ppt -pencegahan kekerasan di satuan pendidikan-28 oktober 2024.pptx

Pencegahan kekerasan

1. P E N CEG A H A N D A N P E NAN G ANA N K E K E RA S A N D I L I N GK U N G A N SA TU A N PENDIDIKAN Disampaikan oleh : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Padangsidimpuan, 28 Oktober 2024

2. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU No.35 tahun 2014) Kekerasan Terhadap anak adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 ayat 16 UU Perlindungan Anak)

3. JENIS KEKERASAN

4. Pen g ar u h pol a asu h dal a m k e luarga Berma i n gadg e t t a npa ada pengawasa n dar i orang t u a Pengar u h ton t ona n / ga m e online bermu a t a n kek e rasan ( fisik dan seksual) Pengar u h l i ngkungan Pen g ar u h tem a n s e baya Pen g ar u h kul t ur d i sat u a n pendidikan Me n ga p a Anak Se r ing Me n j a di pelak u da n korba n K ekerasan?

5. Bullying dan Dampak Kekerasan Pada Anak

6. KEKERASAN DI DALAM RUMAH DAPAT MENAKUTKAN DAN MELUKAI ANAK 1 ANAK SERING KALI JUGA MENERIMA KEKERASAN DARI ORANG-ORANG DEWASA DI SEKITARNYA 2 SEBAGIAN BESAR DARI PELAKU KEJ A H A T A N DE W A S A A D A L A H MEREKA YANG DULUNYA PERNAH JADI KORBAN, KEMUDIAN MELAKUKAN PEL A N G G A R A N HUKUM DI USIA A N A K 3

7. Merasa malu, atau menilai kasus yang dialami sebagai aib, T a k u t d e n g a n anc a m a n p e l a ku , K h a w a ti r a k a n m a s a d e p a n , K h a w a ti r m a s a l a h i n i dik e t a hu i ol e h b a n ya k or an g , Tidak tahu bahwa yang dialami adalah kekerasan seksual, Ta ku t a t a u ti d a k t a h u b a g a i m a n a m e n j a l a n i pros e s huku m , K haw a t i r a k a n m e n g e l u a rk a n b i ay a d a n t id a k m e n g e t a hu i k e m a n a ha r u s l a por . Di l a r an g k e l u a r g a b e s a r K ENAPA BANYAK KORBAN YANG TIDAK MELAPOR ?

8. 1. Memberikan efek jera kepada pelaku karena akan mendapatkan sanksi hukum dan sosial. 2. Korban akan mendapat layanan pemulihan, 3. Keluarga akan mendapat penguatan dan dukungan, 4. Diberi informasi mengenai langkah-langkah yang tepat sesuai hukum yang berlaku, 5. Menghindari dari permasalahan hukum yang mungkin dihadapi dari tindakan penyelesaian yang kurang tepat 6. Dapat dirujuk untuk layanan kesehatan yang lebih tepat, utamanya untuk kasus kekerasan seksual yang mungkin perlu penanganan khusus, 7. Mendapat akses layanan pendampingan selama proses hukum, 8. Mencegah keberulangan peristiwa terjadi pada korban ataukorban lainnya. KENAPA HARUS MELAPOR ?

9. BENTUK KESERIUSAN DARI MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENENGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

10. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN Tujuan : Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

11. Apa yang harus dilakukan satuan Pendidikan di sekolah : Satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). »»»» TPPK diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK sebagaimana dimaksud dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

12. Fungsi TPPK pada satuan Pendidikan : menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan; memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan; melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan; melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan; memeriksa laporan dugaan Kekerasan; memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan; mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi; memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan; memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

13. BILA TERJADI KASUS KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN, APA YANG MESTI SEGERA DILAKUKAN : SEKOLAH DAN DINAS PENDIDIKAN BERKOORDINASI DENGAN DINAS P3APM KOTA TEBING TINGGI ATAU UPTD PPA KOTA TEBING TINGGI SEHINGGA DAPAT DILAKUKAN PENANGANAN YANG TEPAT. DINAS P3APM MELALUI UPTD PPA KOTA TEBING TINGGI AKAN MEMBENTUK TIM PENANGANAN KASUS SEHINGGA KORBAN DAN JUGA ANAK BERHADAPAN HUKUM DAPAT DIBERIKAN LAYANAN PENDAMPINGAN SESUAI DENGAN KEBUTUHANNYA.

