Optimalisasi Manajemen Keuangan & Risiko Dalam Peningkatan Layanan Publik Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Disusun oleh: Kelompok 1
Profil Instansi Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana. Fungsi utama: pembinaan narapidana, penegakan hukum, pelayanan publik. Permasalahan utama: praktik pungutan liar (pungli), keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan.
Permasalahan Utama Pungutan liar dalam fasilitas sel, makanan, administrasi, kunjungan. Akar masalah: keterbatasan anggaran, pengawasan lemah, kesejahteraan petugas rendah, penegakan hukum tidak tegas. Dampak multidimensional: sosial, ekonomi, hukum.
Pelaksanaan Manajemen Keuangan Alokasi anggaran masih minim untuk kebutuhan dasar Lapas. Inefisiensi dalam penggunaan dana → celah pungutan liar. Rekomendasi: peningkatan anggaran, transparansi, standardisasi layanan.
Kendala Manajemen Keuangan Birokrasi anggaran yang panjang dan rigid. Keterbatasan data akurat untuk perencanaan. Kesejahteraan petugas yang rendah → rawan korupsi kecil-kecilan.
Pelaksanaan Manajemen Risiko Masih fokus administratif, belum berbasis kinerja. Minim early warning system untuk deteksi penyimpangan. Belum ada budaya risiko menyeluruh di instansi.
Strategi Mitigasi Risiko Audit menyeluruh untuk identifikasi titik rawan. Satgas Anti-Pungli untuk monitoring. Whistleblowing system dengan perlindungan pelapor. Digitalisasi sistem administrasi dan layanan.
Lesson Learnt (2) Penerapan good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) penting. Budaya risiko harus dibangun dari pimpinan hingga staf. Sinergi multi-stakeholder memperkuat efektivitas pengawasan.
Rekomendasi untuk Organisasi Adopsi digitalisasi (e-budgeting, e-monitoring). Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan & sertifikasi. Implementasi sistem reward & punishment yang adil. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan berbasis hasil.
Kesimpulan Manajemen keuangan & risiko adalah kunci dalam tata kelola publik. Kasus Lapas menunjukkan perlunya reformasi struktural, digitalisasi, dan budaya integritas. Lesson learnt dapat diadopsi organisasi lain untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.