PPT PKD - Masukan Kinerja DD 2026 Kemendagri.pdf
tjuntjunk1
61 views
40 slides
Sep 01, 2025
Slide 1 of 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
About This Presentation
permendagri nomor 20 tahun 2018
Slide Content
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
Kementerian Dalam Negeri
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.UU NOMOR 6 TAHUN 2014 tentang Desa
2.UU NOMOR 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah
3.UU NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4.UU NOMOR 3 TAHUN 2024 tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
5.UU NOMOR 62 TAHUN 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025
1.PP NOMOR 43 TAHUN 2014
2.PP NOMOR 47 TAHUN 2015
3.PP NOMOR 11 TAHUN 2019
4.PP NOMOR 37 TAHUN 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)
Peraturan Presiden
Nomor201Tahun2024
tentang Rincian
AnggaranPendapatan
danBelanjaNegara
T.A.2025
1.Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
2.Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang perencanaan Pembangunan desa
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa T.A. 2025
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.
1.UU NOMOR 6 TAHUN 2014 tentang Desa
2.UU NOMOR 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah
3.UU NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4.UU NOMOR 3 TAHUN 2024 tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
5.UU NOMOR 62 TAHUN 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025
1.PP NOMOR 43 TAHUN 2014
2.PP NOMOR 47 TAHUN 2015
3.PP NOMOR 11 TAHUN 2019
4.PP NOMOR 37 TAHUN 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD)
Peraturan Presiden
Nomor201Tahun2024
tentang Rincian
AnggaranPendapatan
danBelanjaNegara
T.A.2025
1.Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
2.Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang perencanaan Pembangunan desa
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan keuangan desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa T.A. 2025
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa.
1.Desa berkedudukan diwilayahKabupaten/Kota.(Pasal 5
UU 6 Tahun 2014)
2.Pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan desa
sesuai dengankewenangannyadengan mengacu pada
PerencanaanPembangunanKab/Kota.(Pasal 79 ayat (1)
UU 3 Tahun)
3.Perencanaan pembangunan desadisusunsecaraberjangka
meliputi:
a.RPJMDesauntuk jangka waktu8(delapan)tahun; dan
b.RKPDesauntuk jangka waktu1(satu)tahun.(Pasal 79
ayat 2 UU 3 Tahun 2024).
4.Perencanaan Pembangunan Desa merupakansalahsatu
sumbermasukan dalamPerencanaanPembangunan
Kab/Kota.(Pasal 79 ayat (7) UU 3 Tahun)
5.RPJMDesadanRKPDesa merupakanpedomandalam
penyusunanAPBDesyang diatur dengan PP (Pasal 79 ayat
5 UU 3 Tahun 2024)
6.Rancangan RPJM Desa memperhatikan arahkebijakan
perencanaanpembangunankabupaten/kota. (Pasal 116
ayat (5) PP 43 Tahun 2014)
KewenanganDesameliputi:
•KewenanganAsalUsul,
•KewenanganLokalBerskalaDesa,
•Kewenanganyangditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan
•Kewenanganlainyang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota
(Pasal 19 Permendagri 44 Tahun 2016).
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DASARHUKUM:
PROSESSINKRONISASIDANKONSISTENSIPERENCANAANPEMBANGUNAN PUSAT,
PROVINSIDANKAB/KOTA
Memperhatikan:
a.Arahkebijakanrencanapembangunan jangkaPanjangdaerah;
b.Arahkebijakanpembangunan jangkamenengah daerahkab/kota;
b.Sasaranpokokarahkebijakanpembangunan jangkapanjangdaerah
kab/kota;
c.Rencanastrategisperangkatdaerah;
d.Rencanatataruangwilayahkab/kota;
e.Rencanadetailtataruangkab/kota;
f.Rencanakawasanperdesaan.
(Pasal 10 ayat (2) Permendagri 114/2014)
UU 6 Tahun 2014)
2.Pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan desa
sesuai dengankewenangannyadengan mengacu pada
PerencanaanPembangunanKab/Kota.(Pasal 79 ayat (1)
UU 3 Tahun)
3.Perencanaan pembangunan desadisusunsecaraberjangka
meliputi:
a.RPJMDesauntuk jangka waktu8(delapan)tahun; dan
b.RKPDesauntuk jangka waktu1(satu)tahun.(Pasal 79
ayat 2 UU 3 Tahun 2024).
4.Perencanaan Pembangunan Desa merupakansalahsatu
sumbermasukan dalamPerencanaanPembangunan
Kab/Kota.(Pasal 79 ayat (7) UU 3 Tahun)
5.RPJMDesadanRKPDesa merupakanpedomandalam
penyusunanAPBDesyang diatur dengan PP (Pasal 79 ayat
5 UU 3 Tahun 2024)
6.Rancangan RPJM Desa memperhatikan arahkebijakan
perencanaanpembangunankabupaten/kota. (Pasal 116
ayat (5) PP 43 Tahun 2014)
KewenanganDesameliputi:
•KewenanganAsalUsul,
•KewenanganLokalBerskalaDesa,
•Kewenanganyangditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kab/Kota; dan
•Kewenanganlainyang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota
(Pasal 19 Permendagri 44 Tahun 2016).
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DASARHUKUM:
PROSESSINKRONISASIDANKONSISTENSIPERENCANAANPEMBANGUNAN PUSAT,
PROVINSIDANKAB/KOTA
Memperhatikan:
a.Arahkebijakanrencanapembangunan jangkaPanjangdaerah;
b.Arahkebijakanpembangunan jangkamenengah daerahkab/kota;
b.Sasaranpokokarahkebijakanpembangunan jangkapanjangdaerah
kab/kota;
c.Rencanastrategisperangkatdaerah;
d.Rencanatataruangwilayahkab/kota;
e.Rencanadetailtataruangkab/kota;
f.Rencanakawasanperdesaan.
(Pasal 10 ayat (2) Permendagri 114/2014)
REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah & Permendagri
•KeuanganDesaadalah semuahakdankewajibanDesa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
•Hak dan Kewajiban menimbulkanpendapatan,belanja,pembiayaandanpengelolaankeuangandesa.
(Pasal 71 UU 6 Tahun 2014)
•Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal1Januari
s.d.31Desember(Pasal 94 PP 43 Tahun 2014)
•Kepala Desa adalahpemegangkekuasaan pengelolaan keuangan Desa. (Pasal 93 ayat (2) PP 43 Tahun
2014)
•Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkanhakasal-usuldankewenanganlokalberskalaDesa
didanai dariAPBDesa. (Pasal 90 Ayat (1) PP 47 Tahun 2015)
•Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaankeuanganDesadiatur dalamperaturanmenteriyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpemerintahandalamnegeri.(Pasal 106 PP 47 Tahun
2015)
•Pembinaandanpengawasan olehinspektoratkabupaten/kotadilaksanakan untuk menjagaakuntabilitas
pcngelolaankeuangandesa. (Pasal 19 ayat (5) PP 12 Tahun 2017)
•Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan,pelaksanaan,
penatausahaan,pelaporan,danpertanggungjawaban keuangan Desa (Pasal 1 ayat (6) Permendagri 20
Tahun 2018)
•Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dilakukan denganBasisKas,dan dapat dilakukan dengan
menggunakansisteminformasiyang dikelolaKementerianDalamNegeri.(Pasal 30 ayat (1) Permendagri
20 Tahun 2018)
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah & Permendagri
•KeuanganDesaadalah semuahakdankewajibanDesa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
•Hak dan Kewajiban menimbulkanpendapatan,belanja,pembiayaandanpengelolaankeuangandesa.
(Pasal 71 UU 6 Tahun 2014)
•Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal1Januari
s.d.31Desember(Pasal 94 PP 43 Tahun 2014)
•Kepala Desa adalahpemegangkekuasaan pengelolaan keuangan Desa. (Pasal 93 ayat (2) PP 43 Tahun
2014)
•Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkanhakasal-usuldankewenanganlokalberskalaDesa
didanai dariAPBDesa. (Pasal 90 Ayat (1) PP 47 Tahun 2015)
•Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaankeuanganDesadiatur dalamperaturanmenteriyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpemerintahandalamnegeri.(Pasal 106 PP 47 Tahun
2015)
•Pembinaandanpengawasan olehinspektoratkabupaten/kotadilaksanakan untuk menjagaakuntabilitas
pcngelolaankeuangandesa. (Pasal 19 ayat (5) PP 12 Tahun 2017)
•Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan,pelaksanaan,
penatausahaan,pelaporan,danpertanggungjawaban keuangan Desa (Pasal 1 ayat (6) Permendagri 20
Tahun 2018)
•Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dilakukan denganBasisKas,dan dapat dilakukan dengan
menggunakansisteminformasiyang dikelolaKementerianDalamNegeri.(Pasal 30 ayat (1) Permendagri
20 Tahun 2018)
REGULASI TERKAIT DANA DESA
UU NOMOR 1 TAHUN 2022
tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
PP 37 TAHUN 2023
tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah
PMK 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2025
Permendes 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional atas
Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025
Pasal 1 ayat (75)
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan
untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan , pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Pasal 106
Transfer ke Daerah terdiri atas : a. DBH; b. DAU; c. DAK; d. Dana Otonomi Khusus; e.
Dana Keistimewaan; dan f. Dana Desa
Pasal 134
•Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari
APBN.
•Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan
mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan
kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis.
•Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap
tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undanghn mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
•Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana
Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Pasal 56
Menteri Keuangan menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa,
memperhatikan:
a)kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
b)prioritas nasional;
c)hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih
mendanai kewenangan Desa; dan/atau
d)kemampuan Keuangan Negara.
Pasal 57
Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 Menteri Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
a)setiap Desa; dan
b)setiap kabupaten/kota.
Pasal 58
Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru,
pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a)pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan
sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
b)pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut
ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
5
UU NOMOR 1 TAHUN 2022
tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
PP 37 TAHUN 2023
tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah
PMK 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun
Anggaran 2025
Permendes 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional atas
Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025
Pasal 1 ayat (75)
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan
untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan , pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Pasal 106
Transfer ke Daerah terdiri atas : a. DBH; b. DAU; c. DAK; d. Dana Otonomi Khusus; e.
Dana Keistimewaan; dan f. Dana Desa
Pasal 134
•Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari
APBN.
•Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan
mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan
kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis.
•Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap
tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undanghn mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
•Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana
Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
Pasal 56
Menteri Keuangan menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa,
memperhatikan:
a)kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
b)prioritas nasional;
c)hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih
mendanai kewenangan Desa; dan/atau
d)kemampuan Keuangan Negara.
Pasal 57
Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 Menteri Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa:
a)setiap Desa; dan
b)setiap kabupaten/kota.
Pasal 58
Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru,
pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a)pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan
sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
b)pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut
ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
5
Pendapatan Asli Desa
APBN : Dana Desa
10% bagian dari Pejak Daerah dan
Retribusi Daerah Kab/Kota
BantuanKeuangandari APBD Prov/Kab/Kota
Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga
Lain-lain Pendapatanyang sah
•2015 : 20,77 T
•2016 : 46,9 T
•2017 : 60 T
•2018 : 60 T
•2019 : 70 T
•2020 : 71,19 T
•2021: 72 T
•2022: 68 T
•2023: 70 T
•2024 : 71 T
•2025 : 71 T
7 SUMBER PENDAPATAN DESA
Paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi
hasil yang diterima kabupaten/kota dalam APBD
6
APBN : Dana Desa
10% bagian dari Pejak Daerah dan
Retribusi Daerah Kab/Kota
BantuanKeuangandari APBD Prov/Kab/Kota
Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga
Lain-lain Pendapatanyang sah
•2015 : 20,77 T
•2016 : 46,9 T
•2017 : 60 T
•2018 : 60 T
•2019 : 70 T
•2020 : 71,19 T
•2021: 72 T
•2022: 68 T
•2023: 70 T
•2024 : 71 T
•2025 : 71 T
7 SUMBER PENDAPATAN DESA
Paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi
hasil yang diterima kabupaten/kota dalam APBD
6
PENGELOLA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Point Penting
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP
Desa tahunberkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yangdiatur dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
Perencanaan
Penyusunan Rancangan Perdes APBDes -> Pembahasan Dengan BPD
-> Evaluasi Kab/Kota (20 Hari) -> Salah = APBDesa diperbaiki (20 Hari) / Benar = APBDesa disahkan
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa danRancangan Peraturan Kepala Desa tentang PenjabaranAPB Desa
manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/WaliKota membatalkan peraturan dimaksud
denganKeputusan Bupati/Wali Kota
Setelah disahkan:
•Menyampaikan Perdes & Perkades kepada
Bupati/Wali Kota
•Membuat Media Informasi pada masyarakat
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Point Penting
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP
Desa tahunberkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yangdiatur dengan
Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
Perencanaan
Penyusunan Rancangan Perdes APBDes -> Pembahasan Dengan BPD
-> Evaluasi Kab/Kota (20 Hari) -> Salah = APBDesa diperbaiki (20 Hari) / Benar = APBDesa disahkan
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan
Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa danRancangan Peraturan Kepala Desa tentang PenjabaranAPB Desa
manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/WaliKota membatalkan peraturan dimaksud
denganKeputusan Bupati/Wali Kota
Setelah disahkan:
•Menyampaikan Perdes & Perkades kepada
Bupati/Wali Kota
•Membuat Media Informasi pada masyarakat
PENGELOLA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Point Penting
Penatausahaan dan Pelaporan -Pertanggungjawaban APBDesa
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kasumum yang
terdiri atas:
a)buku pembantu bank;
b)buku pembantu pajak; dan
c)buku pembantu panjar.
Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulandilaporkanoleh Kaur Keuangan
kepada Sekretaris Desa paling lambattanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
SetelahDiverifikasiSekdes,dilaporkankeKepalaDesauntukDisetujui.
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Point Penting
Penatausahaan dan Pelaporan -Pertanggungjawaban APBDesa
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kasumum yang
terdiri atas:
a)buku pembantu bank;
b)buku pembantu pajak; dan
c)buku pembantu panjar.
Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulandilaporkanoleh Kaur Keuangan
kepada Sekretaris Desa paling lambattanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
SetelahDiverifikasiSekdes,dilaporkankeKepalaDesauntukDisetujui.
PENGELOLA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Point Penting
PerkadesAPBDesa
Perubahan APBDesa
PerdesAPBDesa
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;
b.sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakandalam tahun berkenaan;
c.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antarkegiatan, dan antar jenis belanja; dan
d.keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran berjalan;
b.keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antarobjek belanja; dan
c.kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalamtahun
anggaran berjalan.
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenaiAPB Desa sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
Point Penting
PerkadesAPBDesa
Perubahan APBDesa
PerdesAPBDesa
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;
b.sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakandalam tahun berkenaan;
c.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antarkegiatan, dan antar jenis belanja; dan
d.keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran berjalan;
b.keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antarobjek belanja; dan
c.kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalamtahun
anggaran berjalan.
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenaiAPB Desa sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.
Rekomendasi Kriteria Kejadian Luar Biasa
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.32/7443/BPD tanggal 25 Oktober 2019
Pada Lampiran surat nomor 12, disebutkan kriteria luar biasa yang perlu ditetapkan
dalam Perbup/Perwal guna mengakomodir perubahan APBDes lebih dari 1x seperti
•Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait
penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan
•Adanya Program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan
kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.32/7443/BPD tanggal 25 Oktober 2019
Pada Lampiran surat nomor 12, disebutkan kriteria luar biasa yang perlu ditetapkan
dalam Perbup/Perwal guna mengakomodir perubahan APBDes lebih dari 1x seperti
•Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait
penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan
•Adanya Program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan
kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
PENGELOLA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Anggaran dan Pendapatan Belanja
Desa (APB Desa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, atas
perintah Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa mengoordinasikan
penyusunan APB Desa.
APB Desa terdiri dari
PENDAPATAN
BELANJA DESA
PEMBIAYAAN
Pendapatan Desa
Semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa
Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
Desa
Pembiayaan Desa
Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya
Klasifikasi Akun :
Pendapatan
4. Akun
4.X Kelompok
4.X.X Jenis
4.X.X.XObjek
Belanja
5. Akun
5.X Jenis
5.X.X Objek
5.X.X.X Rincian Objek
Pembiayaan
6. Akun
6.X Kelompok
6.X.X Jenis
6.X.X.XObjek
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Anggaran dan Pendapatan Belanja
Desa (APB Desa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan, atas
perintah Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa mengoordinasikan
penyusunan APB Desa.
APB Desa terdiri dari
PENDAPATAN
BELANJA DESA
PEMBIAYAAN
Pendapatan Desa
Semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
Belanja Desa
Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
Desa
Pembiayaan Desa
Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya
Klasifikasi Akun :
Pendapatan
4. Akun
4.X Kelompok
4.X.X Jenis
4.X.X.XObjek
Belanja
5. Akun
5.X Jenis
5.X.X Objek
5.X.X.X Rincian Objek
Pembiayaan
6. Akun
6.X Kelompok
6.X.X Jenis
6.X.X.XObjek
Cascading Kode Rekening pada Pengelolaan Keuangan Desa
PENGELOLA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SILPA
Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun
sebelumnyadigunakan untuk:
a)menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi
belanja; dan
b)mendanai kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui
kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan
yangbelum selesai atau lanjutan.
Mengajukan laporan pelaksanaan kegiatan -> Verif Sekdes ->
Disetujui dan Disahkan Kades -> Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Lanjutan pada T.A. Selanjutnya
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SILPA
Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun
sebelumnyadigunakan untuk:
a)menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi
belanja; dan
b)mendanai kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui
kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan
yangbelum selesai atau lanjutan.
Mengajukan laporan pelaksanaan kegiatan -> Verif Sekdes ->
Disetujui dan Disahkan Kades -> Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Lanjutan pada T.A. Selanjutnya
PENGELOLA
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DPAL
Permendagri 20 Tahun 2018
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.32/7443/BPD tanggal 25 Oktober 2019
PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DPAL
Permendagri 20 Tahun 2018
Surat Menteri Dalam Negeri nomor 188.32/7443/BPD tanggal 25 Oktober 2019
UPAYA KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS DIGITAL
(SISKEUDES)
PELAPORAN KEUANGAN DESA BERBASIS
DIGITAL (KONSOLIDASI KEUANGAN DESA)
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
TERINTEGRASI DENGAN SISKEUDES
PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
T.A. 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA,
PENGGUNAAN, DAN PENYALURAN DANA DESA T.A. 2025
alatbantukerjabagiperangkatDesa (Kaur/Kasi dan Kaur Keuangan) dalam
mengimplementasikanpengelolaankeuanganDesa berbasisaplikasi, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
Aplikasi yang digunakan sebagaisarana untuk memberikan kemudahan bagi
pemerintah kabupaten/kota dalam menyampaikan pelaporankonsolidasi realisasi
pelaksanaan APBDesadi wilayahnya kepada Menteri Dalam Negerimelalui Dirjen
Bina Pemerintahan Desa
AplikasiCMSBankyangterintegrasidenganSiskeudesdalam mendukung
transaksi non tunai,sehinggapajakdantransaksidapatsecaraotomatisterinput
dalamaplikasiSISKEUDES
memuat petunjuk dan arah bagiPemerintahDaerahuntukfasilitasipenyediaan
danpengembanganinfrastrukturteknologiinformasiSistem Informasi Keuangan
Desa(SISKEUDES)berbasisonline
memuat salah satu indikator agar Desa dapat menerima insentif Desa pada Tahun
anggaran berjalan, yaitu 1)menerapkanimplementasicashmanagementsystem
padasistempengelolaankeuanganDesa, dan; 2)menerapkanimplementasi
sistemkeuanganDesasecaraonlinepadapengelolaankeuanganDesa
1
2
3
4
5
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
15
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS DIGITAL
(SISKEUDES)
PELAPORAN KEUANGAN DESA BERBASIS
DIGITAL (KONSOLIDASI KEUANGAN DESA)
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
TERINTEGRASI DENGAN SISKEUDES
PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
T.A. 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA,
PENGGUNAAN, DAN PENYALURAN DANA DESA T.A. 2025
alatbantukerjabagiperangkatDesa (Kaur/Kasi dan Kaur Keuangan) dalam
mengimplementasikanpengelolaankeuanganDesa berbasisaplikasi, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
Aplikasi yang digunakan sebagaisarana untuk memberikan kemudahan bagi
pemerintah kabupaten/kota dalam menyampaikan pelaporankonsolidasi realisasi
pelaksanaan APBDesadi wilayahnya kepada Menteri Dalam Negerimelalui Dirjen
Bina Pemerintahan Desa
AplikasiCMSBankyangterintegrasidenganSiskeudesdalam mendukung
transaksi non tunai,sehinggapajakdantransaksidapatsecaraotomatisterinput
dalamaplikasiSISKEUDES
memuat petunjuk dan arah bagiPemerintahDaerahuntukfasilitasipenyediaan
danpengembanganinfrastrukturteknologiinformasiSistem Informasi Keuangan
Desa(SISKEUDES)berbasisonline
memuat salah satu indikator agar Desa dapat menerima insentif Desa pada Tahun
anggaran berjalan, yaitu 1)menerapkanimplementasicashmanagementsystem
padasistempengelolaankeuanganDesa, dan; 2)menerapkanimplementasi
sistemkeuanganDesasecaraonlinepadapengelolaankeuanganDesa
1
2
3
4
5
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
15
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Update Jumlah Lapor
Konsolidasi Keuangan Desa
T.A. 2024 smt 2
Data per 18 Juli 2025
Kementerian Dalam Negeri
Update Jumlah Lapor
Konsolidasi Keuangan Desa
T.A. 2024 smt 2
Data per 18 Juli 2025
ACEH
Kab/Kota: 20 / 23
Desa : 5826 / 6500
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
KEP. BABEL
KALIMANTAN SELATAN
D.I.Y.
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
PAPUA
PAPUA BARAT
TOTAL KAB/KOTA
319 / 434 (73,5%)
TOTAL DESA
57.417 / 75.265
(76,28%)
PAPUA TENGAH
P. PEGUNUNGAN
PAPUA SELATAN
JUMLAH PENERAPAN SISKEUDES ONLINE
Kab/Kota: 8 / 10
Desa : 1391 / 1591
Kab/Kota: 18 / 27
Desa : 3496 / 5471
Kab/Kota: 5 / 5
Desa : 275 / 275
Kab/Kota: 13 / 14
Desa : 921 / 1035
Kab/Kota: 3 / 9
Desa : 468/ 1341
Kab/Kota: 9 / 14
Desa : 1907 / 2855
Kab/Kota: 9 / 10
Desa : 1114 / 1414
Kab/Kota: 6 / 6
Desa : 309 / 309
Kab/Kota: 13 / 13
Desa : 2446 / 2446
Kab/Kota: 3 / 4
Desa : 912 / 1238
Kab/Kota: 11 / 11
Desa : 1872 / 1872
Kab/Kota: 19 / 19
Desa : 5311 / 5311
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 392 / 392
Kab/Kota: 29 / 29
Desa : 7810 / 7810
Kab/Kota: 9 / 12
Desa : 1426 / 2046
Kab/Kota: 9 / 9
Desa : 636 / 636
Kab/Kota: 30 / 30
Desa : 7721 / 7721
Kab/Kota: 9 / 13
Desa : 1036 / 1432
Kab/Kota: 6 / 7
Desa : 646 / 841
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 447 / 447
Kab/Kota: 4 / 6
Desa : 353 / 575
Kab/Kota: 16 / 21
Desa : 1836 / 2266
Kab/Kota: 7 / 8
Desa: 864 / 1021
Kab/Kota: 2 / 11
Desa : 220 / 1200
Kab/Kota:11 / 12
Desa : 1564 / 1842
Kab/Kota: 8 / 15
Desa : 1247 / 1908
Kab/Kota: 7 / 21
Desa : 1229 / 3137
Kab/Kota: 5 / 5
Desa : 657 / 657
Kab/Kota: 8 / 12
Desa : 1056 / 1507
Kab/Kota: 3 / 9
Desa : 386 / 1067
Kab/Kota: 3 / 9
Desa: 313 / 948
Kab/Kota: 4 / 12
Desa: 453 / 1742
Kab/Kota: 3 / 8
Desa: 367 / 1172
Kab/Kota: 1 / 8
Desa : 510 / 2617
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 677
Offline = 105 Kab/Kota
17
Kab/Kota: 20 / 23
Desa : 5826 / 6500
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
KEP. BABEL
KALIMANTAN SELATAN
D.I.Y.
