PPT ABAD PERTENGAHAN - ffsfDIAH ASTUTI.pptx

reading reading reading reading reading reading reading

1. PANDANGAN MANUSIA TENTANG HUKUM DARI MASA KE MASA ABAD PERTENGAHAN OLEH : NAMA: DIAH ASTUTI NIM : 2023180084

2. ABAD PERTENGAHAN Pada jaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum , serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya , karena cara orang berpikir pada jaman abad pertengahan itu kurang kritis . Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya yaitu Tuhan . Jadi terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena sudah dikehendaki oleh Tuhan . Dengan demikian lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum . Pemerintah kerajaan membiarkan segala sesuatunya di lapangan agama, kesusilaan dan adat-istiadat , asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya , baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 1 1 Soehino , Ilmu Negara , Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm . 44

3. Abad pertengahan ini lahir pada abad ke V masehi sampai abad XV masehi . Abad ini adalah abad dimana agama-agama samawi lahir . Hukum dipandang dalam hubungannya sangat erat dengan Tuhan dan Agama. Jadi sudah mulai sejak pada permulaan jaman abad pertengahan pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama, lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi daripada negara . Dan sebagai akibat daripada pengakuan ini , maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat , yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang Paus , sebagai wakil dapada Tuhan untuk memerintah di dunia. 2 Sebagai akibat dari hal tersebut , para pemeluk agama Kristen dan orang-orang yang tunduk pada aturan ini , tidak mempunyai kebebasan berpikir . Oleh karena ini segalanya harus tunduk kepada Tuhan . Jika ada perintah-perintah Tuhan yang tidak dimengerti oleh para pengikutnya , maka yang boleh menafsirkan hanyalah pemimpin-pemimpin gereja , khususnya Paus . 2 Ibid, hlm . 45

4. 3 Theo Huijbers , Filsafat Hukum dalam lintas sejarah , Kanisius , Yogyakarta, 1988, hlm . 37 Sementara itu di Timur Tengah timbullah suatu agama baru lagi , yakni agama Islam. Sejak tahun lahirnya Hijriah (622 M) agama itu mulai disebarluaskan di bagian-bagian Asia, Afrika , dan Eropa Selatan. Bangsa yang pertama-pertama menerima agama baru itu adalah bangsa Arab. Lalu bangsa itu menyatukan banyak bangsa lain di bawah kekuasaannya . Diantara kebenaran-kebenaran yang ditawarkan agama Islam sebagai pondamen hidup perlu dikemukakan antara lain. 3 * Allah adalah satu , Pencipta dan Hakim, Mahaesa , Mahakuasa dan Maharahim . Allah yang Mahabesar itu menguasai seluruh hidup manusia dan menakdirkannya . Dengan ini nasib manusia diletakkan dalam tangan Allah sendiri .

5. * Manusia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan . Ia harus taat kepada Tuhan dan menurut perintah-perintah-Nya dalam segala hal ihwal hidup , baik dalam kehidupan privat maupun kehidupan publik . Pernyataan-pernyataan ini menjelaskan , bahwa menurut pandangan agama Islam hidup manusia berpusat kepada Allah dalam segala bidang . Tak mengherankan bahwa hal ini Nampak juga dalam bidang hukum . Semesta alam diciptakan dan dibimbing oleh Allah, tetapi lebih-lebih manusia beserta kemampuannya untuk memahami apa yang baik dan apa yang jahat dan kecenderungannya untuk membangun hidupnya sesuai dengan aturan alam itu . Oleh karena itu dalam pembicaraannya mengenai hukum alam , Thomas pertama -tama memaksudkan aturan hidup manusia , sejauh didiktekan oleh akal budinya . Hukum alam yang terletak dalam akal budi manusia itu ( lex naturalis ) tidak lain daripada suatu partisipasi aturan abadi dalam ciptaan rasional .

6. Hukum alam dapat dibagi dalam dua golongan yaitu hukum alam primer dan hukum alam sekunder . Hukum alam primer dapat dirumuskan dalam norma-norma yang bersifat umum berlaku bagi semua manusia termasuk kedua norma yang telah dipegang oleh aliran Stoa ; berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan jangan merugikan seseorang . Hukum alam sekunder dapat dirumuskan dalam norma-norma yang selalu berlaku in abstracto , oleh karena langsung dapat disimpulkan dari norma-norma hukum alam primer, antara lain meliputi norma moral yang sudah diketahui dari wahyu seperti : jangan membunuh , jangan mencuri , hormatilah orang tua , dll .

7. Hukum Bangsa-bangsa adalah hukum alam sekunder yang berlaku karena dituntut oleh kebutuhan konkret masyarakat namun hukum bangsa-bangsa ini tidak berlaku in abstracto seperti hukum alam . Hukum alam merupakan hukum yang agak umum . Dan tidak jelas bagi setiap orang apa yang sesuai dengan hukum alam tersebut . Sehingga disusunlah undang-undang Negara yang lebih konkret mengatur hidup bersama disebut dengan hukum positif . Sehingga hukum alam hanya mempunyai fungsi regulative dan tidak berlaku sebagai aturan yang konkret. 4 4 Ibid , hlm . 42

8. HUKUM ISLAM DI ABAD PERTENGAHAN Dalam abad-abad yang pertama Hijriah agama Islam mempengaruhi bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain dikawasan Timur Tengah sedemikian rupa sehingga timbullah suatu aturan hidup baru . Dalam aturan baru itu memang adat istiadat bangsa ditampung juga , namun hanbya sejauh adat itu cocok dengan wahyu Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah . Sejajar dengan aturan hidup baru itu timbullah juga suaatau ilmu baru , yang disebut dengan Fiqh yaitu ilmu yang mempelajari tentang keseluruhan hak dan kewajiban yang berlaku dalam hidup bersama orang Islam. Hukum yang dikerjakan para ahli Fiqh berdasarkan wahyu Allah SWT itu disebut Hukum Islam .

