PPT_PENGERTIAN_DAN_MANFAAT_AMDALdewdwdwdwed

dwe

1. PENGERTIAN DAN MANFAAT AMDAL Materi Pelatihan Dasar AMDAL Pelatihan Dasar AMDAL PPSML SIL UI Angkatan LXXXV

2. Lingkup Materi  

3. Definisi Lingkungan Hidup Lingkungan adalah kondisi eksternal atau kondisi di sekitar manusia dengan aktivitasnya (Sutton, 2007). Lingkungan habitat fisik dan biotik yang ada di sekitar kita (Joseph, 2005). Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia , baik benda hidup atau benda mati , yang ada secara alami , maupun hasil keterlibatan atau dibuat oleh manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan terdiri atas lingkungan alam , lingkungan buatan , dan lingkungan sosial (Karuniasa, 2016) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda , daya , keadaan dan makhluk hidup , termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri , kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU NO. 32 TAHUN 2009)

4. Interaksi Interdependensi Keberagaman Harmoni Lingkungan Adalah Sebuah Sistem

5. Hubungan Manusia dan Lingkungan Manusia memanfaatkan lingkungan dan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungannya ( prinsip dasar ekonomi ) Muncul masalah dalam penguasaan dan penggunaan lingkungan dan sumber daya yakni “ keinginan lebih ” atau “ keserakahan ” Pemanfaatan yang berlebih atas sumber daya yang terbatas dapat merusak keberadaannya mencapai titik balik tidak mampu kembali seperti semula , “ Tragedy of The Commons ” (Hardin,1968)

6. Daya Dukung dan Daya Tampung Daya Dukung : Kemampuan maksimal lingkungan untuk mendukung keberadaan populasi mahluk hidup dan aktivitas nya Daya Tampung : Kemampuan maksimal lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dihasilkan dari aktivitas tersebut Tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga keberadaan daya dukung dan daya tampung untuk menjaga keberlangsungan kehidupan

7. Pendekatan Ilmu L ingkungan Lingkungan Sosial Ekonomi Lingkungan alam Lingkungan Buatan Lingkungan Sosial Lingkungan alam Lingkungan Buatan Lingkungan Sosial Ekonomi Karuniasa, 2020 Dalam kajian AMDAL, sangat penting untuk mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang holistik , saling terkait dan saling mempengaruhi .

8. Ilmu L ingkungan Miller and Spoolman (2018) mendefinisikan Ilmu Lingkungan sebagai kajian interdisiplin tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik . Menurut Miller dan Spoolman , di dalam Ilmu Lingkungan terintegrasi informasi , konsep-konsep dan teori-teori dari bidang biologi , ilmu kimia , geologi , geografi , ilmu sosial , ekonomi dan politik yang dapat digunakan untuk mengkaji dan menemukan solusi yang tepat bagi berbagai permasalahan lingkungan .

9. Ilmu L ingkungan Ilmu lingkungan mempunyai 3 ( tiga ) tujuan utama , yaitu : Untuk mempelajari cara kerja sistem lingkungan alam ( natural environment system ), sistem lingkungan buatan ( man-made environment system ) dan sistem lingkungan sosial ( social environment system ). Untuk memahami interaksi antara komponen di dalam sistem lingkungan . Untuk menemukan solusi bagi permasalahan lingkungan sehingga tercapai keberlanjutan kehidupan (Cunningham and Cunningham, 2012).

10. Ilmu L ingkungan Prinsip-prinsip dasar di dalam Ilmu Lingkungan yang terdiri atas : prinsip interaksi , interdependensi , keanekaragaman ( diversity ), keselarasan ( harmony ) dan keberlanjutan ( sustainability ) adalah prinsip-prinsip penting yang menjadi acuan sekaligus tujuan bagi upaya pengelolaan dan perbaikan kerusakan lingkungan . Sustainable Development

11. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Kemampuan berbagai sistem di bumi , termasuk sistem budaya dan ekonomi untuk mampu bertahan dan beradaptasi menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang terjadi secara kontinyu (Miller,2007) Meets the needs of the present without compromising the ability of future generations (World Commission on Environment and Development, 1987) A belief that human progress must conform to basic ecological precepts and human needs to endure (Hempel, 1991:40)