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
PAPUA
PAPUA BARAT
TOTAL KAB/KOTA
319 / 434 (73,5%)
TOTAL DESA
57.417 / 75.265
(76,28%)
PAPUA TENGAH
P. PEGUNUNGAN
PAPUA SELATAN
JUMLAH PENERAPAN SISKEUDES ONLINE
Kab/Kota: 8 / 10
Desa : 1391 / 1591
Kab/Kota: 18 / 27
Desa : 3496 / 5471
Kab/Kota: 5 / 5
Desa : 275 / 275
Kab/Kota: 13 / 14
Desa : 921 / 1035
Kab/Kota: 3 / 9
Desa : 468/ 1341
Kab/Kota: 9 / 14
Desa : 1907 / 2855
Kab/Kota: 9 / 10
Desa : 1114 / 1414
Kab/Kota: 6 / 6
Desa : 309 / 309
Kab/Kota: 13 / 13
Desa : 2446 / 2446
Kab/Kota: 3 / 4
Desa : 912 / 1238
Kab/Kota: 11 / 11
Desa : 1872 / 1872
Kab/Kota: 19 / 19
Desa : 5311 / 5311
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 392 / 392
Kab/Kota: 29 / 29
Desa : 7810 / 7810
Kab/Kota: 9 / 12
Desa : 1426 / 2046
Kab/Kota: 9 / 9
Desa : 636 / 636
Kab/Kota: 30 / 30
Desa : 7721 / 7721
Kab/Kota: 9 / 13
Desa : 1036 / 1432
Kab/Kota: 6 / 7
Desa : 646 / 841
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 447 / 447
Kab/Kota: 4 / 6
Desa : 353 / 575
Kab/Kota: 16 / 21
Desa : 1836 / 2266
Kab/Kota: 7 / 8
Desa: 864 / 1021
Kab/Kota: 2 / 11
Desa : 220 / 1200
Kab/Kota:11 / 12
Desa : 1564 / 1842
Kab/Kota: 8 / 15
Desa : 1247 / 1908
Kab/Kota: 7 / 21
Desa : 1229 / 3137
Kab/Kota: 5 / 5
Desa : 657 / 657
Kab/Kota: 8 / 12
Desa : 1056 / 1507
Kab/Kota: 3 / 9
Desa : 386 / 1067
Kab/Kota: 3 / 9
Desa: 313 / 948
Kab/Kota: 4 / 12
Desa: 453 / 1742
Kab/Kota: 3 / 8
Desa: 367 / 1172
Kab/Kota: 1 / 8
Desa : 510 / 2617
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 677
Offline = 105 Kab/Kota
17
Dasar Hukum
Penerapan Konsolidasi Keuangan Desa
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Secara spesifik diatur pada Pasal :
Pasal 68 dan 69
menjelaskanBupati/WaliKotamenyampaikanlaporan
konsolidasipelaksanaan APB DesaSemesterpertamakepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
palinglambatminggukeduaBulanAgustustahun berjalan.
Pasal 70 dan 71
menjelaskanBupati/WaliKotamenyampaikanlaporan
konsolidasi pertanggungjawaban realisasi APB Desaakhir
tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan DesapalinglambatminggukeduaBulanApril
tahun berjalan..
Karena Pelaporan sudah berbasis Aplikasi dan Data sudah
terekap pada SISKEUDES khususnya yang online, maka data
sebaiknya segera di proses (Juli 2025)
Penerapan Konsolidasi Keuangan Desa
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Secara spesifik diatur pada Pasal :
Pasal 68 dan 69
menjelaskanBupati/WaliKotamenyampaikanlaporan
konsolidasipelaksanaan APB DesaSemesterpertamakepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
palinglambatminggukeduaBulanAgustustahun berjalan.
Pasal 70 dan 71
menjelaskanBupati/WaliKotamenyampaikanlaporan
konsolidasi pertanggungjawaban realisasi APB Desaakhir
tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan DesapalinglambatminggukeduaBulanApril
tahun berjalan..
Karena Pelaporan sudah berbasis Aplikasi dan Data sudah
terekap pada SISKEUDES khususnya yang online, maka data
sebaiknya segera di proses (Juli 2025)
Linimasa Pengembangan Konsolidasi
2020
Versi 1.0
Fitur Pelaporan dari SISKEUDES untuk
Data Tahun 2020-2022, dengan
mekanisme Ekspor-Impor Data
2023
Versi 2.0
Fitur Pelaporan dari SISKEUDES untuk Data
Tahun 2023 dst, dengan mekanisme
interkoneksi antar Database secara Manual
dan pengiriman Data dengan API
Aplikasi Konsolidasi
Kemendagri versi 1.0
•DatadiprosesmenggunakanmekanismeEkspor–ImporDatadariSISKEUDES.
•AplikasiKonsolidasiversilamahanyadapatmenampilkandatalaporanKompilasiAPBDessesuai
dasarpenggunaannyasaja,untukdata-datasepertiberapajumlahDDtiapdesapadasuatuKab
ataupunpengambilandatamentahuntukdiolahseringkaliadminpusatperluuntukmengakses
databaselangsung.
•Apabilaadminpusat/provinsiinginmencetakAPBDesasuatuDesapadaaplikasikonsolidasi
versilamahalinisangatmembutuhkanwaktuataukadangtidakbisasamasekali.(hanyabisa
laporanRekapitulasiKabdanLaporanKompilasi)
•PerihalkevaliditasandatamasihdipertanyakankesalahanadapadaAplikasiEksporatauAplikasi
Konsolidasi,karenaberdasarkanpantauantimsebelumnyadatayangadapadadatabase
Konsolidasijugamemilikidatasampah.
Aplikasi Konsolidasi
Kemendagri versi 2.0
•DatadiprosesmenggunakanmekanismepengirimandatabyAPI
•Menghasilkan Aplikasi yang mampu menampilkan bentuk data lebih
beragam, seperti:
•Data Tagging yang sudah diinput di Desa
•Data Rekap APBDesa
•Data APBDesa per Desa
•Data Mentah yang dapat ditarik dan diolah oleh Staff Umum
•AplikasiKonsolidasiversibarudapatmenampilkanlaporankonsolidasi,serta
dalamupdateinidapatmemprosespengambilandatamentahhinggaper
rincianobyekperdesa.
•Menarik Data dari SISKEUDES dengan lebih valid melalui mekanisme
validasi Data. sudahterdapatkuncianapabiladalamprosesvalidasibelum
dinyatakanvalidolehaplikasimakadatatidakdapatdikirim.
•Berbagi pakai Data yang lebih mudah dengan K/L lain sehingga data
APBDesa dapat mengacu seutuhnya pada Kemendagri
Data tidak terhubung, karena beda struktur Database & Aplikasi Konsolidasi V 1 dan V 2
2020
Versi 1.0
Fitur Pelaporan dari SISKEUDES untuk
Data Tahun 2020-2022, dengan
mekanisme Ekspor-Impor Data
2023
Versi 2.0
Fitur Pelaporan dari SISKEUDES untuk Data
Tahun 2023 dst, dengan mekanisme
interkoneksi antar Database secara Manual
dan pengiriman Data dengan API
Aplikasi Konsolidasi
Kemendagri versi 1.0
•DatadiprosesmenggunakanmekanismeEkspor–ImporDatadariSISKEUDES.
•AplikasiKonsolidasiversilamahanyadapatmenampilkandatalaporanKompilasiAPBDessesuai
dasarpenggunaannyasaja,untukdata-datasepertiberapajumlahDDtiapdesapadasuatuKab
ataupunpengambilandatamentahuntukdiolahseringkaliadminpusatperluuntukmengakses
databaselangsung.
•Apabilaadminpusat/provinsiinginmencetakAPBDesasuatuDesapadaaplikasikonsolidasi
versilamahalinisangatmembutuhkanwaktuataukadangtidakbisasamasekali.(hanyabisa
laporanRekapitulasiKabdanLaporanKompilasi)
•PerihalkevaliditasandatamasihdipertanyakankesalahanadapadaAplikasiEksporatauAplikasi
Konsolidasi,karenaberdasarkanpantauantimsebelumnyadatayangadapadadatabase
Konsolidasijugamemilikidatasampah.
Aplikasi Konsolidasi
Kemendagri versi 2.0
•DatadiprosesmenggunakanmekanismepengirimandatabyAPI
•Menghasilkan Aplikasi yang mampu menampilkan bentuk data lebih
beragam, seperti:
•Data Tagging yang sudah diinput di Desa
•Data Rekap APBDesa
•Data APBDesa per Desa
•Data Mentah yang dapat ditarik dan diolah oleh Staff Umum
•AplikasiKonsolidasiversibarudapatmenampilkanlaporankonsolidasi,serta
dalamupdateinidapatmemprosespengambilandatamentahhinggaper
rincianobyekperdesa.
•Menarik Data dari SISKEUDES dengan lebih valid melalui mekanisme
validasi Data. sudahterdapatkuncianapabiladalamprosesvalidasibelum
dinyatakanvalidolehaplikasimakadatatidakdapatdikirim.
•Berbagi pakai Data yang lebih mudah dengan K/L lain sehingga data
APBDesa dapat mengacu seutuhnya pada Kemendagri
Data tidak terhubung, karena beda struktur Database & Aplikasi Konsolidasi V 1 dan V 2
Konsolidasi Keuangan Desa
Aplikasi yang dapat digunakansebagaisaranauntuk
memberikankemudahanbagipemerintahkabupaten/kota
dalammenyampaikan laporankonsolidasirealisasi
pelaksanaanAPBDesadiwilayahnyakepadaMenteri
DalamNegeri
Deskripsi Bentuk Implementasi
Perbedaan:
Siskeudes offline perlu menggabungkan database tiap
desa, untuk diproses di laptop admin baru mengirim laporan
konsolidasi ke Kemendagri
Siskeudes online tidak perlu melakukan penggabungan,
karena desa bekerja pada 1 database maka data dapat
langsung diproses pelaporannya oleh admin kabupaten ke
konsolidasi kemendagri
Aplikasi yang dapat digunakansebagaisaranauntuk
memberikankemudahanbagipemerintahkabupaten/kota
dalammenyampaikan laporankonsolidasirealisasi
pelaksanaanAPBDesadiwilayahnyakepadaMenteri
DalamNegeri
Deskripsi Bentuk Implementasi
Perbedaan:
Siskeudes offline perlu menggabungkan database tiap
desa, untuk diproses di laptop admin baru mengirim laporan
konsolidasi ke Kemendagri
Siskeudes online tidak perlu melakukan penggabungan,
karena desa bekerja pada 1 database maka data dapat
langsung diproses pelaporannya oleh admin kabupaten ke
konsolidasi kemendagri
Konsolidasi Keuangan Desa
2 x Verifikasi Pemda
Mengecek terkait apakah ada data bermasalah, seperti SPP tanpa
Kwitansi, adanya anggaran draft yang berbeda dengan anggaran yang di
posting, kegiatan double, dsb
Pada Web KonsolidasiPada Tools Pelaporan
Mengecek apakah data yang ada pada Database SISKEUDES, sudah
masuk semua dan sesuai di Database Konsolidasi Keuangan Desa
2 x Verifikasi Pemda
Mengecek terkait apakah ada data bermasalah, seperti SPP tanpa
Kwitansi, adanya anggaran draft yang berbeda dengan anggaran yang di
posting, kegiatan double, dsb
Pada Web KonsolidasiPada Tools Pelaporan
Mengecek apakah data yang ada pada Database SISKEUDES, sudah
masuk semua dan sesuai di Database Konsolidasi Keuangan Desa
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
DASAR HUKUM
1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;
2.Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang
aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;
4.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER 3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
JumlahKab/Kotayangmelaksanakan Implementasi
TransaksiNonTunaihingga Tahun 2025,sebanyak115
kab/kota,11.070Desa
22
DASAR HUKUM
1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;
2.Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang
aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;
4.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER 3/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Dana Desa Pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
JumlahKab/Kotayangmelaksanakan Implementasi
TransaksiNonTunaihingga Tahun 2025,sebanyak115
kab/kota,11.070Desa
22
ACEH
Kab/Kota: 12 / 23
Desa : 2223 / 6500
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
KEP. BABEL
KALIMANTAN SELATAN
D.I.Y.
