYA KETERLIBATAN ASN DAN APARAT DESA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SEBELUMNYA Sebanyak 6 Kepala Desa yang tersebar di Kecamatan Cipanas , Kecamatan Maja, Kecamatan Cirinten , Kecamatan Warunggunung , Kecamatan Cikulur , dan Kecamatan Kalanganyar yang diduga terlibat dalam kampanye pasangan calon pada pemilu 2024, pemilu 2019 dan Pilkada 2018.

14. DARI KERAWANAN YANG SUDAH DIPETAKAN OLEH BAWASLU KABUPATEN LEBAK DI 28 KECAMATAN, 11 KECAMATAN TERJADI KEJADIAN KHUSUS/DUGAAN PELANGGARAN, BUKAN BERARTI DI 17 KECAMATAN TIDAK TERJADI POTENSI DUGAAN PELANGGARAN

15. BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU TERIMAKASIH