14. Pengaduan Melapor ke Unit PPA Polresta Tebing Tinggi Menelpon 112 (Layanan Darurat Kota Tebing Tinggi) Melapor ke UPTD PPA DP3APM Kota Tebing Tinggi Penanganan Oleh Tim UPTD PPA Dalam keadaan membahayakan maka dapat langsung dirujuk ke rumah sakit / Rumah Aman L a y a n a n : P e n g a d u a n L a y a n a n : 1. Pemeriksaan 2 . P em bu a t an Visum e t Revertum Di RS Bhayangkara Ti n d ak la n j u t L a y a n an U PT D P P A : P e n ja n g k u a n k as u s B a n t u a n H u k um Psikologi Ruju k a n P e l a y a n a n K e s eh a t a n Ruju k a n Rumah Aman 6.Mediasi PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Layanan yang terintegrasi Pos Pengaduan

15. CONTOH PENDAMPINGAN KASUS YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH UPTD PPA DINAS P3APM KOTA TEBING TINGGI DI SATUAN PENDIDIKAN : 1. Perkelahian antara 2 siswa di salah satu sekolah menengah atas dikarenakan salah satu pihak membully. bentuk pendampingan yang diberikan : - menjembatani mediasi bagi kedua belah pihak 2. memberikan layanan psikologi bagi korban

16. 1. Pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam bentuk Pornografi. bentuk pendampingan yang diberikan : - mendampingi korban membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi 2. Memberikan perlindungan di Rumah Aman/Rumah Perlindungan UPTD PPA Kota Tebing Tinggi 3. memberikan layanan psikologi bagi korban

17. B E NTUK P E L A Y A N A N Y A N G BI S A DI AKSES OL E H KORB A N Di UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS P3APM . KOTA TEBING TINGGI Pengukuran Awal Psikososial/ Psikoedukasi P en d a m pi n g a n Ps i k olo g is Asesmen Risiko Saksi ahli di Kepolisian dan Pengadilan Pemeriksaan Psikologis Konseling Psikologis LAYANAN PSIKOLOGIS K on s u l tasi Hu k u m Pendampingan Hukum di Kepolisian Pendampingan Hukum di Kejaksaan & Pengadilan Mediasi B A NT U A N HUKUM Penerimaan Pengaduan Assesment Visitasi ke Rumah, Sekolah, RS Rujukan ke Rumah Aman Rujukan ke layanan medis Penjangkauan dan Pendampingan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial L A Y A N AN PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENDAMPING KORBAN

18. Kewajiban dan Tanggungjawab Orangtua Men g a s u h , memeli h ar a , mend i dik, da n melin d un g i anak; Menum b uhke mb ang k an anak ses u ai d e n gan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan Member i kan pe n di d ikan karak t er dan pen a na m an nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

19. P E RA N SE K OL AH P E RA N M A S Y AR A K A T M e ny i apka n li ng k ungan yang ba i k guna bersosialisasi. Kepedulian masyarakat terhadap perilaku anak. Pengawasan terhadap perilaku anak. Me nye l e ng g a r ak a n k egi a t a n bagi anak yang bersifat paedagogik (kegiatan k e agamaan , o l ah r aga , k e s e n i a n dan lain-lain). Memotivasi minat belajar siswa L e b i h b an y a k m e m b e r i p eng h a r g a a n ( r e w a r d ) terh ada p an a k dan m e ng ur a n gi pe nghu k um a n ( pun is h m e n t ) P e nghu k um a n d i be r i k a n l e b i h be r s i fat paedagogik F a k t or k ond usi f bagi pe r k emb ang a n anak (S R A) . Kerja sama antara orang tua,guru, sekolah dan masyarakat Ke t a hanan s e k o l a h untuk m ence gah dan menanggu l an g i g a ng g uan dari pi hak - pi hak lu ar s e k o l a h ( Sa t gas P P A di s e k o l a h ) P E RA N P E MERIN T AH M e m fa s ili ta s i d a l a m u p a y a m e m e nuh i k e b u tuh a n p e n d i d i kan, k e s e h ata n d an k e s e j a h te r a a n a n ak. M e m fa s ili ta s i d a l a m m e m e nuh i kebutuhan rekreasi. M e m fa s ili ta s i d a l a m r e h a b il i ta s i s o s i al P E RA N MEDIA M A SSA Ed u k as i I nf o r masi. M e m b angu n o p i ni p o s itif terh adap anak. Sos i a l is a s i no r m a - no r m a yang ada dalam masyarakat. M e m b angu n k a r a k te r anak .

20. TERIMA KASIH