PPT HUTSOS KPH VIII KOTANOPAN Sumatera Utara.fix.pptx

Perhutanan Sosial

1. PERHUTANAN SOSIAL PADA AREAL KERJA UPTD.KPH WILAYAH VIII KOTANOPAN OLEH : AHMAD IRWAN PULUNGAN, S.Hut, MM KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WILAYAH VIII KOTANOPAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2. Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap HUTAN K AWASAN HUTAN HUTAN & KAWASAN HUTAN

3. Column Style Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan kini dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ) dan Pemerintah Daerah Provinsi ( Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan P rovinsi Sumatera Utara ) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari , yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

4. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan penyelenggaran pengelolaan hutan berdasarkan Permen LHK No.7 Tahun 2021 untuk melakukan penyelenggaran pengelolaan hutan dimana program utama yang dilakukan adalah : 1. T ata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 2. P emanfaatan Hutan 4.Rehabilitasi hutan dan reklamasi 3.Penggunaan kawasan hutan 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam

5. Profil UPTD KPH Wilayah VIII Letak kawasan hutan KPHL Unit XXX Mandailing Natal terletak pada sekitar titik koordinat 27’31,10” LU sampai dengan 1 7’35.14” LU dan 99 17’30,12” BT sampai dengan 99 57’52,18” BT

6. Luas SK.579/MENHUT-II/2014 SK.150/MENLHK/SETJEN//PLA.0/2/2023 No. Fungsi Kawasan Luas ( H a) % No. Fungsi Kawasan Luas ( H a) % 1. HL 113.819,43 74,51 1. HL 114.171 74,56 2. HPT 38.944,03 25,49 2. HP T 38.949 25,44   Total 152.763,46 100.00       Total 153.120 100,00 Batas-batas wilayah No Arah Mata Angin Wilayah KPH Wilayah Administrasi Kabupaten 1. Utara KPHP Unit XXVIII Tapanuli Selatan 2. Timur KPHP Unit XXXI Padang Lawas 3. Selatan KPHL Pasaman Raya Pasaman Timur Sumatera Barat 4. Barat KPHP Unit XXIX Mandailing Natal

7. PERHUTANAN SOSIAL Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan h utan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan

8. Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada: Per se orangan Kelompok Tani Koperasi Jangka waktu Pengelolaan paling lama 35 tahun Untuk Kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan .

9. Skema Perhutanan Sosial Pasal 3 Fungsi Hutan Skema PS Hutan Konservasi Kemitraan Konservasi *) Hutan Lindung HD, HKm , Kemitraan Kehutanan Hutan Produksi HD, HKm , HTR, Kemitraan Kehutanan Kemitraan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 4). persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra /Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi . Kemitraan Kehutanan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hutan Adat kawasan hutan yang belum dibebani izin , yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa . Hutan Desa kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat . . Hutan Kemasyarakatan hutan tanaman pada HP yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas HP dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan . Hutan Tanaman Rakyat HKm HTR HA Kemitraan Kehutanan Arahan areal Pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS. HD

10. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN KEWAJIBAN melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari . menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan ; memberi tanda batas areal kerjanya ; menyusun RPH, RKU, dan RKT, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan ; melaksanakan penatausahaan hasil hutan ; membayar PNBP dari hasil kegiatan Pengelolaan PS; dan melaksanakan perlindungan hutan . HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PERSETUJUAN HD, HKM DAN HTR LARANGAN memindahtangankan Persetujuan ; menanam kelapa sawit ; mengagunkan areal; menebang pohon pada areal dengan fungsi hutan lindung ; menggunakan peralatan mekanis pada areal dengan fungsi hutan lindung ; membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada dengan fungsi hutan lindung ; menyewakan areal; dan menggunakan areal untuk kepentingan lain. HAK: mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain; mengelola dan memanfaatkan areal sesuai dengan Kearifan Lokal ; mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal; mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan ; mendapat Pendampingan dalam Pengelolaan areal serta penyelesaian konflik ; mendapat Pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya ; mendapat Pendampingan penyusunan rencana Kelola Perhutanan Sosial, RKU, dan RKT; dan mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya .

