PPT KELOMPOK 6 tentang perda rokok 2025 tugas mahasiswa

Contoh perda

1. PERLINDUNGAN KESEHATAN
MASYARAKAT MELALUI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI KOTA KABUTANA
PERLINDUNGAN KESEHATAN
MASYARAKAT MELALUI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI KOTA KABUTANA
PRESENTASI
NASKAH AKADEMIK
Oleh : Kelompok 601
Lutfi Andika Putra
Muhammad Abdur Rauf
Muhammad Alif Maulana
Muhammad Faqih Abdala
Melysa Rahmini
Natasya Putri Anindita
Nazwa Amalia
Nurika Amalia
Pasya Luna Andita
Sausan Raudatul Aisyi
Zaidan Norman Wijaya

2. 02 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
RULE (ATURAN)RULE (ATURAN)
Perda menetapkan larangan merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan
produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok (Pasal 5 & 18).
Pengecualian hanya berlaku di Tempat Khusus Merokok (Pasal 6).
Ada kepastian hukum melalui kewajiban pengelola (Pasal 7) dan sanksi
pidana/administratif (Pasal 25–26).
Perda Kabutana No. 1/2025 menegaskan aturan larangan aktivitas terkait produk tembakau di
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan pengecualian di Tempat Khusus Merokok yang
memenuhi syarat teknis. Pengelola kawasan wajib memasang tanda, mengawasi,
menyediakan sarana edukasi, serta melapor kepada pemerintah daerah. Kepastian hukum
diperkuat dengan ancaman sanksi pidana (kurungan/denda) dan sanksi administratif.

3. 03 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
OPPORTUNITY (KESEMPATAN)OPPORTUNITY (KESEMPATAN)
Perda memberi kesempatan masyarakat untuk hidup sehat di ruang publik tanpa asap
rokok (Pasal 9).
Masyarakat diberi ruang berperan: ikut sosialisasi, menegur, dan melapor pelanggaran
(Pasal 14 & 19).
Terdapat penghargaan bagi masyarakat/kelompok yang aktif (Pasal 13).
Perda ini memberi kesempatan masyarakat untuk menikmati ruang publik bebas asap rokok.
Selain itu, masyarakat memiliki peran aktif: ikut sosialisasi, menegur pelanggar, melapor,
bahkan memperoleh penghargaan apabila berkontribusi dalam mendukung kebijakan KTR.
Hal ini menunjukkan Perda tidak hanya melarang, tetapi juga mendorong partisipasi warga.

4. 04 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
CAPACITY (KAPASITAS)CAPACITY (KAPASITAS)
Pemda wajib menyediakan tempat khusus merokok (Pasal 6).
Memiliki kewajiban sosialisasi, pengawasan, kerja sama lintas sektor (Pasal 8).
Anggaran dialokasikan dari APBD dan sumber lain yang sah (Pasal 12).
Dibentuk Tim Pengawas KTR untuk memastikan implementasi (Pasal 20–22).
Kapasitas pemerintah daerah tercermin pada kewajiban menyediakan sarana pendukung,
sosialisasi, hingga pengawasan. Anggaran disediakan melalui APBD. Selain itu, dibentuk Tim
Pengawas KTR yang melibatkan berbagai instansi dan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa
Perda tidak hanya normatif, tetapi realistis untuk dijalankan.

5. 05 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)COMMUNICATION (KOMUNIKASI)
Sosialisasi melalui media massa, sekolah, fasilitas ibadah, dan ruang publik (Pasal 11).
Kampanye publik berkelanjutan (Pasal 8 huruf c).
Masyarakat juga dilibatkan dalam penyuluhan dan kampanye hidup sehat (Pasal 19).
Perda mengatur mekanisme komunikasi publik yang komprehensif. Pemerintah wajib
menyampaikan informasi tentang KTR melalui media massa, sekolah, fasilitas ibadah, hingga
ruang publik. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam kampanye hidup sehat. Dengan
komunikasi yang intensif, kesadaran dan kepatuhan terhadap KTR dapat ditingkatkan.

6. 06 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
INTEREST (KEPENTINGAN)INTEREST (KEPENTINGAN)
Kepentingan utama: perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu
hamil, lansia (Pasal 2–3).
Melindungi hak masyarakat non-perokok atas udara bersih (Pasal 25).
Menekan pertumbuhan perokok pemula dengan melarang promosi/iklan rokok (Pasal 18).
Kepentingan utama yang dilindungi adalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,
remaja, ibu hamil, dan lansia. Perda juga menekan promosi dan iklan rokok untuk mencegah
perokok pemula. Dengan sanksi pidana bagi pelanggar, hak masyarakat non-perokok atas
udara bersih mendapat perlindungan nyata.

7. 07 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
PROCESS (PROSES)PROCESS (PROSES)
Disusun melalui mekanisme hukum yang benar: usulan, pembahasan DPRD, persetujuan
Wali Kota (UU 12/2011).
Mengacu pada UUD 1945, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, dan PP 28/2024 (Bagian
Menimbang & Mengingat).
Penetapan kawasan dilakukan melalui Keputusan Wali Kota (Pasal 10).
Proses pembentukan Perda sesuai mekanisme hukum nasional. Landasan konstitusional dan
undang-undang sektoral menjadi dasar penyusunan. Penetapan kawasan bebas rokok
dilaksanakan melalui Keputusan Wali Kota. Dengan demikian, Perda lahir melalui prosedur
yang sah, transparan, dan akuntabel.

8. 08 UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT
IDEOLOGY (IDEOLOGI)IDEOLOGY (IDEOLOGI)
Sejalan dengan nilai Pancasila: kemanusiaan, keadilan sosial, kesejahteraan umum.
Mengimplementasikan UUD 1945 Pasal 28H: hak atas kesehatan dan lingkungan hidup
yang baik.
Mewujudkan perlindungan HAM dan hak anak dari bahaya asap rokok.
Perda ini selaras dengan ideologi Pancasila dan konstitusi. Bagian menimbang menegaskan
bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28H UUD 1945. Perda
melaksanakan perlindungan HAM, hak anak, dan hak atas lingkungan sehat. Nilai
kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi dasar substansi regulasi ini.

9. 09 KESIMPULAN
Perda Kabutana No. 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah
sesuai dengan analisis Naskah Akademik pada aspek Rule, Opportunity,
Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology.
Aturan yang ditetapkan jelas, memberikan kepastian hukum, serta
membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan, anggaran, dan
mekanisme sosialisasi untuk menjalankan Perda.
Kepentingan utama yang dilindungi adalah hak kesehatan masyarakat,
terutama kelompok rentan, dengan jaminan perlindungan HAM dan nilai
Pancasila.
Proses penyusunan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan,
sehingga Perda ini sah dan legitimit.
Implementasi tetap membutuhkan peraturan teknis, pengawasan ketat,
serta keterlibatan masyarakat agar tujuan KTR benar-benar tercapai.
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

10. 10 TERIMAKASIHTERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT