;;;;;;;PP 74 Tahun 2008 tentang guru.pdf

j

1. ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74
TAHUN 2008 TENTANG GURU

Guna memenuhi tugas mata kuliah : Profesi keguruan
Dosen Pengampu : Muthoriq Alil Abasir, Lc. M.H.

Makalah ini disusun oleh:
1. Salman Farizi Al Rijal 22160211596
2. Azmi Amanullah 22160211585
3. Aghna Rais Ciputra 22160211584
4. Jamaluddin Rahmad A 22160211591

FAKULTAS TARBIYAH
MA’HAD ALY BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM
SURAKARTA - IIM SURAKARTA
2024/2025

2. 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas
segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya,
sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Analisis
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru”.
Makalah ini disusun untuk memenuihi tugas Mata Kuliah Profesi Keguruan.
Selain itu, insyaa Allah makalah ini dapat memperkaya wawasan tentang profesi
sebagai guru bagi para pembaca dan juga bagi penulis.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen kami Ustadz
Muthoriq Alil Abasir, Lc., M.H., -hafidzahullah- dosen Mata Kuliah Profesi
keguruan dalam membimbing penyusunan makalah ini. Keberhasilan penyusunan
makalah ini juga tidak terlepas dari peran serta dan kontribusi berbagai pihak, baik
dalam bentuk dukungan moril maupun material. Oleh karena itu penyusun
menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang ikut berkontribusi dalam penyusunan Makalah ini. Terimakasih juga
disampaikan kepada para penulis buku dan artikel yang dijadikan rujukan, sehingga
makalah ini dapat diselesaikan.
Kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa, oleh karena itu penyusun
menyadari sepenuhnya bahwa akalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan
saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan.
17 November 2024



Penyusun

3. 2

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ....................................................................................................... 1
DAFTAR ISI...................................................................................................................... 2
BAB I .................................................................................................................................. 3
PENDAHULUAN ............................................................................................................. 3
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................... 3
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 4
C. Tujuan Makalah ..................................................................................................... 4
BAB II ................................................................................................................................ 5
PEMBAHASAN ................................................................................................................ 5
A. Isi PP No. 74 Tahun 2008 ....................................................................................... 5
B. Pengertian PP No. 74 Tahun 2008 ......................................................................... 6
C. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Terhadap
Kualitas Pendidikan ....................................................................................................... 13
BAB III ............................................................................................................................. 16
PENUTUP ........................................................................................................................ 16
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 16
B. Saran .................................................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 18

4. 3

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan
suatu bangsa, karena kualitas pendidikan yang baik akan berdampak langsung pada
kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan,
salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru. PP ini merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan
profesionalisme guru di Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan kualitas
pendidikan yang lebih baik di semua tingkat pendidikan.
PP No. 74 Tahun 2008 memiliki tujuan untuk memberikan pedoman yang
jelas mengenai peran, kewajiban, dan hak guru, serta standar yang harus dipenuhi
oleh setiap tenaga pengajar di Indonesia. Regulasi ini juga mengatur mengenai
pembinaan karier dan pengembangan kompetensi guru, yang menjadi aspek kunci
dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami
lebih dalam tentang isi dan pengertian PP No. 74 Tahun 2008 serta bagaimana
penerapannya mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai isi dari PP No. 74 Tahun 2008,
pengertiannya, serta pengaruh dari penerapan peraturan tersebut terhadap kualitas
pendidikan. Pemahaman yang lebih baik tentang regulasi ini diharapkan dapat
memberikan wawasan mengenai kontribusi peraturan pemerintah dalam upaya
meningkatkan profesionalisme guru dan akhirnya berdampak pada peningkatan
kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan PP No. 74
Tahun 2008 diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi
tantangan kualitas pendidikan di Indonesia.

5. 4

B. Rumusan Masalah
1. Apa isi PP No.74 Tahun 2008?
2. Apa pengertian PP No.74 Tahun 2008?
3. Apa pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 terhadap
kualitas pendidikan?
C. Tujuan Makalah
1. Mengetahui isi PP No. 74 Tahun 2008.
2. Mengetahui pengertian PP No. 74 Tahun 2008.
3. Mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
terhadap kualitas pendidikan.

