PPT LIMBAH VAKSIN POLIO Pj Kesling 2024.pptx

limbah vaksin

1. DINAS KESEHATAN,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

2. PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS VAKSIN POLIO nOPV2 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

3. LATAR BELAKANG Polio (poliomyelitis) merupakan penyakit yang sangat menular dan berpotensi menyebabkan kelumpuhan permanen . Untuk mendukung eliminasi polio di Indonesia, pemerintah secara rutin melaksanakan program imunisasi nasional , termasuk Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. Seiring dengan pelaksanaan vaksinasi , dihasilkan berbagai jenis limbah medis seperti vial bekas , vaksin rusak atau kedaluwarsa , serta alat bantu seperti dropper dan sarung tangan . Limbah ini termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena berpotensi menularkan penyakit atau mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar .

4. Oleh karena itu , diperlukan sistem pengelolaan dan pemusnahan limbah vaksin polio yang aman , sesuai standar , dan memenuhi peraturan perundang-undangan . Proses ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat dan tenaga medis , tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab lingkungan dalam program kesehatan masyarakat . Pemusnahan limbah vaksin dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Puskesmas , Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, hingga Dinas Kesehatan Provinsi , dengan dukungan dari pihak ketiga yang memiliki izin resmi untuk menangani limbah B3.

5. TUJUAN PEMUSNAHAN LIMBAH VAKSIN POLIO 1. Melindungi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Mencegah potensi penyebaran penyakit akibat limbah medis yang terkontaminasi virus atau bahan berbahaya dari sisa vaksin polio. 2. Menghindari Pajanan terhadap Limbah B3 Vaksin polio dan peralatan pendukungnya tergolong limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga pemusnahan diperlukan agar tidak membahayakan petugas dan masyarakat .

6. Memenuhi Ketentuan Regulasi Kesehatan dan Lingkungan 1 . Permenkes No. 18 Tahun 2020 mengatur tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengelola limbah medis , termasuk vaksin polio, 2. Permen LHK No. 56 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Kesehatan . Peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai pengelolaan limbah B3, termasuk limbah medis dari vaksin polio,

7. Tahapan Pengelolaan Limbah Pengumpulan di Puskesmas Limbah dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning anti bocor . Diberi label sesuai sumber limbah . Penyimpanan Sementara Disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) Puskesmas . Pengangkutan ke Kabupaten /Kota Limbah diangkut menggunakan kendaraan roda empat ke Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota. Penyimpanan di TPSLB3 Kabupaten /Kota Limbah disimpan sementara di TPSLB3 yang telah disetujui . Pengangkutan ke Provinsi Limbah diangkut ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk pemusnahan akhir . Pemusnahan Akhir Dilakukan oleh pihak ketiga yang berizin ,.

8. Kabupaten Nabire

9. Prosedur Keamanan 1. Pengemasan : Limbah harus dikemas dengan wadah plastik kuning , anti bocor , dan tertutup rapat ,di masukkan dalam kontener yang kuat dan aman,dapat pila di masukkan di dalam wadah limbah medis B3 (seftic box) 2. Transportasi : Menggunakan kendaraan khusus yang memenuhi standar keselamatan . 3. Pemusnahan : Dilakukan di fasilitas yang memiliki izin dan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).

10. Dokumen

11. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan : Setiap tahap pengelolaan limbah harus dilaporkan secara berjenjang ( puskesmas - dinas kab/kota - dinas provinsi ) Audit : Dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi . Evaluasi : Menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah .

12. Kesimpulan 1. Pengelolaan limbah vaksin polio harus dilakukan secara sistematis dan sesuai regulasi . 2. Kerjasama antara Puskesmas , Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, dan Provinsi sangat penting . 3. Pemusnahan limbah akhir harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan berizin .