PPT Hukum Acara Perdata Raja Muhammad Faturrahman.pptx

ini saya yang punya akun dengan id : rheinjp, bos saya minta tolong sekali, berapapun yang bisa diproses wd akun saya tsb tolong dikembalikan bos, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, nenek saya meninggal hari ini, itu uang terakhir yang saya punya bos, apabila hanya mengembalikan modal pun tidak masalah bosku, bahkan apabila berapa saja diberikan saya terima bosku, tolong bosku, tolong saya bosku, mohon pengertiannya bosku, terimakasih banyak bos 🙏

1. Bukti Elektronik: Raja Muhammad Faturrahman 2309125801

2. Definisi dan Konsep Bukti Elektronik Definisi Informasi digital yang sah secara hukum. Konsep Integritas, keaslian, dan keabsahan data.

3. Jenis-jenis Bukti Elektronik 1 Email Pesan elektronik dengan lampiran. 2 Dokumen Digital File PDF, Word, atau format lainnya. 3 Foto dan Video Rekaman digital yang diautentikasi.

4. Keunggulan Bukti Elektronik Efisiensi Penggunaan, penyimpanan, dan akses mudah. Keamanan Perlindungan dari kerusakan dan manipulasi. Biaya Lebih hemat biaya dibanding bukti fisik.

5. Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Regulasi Undang-undang mendukung keabsahannya. Autentikasi Verifikasi keaslian dan integritas. Pengadilan Diterima sebagai bukti sah di pengadilan.

6. Proses Pengumpulan Bukti Elektronik 1 Identifikasi Temukan dan tentukan bukti. 2 Pengamanan Lindungi bukti dari kerusakan. 3 Dokumentasi Catat detail pengumpulan. 4 Analisis Uji dan verifikasi bukti.

7. Tantangan dan Keamanan Bukti Elektronik Integritas Menjaga keaslian data. Manipulasi Mencegah perubahan ilegal. Keamanan Perlindungan dari akses tidak sah.

8. Implementasi Bukti Elektronik di Berbagai Sektor Sektor Contoh Kesehatan Rekam medis elektronik Keuangan Transaksi online Hukum Sidang online

9. Studi Kasus Penerapan Bukti Elektronik Kasus 1 Penggunaan bukti elektronik dalam kasus kejahatan siber. Kasus 2 Penerapan bukti digital dalam perselisihan kontrak.

10. Prospek dan Tren Bukti Elektronik ke Depan 1 Blockchain Meningkatkan keamanan dan transparansi. 2 AI Membantu dalam analisis bukti. 3 Cloud Computing Penyimpanan dan akses yang aman.

11. Pedoman dan Panduan e-Court di Peradilan Perdata Panduan ini menjelaskan e-Court di peradilan perdata. Sistem ini bertujuan untuk efisiensi dan transparansi.

12. Definisi dan Latar Belakang e-Court Definisi e-Court adalah sistem pengadilan berbasis elektronik. Latar Belakang Meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan.

13. Landasan Hukum Penerapan e-Court 1 Undang-Undang UU ITE dan peraturan terkait lainnya. 2 Peraturan Mahkamah Agung Peraturan yang mengatur pelaksanaan e-Court.

14. Ruang Lingkup Penerapan e-Court Proses Perkara Pendaftaran, persidangan, putusan, dan eksekusi. Jenis Perkara Perkara perdata tertentu sesuai peraturan. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)  Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)  Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

15. Alur Proses Beracara di e-Court Pendaftaran Penggunaan sistem online untuk pendaftaran perkara. Persidangan Sidang dapat dilakukan secara daring atau luring. Putusan Putusan disampaikan secara elektronik.

16. Kewajiban Pelaporan dan Monitoring e-Court Jenis Laporan Frekuensi Penggunaan Sistem Bulanan Jumlah Perkara Mingguan

17. Integrasi e-Court dengan Aplikasi Pengadilan Lain Sistem Informasi Integrasi dengan sistem informasi pengadilan lain. Basis Data Akses ke basis data terpadu.

18. Tantangan dan Kendala Penerapan e-Court 1 Infrastruktur Kesiapan infrastruktur teknologi informasi. 2 SDM Keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia.

19. Strategi Sosialisasi dan Pelatihan e-Court 1 Sosialisasi Penyebaran informasi melalui berbagai media. 2 Pelatihan Pelatihan penggunaan sistem e-Court. 3 Evaluasi Evaluasi efektifitas sosialisasi dan pelatihan.

20. Kesimpulan dan Rekomendasi e-Court meningkatkan efisiensi peradilan. Perlu peningkatan infrastruktur dan SDM.

21. DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. IX. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2012. Achmad Ali dan Wiwie Heryani , Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata . Jakarta : Prenada Media, 2013. Ahmad M. Ramli, Pager Gunung , dan Indra Priadi , Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik , Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jakarta, 2005. Afriyanti , Halida Zia; Mario Agusta ; Desy . Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata .‖ Rio Law Jurnal 1, no. 2 (2020). Barama, M. (2012). ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM CYBER CRIME. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi . Isima , N. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana . Gorontalo Law Review. Hamdi, S., & Suhaimi , M. (2013). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana . Jurnal Ilmu Hukum

22. DAFTAR PUSTAKA Mestika Zed. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia. M. Natsir Asnawi , Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem , Asas , Prinsip , Pembebanan dan Standar Pembuktian . Yogyakarta : UII Press, 2013. Mochtar Kusumaatmaja , Konsep-Konsep Hukum Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung, Alumni, 2002. Muhammad Nur Al-Azhar, Digital Forensic, Panduan Praktis Investigasi Komputer . Jakarta: Penerbit Salemba Infotek , 2012. Riawan Tjandra W., dan H. Chandera ., Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata , Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2001. Subekti , R, Tjitrosudibuio , R., Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , Pradya Paramita, Jakarta, Cet.25, 2009. Sitompul , Asril ., Hukum Internet ( Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2001. Soekanto S., Pengantar Penelitian Hukum. UI Perss . Jakarta, 2014.