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
PAPUA
PAPUA BARAT
TOTAL KAB/KOTA LAPOR
301 / 434 (69,35%)
TOTAL DESA LAPOR
50.308 / 75.265
(66,84%)
PAPUA TENGAH
P. PEGUNUNGAN
PAPUA SELATAN
Kab/Kota: 6 / 10
Desa : 979 / 1591
Kab/Kota: 14 / 27
Desa : 2258 / 5417
Kab/Kota: 5 / 5
Desa : 275/ 275
Kab/Kota: 11 / 14
Desa : 712/ 1035
Kab/Kota: 6 / 9
Desa : 907 / 1341
Kab/Kota: 11 / 14
Desa : 2224 / 2855
Kab/Kota: 8 / 10
Desa : 1154 / 1414
Kab/Kota: 5 / 6
Desa : 247 / 309
Kab/Kota: 12 / 13
Desa : 2182 / 2446
Kab/Kota: 3 / 4
Desa : 912 / 1238
Kab/Kota: 11 / 11
Desa : 1872 / 1872
Kab/Kota: 18 / 19
Desa : 4958 / 5311
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 392 / 392
Kab/Kota: 28 / 29
Desa : 7541 / 7810
Kab/Kota: 10 / 12
Desa : 1630 / 2046
Kab/Kota: 8 / 9
Desa : 561 / 636
Kab/Kota: 30 / 30
Desa : 7721/ 7721
Kab/Kota: 10 / 13
Desa : 1128 / 1432
Kab/Kota: 6 / 7
Desa : 651 / 841
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 447 / 447
Kab/Kota: 4 / 6
Desa : 372 / 575
Kab/Kota: 17 / 21
Desa : 1925 / 2266
Kab/Kota: 6 / 8
Desa: 591 / 1021
Kab/Kota: 6 / 11
Desa : 667 / 1200
Kab/Kota: 8 / 12
Desa : 1297 / 1842
Kab/Kota: 9 / 15
Desa : 857 / 1908
Kab/Kota: 9 / 21
Desa : 1247 / 3137
Kab/Kota: 4 / 5
Desa : 556 / 657
Kab/Kota: 8 / 12
Desa : 1014 / 1507
Kab/Kota: 5 / 9
Desa : 496 / 1067
Kab/Kota: 1 / 9
Desa: 38 / 948
Kab/Kota: 1 / 12
Desa: 142 / 1742
Kab/Kota: 1 / 8
Desa: 132 / 1172
Kab/Kota: 0 / 8
Desa : 0 / 2617
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 677
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2024 Semester 2 Per 23 Juli 2025
PelaporanKonsolidasi2024 masihmenggunakanKepmendagri100.1.1-6117 Tahun2022
Kab/Kota: 12 / 23
Desa : 2223 / 6500
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
KEP. BABEL
KALIMANTAN SELATAN
D.I.Y.
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
PAPUA
PAPUA BARAT
TOTAL KAB/KOTA LAPOR
301 / 434 (69,35%)
TOTAL DESA LAPOR
50.308 / 75.265
(66,84%)
PAPUA TENGAH
P. PEGUNUNGAN
PAPUA SELATAN
Kab/Kota: 6 / 10
Desa : 979 / 1591
Kab/Kota: 14 / 27
Desa : 2258 / 5417
Kab/Kota: 5 / 5
Desa : 275/ 275
Kab/Kota: 11 / 14
Desa : 712/ 1035
Kab/Kota: 6 / 9
Desa : 907 / 1341
Kab/Kota: 11 / 14
Desa : 2224 / 2855
Kab/Kota: 8 / 10
Desa : 1154 / 1414
Kab/Kota: 5 / 6
Desa : 247 / 309
Kab/Kota: 12 / 13
Desa : 2182 / 2446
Kab/Kota: 3 / 4
Desa : 912 / 1238
Kab/Kota: 11 / 11
Desa : 1872 / 1872
Kab/Kota: 18 / 19
Desa : 4958 / 5311
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 392 / 392
Kab/Kota: 28 / 29
Desa : 7541 / 7810
Kab/Kota: 10 / 12
Desa : 1630 / 2046
Kab/Kota: 8 / 9
Desa : 561 / 636
Kab/Kota: 30 / 30
Desa : 7721/ 7721
Kab/Kota: 10 / 13
Desa : 1128 / 1432
Kab/Kota: 6 / 7
Desa : 651 / 841
Kab/Kota: 4 / 4
Desa : 447 / 447
Kab/Kota: 4 / 6
Desa : 372 / 575
Kab/Kota: 17 / 21
Desa : 1925 / 2266
Kab/Kota: 6 / 8
Desa: 591 / 1021
Kab/Kota: 6 / 11
Desa : 667 / 1200
Kab/Kota: 8 / 12
Desa : 1297 / 1842
Kab/Kota: 9 / 15
Desa : 857 / 1908
Kab/Kota: 9 / 21
Desa : 1247 / 3137
Kab/Kota: 4 / 5
Desa : 556 / 657
Kab/Kota: 8 / 12
Desa : 1014 / 1507
Kab/Kota: 5 / 9
Desa : 496 / 1067
Kab/Kota: 1 / 9
Desa: 38 / 948
Kab/Kota: 1 / 12
Desa: 142 / 1742
Kab/Kota: 1 / 8
Desa: 132 / 1172
Kab/Kota: 0 / 8
Desa : 0 / 2617
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 677
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2024 Semester 2 Per 23 Juli 2025
PelaporanKonsolidasi2024 masihmenggunakanKepmendagri100.1.1-6117 Tahun2022
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
1
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2024Per 23 Juli 2025
KabupatenbelumlaporAPB Desa Tahun2024:
Progres Pelaporan Dapat Menemui Kendala Seperti:
•Database yang belum diberikan oleh Desa (Siskeudes Offline)
•Data Sampah yang belum dibersihkan
•Admin yang lupa melapor
•Kendala yang belum bisa dideteksi oleh tools Pelaporan
Selain kendala yang memang tidak
bisa difasilitasi oleh tools pelaporan,
diharapkan data tersebut segera
dilaporkan Pastikan data yang
dilaporkan juga sudah berstatus
hijau semua pada web
Contoh:
24
1KAB. ACEH TENGGARA
2KAB. ACEH TIMUR
3KAB. ACEH TENGAH
4KAB. ACEH BESAR
5KAB. PIDIE
6KAB. ACEH UTARA
7KAB. BIREUEN
8KAB. GAYO LUES
9KOTA SABANG
10KOTA LHOKSEUMAWE
11KOTA LANGSA
12KAB. TAPANULI TENGAH
13KAB. LANGKAT
14KAB. DELI SERDANG
15KAB. TOBA
16KAB. MANDAILING NATAL
17KAB. NIAS SELATAN
18KAB. SAMOSIR
19KAB. SERDANG BEDAGAI
20KAB. PADANG LAWAS UTARA
21KAB. PADANG LAWAS
22KAB. NIAS UTARA
23KAB. NIAS BARAT
24KOTA PADANG SIDEMPUAN
25KAB. PESISIR SELATAN
26KAB. LIMA PULUH KOTA
27KAB. PASAMAN
28KAB. INDRAGIRI HULU
29KAB. BENGKALIS
30KAB. ROKAN HULU
31KAB. ROKAN HILIR
32KAB. BATANGHARI
33KAB. MUARO JAMBI
34KAB. OGAN KOMERING ILIR
35KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
36KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
37KAB. BENGKULU SELATAN
38KAB. SELUMA
39KAB. LEBONG
40KAB. LAMPUNG TIMUR
41KAB. BANGKA
42KAB. TASIKMALAYA
43KAB. CILACAP
44KAB. PANDEGLANG
45KAB. KARANGASEM
46KAB. LOMBOK TIMUR
47KAB. BIMA
48KAB. TIMOR TENGAH UTARA
49KAB. ENDE
50KAB. MANGGARAI
51KAB. SUMBA TIMUR
52KAB. SUMBA BARAT
53KAB. LEMBATA
54KAB. ROTE NDAO
55KAB. NAGEKEO
56KAB. SUMBA TENGAH
57KAB. SUMBA BARAT DAYA
58KAB. MANGGARAI TIMUR
59KAB. MALAKA
60KAB. SANGGAU
61KAB. KETAPANG
62KAB. BARITO UTARA
63KAB. SERUYAN
64KAB. GUNUNG MAS
65KAB. KUTAI BARAT
66KAB. KEPULAUAN SANGIHE
67KAB. KEPULAUAN TALAUD
68KAB. MINAHASA UTARA
69KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
70KAB. DONGGALA
71KAB. TOLI TOLI
72KAB. BUOL
73KAB. SIGI
74KAB. JENEPONTO
75KAB. SINJAI
76KAB. MAROS
77KAB. ENREKANG
78KAB. KONAWE
79KAB. BUTON
80KAB. KONAWE SELATAN
81KAB. BOMBANA
82KAB. KONAWE UTARA
83KAB. BUTON SELATAN
84KAB. POHUWATO
85KAB. PASANGKAYU
86KAB. POLEWALI MANDAR
87KAB. MALUKU TENGGARA
88KAB. BURU
89KAB. KEPULAUAN ARU
90KAB. MALUKU BARAT DAYA
91KOTA TUAL
92KAB. HALMAHERA BARAT
93KAB. HALMAHERA TENGAH
94KAB. HALMAHERA SELATAN
95KAB. PULAU MOROTAI
96KAB. JAYAPURA
97KAB. KEPULAUAN YAPEN
98KAB. BIAK NUMFOR
99KAB. SARMI
100KAB. KEEROM
101KAB. WAROPEN
102KAB. MAMBERAMO RAYA
103KOTA JAYAPURA
104KAB. SORONG
105KAB. MANOKWARI
106KAB. SORONG SELATAN
107KAB. RAJA AMPAT
108KAB. TELUK BINTUNI
109KAB. TELUK WONDAMA
110KAB. KAIMANA
111KAB. TAMBRAUW
112KAB. MAYBRAT
113KAB. MANOKWARI SELATAN
114KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
115KAB. MERAUKE
116KAB. BOVEN DIGOEL
117KAB. MAPPI
118KAB. ASMAT
119KAB. NABIRE
120KAB. PUNCAK JAYA
121KAB. PANIAI
122KAB. PUNCAK
123KAB. DOGIYAI
124KAB. INTAN JAYA
125KAB. DEIYAI
126KAB. JAYAWIJAYA
127KAB PEGUNUNGAN BINTANG
128KAB. YAHUKIMO
129KAB. TOLIKARA
130KAB. MAMBERAMO TENGAH
131KAB. YALIMO
132KAB. LANNY JAYA
133KAB. NDUGA
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
1
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2024Per 23 Juli 2025
KabupatenbelumlaporAPB Desa Tahun2024:
Progres Pelaporan Dapat Menemui Kendala Seperti:
•Database yang belum diberikan oleh Desa (Siskeudes Offline)
•Data Sampah yang belum dibersihkan
•Admin yang lupa melapor
•Kendala yang belum bisa dideteksi oleh tools Pelaporan
Selain kendala yang memang tidak
bisa difasilitasi oleh tools pelaporan,
diharapkan data tersebut segera
dilaporkan Pastikan data yang
dilaporkan juga sudah berstatus
hijau semua pada web
Contoh:
24
1KAB. ACEH TENGGARA
2KAB. ACEH TIMUR
3KAB. ACEH TENGAH
4KAB. ACEH BESAR
5KAB. PIDIE
6KAB. ACEH UTARA
7KAB. BIREUEN
8KAB. GAYO LUES
9KOTA SABANG
10KOTA LHOKSEUMAWE
11KOTA LANGSA
12KAB. TAPANULI TENGAH
13KAB. LANGKAT
14KAB. DELI SERDANG
15KAB. TOBA
16KAB. MANDAILING NATAL
17KAB. NIAS SELATAN
18KAB. SAMOSIR
19KAB. SERDANG BEDAGAI
20KAB. PADANG LAWAS UTARA
21KAB. PADANG LAWAS
22KAB. NIAS UTARA
23KAB. NIAS BARAT
24KOTA PADANG SIDEMPUAN
25KAB. PESISIR SELATAN
26KAB. LIMA PULUH KOTA
27KAB. PASAMAN
28KAB. INDRAGIRI HULU
29KAB. BENGKALIS
30KAB. ROKAN HULU
31KAB. ROKAN HILIR
32KAB. BATANGHARI
33KAB. MUARO JAMBI
34KAB. OGAN KOMERING ILIR
35KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
36KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
37KAB. BENGKULU SELATAN
38KAB. SELUMA
39KAB. LEBONG
40KAB. LAMPUNG TIMUR
41KAB. BANGKA
42KAB. TASIKMALAYA
43KAB. CILACAP
44KAB. PANDEGLANG
45KAB. KARANGASEM
46KAB. LOMBOK TIMUR
47KAB. BIMA
48KAB. TIMOR TENGAH UTARA
49KAB. ENDE
50KAB. MANGGARAI
51KAB. SUMBA TIMUR
52KAB. SUMBA BARAT
53KAB. LEMBATA
54KAB. ROTE NDAO
55KAB. NAGEKEO
56KAB. SUMBA TENGAH
57KAB. SUMBA BARAT DAYA
58KAB. MANGGARAI TIMUR
59KAB. MALAKA
60KAB. SANGGAU
61KAB. KETAPANG
62KAB. BARITO UTARA
63KAB. SERUYAN
64KAB. GUNUNG MAS
65KAB. KUTAI BARAT
66KAB. KEPULAUAN SANGIHE
67KAB. KEPULAUAN TALAUD
68KAB. MINAHASA UTARA
69KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
70KAB. DONGGALA
71KAB. TOLI TOLI
72KAB. BUOL
73KAB. SIGI
74KAB. JENEPONTO
75KAB. SINJAI
76KAB. MAROS
77KAB. ENREKANG
78KAB. KONAWE
79KAB. BUTON
80KAB. KONAWE SELATAN
81KAB. BOMBANA
82KAB. KONAWE UTARA
83KAB. BUTON SELATAN
84KAB. POHUWATO
85KAB. PASANGKAYU
86KAB. POLEWALI MANDAR
87KAB. MALUKU TENGGARA
88KAB. BURU
89KAB. KEPULAUAN ARU
90KAB. MALUKU BARAT DAYA
91KOTA TUAL
92KAB. HALMAHERA BARAT
93KAB. HALMAHERA TENGAH
