PPT Penjelasan tentang Perda 5 Tahun 2018

Perda 5 Tahun 2018

1. PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 Suela, 21 Januari 2020

2. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian daerah Kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah

3. objek Retribusi Retribusi Jasa Umum Retribusi Usaha Retribusi Perizinan Tertentu

4. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi/Badan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta Retribusi Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Terminal Retribusi Tertentu Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Perpanjangan IMTA

6. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Pemungutan pembayaran dilakukan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga Tingkat Penggunaan jasa diukur dari pemakaian/pemanfaatan fasilitas yang disediakan berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian Prinsip tarif retribusi ini berdasarkan pada tujuan untuk memperolah keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien Tarif Retribusi

7. Dipungut di wilayah pelayanan Gubernur menunjuk Pejabat pada Perangkat daerah penghasil sebagai Pejabat Pemungut Retribusi Daerah ungtuk melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi Daerah Wilayah Pemungutan Retribusi

8. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan Pemungutan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Dokumen lain dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan Retrubusi dipungut dari wajib retribusi Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Provinsi NTB Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah

9. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI Lampiran Perda 5

10. Terima Kasih