PPT Deputi FGD UNHAN 290823 2038 REV IAN.pptx

Indonesia coast guard

1. MEWUJUDKAN BAKAMLA SEBAGAI INDONESIAN COAST GUARD DR. SAMUEL H. KOWAAS, M.SC.,CSBA. LAKSAMANA MUDA BAKAMLA Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI

2. CONTENT 01 03 04 05 PENDAHULUAN MODEL TATA KELOLA KEAMANAN LAUT SAAT INI MODEL COAST GUARD DI DUNIA BAKAMLA RI SEBAGAI COAST GUARD 06 POLITICAL WILL 07 PP 13 TAHUN 2022 1 02 SITUASI KEAMANAN LAUT SAAT INI 08 KEBIJAKAN PENGUATAN BAKAMLA RI HARAPAN KE DEPAN 09

3. DIANTARA DUA BENUA DAN DUA SAMUDERA DUA SELAT SBG SLOC - SLOT TIGA ALKI DAN EMPAT CHOKE POINT 17.504 PULAU PANJANG GARIS PANTAI 108.000 KM LUAS LAUT 6,9 JUTA KM² > 7.000 KAPAL MELINTAS SETIAP HARI SUMBER : PUSKODAL BAKAMLA RI DAN BERITA ACARA RUJUKAN NASIONAL DATA KEWILAYAH RI TAHUN 2019, PUSHIDROSAL – BIG – KEMENKOMARVEST POSISI DAN KONSTELASI GEOGRAFIS INDONESIA PENDAHULUAN 2

4. SITUASI KEAMANAN LAUT SAAT INI 1 2 3 Pelanggaran Wilayah Armed Robbery & Piracy Kecelakaan Di Laut Trans-Organized Crime (TOC) Pencemaran Di Laut Terorisme Di Laut Invasi Illegal Fishing Least Likely Most Likely Most dangerous Ancaman Yang Dihadapi 3

5. 2 SITUASI KEAMANAN LAUT SAAT INI Peta Kerawanan Umum Pencemaran lingkungan Aktivitas illegal di Perairan Sengketa batas dan isu LCS Penggunaan Hak Lintas Human Trafficking 4

6. Model Tata Kelola Keamanan Laut Saat Ini 14 24 UU overlap P’tndk hukum 6 K/L ada Armada Isu – Isu: Kondisi: Hambatan pelaku ekonomi, diperiksa berkali-kali oleh K/L berbeda K/L periksa kapal, ada pelanggaran tp tidak berwenang K/L tangkap kapal, diserahkan penyidik, kemudian bebas. Oknum pelaku ekonomi memanfaatkan situasi 5

7. Model Coast Guard Dunia Single Agency Multi Agency Low Cost High Cost Focus Disperse Macro Lens Micro Lens Adaptable Non-Adaptable 6 PERBANDINGAN MODEL COAST GUARD

8. BAKAMLA RI SEBAGAI COAST GUARD 7 DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN Pasal 59 (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut , dan tanah di bawahnya , termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional . (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional . (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi , khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut .

9. BAKAMLA RI SEBAGAI COAST GUARD Badan Koordinasi Keamanan Laut ( Bakorkamla ) dibentuk oleh TNI AL berdasarkan SKB Menhub , Menkeu , Menhankam / Pangab , Menteri Kehakiman , Jaksa Agung pada tanggal 19 Desember 1972 Bakamla RI diresmikan tgl 15 Desember 2014 untuk menjalankan fungsi Indonesia Coast Guard yg bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi nasional berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 dan Perpres 178 Tahun 2014 Bakorkamla RI ditempatkan di bawah Menteri Koordinasi Bidang Politik , Hukum dan Keamanan RI berdasarkan Perpres No.81 Tahun 2005 2005 2014 1972 Revitalisasi fungsi dan peran Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard SEKILAS BAKAMLA RI 8

10. BAKAMLA RI SEBAGAI COAST GUARD Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Tugas Pokok , Fungsi dan Kewenangan 9