11. D ikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. T eguran tertulis 01 Dikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan berlaku mutatis muntadis dengan Perizinan Berusaha. D enda administrasi 02 D ikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis yang ditetapkan P embekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 03 D ikenakan kepada pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial apabila tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak p embekuan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial . P encabutan persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 04 Pengenaan Sanksi Administratif (PP 23/2021 Pasal 288 dan P.9/2021 Pasal 194) DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

12. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat melakukan permohonan perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial berakhir. Berdasarkan permohonan perpanjangan , Direktur Jenderal atas nama Menteri menugaskan tim untuk melakukan evaluasi kepatuhan pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial terhadap ketentuan kewajiban dan larangan PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN PS DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

13. PENGEMBANGAN USAHA Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial meliputi : Penguatan Kelembagaan : Pembentukan , Klasifikasi , Peningkatan Kelas , dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUPS. Pemanfaatan Hutan : Agroforestry, Silvopastura , Silvofishery , dan Agrosilvopastura sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya . Pengembangan Kewirausahaan : Peningkatan produksi dan nilai tambah produk , promosi dan pemasaran produk ; dan akses permodalan . Kerjasama Pengembangan Usaha: (1) Mitra usaha mengajukan permohonan kerja sama usaha kepada KPS/KUPS; (2) KPS/KUPS meminta persetujuan dari kepala UPT; (3) KPS/KUPS dan mitra usaha membuat naskah kerja sama usaha . DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

14. PENCAPAIAN PEMBENTUKAN PERHUTANAN SOSIAL Nama Persetujuan Perhutanan Sosial Beserta Luasannya KTH Ingin Maju Desa Huta Bangun Kec . Panyabungan Timur luas 93 Ha. KTH Maju I Desa Banjar Lancat Kec . Panyabungan Timur luas 78 Ha KTH Maju II Desa Banjar Lancat Kec . Panyabungan Timur luas 60 Ha. KTH Mawar Desa Huta Bangun Kec . Panyabungan Timur luas 87 Ha. KTH Subur Tani Desa Aek Nabara Kec . Panyabungan Timur luas 67 Ha. KTH Berkah Kopi Desa Pagur Kec . Panyabungan Timur luas 112 Ha KTH Tor Sidaldal Desa Angin Barat Kec . Tambangan luas 100 Ha KTH Subur Desa Saba Dolok Kec . Kotanopan luas 52 Ha KTH Sinasahan Lestari Desa Saba Dolok Kec . Kotanopan luas 31 Ha KTH Bukit Berkah Madu Desa Gunung Tua Julu Kec . Panyabungan luas 68 Ha KTH LPHD Matahari Desa Huta Tinggi Desa Panyabungan Timur luas 1.075 Ha ( dalam proses) SK Persetujuan Perhutanan Sosial

15. POTENSI KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL (KPS) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - 2025 NO NAMA KPS LUAS LAHAN ALAMAT KPS AGROFORESTRI MADU KET 1 HKm Ingin Maju 93 Ha Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur       2 HKm Mawar 87 Ha Desa Huta Bangun Kec . Panyabungan Timur       3 HKm Maju I 78 Ha Desa Banjar Lancat Kec . Panyabungan Timur - Kayu Manis 150 Kg/ Bulan - Kemiri 450 Kg/ Bulan -Rotan 300 Batang / Bulan     4 HKm Maju II 78 Ha Desa Banjar Lancat Kec . Panyabungan Timur - Kayu Manis 140 Kg/ Bulan -Tembakau 150 Kg/ Bulan -Kemiri 350 Kg/ Bulan     5 HKm Subur Tani 67 Ha Desa Aek Nabara Kec . Panyabungan Timur       6 HKm Bukit Berkah Madu 68 Ha Desa Gunung Tua Julu Kec . Panyabungan   30 Kg/ Bulan   7 HKm Berkah Kopi 112 Ha Desa Pagur Kec . Panyabungan Timur - Kopi 600 Kg/ Bulan - Kayu Manis 200 Kg/ Bulan     8 HKm Tor Sidaldal 100 Ha Desa Angin Barat Kec. Tambangan Kopi 250 Kg/ Bulan     9 HKm Sinasahan Lestari 31 Ha Desa Saba Dolok Kec. Kotanopan - Kayu Manis 150 Kg / Bulan - Durian 20 Ton/ Tahun     10 HKm Subur 52 Ha Desa Hutapuli Kec . Kotanopan - Kayu Manis 150 Kg/ Bulan    