94KAB. HALMAHERA SELATAN
95KAB. PULAU MOROTAI
96KAB. JAYAPURA
97KAB. KEPULAUAN YAPEN
98KAB. BIAK NUMFOR
99KAB. SARMI
100KAB. KEEROM
101KAB. WAROPEN
102KAB. MAMBERAMO RAYA
103KOTA JAYAPURA
104KAB. SORONG
105KAB. MANOKWARI
106KAB. SORONG SELATAN
107KAB. RAJA AMPAT
108KAB. TELUK BINTUNI
109KAB. TELUK WONDAMA
110KAB. KAIMANA
111KAB. TAMBRAUW
112KAB. MAYBRAT
113KAB. MANOKWARI SELATAN
114KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
115KAB. MERAUKE
116KAB. BOVEN DIGOEL
117KAB. MAPPI
118KAB. ASMAT
119KAB. NABIRE
120KAB. PUNCAK JAYA
121KAB. PANIAI
122KAB. PUNCAK
123KAB. DOGIYAI
124KAB. INTAN JAYA
125KAB. DEIYAI
126KAB. JAYAWIJAYA
127KAB PEGUNUNGAN BINTANG
128KAB. YAHUKIMO
129KAB. TOLIKARA
130KAB. MAMBERAMO TENGAH
131KAB. YALIMO
132KAB. LANNY JAYA
133KAB. NDUGA
2,90%
96,40%
0,69%
Persentase Pendapatan
PADesTransferLain-Lain
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa se-Nasional T.A. 2024
Dapat dilihat dari data diatas total pendapatan Desa se-Nasional adalahRp96.550.808.207.495,90, dimanaDesamasih sangat
bergantung padaPendapatanTransfer,96,40% daritotalpendapatanadalahpendapatantransfer.Apabila dilihat lebih rinci,
DanaDesamengisi sekitar50,38%daritotalPendapatandisusulAlokasiDanaDesasekitar32,65%daritotalpendapatan.
PENDAPATAN DESA T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Uraian Anggaran Realisasi
% dari
total
PADesa Rp3.076.166.679.702,77Rp2.800.616.109.546,682,90%
Pendapatan Transfer Rp96.185.620.217.662,20Rp93.079.489.847.813,5096,40%
Pendapatan Lain-Lain Rp688.400.938.906,53Rp670.702.250.135,650,69%
Total Rp99.950.187.836.271,50Rp96.550.808.207.495,80
Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi
% dari
total
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Rp230.957.253.886,32Rp204.728.358.246,800,21%
Hasil Aset Desa Rp2.444.979.667.226,04Rp2.274.642.987.627,792,36%
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Rp46.880.812.372,98 Rp27.703.223.753,720,03%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Rp353.348.946.217,43Rp293.541.539.918,370,30%
Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp49.134.594.529.494,60Rp48.642.400.196.466,8050,38%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp5.548.230.723.831,14Rp4.878.333.013.278,275,05%
Alokasi Dana Desa Rp32.609.673.024.278,80Rp31.527.845.909.822,4032,65%
Bantuan Keuangan Provinsi Rp4.027.012.641.994,87Rp3.757.956.849.350,023,89%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp4.866.109.298.062,71Rp4.272.953.878.896,084,43%
Pendapatan Lain-Lain
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Rp10.081.992.469,61 Rp9.446.122.450,050,01%
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp51.140.177.151,22 Rp35.668.170.107,590,04%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di DesaRp41.530.585.359,74 Rp34.498.510.757,020,04%
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Rp40.099.471.667,79 Rp36.242.135.228,380,04%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Rp190.818.058.883,28Rp195.797.445.382,750,20%
Bunga Bank Rp74.431.074.227,85Rp124.440.354.824,230,13%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Rp280.299.579.147,04Rp234.609.511.385,630,24%
Total Rp99.950.187.836.271,50Rp96.550.808.207.495,90
96,40%
0,69%
Persentase Pendapatan
PADesTransferLain-Lain
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa se-Nasional T.A. 2024
Dapat dilihat dari data diatas total pendapatan Desa se-Nasional adalahRp96.550.808.207.495,90, dimanaDesamasih sangat
bergantung padaPendapatanTransfer,96,40% daritotalpendapatanadalahpendapatantransfer.Apabila dilihat lebih rinci,
DanaDesamengisi sekitar50,38%daritotalPendapatandisusulAlokasiDanaDesasekitar32,65%daritotalpendapatan.
PENDAPATAN DESA T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Uraian Anggaran Realisasi
% dari
total
PADesa Rp3.076.166.679.702,77Rp2.800.616.109.546,682,90%
Pendapatan Transfer Rp96.185.620.217.662,20Rp93.079.489.847.813,5096,40%
Pendapatan Lain-Lain Rp688.400.938.906,53Rp670.702.250.135,650,69%
Total Rp99.950.187.836.271,50Rp96.550.808.207.495,80
Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi
% dari
total
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Rp230.957.253.886,32Rp204.728.358.246,800,21%
Hasil Aset Desa Rp2.444.979.667.226,04Rp2.274.642.987.627,792,36%
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Rp46.880.812.372,98 Rp27.703.223.753,720,03%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Rp353.348.946.217,43Rp293.541.539.918,370,30%
Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp49.134.594.529.494,60Rp48.642.400.196.466,8050,38%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp5.548.230.723.831,14Rp4.878.333.013.278,275,05%
Alokasi Dana Desa Rp32.609.673.024.278,80Rp31.527.845.909.822,4032,65%
Bantuan Keuangan Provinsi Rp4.027.012.641.994,87Rp3.757.956.849.350,023,89%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp4.866.109.298.062,71Rp4.272.953.878.896,084,43%
Pendapatan Lain-Lain
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Rp10.081.992.469,61 Rp9.446.122.450,050,01%
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp51.140.177.151,22 Rp35.668.170.107,590,04%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di DesaRp41.530.585.359,74 Rp34.498.510.757,020,04%
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Rp40.099.471.667,79 Rp36.242.135.228,380,04%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Rp190.818.058.883,28Rp195.797.445.382,750,20%
Bunga Bank Rp74.431.074.227,85Rp124.440.354.824,230,13%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Rp280.299.579.147,04Rp234.609.511.385,630,24%
Total Rp99.950.187.836.271,50Rp96.550.808.207.495,90
Anggaran dan Realisasi Belanja Desa se-Nasional T.A. 2024
22,83%
34,40%
36,39%
6,38%
Persentase Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
BELANJA DESA T.A. 2024
Dapat dilihat dari data diatas total belanja Desa se-Nasional adalahRp94.593.202.331.770,
dengan belanja terbesar ada pada belanja Modal sejumlah36,39%. Tetapi apabila dilihat
dari Obyek Belanja tertinggi yaitu Belanja Modal Jalan 17,21%. , diikuti Belanja Siltap dan
Tunjangan Perangkat Desa 16,25%, dan Belanja Jasa Honorarium 11,22%.
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
% dari
total
Belanja PegawaiRp22.697.325.890.228,60Rp21.591.107.387.166,7022,83%
Belanja Barang/JasaRp36.559.088.045.602,60Rp32.544.463.231.547,3034,40%
Belanja Modal Rp38.286.223.855.876,70Rp34.423.529.288.750,2036,39%
Belanja Tak TerdugaRp6.408.170.195.663,47Rp6.034.102.424.305,666,38%
Total Rp103.950.807.987.371 Rp94.593.202.331.770
Jenis Belanja Obyek Belanja Anggaran Realisasi % dari total
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp2.970.201.236.994,48Rp2.843.944.823.024,393,01%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp16.081.293.437.756,20Rp15.367.365.358.494,2016,25%
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp620.474.753.935,30Rp504.587.084.616,020,53%
Tunjangan BPD Rp3.005.306.527.249,82Rp2.855.829.983.073,743,02%
Belanja Pegawai Lainnya Rp20.049.934.293 Rp19.380.137.9580,02%
Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Rp9.322.284.408.617,28Rp8.189.302.468.014,368,66%
Belanja Jasa Honorarium Rp11.377.346.546.291,90Rp10.617.286.637.232,5011,22%
Belanja Perjalanan Dinas Rp3.102.892.710.827,58Rp2.465.683.744.461,662,61%
Belanja Jasa Sewa Rp735.135.716.029,46Rp632.228.434.884,570,67%
Belanja Operasional Perkantoran Rp3.140.721.619.474,13Rp2.893.609.329.666,413,06%
Belanja Pemeliharaan Rp1.125.614.524.157,33Rp928.362.799.427,000,98%
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.755.092.520.204,92Rp6.817.989.817.860,747,21%
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp880.836.884.795,42Rp230.459.024.111,230,24%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp2.668.755.072.870,68Rp2.272.593.222.739,922,40%
Belanja Modal Kendaraan Rp1.039.646.753.351,26Rp890.493.085.469,410,94%
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Rp8.258.159.261.734,34Rp7.225.548.585.534,367,64%
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp17.252.687.855.759,50Rp16.284.063.587.808,2017,21%
Belanja Modal Jembatan Rp1.029.232.856.909,67Rp951.184.319.782,061,01%
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan Rp4.407.203.994.202,83Rp4.150.013.049.281,104,39%
Belanja Modal Jaringan/Instalasi Rp916.536.820.843,06Rp841.080.270.940,460,89%
Belanja Modal Lainnya Rp1.833.164.355.409,91Rp1.578.094.143.083,511,67%
Belanja Tak TerdugaBelanja Tidak Terduga Rp6.408.170.195.663 Rp6.034.102.424.3066,38%
Total Rp103.950.807.987.371Rp94.593.202.331.770
22,83%
34,40%
36,39%
6,38%
Persentase Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
BELANJA DESA T.A. 2024
Dapat dilihat dari data diatas total belanja Desa se-Nasional adalahRp94.593.202.331.770,
dengan belanja terbesar ada pada belanja Modal sejumlah36,39%. Tetapi apabila dilihat
dari Obyek Belanja tertinggi yaitu Belanja Modal Jalan 17,21%. , diikuti Belanja Siltap dan
Tunjangan Perangkat Desa 16,25%, dan Belanja Jasa Honorarium 11,22%.