12. Pengertian Amdal ( Pasal 1 PP 22 Tahun 2021) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup , yang selanjutnya disebut Amdal , adalah kajian Dampak Penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan , untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha , atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (PPRI 22/2021) AMDAL adalah suatu Kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan didalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi suatu proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau juga kegiatan .(PPRI 27/1999) AMDAL adalah suatu analisis yang melingkupi berbagai komponen Lingkungan meliputi komponen (1) Geo- fisik - kimia , (2) Biologi , (3) Sosial , Ekonomi, dan Budaya serta (4) Kesehatan masyarakat

13. Kriteria Usaha dan/ atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal 01 Perubahan Bentuk Lahan dan Bentang Lahan 02 03 04 Eksploitasi sumber daya alam , baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan 05 06 Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam , lingkungan buatan , serta lingkungan sosial dan budaya Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/ atau perlindungan cagar budaya ; Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan , hewan , dan jasad renik 07 08 Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/ atau 09 Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup

14. Tujuan AMDAL

15. Fungsi AMDAL

16. Manfaat AMDAL Manfaat Amdal dalam tahapan perencanaan (rencana umum/ studi kelayakan/ desain rinci kegiatan) Dokumen AMDAL merupakan bagian dari kelayakan proyek , karena peninjauan kelayakan proyek berdasarkan kelayakan teknis , kelayakan ekonomis dan kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan atau kegiatan bagi pemrakarsa kegiatan wajib menyusun AMDAL untuk membuktikan kelayakan lingkungan, jika rencana usaha dan atau kegiatan tidak layak lingkungan, kegiatan tidak dapat dilaksanakan . Studi AMDAL Kaitannya dengan Tahapan Proses Studi Kelayakan . Pelaksanakan studi AMDAL hubungannya dengan tahapan studi kelayan akan dijelaskan sebagai berikut :

17. Manfaat Amdal Bagi Pemerintah & Masyarakat Dapat membantu proses perencanaan guna mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Dapat membantu menghindari terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat atas dampak kerusakan lingkungan yang dikarenakan sebuah kegiatan / usaha . Dapat membantu menjaga agar pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan . Dapat membantu mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup . Usaha / kegiatan yang mereka lakukan dapat lebih terjamin dan relatif aman. Sebagai referensi untuk pengajuan kredit / hutang usaha . Sebagai sarana untuk membantu berinteraksi dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan terhadap hukum . Masyarakat bisa lebih tahu sejak dini akan sebuah dampak yang mungkin terjadi dari suatu kegiatan / usaha yang dijalankan oleh suatu lembaga . Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan menjalankan kontrol atas kegiatan tersebut . Dengan AMDAL, masyarakat bisa ikut terlibat pada proses pengambilan keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan mereka .

18. Landasan Hukum Penyusunan Dokumen Lingkungan

19. Persetujuan Lingkungan Adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

20. Landasan Hukum pelaksanaan AMDAL diatur dalam Pasal 2 PP RI No. 22 Tahun 2024 terkait Persetujuan Lingkungan Persetujuan Lingkungan adalah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Persetujuan Lingkungan sesuai Ps. 3 PP RI no 22 Tahun 2021 a. Wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. b. Diberikan kepada Pelaku Usaha atau lnstansi Pemerintah . c. Menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah . Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) PPRI No. 22 TH 2021 dilakukan melalui : a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal ; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Persetujuan Lingkungan

21. Mengapa AMDAL Perlu disusun ? Melaksanakan Amanat “ PERPU CIPTAKER No 02 Tahun 20 22 & PP RI No. 22 TH 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup” Untuk apa AMDAL disusun ? Salah satu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjamin pelaksanaan Pembangunan yang berwawasan Lingkunga n yang B erkelanjutan ( Sustainable Development). Apa Kegunaannya ? Alat bantu Pengambil Keputusan terkait Kelayakan Lingkungan (Hasil Studi untuk membuktikan Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang akan dibangun Layak Lingkungan atau Tidak )

22. Siapa Penyusun Dokumen AMDAL ? “ Pemrakarsa Proyek/Pemrakarsa Rencana Usaha dan Atau Kegiatan “ Syaratnya : Pemrakarsa Rencana usaha dan atau kegiatan memiliki/merekrut tenaga Ahli yang memiliki kompetensi sebagai penyusun AMDAL yang dibuktikan dengan sertifikasi KTPA/ A TPA ( minimal 1 orang KTPA dan 2 orang A TPA ) atau, Bekerjasama dengan Lembaga Konsultan Yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