6. 5

BAB II
PEMBAHASAN

A. Isi PP No. 74 Tahun 2008
PP 74 tahun 2008 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki Kualifikasi
Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualialisasikan oleh
Guru dalam melaksanakan tugasas keprofesionalan. Kompetensi Guru meliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi
Guru bersifat holistik.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi
logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas Guru yang diarahkan untuk
mengembanangkan kompetensinya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan Bahwa Guru harus
memiliiliki ki kompetensi pedagogik, ,kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan
suatu kesatuan yang menjadi ciri Guru profesional.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bertujuan
untuk mengatur berbagai hal terkait guru, di antaranya:
1) Kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru.
2) Kompetensi yang harus dimiliki guru.
3) Sertifikat pendidik yang harus dimiliki guru.

7. 6

4) Kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5) Kesehatan jasmani dan rohani yang harus dimiliki guru.
6) Kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat
bertugas.
7) Pengangkatan dan penempatan guru.
8) Perencanaan kebutuhan guru secara nasional.
PP No. 74 Tahun 2008 mengatur tentang profesi guru di Indonesia, yang
mencakup persyaratan sebagai pendidik profesional, seperti memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, profesional), sertifikat
pendidik, dan kesehatan jasmani serta rohani. Guru juga diharuskan mampu
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. PP ini mengatur pula perencanaan
kebutuhan guru, pengangkatan, dan penempatan guru. PP ini kemudian diperbarui
dengan PP No. 19 Tahun 2017 untuk menyesuaikan dengan perkembangan
pendidikan.
1


B. Pengertian PP No. 74 Tahun 2008
1) Kompetensi dan sertifikasi
a. Kompetensi
Menurut Daryanto, kompetensi berasal dari bahasa Inggris yakni
“competence” yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kesanggupan.
2
Sedangkan
secara istilah, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
3
Kompetensi yang dimaksud meliputi
kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional.

1
Darmawan, C. 2007. Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia
2
Agus Wibowo&Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
hlm.102.
3
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 ayat (1), hlm.228.

8. 7

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan
pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini antara lain meliputi pemahaman
terhadap peserta didik dan pengembangan kurikulum atau silabus. Kompetensi
kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang
mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik
dan berakhlak mulia.
Kompetensi sosial guru berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam
berkomunikasi dengan masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun
yang ada di lingkungan tempat tinggal guru. Sekurang-kurangnya meliputi
kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; serta
menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi
profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam memiliki pengetahuan
yang luas serta mendalam tentang mata pelajaran yang diampu dan yang akan
diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep
teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam
proses belajar mengajar.
b. Sertifikasi
Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru
yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan
kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2)
meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru,
serta (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan
nasional yang bermutu.
4

Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
5


4
Rayon 10, Sertifikasi Guru dalam Jabatan,
5
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1), hlm. 231

9. 8


2) Hak Guru dalam PP No. 74 Tahun 2008
Dalam menjabat sebagai guru, seorang guru memiliki hak untuk
mendapatkan hal-hal sebagai berikut:
6

1. Tunjangan profesi, diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan.
2. Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional, diberikan kepada
guru yang memenuhi persyaratan yang hampir sama dengan persyaratan
tunjangan profesi, ditambah dengan melaksanakan kewajiban sebagai
seorang guru.
3. Tunjangan khusus, diberikan bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial.
4. Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi
guru tetap yang bukan PNS diberikan sesuai dengan keseteraan tingkat,
masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru PNS.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat
tambahan kepada guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah,
atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat.
6. Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi
kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Penghargaan-
penghargaan tersebut dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi
luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau
bentuk penghargaan lain.
7. Dalam melaksanakan keprofesionalan, guru berhak mendapatkan promosi
sesuai dngan tugas dan prestasi kerja.
8. Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan
sanksi kepada peserta didik yang sesuai dengan aturan-aturan pendidikan.