11. 31 MARET 2015 Surat Seskab No: B-180 “ Penempatan penyidik di UPH Bakamla , hibah kapal patroli dan integrasi sistem informasi .” 21 November 2019 Terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan di laut . Untuk ditentukan lembaga yang berwenang menangani dan menjaga kedaulatan wilayah laut Rapat Terbatas 12 Februari 2020 “ Kedepan di laut yang diberikan kewenangan hanya Bakamla ” Pelantikan Kabakamla 21 SEPTEMBER 2015 Revisi seluruh regulasi untuk memperkuat Bakamla , dan revisi UU Pembentukan Bakamla untuk mengatur kewenangannya sebagai Coast Guard Indonesia Rapat Terbatas 20 Desember 2019 “ Untuk permasalahan coast guard, pelajari alasan Bakamla dibentuk dan kaji kembali pihak yang berwenang menjaga keamanan wilayah laut .” Rapat Terbatas 16 Desember 2021 Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard; Sinergitas keamanan , keselamatan dan gakkum di laut dibawah kendali Bakamla ; Rapat Internal Pemerintah KEBIJAKAN PENGUATAN BAKAMLA RI 10

12. PP 13/2022 ttg PKKPH Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan , Keselamatan , dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Bakamla sebagai koordinator dalam forum kerja sama di bidang KKPH ( Pasal 4 huruf b) Memerintahkan untuk membentuk Kebijakan Nasional KKPH Mengatur tentang Patroli Nasional ( Patroli Bersama, Patroli Mandiri , Patroli Terkordinasi ) Pencarian dan Pertolongan Penegakan Hukum Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional Monitoring dan Evaluasi 11

13. PKKPH: Patroli Nasional Keputusan Menko Polhukam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Patroli Nasional 2022 Berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk Patroli Nasional Penekanan terhadap Patroli Bersama dan mensinkronisasi Patroli Mandiri Pelaksanaan Patroli Bersama dibuka pada tanggal 23 Agustus 2022, 17 Kapal Patroli berpartisipasi . 12

14. PKKPH: Integrasi Sistem Informasi Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 225 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dasar hukum bagi narahubung Instansi Terkait dan Instansi Teknis untuk bekerja pada Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut di Bakamla Saat ini juga dilaksanakan Daily Brief dengan 14 KL yang memiliki kewenangan di laut. 13

15. PKKPH: Monitoring dan Evaluasi Keputusan Menko Polhukam Nomor 55 Tahun 2022 tentang Forum KKKPH Sebagai dasar hukum monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KKPH Dipimpin oleh Menko Polhukam dan beranggotakan 12 Menteri/ Kepala Lembaga Kepala Bakamla bertindak sebagai Sekretaris Forum 14

16. ASEAN COAST GUARD FORUM 15 Peran aktif Bakamla RI dalam mendorong dibentuknya ASEAN Coast Guard Forum di bawah payung ASEAN Pointers Concept of Action Plan Information Sharing Single Point of Contact among Coast Guard Periodically exchanging data & information Capacity Building Education and training Code for Encounter at Sea among CG Forum and Meeting Head of Coast Guard Meeting annually Lower-level/Field meeting periodically Supporting Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) and other mechanism Process Establishment of ASEAN Coast Guard & Maritime Law Enforcement Agencies Forum COOPERATIVE ACTIVITIES

17. Perkembangan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 DRAFT RUU TELAH DISAMPAIKAN OLEH PRESIDEN KE DPR UNTUK DITINDAKLANJUTI KE DALAM PEMBAHASAN BERSAMA DPR DAN DPD. KETENTUAN BAB XVII UU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN SEPAKAT DICABUT. RUU TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN SEPAKAT AKAN MEMBENTUK BADAN BARU YANG MENGGABUNGKAN FUNGSI DARI BAKAMLA RI DENGAN DIT. KPLP KEMENHUB. BAHWA BADAN BARU YANG DIMAKSUDKAN AKAN MENJADI INDONESIAN COAST GUARD. NOMENKLATUR KELEMBAGAAN INDONESIAN COAST GUARD AKAN DIBAHAS DALAM RPERPRES. Harapan Ke Depan 16

18. Berlanjutnya political will untuk penguatan system keamanan laut nasional Segera ditetapkannya Rancangan Revisi Undang-Undang Kelautan guna menghilangkan dualism coast guard dengan menggabungkan Bakamla dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan Agar tetap mendorong omnibus law keamanan laut agar menjadikan Bakamla single agency multi task Harapan Ke Depan 17

19. TERIMAKASIH Raksamahiva Camudresu Nusantarasya