23. Dokumen AMDAL adalah Dokumen Hukum : Disusun untuk memenuhi ketentuan hukum Semua pernyataan dalam dokumen AMDAL mempunyai konsekuensi Hukum Isinya sebaiknya terinci dan tegas   Resiko Pidana dapat ditanggung : Pemrakarsa kegiatan yang ( memberi informasi tdk jujur, lalai, sengaja dll) Konsultan Penyusun Tim Uji Kelayakan AMDAL, & Aparat yang terkait dengan dokumen AMDAL

24. (1) Amdal wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup . (2) Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal meliputi : a. jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang besaran / skalanya wajib Amdal ; [ diatur dalam PERMENLHK No 4 Tahun 2021] dan/ atau b. jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/ atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung . (3) Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (4) Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang: a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung ; dan/ atau b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut . Kegiatan Wajib Amdal

25. Kegiatan Wajib Amdal (5) Dalam hal rencana Usaha dan/ atau Kegiatan berbatasan dengan kawasan lindung berada dalam kawasan lindung , penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah . (6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan pemrakarsa kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan berupa : a. rencana Usaha dan / atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung ; atau b. rencana Usaha dan/ atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung . (7) Kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini .

26. UKL-UPL & SPPL Pasal 6 UKL-UPL UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup . [2]. Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL meliputi : a. jenis encana Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting b. jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan yang ndilakukan di luar dan/ atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung ; c. termasuk jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal . Pasal 7 SPPL (1). SPPL wajib bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. [2). Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi : a. jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL b. merupakan Usaha dan/ atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup ; dan/ atau c. termasuk jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

27. Dampak Lingkungan & Dampak Penting (PPRI No. 22/2021) Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan / atau Kegiatan . Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan / atau Kegiatan Perubahan mendasar adalah perubahan yang dikaji secara cermat mendalam terhadap perubahan sistem ( Sistem alam / ekosistem ; Sistem Sosial , Sistem ekonomi dan Sistem kesehatan lingkungan )

28. Makna Minimalisasi & Optimalisasi Dampak Dalam AMDAL adalah Upaya Rekayasa MISI DOKUMEN AMDAL GAGAL REKAYASA SKTL UPAYA REKAYASA: , Ecologi , , Sosekbud & Kesehatan Lingkungan MINIMALISASI DAMPAK NEGATI F & OPTIMIT ALISASI DAMPAK POS ITIF BERHASIL REKAYASA LAYAK LINGKUNGAN (SKKL) - Benar-benar Layak Lingkungan Ada Resiko : - Dilayak-layakan - Harus Layak Lingkungan Menghindari , Mencegah , Mengendalikan , Menanggulangi , Optimalisas i Pendekatan Teknologi. Institusi atau Sosial

29. Proses Penyusunan AMDAL

30. TINGKAT RESIKO USAHA & DOKUMEN LINGKUNGAN p Jasa Perdagangan Obat/Opotik Sewa Ruko s/d Sewa Gedung Tidak Perlu Menyusun Dokumen Lingkungan karena tidak memerlukan perizinan pembangunan Sarana/Prasarana KBLI nya Beresiko Menengah -Tinggi NIB + Izin JENIS PERIZINAN BERUSAHA NIB + Sertifika Standart NIB TINGKAT RESIKO USAHA Tinggi Sedang Rendah SKKL JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN Resiko Tinggi AMDAL Resiko Menengah UKL-UPL Resiko Rendah SPPL PKPLH NIB PERSETUJUAN LINGKUNGAN Menengah Contoh Kegiatan KBLI Berisiko Menengah -> Tinggi tetapi Tidak Perlu Dok. Lingkungan 2 1

31. KRITERIA Dampak Penting Usaha dan / atau Kegiatan Untuk ditetapkan menjadi WAJIB AMDAL WAJIB AMDAL Berpotensi mengubah Bentang Alam eksploitasi sumber daya alam proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan, sosial dan budaya. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya introduksi jenis tumbuh-tumbuhan , hewan , dan jasad renik Mempunyai resiko terhadap pertahanan Negara Penggunaan bahan hayati dan non hayati Penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan Penentuan Kriteria Dampak Penting yang menjadi dasar penetapan Usaha dan / atau Kegiatan wajib Amdal dilakukan dengan merujuk pada Pasal 22 dan Pasal 23, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 8 3 7 6 4 5 9 1