6
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1), hlm.240-249

10. 9

9. Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam
bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah
daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
10. Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara
pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah.
11. Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru.
12. Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan
pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota,
provinsi, dan nasional.
13. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan
kualifikasi akademik maupun kompetensinya, serta memperoleh pelatihan
dan pengembangan profesi di bidangnya.
14. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah berhak
memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Beban Kerja Guru dalam PP No. 74 tahun 2008
Beban kerja guru mencakup lima kegiatan pokok, yaitu:
1. Merencanakan pembelajaran.
2. Melaksanakan pembelajaran.
3. Menilai hasil pembelajaran.
4. Membimbing dan melatih peserta didik.
5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan
pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Yang dimaksud dengan beban kerja guru dalam pp no. 74 tahun 2008 adalah
bahwa guru wajib memenuhi minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam
tatap muka dalam satu minggu.
7


7
PP No. 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 52 ayat 1 dan 2.

11. 10


4) Sanksi Guru dalam PP No. 74 Tahun 2008
Sanksi guru merupakan hukuman yang diberikan kepada guru yang
melakukan pelanggaran.
8
Adapun dalam PP no. 74 tahun 2008, sanksi bagi guru
dijelaskan pada pasal 63 dan 64. Sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:
9

1. Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan
sertifikat pendidik dalam jangka waktu sepuluh tahun, kehilangan hak untuk
mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat
tambahan.
2. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajara 24
jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari menteri dihilangkan haknya
untuk mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan.
3. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk
melaksanakan tugas sebagai guru akan tetapi menolak wajib kerja di daerah khusus
akan mendapatkan sanksi berupa (a) penundaan kenaikan pangkat dan jabatan
selama satu tahun; (b) pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional selama dua tahun; dan (c) pencabutan hak untuk menjadi guru selama
empat tahun bagi warga negara Indonesia selain guru.
4. Guru yang mengingkari pernyataan tertulis dikenai sanksi oleh pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa (a) penundaan
kenaikan pangkat atau jabatan selama empat tahun; (b) penghentian pemberian
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama empat tahun; (c)
penghentian tunjangan profesi selama empat tahun; atau (d) penghentian pemberian
maslahat tambahan selama empat tahun.

8
Wiwik, dkk, Penghargaan dan Sanksi bagi Guru,
9
Undang-Undang RI Nomor ......., hlm. 269-270.

12. 11

5. Guru yang memperoleh kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik
dengan cara melawan hukum akan diberhentikan sebagai guru dan wajib
mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima.
6. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan
profesi akan tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh departemen tidak
memenuhi lagi kriterianya maka dapat dicabut kewenangannya untuk
menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut.

5) Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas
Yang dimaksud dengan wajib kerja guru dalam pp no. 74 tahun 2008,
khususnya pada pasal 55 adalah bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah dapat
memberlakukan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang
memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai
guru di daerah khusus di wilayah NKRI.
10
Keadaan darurat di sini adalah situasi
luar biasa yang terjadi di daerah khusus tersebut, seperti terjadinya bencana alam,
bencana sosial, atau situasi lain yang mengakibatkan kelangkaan guru, sehingga
proses pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai Standar Nasional
Pendidikan (SNP).
11

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat menetapkan pola ikatan
dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan
nasional atau kepentingan daerah. Adapun dilaksanakannya pola ikatan dinas bagi
calon guru dimaksudkan untuk:
12


10
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1), hlm. 263
11
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 55 ayat (1),
hlm. 20.
12
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (Bandung: Citra Umbara, 2009),
pasal 56 ayat (3), hlm. 264.

13. 12

a. Memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah.
b. Memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang mampu mengampu
pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
c. Memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang potensial untuk dikader
menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas
mata pelajaran, dan pengawas kelompok mata pelajaran.
d. Memenuhi proyeksi kekurangan guru secara nasional.
6) Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan dalam PP No. 74
Tahun 2008
Pada satuan pendidikan, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan
dengan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional. Perencanaan
tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerataan guru antar satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat, antarkabupaten atau
antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus.
Pada jabatan struktural, guru yang diangkat oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Penempatan tersebut
dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru minimal 8
tahun. Guru yang ditempatkan akan kehilangan haknya untuk memperoleh
tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan tambahan. Akan tetapi bisa mendapatkan
haknya kembali ketika ditugaskan kembali menjadi guru.
Pemindahan guru dilakukan baik atas permintaan sendiri maupun
kepentingan kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pemindahan tersebut dilakukan
setelah guru yang bersangkutan bertugas minimal 4 tahun, kecuali guru yang
bertugas di daerah khusus.

14. 13

C. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 Terhadap Kualitas Pendidikan
Salah satu isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 adalah
pembahasan berkaitan dengan bab kompetensi dan sertifikasi guru. Pada isi
Peraturan Pemerintah, tersebut kita ketahui bersama bahwa seorang guru
setidaknya harus memiki empat kompetensi utama, yaitu :
1. Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan
pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan yang mencerminkan
kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan
bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi sosial guru, berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam
berkomunikasi dengan masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun
yang ada di lingkungan tempat tinggal guru.
4. Kompetensi profesional, merupakan kemampuan seorang guru dalam
memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang mata pelajaran yang
diampu dan yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki
pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu
menggunakannya dalam proses belajar mengajar.
13

Disebutkan juga pada Peraturan Pemerintah tersebut berkaitan dengan
Sertikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada
guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk:
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik
profesional,
2. Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran,
3. Meningkatkan kesejahteraan guru,
4. Meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional
yang bermutu.
14


13
Afdhol Abdul Hanaf, dkk., Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru,

14
Afdhol Abdul Hanaf, dkk., Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, 4

15. 14

Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
15

Setelah kita ketahui tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang
guru dan tujuan daripada sertifikasi guru, penting juga kita membahas kaitannya
dengan pengaruh dari kompetensi dan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan.
Di Indonesia guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi standar pendidik,
menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan
melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.
Dengan demikian, idealnya, guru yang sudah bersertifikasi akan mampu
menyampaikan materi pelajaran dengan baik, karena guru menguasai materi yang
diajarkan, menguasai strategi mengajar dengan baik , sehingga seharusnya dapat
menjelaskan materi pelajaran dengan baik.
Kompetensi pedagogik guru bersertifikasi masih ditingkatkan secara terus-
menerus. Kemampuan menyiapkan media, memanfaatkan media pembelajaran dan
memanfaatkan teknologi pembelajaran menjadi prioritas utama, menurut sebuah
penelitian guru bersertifikasi pendidik berkategori cukup dan kurang mampu
melaksanakan tugasnya berhubungan dengan media dan teknologi pembelajaran.
Padahal, media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran, sehingga dapat tercapai suatu tujuan pembelajaran secara efektif dan
efisien. Menyiapkan media dan memanfaatkannya pada umumnya terkait erat
dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, ketiga kompetensi
tersebut dapat ditingkatkan secara simultan.
Guru profesional memiliki kemampuan memperhatikan peserta didik secara
individual, karena peserta didik adalah invidu yang unik, individu yang sedang
berkembang yang memerlukan bimbingan individual, serta mereka memiliki
kemampuan untuk mandiri. Ternyata kemampuan ini juga masih harus
ditingkatkan, karena guru yang cukup dan kurang baik kemampuannya

15
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1), hlm. 231.

16. 15

memperhatikan siswa secara individual masih cukup banyak. Agar perkembangan
individu siswa pada aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, dan moral berjalan
baik , maka kemampuan ini harus meningkat agar guru dapat mengidentifikasi
problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang
tepat.
Searah dengan kompetensi pedagogik, dalam kompetensi profesional,
kemampuan mengikuti perkembangan iptek untuk pemutakhiran materi
pembelajaran dan pengembangan inovasi pembelajaran masih perlu mendapat
perhatian. Kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan wajib dilakukan
oleh guru dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, yang
memungkinkan guru melakukan peningkatan kualitas proses belajar-mengajar
secara terus menerus. Bagaimanapun, guru profesional harus selalu meningkatkan
pengetahuan dan kompetensinya sehingga mampu menjadi agen perubahan dan
pembaruan.
16



16
Siswandari, S., & Susilaningsih, S. (2013). Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan
kualitas pembelajaran peserta didik. Jurnal pendidikan dan kebudayaan, 19(4), hal. 495

17. 16

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengatur
berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi guru di Indonesia. Guru diharuskan
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional), sertifikat pendidik, serta kesehatan jasmani dan rohani yang memadai.
Kompetensi guru bersifat holistik dan merupakan bagian integral dalam
mendukung tugas profesional mereka untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. PP ini juga mengatur tentang pengangkatan, penempatan guru, serta
perencanaan kebutuhan guru secara nasional. Untuk mengikuti perkembangan
pendidikan, PP ini diperbarui dengan PP Nomor 19 Tahun 2017.
PP No. 74 Tahun 2008 mengatur berbagai aspek terkait profesi guru, mulai
dari kompetensi, sertifikasi, hak, beban kerja, sanksi, wajib kerja, hingga
pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru. Kompetensi guru meliputi
aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang harus dikuasai dan
diterapkan dalam tugasnya. Sertifikasi guru bertujuan untuk menilai kelayakan dan
meningkatkan profesionalisme guru. Guru juga berhak menerima berbagai
tunjangan dan penghargaan, serta perlindungan dalam menjalankan tugasnya.
Beban kerja guru diatur minimal 24 jam tatap muka per minggu, dengan sanksi
yang berlaku bagi guru yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar aturan.
Selain itu, dalam kondisi darurat, pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja
bagi guru di daerah khusus. Pengangkatan dan penempatan guru diatur untuk
memastikan pemerataan dan pemenuhan kebutuhan guru di seluruh wilayah,
termasuk di daerah-daerah yang membutuhkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menegaskan pentingnya
empat kompetensi utama guru pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta
memperkenalkan sertifikasi guru sebagai langkah strategis untuk meningkatkan

18. 17

kualitas pendidikan. Sertifikasi bertujuan memastikan kelayakan guru,
meningkatkan kesejahteraan, serta memajukan martabat dan kualitas proses
pembelajaran. Meski sertifikasi membantu guru menguasai materi, metode
pengajaran, dan strategi pembelajaran, masih ada tantangan dalam pemanfaatan
media dan teknologi pembelajaran, perhatian individual terhadap peserta didik,
serta kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan
pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar guru dapat menjadi agen
perubahan yang efektif, memanfaatkan teknologi dengan baik, dan mendukung
perkembangan holistik peserta didik secara optimal.
B. Saran
Dengan membaca makalah tentang PP No. 74 Tahun 2008 ini, diharapkan
mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan untuk masa yang akan
datang. Mengingat keterbatasan sumber dan referensi dari pustaka, maka kami
menyarankan kepada dosen mata kuliah Profesi Keguruan memberi semacam
usulan kepada pihak yang berwenang atas hal demikian, agar memperkaya
khazanah buku-buku khususnya buku seputar profesi keguruan.

19. 18

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, C. 2007. Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia.
Hanaf AA, dkk., Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru, pasal 55 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (Bandung:
Citra Umbara, 2009), pasal 56 ayat (3)
PP No. 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 52 ayat 1 dan 2
Rayon 10, Sertifikasi Guru dalam Jabatan
Siswandari, S., & Susilaningsih, S. (2013). Dampak sertifikasi guru
terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Jurnal pendidikan dan
kebudayaan, 19(4)
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen &
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 ayat (1)
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen &
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pasal 4 ayat (1)
Wibowo A, dan Hamrin. Menjadi Guru Berkarakter, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,2012
Wiwik, dkk, Penghargaan dan Sanksi bagi Guru