PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 21 TAHUN 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Latar Belakang - Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. - Telah mendapatkan persetujuan dari Menteri PANRB. - Dasar hukum: Pasal 47 ayat (1) huruf b Perpres No. 161 Tahun 2024.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi - Kementerian berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Menteri. - Membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan kesehatan. - Fungsi: perumusan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan, koordinasi, dan dukungan administratif.
Struktur Organisasi Kementerian - Sekretariat Jenderal - 6 Direktorat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan - 4 Staf Ahli - 5 Pusat - Struktur lengkap dapat dilihat dalam lampiran peraturan
Sekretariat Jenderal - Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi. - Membawahi 7 Biro: Perencanaan, Keuangan, Hukum, SDM, Komunikasi, Pengadaan, Umum.
Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas - Tugas: kebijakan pengelolaan kesehatan primer dan komunitas. - Struktur: 6 Direktorat, antara lain Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kelompok Rentan, Promosi Kesehatan.
Ditjen Penanggulangan Penyakit - Tugas: kebijakan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. - Struktur: 6 Direktorat seperti Penyakit Tidak Menular, Imunisasi, Surveilans, dan Kesehatan Lingkungan.
Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan - Tugas: ketahanan, produksi, distribusi, dan pengawasan farmasi serta alat kesehatan. - Struktur: 6 Direktorat termasuk Produksi Farmasi, Pelayanan Farmasi, dan Pengawasan Alkes.