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
% dari
total
Belanja PegawaiRp22.697.325.890.228,60Rp21.591.107.387.166,7022,83%
Belanja Barang/JasaRp36.559.088.045.602,60Rp32.544.463.231.547,3034,40%
Belanja Modal Rp38.286.223.855.876,70Rp34.423.529.288.750,2036,39%
Belanja Tak TerdugaRp6.408.170.195.663,47Rp6.034.102.424.305,666,38%
Total Rp103.950.807.987.371 Rp94.593.202.331.770
Jenis Belanja Obyek Belanja Anggaran Realisasi % dari total
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp2.970.201.236.994,48Rp2.843.944.823.024,393,01%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp16.081.293.437.756,20Rp15.367.365.358.494,2016,25%
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp620.474.753.935,30Rp504.587.084.616,020,53%
Tunjangan BPD Rp3.005.306.527.249,82Rp2.855.829.983.073,743,02%
Belanja Pegawai Lainnya Rp20.049.934.293 Rp19.380.137.9580,02%
Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Rp9.322.284.408.617,28Rp8.189.302.468.014,368,66%
Belanja Jasa Honorarium Rp11.377.346.546.291,90Rp10.617.286.637.232,5011,22%
Belanja Perjalanan Dinas Rp3.102.892.710.827,58Rp2.465.683.744.461,662,61%
Belanja Jasa Sewa Rp735.135.716.029,46Rp632.228.434.884,570,67%
Belanja Operasional Perkantoran Rp3.140.721.619.474,13Rp2.893.609.329.666,413,06%
Belanja Pemeliharaan Rp1.125.614.524.157,33Rp928.362.799.427,000,98%
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.755.092.520.204,92Rp6.817.989.817.860,747,21%
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp880.836.884.795,42Rp230.459.024.111,230,24%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp2.668.755.072.870,68Rp2.272.593.222.739,922,40%
Belanja Modal Kendaraan Rp1.039.646.753.351,26Rp890.493.085.469,410,94%
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Rp8.258.159.261.734,34Rp7.225.548.585.534,367,64%
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp17.252.687.855.759,50Rp16.284.063.587.808,2017,21%
Belanja Modal Jembatan Rp1.029.232.856.909,67Rp951.184.319.782,061,01%
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan Rp4.407.203.994.202,83Rp4.150.013.049.281,104,39%
Belanja Modal Jaringan/Instalasi Rp916.536.820.843,06Rp841.080.270.940,460,89%
Belanja Modal Lainnya Rp1.833.164.355.409,91Rp1.578.094.143.083,511,67%
Belanja Tak TerdugaBelanja Tidak Terduga Rp6.408.170.195.663 Rp6.034.102.424.3066,38%
Total Rp103.950.807.987.371Rp94.593.202.331.770
Persentase Pembiayaan Desa se-Nasional T.A. 2024
SILPA TahunSebelumnyamenjadipenyumbangterbesarpada pembiayaan Desa se-Nasional dengan86,02%,
selanjutnya Penyertaan Modal Desa dengan11.07%
88,05%
11,95%
Persentase Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN DESA T.A. 2024
RINCIAN URAIAN PEMBIAYAAN DESA T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Jenis nama_jenis Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya Rp4.863.282.366.965 Rp4.721.812.776.89886,02%
Pencairan Dana Cadangan Rp29.249.626.851 Rp19.655.671.9150,36%
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Rp76.661.669.122 Rp70.850.986.1191,29%
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp2.880.232.154 Rp1.171.969.6420,02%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp25.783.712.836 Rp19.915.273.3640,36%
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan Rp71.377.704.150 Rp34.582.118.8830,63%
Penyertaan Modal Desa Rp792.273.533.218 Rp607.415.276.79711,07%
Setor Kembali Pendapatan Transfer Rp3.076.262.015 Rp1.237.514.4060,02%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp44.456.033.287 Rp12.610.918.3660,23%
Total Rp5.909.041.140.597,80Rp5.489.252.506.389,63
Jenis Pembiayaan Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan Pembiayaan Rp4.997.857.607.928,15Rp4.833.406.677.937,8888,05%
Pengeluaran Pembiayaan Rp911.183.532.669,65 Rp655.845.828.451,7611,95%
Total Rp5.909.041.140.597,80Rp5.489.252.506.389,64
SILPA TahunSebelumnyamenjadipenyumbangterbesarpada pembiayaan Desa se-Nasional dengan86,02%,
selanjutnya Penyertaan Modal Desa dengan11.07%
88,05%
11,95%
Persentase Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN DESA T.A. 2024
RINCIAN URAIAN PEMBIAYAAN DESA T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Jenis nama_jenis Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya Rp4.863.282.366.965 Rp4.721.812.776.89886,02%
Pencairan Dana Cadangan Rp29.249.626.851 Rp19.655.671.9150,36%
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Rp76.661.669.122 Rp70.850.986.1191,29%
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp2.880.232.154 Rp1.171.969.6420,02%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp25.783.712.836 Rp19.915.273.3640,36%
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan Rp71.377.704.150 Rp34.582.118.8830,63%
Penyertaan Modal Desa Rp792.273.533.218 Rp607.415.276.79711,07%
Setor Kembali Pendapatan Transfer Rp3.076.262.015 Rp1.237.514.4060,02%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp44.456.033.287 Rp12.610.918.3660,23%
Total Rp5.909.041.140.597,80Rp5.489.252.506.389,63
Jenis Pembiayaan Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan Pembiayaan Rp4.997.857.607.928,15Rp4.833.406.677.937,8888,05%
Pengeluaran Pembiayaan Rp911.183.532.669,65 Rp655.845.828.451,7611,95%
Total Rp5.909.041.140.597,80Rp5.489.252.506.389,64
20 Desa Pendapatan Tertinggi dan Terendah se-Nasional T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Rp0,00
Rp10.000.000.000,00
Rp20.000.000.000,00
Rp30.000.000.000,00
Rp40.000.000.000,00
Rp50.000.000.000,00
Rp60.000.000.000,00
Rp70.000.000.000,00
Rp80.000.000.000,00
Gulingan
Carangsari
Sulangai
Bongkasa
Sibanggede
Mengwi
Sangeh
Ungasan
Pererenan
Punggul Munggu Sriwulan
Nagrak Pecatu Dalung Pelaga
Kuwum
Sobangan
Darmasaba
Blahkiuh
Labeau
Selika
Oenino
Kalumpang
Perkebunan Alur Jambu
Bambalu
Puurau
Nanga
Wawosou
Roko Roko
Tumbu Tumbu Jaya
Lanowatu
Wongko Lakudo
Danama Dawang
Salagor Air
Issu
Sukasari
Ragawacana
Dame Raya
Realisasi Pendapatan
<- 49.852 Desa ->
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Rp0,00
Rp10.000.000.000,00
Rp20.000.000.000,00
Rp30.000.000.000,00
Rp40.000.000.000,00
Rp50.000.000.000,00
Rp60.000.000.000,00
Rp70.000.000.000,00
Rp80.000.000.000,00
Gulingan
Carangsari
Sulangai
Bongkasa
Sibanggede
Mengwi
Sangeh
Ungasan
Pererenan
Punggul Munggu Sriwulan
Nagrak Pecatu Dalung Pelaga
Kuwum
Sobangan
Darmasaba
Blahkiuh
Labeau
Selika
Oenino
Kalumpang
Perkebunan Alur Jambu
Bambalu
Puurau
Nanga
Wawosou
Roko Roko
Tumbu Tumbu Jaya
Lanowatu
Wongko Lakudo
Danama Dawang
Salagor Air
Issu
Sukasari
Ragawacana
Dame Raya
Realisasi Pendapatan
<- 49.852 Desa ->
20 Desa Pendapatan Tertinggi dan Terendah se-Nasional T.A. 2024
Nama ProvNama_kabupatenNama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
BALI KAB. BADUNGMengwi Gulingan Rp67.105.534.478,89
BALI KAB. BADUNGPetang CarangsariRp52.836.947.670,01
BALI KAB. BADUNGPetang Sulangai Rp48.466.224.632,34
BALI KAB. BADUNGAbiansemalBongkasa Rp42.653.293.938,65
BALI KAB. BADUNGAbiansemalSibanggedeRp37.965.496.188,93
BALI KAB. BADUNGMengwi Mengwi Rp35.581.679.172,92
BALI KAB. BADUNGAbiansemalSangeh Rp34.371.527.377,98
BALI KAB. BADUNGKuta SelatanUngasan Rp34.002.636.356,11
BALI KAB. BADUNGMengwi Pererenan Rp33.031.604.210,72
BALI KAB. BADUNGAbiansemalPunggul Rp32.979.339.581,30
BALI KAB. BADUNGMengwi Munggu Rp32.423.261.510,26
JAWA TENGAHKAB. DEMAKSayung Sriwulan Rp29.921.829.813,00
JAWA BARATKAB. BOGORGunung PutriNagrak Rp27.555.963.908,00
BALI KAB. BADUNGKuta SelatanPecatu Rp27.217.816.177,10
BALI KAB. BADUNGKuta UtaraDalung Rp26.657.482.326,80
BALI KAB. BADUNGPetang Pelaga Rp26.354.625.451,96
BALI KAB. BADUNGMengwi Kuwum Rp25.320.563.538,52
BALI KAB. BADUNGMengwi Sobangan Rp24.860.162.931,15
BALI KAB. BADUNGAbiansemalDarmasaba Rp24.646.791.255,19
BALI KAB. BADUNGAbiansemalBlahkiuh Rp24.390.355.391,76
Nama Prov Nama_kabupaten Nama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii UtaraLabeau Rp289.100.800,00
BENGKULU KAB. KAUR Tanjung KemuningSelika Rp283.675.800,00
NUSA TENGGARA TIMURKAB TIMOR TENGAH SELATANOenino Oenino Rp282.310.349,26
SULAWESI BARAT KAB. MAMUJU Kalumpang Kalumpang Rp267.879.172,00
ACEH KAB. ACEH TAMIANG Bandar PusakaPerkebunan Alur JambuRp267.825.156,60
SULAWESI SELATAN KAB. TANA TORAJA Kurra Bambalu Rp217.213.600,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii Timur LautPuurau Rp209.699.900,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii TimurNanga Rp208.208.740,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii SelatanWawosou Rp208.066.360,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii TenggaraRoko Roko Rp207.213.240,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii TengahTumbu Tumbu Jaya Rp206.880.900,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii BaratLanowatu Rp206.461.400,00
SULAWESI TENGGARAKAB. BUTON TENGAH Lakudo Wongko Lakudo Rp192.181.000,00
MALUKU KAB. SERAM BAGIAN TIMURTutuk Tolu Danama Rp158.828.000,00
MALUKU KAB. SERAM BAGIAN TIMURTeluk Waru Dawang Rp154.983.500,00
MALUKU KAB. SERAM BAGIAN TIMURSiritaun Wida TimurSalagor Air Rp143.224.500,00
MALUKU KAB. MALUKU TENGAH Teon Nila SeruaIssu Rp92.220.400,00
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN Mandirancan Sukasari Rp91.393.580,00
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN Kramatmulya Ragawacana Rp73.237.000,00
SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN Raya Dame Raya Rp45.299.970,00
20 Desa PendapatanTertinggi
20 Desa PendapatanTerendah
Data diolahdenganmelakukanfilter realisasipendapatanyang realiasasinyatidak0%, didapatdesa
denganjumlah49.892, mengapatidak50.308 masihakanditelusuri, penyebabutamanya
kemungkinantransfer data yang belumoptimal sehinggapelaporanharusdiulang
<- 49.852 Desa ->
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Nama ProvNama_kabupatenNama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
BALI KAB. BADUNGMengwi Gulingan Rp67.105.534.478,89
BALI KAB. BADUNGPetang CarangsariRp52.836.947.670,01
BALI KAB. BADUNGPetang Sulangai Rp48.466.224.632,34
BALI KAB. BADUNGAbiansemalBongkasa Rp42.653.293.938,65
BALI KAB. BADUNGAbiansemalSibanggedeRp37.965.496.188,93
BALI KAB. BADUNGMengwi Mengwi Rp35.581.679.172,92
BALI KAB. BADUNGAbiansemalSangeh Rp34.371.527.377,98
BALI KAB. BADUNGKuta SelatanUngasan Rp34.002.636.356,11
BALI KAB. BADUNGMengwi Pererenan Rp33.031.604.210,72
BALI KAB. BADUNGAbiansemalPunggul Rp32.979.339.581,30
BALI KAB. BADUNGMengwi Munggu Rp32.423.261.510,26
JAWA TENGAHKAB. DEMAKSayung Sriwulan Rp29.921.829.813,00
JAWA BARATKAB. BOGORGunung PutriNagrak Rp27.555.963.908,00
BALI KAB. BADUNGKuta SelatanPecatu Rp27.217.816.177,10
BALI KAB. BADUNGKuta UtaraDalung Rp26.657.482.326,80
BALI KAB. BADUNGPetang Pelaga Rp26.354.625.451,96
BALI KAB. BADUNGMengwi Kuwum Rp25.320.563.538,52
BALI KAB. BADUNGMengwi Sobangan Rp24.860.162.931,15
BALI KAB. BADUNGAbiansemalDarmasaba Rp24.646.791.255,19
BALI KAB. BADUNGAbiansemalBlahkiuh Rp24.390.355.391,76
Nama Prov Nama_kabupaten Nama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii UtaraLabeau Rp289.100.800,00
BENGKULU KAB. KAUR Tanjung KemuningSelika Rp283.675.800,00
NUSA TENGGARA TIMURKAB TIMOR TENGAH SELATANOenino Oenino Rp282.310.349,26
SULAWESI BARAT KAB. MAMUJU Kalumpang Kalumpang Rp267.879.172,00
ACEH KAB. ACEH TAMIANG Bandar PusakaPerkebunan Alur JambuRp267.825.156,60
SULAWESI SELATAN KAB. TANA TORAJA Kurra Bambalu Rp217.213.600,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii Timur LautPuurau Rp209.699.900,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii TimurNanga Rp208.208.740,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii SelatanWawosou Rp208.066.360,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii TenggaraRoko Roko Rp207.213.240,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii TengahTumbu Tumbu Jaya Rp206.880.900,00
SULAWESI TENGGARAKAB. KONAWE KEPULAUANWawonii BaratLanowatu Rp206.461.400,00
SULAWESI TENGGARAKAB. BUTON TENGAH Lakudo Wongko Lakudo Rp192.181.000,00
MALUKU KAB. SERAM BAGIAN TIMURTutuk Tolu Danama Rp158.828.000,00
MALUKU KAB. SERAM BAGIAN TIMURTeluk Waru Dawang Rp154.983.500,00
MALUKU KAB. SERAM BAGIAN TIMURSiritaun Wida TimurSalagor Air Rp143.224.500,00
MALUKU KAB. MALUKU TENGAH Teon Nila SeruaIssu Rp92.220.400,00
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN Mandirancan Sukasari Rp91.393.580,00
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN Kramatmulya Ragawacana Rp73.237.000,00
SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN Raya Dame Raya Rp45.299.970,00
20 Desa PendapatanTertinggi
20 Desa PendapatanTerendah
Data diolahdenganmelakukanfilter realisasipendapatanyang realiasasinyatidak0%, didapatdesa
denganjumlah49.892, mengapatidak50.308 masihakanditelusuri, penyebabutamanya
kemungkinantransfer data yang belumoptimal sehinggapelaporanharusdiulang
<- 49.852 Desa ->
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
20 Desa PADes Tertinggi dan Terendah se-Nasional T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Rp0,00
Rp1.000.000.000,00
Rp2.000.000.000,00
Rp3.000.000.000,00
Rp4.000.000.000,00
Rp5.000.000.000,00
Rp6.000.000.000,00
Oro-oro Ombo
Sinduadi
Caturtunggal
Berjo
Wunut
Tanjungrusa
Undaan Kidul
Condongcatur
Maniskidul
Medini
Wolomeze II
Klotok Jleper
Ketanggan
Tlogomulyo Undaan Lor
Panjalu
Ngampel
Sumurgede
Cilandak Lor
Hokor
Lomaya
Bendungan
Pondokkaso Tengah
Babakanpari
Lasikin
Karanganyar
Batangsari
Mantang
Owalanga
Kanjar
Diloniyohu
Bimo
Bojongkokosan
Pisang Jaya
Hiyang Bana
Waetuo
Handiwung
Sri Bulan
Teras Baru
Realisasi PADes
<- 23.937 Desa ->
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Rp0,00
Rp1.000.000.000,00
Rp2.000.000.000,00
Rp3.000.000.000,00
Rp4.000.000.000,00
Rp5.000.000.000,00
Rp6.000.000.000,00
Oro-oro Ombo
Sinduadi
Caturtunggal
Berjo
Wunut
Tanjungrusa
Undaan Kidul
Condongcatur
Maniskidul
Medini
Wolomeze II
Klotok Jleper
Ketanggan
Tlogomulyo Undaan Lor
Panjalu
Ngampel
Sumurgede
Cilandak Lor
Hokor
Lomaya
Bendungan
Pondokkaso Tengah
Babakanpari
Lasikin
Karanganyar
Batangsari
Mantang
Owalanga
Kanjar
Diloniyohu
Bimo
Bojongkokosan
Pisang Jaya
Hiyang Bana
Waetuo
Handiwung
Sri Bulan
Teras Baru
Realisasi PADes
<- 23.937 Desa ->
20 Desa PADes Tertinggi dan Terendah se-Nasional T.A. 2024
Nama Prov Nama_kabupatenNama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
JAWA TIMUR KOTA BATU Batu Oro-oro Ombo Rp5.217.089.489,00
DIY KAB. SLEMAN Mlati Sinduadi Rp4.646.674.441,00
DIY KAB. SLEMAN Depok Caturtunggal Rp4.018.247.454,00
JAWA TENGAH KAB. KARANGANYARNgargoyoso Berjo Rp3.982.167.038,00
JAWA TENGAH KAB. KLATEN Tulung Wunut Rp3.407.847.863,00
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGKAB. BELITUNG Membalong Tanjungrusa Rp2.704.825.702,00
JAWA TENGAH KAB. KUDUS Undaan Undaan Kidul Rp2.578.900.000,00
DIY KAB. SLEMAN Depok Condongcatur Rp2.560.023.652,70
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN Jalaksana Maniskidul Rp2.333.800.000,00
JAWA TENGAH KAB. KUDUS Undaan Medini Rp2.246.404.937,00
NUSA TENGGARA TIMUR KAB. NGADA Riung Barat Wolomeze II Rp2.240.625.400,00
JAWA TIMUR KAB. TUBAN Plumpang Klotok Rp2.171.160.000,00
JAWA TENGAH KAB. DEMAK Mijen Jleper Rp2.124.400.000,00
JAWA TENGAH KAB. BATANG Gringsing Ketanggan Rp2.069.367.000,00
JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN Gubug Tlogomulyo Rp2.020.000.000,00
JAWA TENGAH KAB. KUDUS Undaan Undaan Lor Rp1.978.160.000,00
JAWA BARAT KAB. CIAMIS Panjalu Panjalu Rp1.959.106.277,00
JAWA TIMUR KAB. KEDIRI Papar Ngampel Rp1.945.467.500,00
JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN Godong Sumurgede Rp1.925.550.000,00
JAWA BARAT KAB. INDRAMAYUAnjatan Cilandak Lor Rp1.925.122.757,00
Nama Prov Nama_kabupaten Nama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
NUSA TENGGARA TIMURKAB. SIKKA Bola Hokor Rp25.000,00
GORONTALO KAB. BONE BOLANGO Bulango Utara Lomaya Rp24.740,00
JAWA BARAT KAB. SUBANG Pagaden Barat Bendungan Rp23.000,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Cidahu Pondokkaso TengahRp22.700,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Cidahu Babakanpari Rp16.600,00
ACEH KAB. SIMEULUE Teupah Tengah Lasikin Rp10.000,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Jampangkulon Karanganyar Rp10.000,00
JAWA BARAT KAB. SUBANG Sukasari Batangsari Rp10.000,00
NUSA TENGGARA BARATKAB. LOMBOK TENGAH Batukliang Mantang Rp9.531,07
GORONTALO KAB. GORONTALO Bongomeme Owalanga Rp9.422,00
JAWA TIMUR KAB. SAMPANG Torjun Kanjar Rp8.500,00
GORONTALO KAB. GORONTALO Boliyohuto Diloniyohu Rp8.000,00
JAWA TIMUR KAB. PROBOLINGGO Pakuniran Bimo Rp6.000,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Parungkuda Bojongkokosan Rp4.000,00
SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMURBuay Madang Pisang Jaya Rp3.312,00
KALIMANTAN TENGAH KAB. KATINGAN Tasik Payawan Hiyang Bana Rp2.872,00
SULAWESI SELATAN KAB. LUWU UTARA Malangke Barat Waetuo Rp725,00
KALIMANTAN TENGAH KAB. KATINGAN Tasik Payawan Handiwung Rp707,00
SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMURBuay Pemuka Bangsa RajaSri Bulan Rp512,00
KALIMANTAN UTARA KAB. BULUNGAN Tanjung Palas Teras Baru Rp0,18
20 Desa PADesTertinggi
20 Desa PADesTerendah
Data diolahdenganmelakukanfilter realisasipendapatanyang realiasasinyatidak0%, didapatdesa
denganjumlah23.977 Desa
<- 23.937 Desa ->
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Nama Prov Nama_kabupatenNama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
JAWA TIMUR KOTA BATU Batu Oro-oro Ombo Rp5.217.089.489,00
DIY KAB. SLEMAN Mlati Sinduadi Rp4.646.674.441,00
DIY KAB. SLEMAN Depok Caturtunggal Rp4.018.247.454,00
JAWA TENGAH KAB. KARANGANYARNgargoyoso Berjo Rp3.982.167.038,00
JAWA TENGAH KAB. KLATEN Tulung Wunut Rp3.407.847.863,00
KEPULAUAN BANGKA BELITUNGKAB. BELITUNG Membalong Tanjungrusa Rp2.704.825.702,00
JAWA TENGAH KAB. KUDUS Undaan Undaan Kidul Rp2.578.900.000,00
DIY KAB. SLEMAN Depok Condongcatur Rp2.560.023.652,70
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN Jalaksana Maniskidul Rp2.333.800.000,00
JAWA TENGAH KAB. KUDUS Undaan Medini Rp2.246.404.937,00
NUSA TENGGARA TIMUR KAB. NGADA Riung Barat Wolomeze II Rp2.240.625.400,00
JAWA TIMUR KAB. TUBAN Plumpang Klotok Rp2.171.160.000,00
JAWA TENGAH KAB. DEMAK Mijen Jleper Rp2.124.400.000,00
JAWA TENGAH KAB. BATANG Gringsing Ketanggan Rp2.069.367.000,00
JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN Gubug Tlogomulyo Rp2.020.000.000,00
JAWA TENGAH KAB. KUDUS Undaan Undaan Lor Rp1.978.160.000,00
JAWA BARAT KAB. CIAMIS Panjalu Panjalu Rp1.959.106.277,00