16. Data K egiatan / B antuan kth perhutanan sosial di Kec. Panyabungan Timur d ari UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No Jenis Bantuan Penerima Dokumentasi 1 - Paket Alat Pengolahan Kopi berupa : Mesin roasting kopi, Mesin Penepung Kopi, Alat Pengolah Kopi ( Mesin diesel, Transmisi , dan Alat Penepung Kopi Piringan gilingan ) KTH Subur Tani , Desa Aek Nabara Kecamatan Panyabungan Timur 2 - Paket Pengolahan Lebah Madu berupa : Masker Pelindung , Permanenan Lebah Madu dan Stup Pengembangan Lebah Madu - Paket Bibit Produktif Jenis : Aren, Bibit Alpukat, Durian KTH Maju I , Desa Banjar Lancat Kecamatan Pany a bungan Timur 3 - Paket Pengolahan Gula Aren berupa : Alat Oven Pengering , Bahan Packing Gula Semut , Mesin Kristalisator Gula Semut - Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Paket Bibit Produktif Jenis : Aren, Bibit Alpukat, Durian KTH MAJU II , Desa Banjar lancat Kecamatan Panyabungan Timur

17. Data K egiatan / B antuan kth perhutanan sosial di Kec. Panyabungan Timur d ari UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No Kegiatan Lokasi / Penerima Dokumentasi 4 - Paket Pengolahan Kopi berupa : Mesin roasting kopi, Mesin Penepung Kopi, Alat Pengupas Kopi - Paket Bibit Produktif jenis : Aren, Bibit Kopi Alpukat, Durian, Kemiri KTH Berkah Kopi, Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur 5 - Paket Bibit Produktif Jenis : Aren, Kayu Manis, Alpukat, Durian, Kemiri KTH Ingin Maju Desa Hutabangun, Kecamatan Panya bungan Timur 6 - Paket Bibit Produktif Jenis : Aren, Kayu Manis, Alpukat, Durian, Kemiri KTH Mawar , Desa Hutabangun, Kecamatan Panya bungan Timur

18. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Akses jalan sulit Dibutuhkan Sosialisasi dan pelatihan dibidang usaha yang dibidangi kelompok 1. Lokasi Terpencil 5. Kelembagaan kelompok 6. Falisitasi Sarana Prasarana 4. Kurangnya pemahaman SDM 2. Keterbatasan listrik 3. Jaringan Komunikasi Masih belum maksimal dalam hal pemanfaatan alat/ mesin bantuan yang menggunakan tenaga listrik Komunikasi yang kurang efisien Dibutuhkan Sosialisasi dan pendampingan terkait penguatan kelembagaan Dibutuhkannya Sarana Prasarana yang lebih memadai termasuk juga berupa pemeliharaan tanaman seperti pupuk dan lainnya guna untuk meningkatkan produktifitas

19. Rencana Kegiatan

20. Rencana Kegiatan KPH 4. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis , pendampingan dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial 5. Melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan 6. Melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi , pengembangan industri , dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional 7 . Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan ( food estate ) dan energ i 8 . Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan

21. TERIMA KASIH SALAM LESTARI