PPT ETIKA PROFESI KELompokjhhvnv 12.pptx

ppt soal etika profesi

1. Kelompok 12 : Moch. Yuslifar Amirul Fikki 931116718 Mochamad Dimas Syarifullah 22301057 ETIKA PROFESI HUKUM KODE ETIK ARBITER

2. KODE ETIK ARBITER Kode etik adalah seperangkat prinsip moral dan profesional yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya . Sedangkan Arbitrase sendiri adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang independen dan netral (arbiter) untuk memeriksa dan memutus sengketa dengan putusan yang mengikat. Dengan menggabungkan kedua pengertian tersebut, kode etik arbitrase dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan aturan moral-profesional yang wajib dipatuhi oleh para arbiter dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase.

3. PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSINYA

4. PELANGGARAN KODE ETIK Ketidaknetralan atau konflik kepentingan: Arbiter yang memiliki hubungan pribadi, profesional, atau finansial dengan salah satu pihak namun tidak mengungkapkannya, dianggap telah melanggar prinsip independensi dan imparsialitas Penerimaan gratifikasi atau hadiah: Menerima keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun dapat memengaruhi atau dianggap memengaruhi objektivitas arbiter Pelanggaran kerahasiaan: Menyebarluaskan informasi sensitif terkait perkara arbitrase di luar proses hukum merupakan pelanggaran berat yang dapat menimbulkan gugatan hukum Penyalahgunaan wewenang: Misalnya, memberikan tekanan kepada pihak tertentu, bertindak kasar dalam sidang, atau bertindak di luar kewenangannya sebagai arbiter Kelalaian dalam menjalankan tugas: Termasuk keterlambatan dalam penyelesaian perkara tanpa alasan yang sah, tidak menghadiri sidang tanpa pemberitahuan, atau tidak memberikan putusan tepat waktu

5. SANKSI PELANGGARAN Teguran tertulis atau lisan: Biasanya untuk pelanggaran ringan atau sebagai peringatan pertama Pencabutan sertifikasi atau lisensi: Dilakukan jika arbiter telah terbukti melakukan pelanggaran berat Skorsing sementara: Arbiter dilarang menerima kasus untuk jangka waktu tertentu Tuntutan hukum perdata atau pidana: d alam kasus berat, pihak yang dirugikan dapat menggugat arbiter ke pengadilan Pemecatan dari daftar arbiter: Arbiter dihapus dari daftar resmi lembaga arbitrase

6. MEKANISME PENGAWASAN DAN PENEGAKAN Pengaduan tertulis dari pihak-pihak terkait atau dari pihak ketiga Penyelidikan awal oleh tim etik untuk menentukan apakah aduan memiliki dasar Pemanggilan arbiter dan pihak terkait untuk klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut Beberapa lembaga seperti BANI, juga mulai menerapkan sistem audit etik tahunan dan evaluasi kinerja berkala untuk mencegah pelanggaran sejak dini Penerbitan keputusan berdasarkan hasil investigasi, yang bisa mencakup sanksi atau pembebasan arbiter dari tuduhan

7. TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN ETIK DALAM ARBITRASE

8. TANTANGAN DALAM PENEGAKAN ETIKA Kurangnya kesadaran etika: Tidak semua arbiter memiliki latar belakang hukum atau pelatihan etika yang memadai. Ini dapat menyebabkan ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip dasar etika arbitrase Ketidakseimbangan kekuasaan: Pihak yang lebih dominan secara ekonomi dapat memengaruhi proses arbitrase secara tidak langsung, termasuk memengaruhi arbiter melalui tekanan halus atau ekspektasi tertentu Perbedaan budaya dan sistem hukum: Dalam arbitrase internasional, persepsi tentang apa yang dianggap etis sangat bervariasi. Misalnya, memberi hadiah kecil dianggap wajar di satu negara, namun bisa dilihat sebagai gratifikasi di negara lain Kurangnya transparansi: Proses arbitrase yang tertutup menyulitkan publik dan pihak luar untuk mengawasi perilaku arbiter Kesulitan menegakkan sanksi lintas yurisdiksi: Arbiter yang terdaftar di satu negara tetapi melanggar kode etik dalam forum internasional sulit untuk dikenai sanksi yang efektif

9. UPAYA DAN STRATEGI DALAM PENEGAKAN ETIKA Peningkatan kapasitas dan pelatihan arbiter: Lembaga arbitrase harus secara rutin mengadakan pelatihan mengenai kode etik, studi kasus pelanggaran, serta simulasi pengambilan keputusan etis Digitalisasi dan sistem pelaporan otomatis: Penggunaan teknologi seperti AI untuk mendeteksi konflik kepentingan, dan platform anonim untuk pelaporan pelanggaran, dapat meningkatkan akurasi dan mempercepat penanganan Penerapan audit etik dan evaluasi berkala: Setiap arbiter perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja, integritas, dan tanggapan pihak pengguna jasa arbitrase Harmonisasi standar etika internasional: Pedoman seperti IBA Guidelines on Conflicts of Interest perlu diadopsi lebih luas agar standar etika tidak bersifat lokal semata, melainkan global dan konsisten Publikasi hasil penanganan pelanggaran: Dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas para pihak, publikasi kasus etik yang telah ditangani dapat menjadi alat edukatif sekaligus pencegah pelanggaran serupa Penegakan kode etik arbitrase bukan hanya untuk menjamin keadilan bagi para pihak, tetapi juga untuk menjaga eksistensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bermartabat, cepat, dan dapat dipercaya

10. TERIMA KASIH