32. Pengaturan AMDAL, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK Dampak Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Tinggi AMDAL Menengah Tinggi UKL-UPL Rendah NIB Menengah Rendah IZIN + NIB SERTIFIKAT STANDAR + NIB NIB PENGAWASAN PEMBINAAN Kriteria Resiko ( dasar ) Dampak Penting AMDAL UKL-UPL Dampak Tidak Penting kegiatan Skala kecil SPPL Dampak Tidak Penting P ENGAWASAN PEMBINAAN Persetujuan Pemerintah Tingkat Resiko U ntuk Instansi Pemerintah Non OSS karena tidak memerlukan NIB U ntuk Pelaku Usaha melalui OSS Karena PERLU NIB Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah ( Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) Perizinan Berusaha , Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Persetujuan

33. KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB UKL-UPL WAJIB UKL-UPL Tidak Termasuk dalam 9 Kriteria Kegiatan berdampak Penting Lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung Telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan Usaha dan / atau Kegiatan wajib UKL-UPL disampaikan oleh K/L terkait selaku pembina sektor kegiatannya . Saat ini tiap K/L rata-rata sudah memiliki daftar tersebut , hanya perlu dilakukan update dan review ulang serta penyesuaian dengan penetapan kode KBLI- nya

34. KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB SPPL WAJIB SPPL Tidak Termasuk Kriteria Wajib Amdal dan UKL-UPL Telah memiliki standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Merupakan kegiatan UMKM atau termasuk Usaha dan/atau Kegiatan Ekonomi Lemah Usulan Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL disampaikan oleh K/L terkait selaku pembina sektor kegiatannya. Saat ini tiap K/L rata-rata sudah memiliki daftar UKL-UPL, diluar daftar Wajib Amdal dan Wajib UKL-UPL dapat dikategorikan sebagai kegiatan wajib SPPL dan penyesuaian dengan penetapan kode KBLI-nya

35. Pengaturan Dalam PERMENLH No.4 Tahun 2021 Berisi Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL, UKL-UPL, SPPL Daftar Peruntukan Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/ atau Kegiatan yang termasuk Kelompok Perdagangan , Jasa, dan sejenisnya yang tidak diikuti dengan pembangunan sarana/prasarana tidak pelu dilengkapi Dokumen Lingkungan Identifikasi Daftar Usaha dan/atau Kegitan Berbasis pada SEKTOR KEGIATAN KBLI & Non KBLI

36. Gambaran Umum Proses Penapisan Amdal, UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Penapisan ( Screening ) Wajib Amdal Wajib UKL-UPL Proses Amdal Proses UKL-UPL SPPL Proses SPPL Kriteria II Skala dan Besaran; (PERMENLHK No.4/2021) Lokasi Rencana usaha dan/atau Kegiatan (Kesesuaian Lindung & BIPIB) PERSETUJUAN LINGKUNGAN Kriteria I Kesesuaian Tata Ruang

37. Penambahan Jenis Rencana Usaha &/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL MENTERI LH Cq DITJEN PKTL PENETAPAN KEPUTUSAN OLEH MENTERI 1. Usulan Tertulis 2. Dokumen PIL/PIA 3. Deskripsi Jenis Ke 4. Status Kondisi Lingkunga n PIHAK PENGUSUL Kriteria Evaluasi: 1. Alasan Ilmiah bahwa Rencana kegiatan/Usaha berdampak penting terhadap lingkungan 2. Daya dukung dan/atau Daya Tampung ungan hidup di rencana lokasi usaha/kegiatan 3. Tipologi Ekosistem setempat diperkirakan berdampak terhadap Lingkungan Hidup 4. Teknologi Pengelolaan Lingkungan Hidup tersedia Penambahan Jenis usaha/kegiatan diusulkan: 1. Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian 2. Gubernur, Bupati/Walokota 3. Masyarakat 30 Hari

38. PENAPISAN PERUBAHAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA USAHA & ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL UKL-UPL SPPL Teknologi Pengelolaan Terhadap Sumber Dampak Penting Telah Dimiliki/Tersedia Perubahan Kriteria Ilmiah Perubahan Kriteria DD & DTLH Tipologi Ekosistem Kawasan Lindung PP RI No. 22 Th 2021 ps 5, ayat (3,4,5,6 ) dan Lampiran 1) RENCANA USAHA & ATAU KEGIATAN PERMENLHK No. 3 Tahun 2021 PERMENLHK No. 4 Tahun 2021 DPH Menjadi DTPH DTPH Menjadi DPH

39. Terima K asih