PPT BAHAN AJAR KULIAH 2025/2026 SEPTEMBER

Insightful

1. SRI HANDAYANI RW SH.,MH
Tahapan Penyusunan
Peraturan
Perundang-
undangan

2. DASAR HUKUM

3. RUU dapat berasal dari:
1
2
4
3

4. Anggota
Pimpinan DPR
Persetujuan
Bamus menugaskan Komisi/Baleg/Pansus
untuk menyempurnakan
Penyebarluasan oleh Setjen DPR
Presiden
Rapat Bamus DPR:
1.menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU
2.menentukan penanganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR
Rapat Paripurna
Pengambilan Keputusan didahului pendapat Fraksi
Komisi/Gabungan Komisi/Baleg
Persetujuan dengan Perubahan Penolakan
Rapat Paripurna DPR
(pemberitahuan)
Pimpinan DPR
Pembahasan
Pengharmonisasian,
Pembulatan, &
Pemantapan konsepsi
oleh Baleg DPR RI
Menunjuk Menteri
1. USULAN RUU DARI DPR

5. Penyiapan oleh
Sekjen DPR
Disampaikan kepada pimpinan
DPR disertai daftar nama dan
tanda tangan pengusulan serta
nama fraksi
Pembicaraan di DPR RI:
•Pembicaraan tingkat I
•Pembicaraan Tingkat II
Disetujui
Pimpinan DPR menyampaikan
RUU tersebut kepada
Presiden dengan permintaan
agar Presiden menunjuk
Menteri yang akan mewakili
Presiden dalam pembahasan
RUU, dan kepada Pimpinan
DPD jika RUU yang diajukan
terkait dengan DPD.
Prakarsa Anggota,
Komisi, Gabungan
Komisi atau Baleg
Disetujui berdasarkan
perubahan, DPR menugaskan
kepada Komisi Baleg atau
Pansus untuk
menyempurnakan RUU
tersebut
Rapat paripurna
memutuskan apakah usulan
RUU tersebut secara prinsip
dapat diterima menjadi RUU
usulan DPR atau tidak
setelah diberikan
kesempatan kepada fraksi
untuk memberikan
pendapatnya.
Usulan inisiatif RUU dan
Naskah Akademik dapat
diajukan oleh anggota, komisi,
gabungan komisi atau baleg
Usulan inisiatif RUU dan
Naskah Akademik dapat
diajukan oleh anggota,
komisi, gabungan komisi
atau baleg
2. USULAN RUU DARI ANGGOTA DPR

6. Pembicaraan Tingkat IPembicaraan Tingkat II
Dilakukan dalam :
1.Rapat Komisi
2.Rapat Gabungan
Komisi
3.Rapat Baleg
4.Rapat Banggar; atau
5.Rapat Pansus
Pembahasan dilakukan dengan:
1.Pengantar musyawarah;
2.Pembahasan daftar inventarisasi
masalah; dan
3.Menyampaikan pendapat mini fraksi.
Dua Tingkatan Pembicaraan Di
DPR RI adalah:
Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam
rapat paripurna. Dalam rapat paripurna
berisi:
1.penyampaian laporan yang berisi proses,
pendapat mini fraksi, pendapat mini
DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
2.pernyataan persetujuan atau penolakan
dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara
lisan yang diminta oleh pimpinan rapat
paripurna; dan
3.pendapat akhir Presiden yang
disampaikan oleh menteri yang
mewakilinya.

7. Menkumham
Menteri/Pimpinan Pemerintah Nonkementerian
Presiden
Pimpinan DPR
Rapat Paripurna DPR
(Pemberitahuan & RUU dibagikan)
Disampaikan kepada
Pimpinan DPD (untuk RUU*)
Penyebarluasan oleh
Instansi Pemrakarsa
Rapat Bamus DPR:
1.Menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU
2.Menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR
Pambahasan
3. USULAN RUU DARI PRESIDEN

8. Pimpinan DPD
Pimpinan
DPR
Pimpinan DPR
menyampaikan
surat
kepada Pimpinan DPD
Mengenai Tanggal
Pengumuman RUU
Pimpinan DPR
Rapat Paripurna DPR
(Laporan Hasil Pembahasan RUU)
Rapat Paripurna
(Pemberitahuan dan dibagikan)
Presiden Pimpinan DPD
Rapat Komisi/ Baleg
(membahas & mengundang 1/3 Anggota Alat Kelengkapan DPR)
Pambahasan
4. USULAN RUU DARI DPD

9. RUU dari DPD berkaitan dengan: