PPKN KLP 3_20240828_085455_0000.pdfkkkk

Pkn

1. KASUS PENINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KASUS PENINGKARAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Oghie ramadhani hollong
Claudea octavia
Pratiwi enang
Syukryyah rohimah
Muh Yuda
Muh fakhri
Muh adrian

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang maha esa. yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah tentang " kasus
peningkatan kewajiban warga negara"
Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut
memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya, tidak akan bisa
maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari
penyusunan materi kami.Kami berharap semoga materi yang kami susun ini memberikan
manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.
Parepare, 28 Agustus 2024

3. Pembahasan
Kewajiban warga negara salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya
membayar pajak, tetapi banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi dan bela
negara,
Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan
di pemerintaha mendorong negara ini serta terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan
sebagainya.
Pada kenyataannya, saat ini, banyak terjadi pengingkaran terhad kewajiban-kewajiban warga negara.
Dengan kata lain, warga negam bany yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana oleh undang-
undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan ole tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap
warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya,
sementan yang menjadi kewajibannya dilupakan.

4. Bentuk bentuk kasus pengingkaran kewajiban
warga negara
1. membuang sampah sembarangan
membuang sampah sembarangan merupakan
pengingkaran kewajiban warga negara terhadap
lingkungan dan alam sekitar. Selain itu, membuang
sampah sembarangan juga merupakan pelanggaran
norma kesopanan, HAM, dan hak publik.

5. Bentuk bentuk kasus pengingkaran kewajiban
warga negara
2. Melanggar aturan berlalu lintas
Pelanggaran lalu lintas juga dapat membahayakan
pengendara dan orang lain, dan dapat menyebabkan
kemacetan, kecelakaan, kerugian materi dan waktu, dan
peningkatan risiko kecelakaan.
Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai
helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin
Mengemudi, tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas,
berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomer
Kendaraan (STNK), dan sebagainya.

6. Bentuk bentuk kasus pengingkaran kewajiban
warga negara
3. Merusak fasilitas negara
merusak fasilitas umum merupakan pelanggaran kewajiban
sebagai warga negara. Selain itu, merusak fasilitas umum
juga merupakan bentuk vandalisme.
Pasal 170 KUHP mengatur bahwa pengrusakan fasilitas
umum dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun 6
bulan penjara. Pasal 406 ayat (1) KUHP juga menyatakan
bahwa orang yang merusak properti orang lain dapat
dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

7. Bentuk bentuk kasus pengingkaran kewajiban
warga negara
4. Tidak membayar pajak kepada negara
tidak membayar pajak merupakan salah satu perilaku pengingkaran kewajiban warga negara.
Kewajiban membayar pajak adalah kewajiban finansial warga negara untuk mendukung
pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Selain itu, membayar pajak juga merupakan
perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha bela negara
ontoh tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara:
Terlibat dalam tawuran,
Menyebarkan hoaks,
Tidak mematuhi peraturan.

8. A. KESIMPULAN
KESIMPULAN
Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang
tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan
hak warga negara.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi
warga negara. Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh
sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera.
B. SARAN
Dengan an ditulisnya materu yang menjelaskan tentan keewajiban Warga Negara Sebagai Anggota Masyarakat ini, semoga
kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini.
Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak
sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan
demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

9. THANK
YOU!
THANK
YOU!