9. Peraturan-peraturan yang terkandung dalam hukum Islam meliputi segala bidang kehidupan yakni ibadah , keluarga , warisan , milik , hukum Negara. Ditentukan , perbuatan mana yang diwajibkan , mana yang dilarang , mana yang dinasehatkan untuk dihindari , dan mana yang netral . Untuk mengerti hukum Islam, perlu disadari bahwa hukum itu dipelajari dan dikerjakan seluruhnya dalam wadah agama. Para penguasa Negara tidak mengambil bagian dalam pembentukan hukum , sebab pada abad-abad pertama hubungan antara para ulama dan penguasa itu agak tegang . Akibatnya hukum itu mengambil kewajibannya bukan dari kekuasaan Negara, melainkan hanya dari kewibawaan agama. Dalam agama Islam pandangan atas hukum berhubungan langsung dengan agama, bukan dengan filsafat. 5 5 Ibid , hlm . 47

10. Selama abad XIX dan pada awal abad XX dalam hampir semua Negara Islam dimasukkan undang-undang baru menurut tradisi hukum barat , terutama pada bidang perdagangan dan pidana . Banyak juga dibentuk pengadilan negeri , sehingga kewibawaan hakim Islam ( kadi ) di batasi . Itu berarti , bahwa peranan hukum Islam dalam kehidupan orang sebagai warga Negara semakin berkurang . Memang bagian-bagian tertentu dalam hukum Islam masih banyak dipraktekkan ; antara lain hukum agama, hukum keluarga , hukum waris , akan tetapi undang-undang yang dibentuk dalam bidang-bidang ini sering kali juga menyimpang dari ajaran asli , seperti dalam bidang hukum perkawinan .

11. Abad Pertengahan merupakan suatu era di mana pemikiran serba Ilahiah ( terutama teologi Kristen) begitu dominan . Rezim Ilahi “ dilibatkan ” ( secara langsung ) dalam pengelolaan dunia ini . Manusia dan alam dianggap berada di bawah kendali Alhalik . Oleh sebab itu dalam membentuk hukum positif manusia sebenarnya harus dicocokan dengan aturan yang telah ada , yakni dalam penentuan-penentuan agama. Selayaknya hukum itu disebut bersifat ideal, yakni mendapat akarnya dalam ideal hidup sebagaimana disampaikan dalam agama . Pada Abad Pertengahan perhatian orang masih diarahkan kepada dunia akhirat dan keselamatan manusia pada Tuhan , pada zaman baru pikiran orang-orang berpaling ke hidup manusia di dunia . Maka Renaissance itu adalah “ penemuan kembali dunia dan manusia ”. 6 6 Ibid , hlm . 49

12. CIRI CIRI ABAD PERTENGAHAN Secara garis besar ciri-ciri Negara pada abad pertengahan adalah : Dualisme , yaitu adanya perlawanan antara penguasa dan yang dikuasai yang diistilahkan dengan rex ( hak raja) dan regnum ( hak rakyat ) Feodalisme , yaitu penguasa berdasarkan teori patrimonial dari hukum perdata . Perlawanan antara gereja-gereja dan Negara yang kemudian melahirkan teori teokratis dan teori secularisme ( yaitu pemerintahan yangmeliputi urusan keagamaan dan kenegaraan ).

13. Standenstaats , yaitu sifat Negara berdasarkan lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat misalnya bangsawan , rakyat , kota , gereja . Dari lapisan-lapisan itu muncul ide perwkilan yang kemudian dilengkapi dengan teori-teori yang timbul tentang concili-concili yang diadakan oleh gereja katolik .

14. TEORI KENEGARAAN PADA ABAD PERTENGAHAN Pada teori kenegaraan abad pertengahan ini dijumpai dua aliran yaitu : Ajaran yang merupakan lanjutan dari absolutisme romawi kuno yang dibawakan oleh Machiavelli dalam bidang politik kemudian dilanjutkan dengan bidang yuridis oleh jean bodin mengenai teori kedaulatan

15. Ajaran kaum monarchomachen yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat , sebelum dibeokan menjadi absolutisme melalui Lex-Regianya ulpianus negaranya .

16. KESIMPULAN Dalam zaman modern peranan akal budi dalam memikirkan gejala-gejala hidup menjadi makin besar , sampai berpikir itu dipandang sebagai sumber kebenaran , lepas sama sekali dari wahyu . Salah satu hasil pemikiran yang tak kunjung putus itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hidup dalam zaman sekarang ini . Namun itu tidak berarti bahwa tidak terdapat pengaruh dari wahyu atas penciptaan aturan-aturan hukum yang mengatur hidup dalam zaman sekarang ini . Pengaruh langsung memang tidak ada , akan tetapi terdapat pengaruh tidak langsung , oleh karena menurut orang orang yang beriman hukum harus berkaitan dengan prinsip-prinsip moral supaya adil . Bagi orang-orang yang beriman prinsip-prinsip moral itu berasal dari wahyu .

17. DAFTAR PUSTAKA Budiono , 2011, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil , Bandung : Mandar Maju . Theo Huijbers , Filsafat Hukum . (Jogjakarta: Pustaka Kanisius , 1995). Lili Rasyidi , B. Arif Sidharta . Filsafat Hukum.Mazhab dan Refleksinya . ( Bandung: CV Remaja Karya , 1998). Carol Joachim Friedrich. Filsafat Hukum Perspektif Historis . ( Bandung: Nuansa Media , 2010). Ira Thania Rasjidi , Pengantar Filsafat Hukum , Bandung: Mandar Maju , 2007.

18. WASSALAM TERIMA KASIH