JAWA TIMUR KAB. KEDIRI Papar Ngampel Rp1.945.467.500,00
JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN Godong Sumurgede Rp1.925.550.000,00
JAWA BARAT KAB. INDRAMAYUAnjatan Cilandak Lor Rp1.925.122.757,00
Nama Prov Nama_kabupaten Nama_kecamatan Nama_desa Jumlah Pendapatan
NUSA TENGGARA TIMURKAB. SIKKA Bola Hokor Rp25.000,00
GORONTALO KAB. BONE BOLANGO Bulango Utara Lomaya Rp24.740,00
JAWA BARAT KAB. SUBANG Pagaden Barat Bendungan Rp23.000,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Cidahu Pondokkaso TengahRp22.700,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Cidahu Babakanpari Rp16.600,00
ACEH KAB. SIMEULUE Teupah Tengah Lasikin Rp10.000,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Jampangkulon Karanganyar Rp10.000,00
JAWA BARAT KAB. SUBANG Sukasari Batangsari Rp10.000,00
NUSA TENGGARA BARATKAB. LOMBOK TENGAH Batukliang Mantang Rp9.531,07
GORONTALO KAB. GORONTALO Bongomeme Owalanga Rp9.422,00
JAWA TIMUR KAB. SAMPANG Torjun Kanjar Rp8.500,00
GORONTALO KAB. GORONTALO Boliyohuto Diloniyohu Rp8.000,00
JAWA TIMUR KAB. PROBOLINGGO Pakuniran Bimo Rp6.000,00
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI Parungkuda Bojongkokosan Rp4.000,00
SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMURBuay Madang Pisang Jaya Rp3.312,00
KALIMANTAN TENGAH KAB. KATINGAN Tasik Payawan Hiyang Bana Rp2.872,00
SULAWESI SELATAN KAB. LUWU UTARA Malangke Barat Waetuo Rp725,00
KALIMANTAN TENGAH KAB. KATINGAN Tasik Payawan Handiwung Rp707,00
SUMATERA SELATAN KAB. OGAN KOMERING ULU TIMURBuay Pemuka Bangsa RajaSri Bulan Rp512,00
KALIMANTAN UTARA KAB. BULUNGAN Tanjung Palas Teras Baru Rp0,18
20 Desa PADesTertinggi
20 Desa PADesTerendah
Data diolahdenganmelakukanfilter realisasipendapatanyang realiasasinyatidak0%, didapatdesa
denganjumlah23.977 Desa
<- 23.937 Desa ->
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Data APBDes Desa Per Provinsi T.A. 2024
PembiayaanNetto = Penerimaan Pembiayaandikurangi Pengeluaran Pembiayaan
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Kode
Prov
Nama Prov Jumlah Kab
Jumlah Lapor
Kab
Jumlah
Desa
Jumlah Lapor
Desa
% Lapor Desa
Pendapatan
%
Belanja
%
Pembiayaan Netto
%
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
11ACEH 23 12 6500 2223 34% Rp2.520.170.560.572,50Rp2.435.697.382.643,5596,65% Rp2.546.777.102.067,96Rp2.371.017.739.757,5593,10%Rp27.721.223.937,56Rp30.227.742.883,50109,04%
12SUMATERA UTARA 27 14 5417 2258 42% Rp3.114.542.976.616,06Rp3.042.901.087.391,3097,70% Rp3.201.711.937.440,97Rp2.969.267.175.288,4292,74%Rp93.578.110.096,95Rp89.331.914.724,2195,46%
13SUMATERA BARAT 14 11 1035 712 69% Rp1.491.434.002.206,27Rp1.473.893.186.600,9798,82% Rp1.589.501.225.676,25Rp1.454.815.052.333,5791,53%Rp98.426.537.092,18Rp104.119.527.798,78105,78%
14RIAU 10 6 1591 979 62% Rp1.912.321.780.673,22Rp1.803.376.678.406,9194,30% Rp1.961.646.208.588,11Rp1.766.680.896.234,6690,06%Rp50.198.215.245,38Rp50.806.977.156,45101,21%
15JAMBI 10 8 1414 1154 82% Rp1.807.250.662.349,43Rp1.715.567.591.691,7094,93% Rp1.823.652.571.863,10Rp1.682.095.803.485,2592,24%Rp17.574.917.286,78Rp16.448.197.574,9793,59%
16SUMATERA SELATAN 14 11 2855 2224 78% Rp3.656.280.499.718,22Rp3.580.766.063.653,5497,93% Rp3.700.183.803.139,14Rp3.498.456.645.308,4694,55%Rp46.334.669.224,49Rp45.779.131.946,8498,80%
17BENGKULU 9 6 1341 907 68% Rp1.111.447.384.055,07Rp950.632.427.563,9685,53% Rp1.138.932.787.410,51Rp944.966.118.272,2282,97%Rp26.561.132.399,87Rp26.067.911.630,8298,14%
18LAMPUNG 13 12 2446 2182 89% Rp3.190.419.669.109,24Rp3.093.760.584.830,8696,97% Rp3.227.123.036.619,49Rp3.050.359.394.882,1394,52%Rp40.363.608.710,49Rp42.272.559.730,68104,73%
19KEP.BABEL 6 5 309 247 80% Rp575.624.630.300,02Rp566.715.399.398,0198,45% Rp618.817.674.549,02Rp567.916.208.204,2591,77%Rp44.314.134.310,00Rp46.236.449.196,05104,34%
21KEPULAUAN RIAU 5 5 275 275 100% Rp605.856.268.317,13Rp576.596.796.672,0395,17% Rp667.393.707.609,99Rp589.752.844.404,8588,37%Rp63.325.361.673,66Rp61.077.066.181,5296,45%
32JAWA BARAT 19 18 5311 4958 93% Rp12.263.248.247.866,20Rp11.979.689.413.167,7097,69%Rp12.296.908.078.510,00Rp11.860.223.352.262,6096,45%Rp49.380.889.614,62Rp53.062.556.698,55107,46%
33JAWA TENGAH 29 28 7810 7541 97% Rp16.577.413.187.412,80Rp16.134.055.353.802,3097,33%Rp17.264.150.720.453,10Rp15.854.381.492.298,7091,83%Rp694.863.402.298,20Rp725.903.989.203,74104,47%
34DIY 4 4 392 392 100% Rp1.618.819.600.655,72Rp1.593.540.955.381,3198,44% Rp2.071.936.324.568,19Rp1.581.243.140.002,4876,32%Rp466.644.415.791,45Rp470.789.236.047,34100,89%
35JAWA TIMUR 30 30 7721 7721 100% Rp16.471.462.486.465,90Rp16.204.792.079.205,7098,38%Rp17.125.613.136.521,50Rp16.011.648.271.560,3093,50%Rp665.775.972.146,89Rp677.892.563.811,45101,82%
36BANTEN 4 3 1238 912 74% Rp2.030.950.935.363,00Rp1.964.164.907.760,0096,71% Rp2.082.168.614.353,50Rp1.963.006.068.198,5094,28%Rp51.401.467.015,50Rp51.909.824.318,50100,99%
51BALI 9 8 636 561 88% Rp3.326.970.228.056,84Rp2.802.589.060.912,8284,24% Rp3.767.166.920.394,66Rp2.716.780.788.619,9272,12%Rp440.196.692.337,82Rp458.534.064.549,58104,17%
52NTB 8 6 1021 591 58% Rp1.338.828.606.854,90Rp1.324.595.684.069,5498,94% Rp1.375.346.565.289,24Rp1.311.255.059.374,6195,34%Rp36.577.948.102,47Rp37.384.335.979,84102,20%
53NTT 21 9 3137 1247 40% Rp1.671.097.489.868,50Rp1.579.379.384.508,0394,51% Rp1.719.145.088.023,77Rp1.561.344.044.980,9890,82%Rp47.307.998.967,33Rp45.978.013.450,6697,19%
61KALIMANTAN BARAT 12 10 2046 1630 80% Rp2.398.244.335.375,87Rp2.379.005.912.047,0499,20% Rp2.440.799.310.475,35Rp2.344.464.466.094,0196,05%Rp44.228.985.599,58Rp45.883.184.009,99103,74%
62KALIMANTAN TENGAH 13 10 1432 1128 79% Rp2.185.163.417.301,44Rp2.138.258.615.917,1397,85% Rp2.319.727.382.375,86Rp2.101.433.422.774,8190,59%Rp138.676.353.194,92Rp148.083.886.795,04106,78%
63KALIMANTAN SELATAN 11 11 1872 1872 100% Rp3.707.872.087.691,98Rp3.673.456.469.633,3999,07% Rp4.030.058.868.265,28Rp3.439.074.411.838,6485,34%Rp325.424.549.804,69Rp341.158.052.743,47104,83%
64KALIMANTAN TIMUR 7 6 841 651 77% Rp3.818.669.015.662,57Rp3.771.921.031.202,2698,78% Rp4.179.671.060.325,47Rp3.528.544.667.014,8484,42%Rp363.241.944.459,49Rp364.915.222.802,13100,46%
65KALIMANTAN UTARA 4 4 447 447 100% Rp1.046.998.600.855,56Rp909.898.517.897,1286,91% Rp1.080.649.411.047,10Rp878.212.693.831,2781,27%Rp34.505.898.955,34Rp30.096.565.456,1887,22%
71SULAWESI UTARA 12 8 1507 1014 67% Rp1.224.230.843.253,50Rp1.174.268.275.740,5695,92% Rp1.240.251.508.329,57Rp1.091.364.571.849,0988,00%Rp17.201.814.326,61Rp13.263.071.245,4377,10%
72SULAWESI TENGAH 12 8 1842 1297 70% Rp1.934.015.053.574,23Rp1.912.314.079.458,1898,88% Rp1.963.445.961.841,85Rp1.849.503.369.319,9794,20%Rp29.753.229.837,62Rp28.203.779.364,9294,79%
73SULAWESI SELATAN 21 17 2266 1925 85% Rp3.304.672.881.020,25Rp3.256.230.695.216,5198,53% Rp3.389.062.295.652,41Rp3.198.242.531.027,5094,37%Rp84.287.038.359,23Rp92.072.130.977,14109,24%
74SULAWESI TENGGARA 15 9 1908 857 45% Rp1.270.441.822.023,00Rp1.183.786.238.308,6093,18% Rp1.284.999.845.701,00Rp1.150.172.012.956,1689,51%Rp17.372.760.038,00Rp15.303.108.176,0088,09%
75GORONTALO 5 4 657 556 85% Rp701.404.610.674,04Rp667.745.366.781,0495,20% Rp724.424.280.337,89Rp658.382.443.162,1690,88%Rp23.149.006.041,85Rp23.989.661.900,32103,63%
76SULAWESI BARAT 6 4 575 372 65% Rp583.290.460.226,26Rp516.783.164.005,6288,60% Rp587.608.179.096,82Rp494.490.191.368,6484,15% Rp4.466.763.090,56Rp3.131.866.666,5070,11%
81MALUKU 11 6 1200 667 56% Rp1.040.514.385.318,84Rp771.552.282.614,0274,15% Rp1.069.536.227.637,77Rp755.311.617.075,5370,62%Rp31.886.487.998,46Rp26.413.356.577,0382,84%
82MALUKU UTARA 9 5 1067 496 46% Rp771.199.000.699,92Rp699.337.388.370,2690,68% Rp775.414.029.434,82Rp670.331.603.473,9986,45% Rp4.486.345.488,50Rp4.713.367.319,47105,06%
91P A P U A 9 1 948 38 4% Rp74.315.247.600,00Rp73.999.712.862,0099,58% Rp78.790.912.155,00Rp78.112.494.359,0099,14% Rp4.475.664.555,00Rp4.475.664.555,00100,00%
92PAPUA BARAT 12 1 1742 142 8% Rp205.679.175.749,00Rp205.292.117.639,0099,81% Rp208.318.967.742,60Rp206.248.468.011,8099,01% Rp2.763.605.257,00Rp2.374.768.014,0085,93%
93PAPUA SELATAN 4 0 677 0 0% Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0!
94PAPUA TENGAH 8 1 1172 132 11% Rp399.337.682.784,00Rp394.244.302.143,0098,72% Rp399.874.243.874,00Rp394.103.272.143,0098,56% Rp206.932.000,00 -Rp338.900.000,00-163,77%
95PAPUA PEGUNUNGAN 8 0 2617 0 0% Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0!
JUMLAH 434 299 75265 50308 67% Rp99.950.187.836.271,50Rp96.550.808.207.495,9096,60%Rp103.950.807.987.371,00Rp94.593.202.331.769,8091,00%Rp4.086.674.075.258,49Rp4.177.560.849.486,10102,22%
PembiayaanNetto = Penerimaan Pembiayaandikurangi Pengeluaran Pembiayaan
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
Kode
Prov
Nama Prov Jumlah Kab
Jumlah Lapor
Kab
Jumlah
Desa
Jumlah Lapor
Desa
% Lapor Desa
Pendapatan
%
Belanja
%
Pembiayaan Netto
%
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
11ACEH 23 12 6500 2223 34% Rp2.520.170.560.572,50Rp2.435.697.382.643,5596,65% Rp2.546.777.102.067,96Rp2.371.017.739.757,5593,10%Rp27.721.223.937,56Rp30.227.742.883,50109,04%
12SUMATERA UTARA 27 14 5417 2258 42% Rp3.114.542.976.616,06Rp3.042.901.087.391,3097,70% Rp3.201.711.937.440,97Rp2.969.267.175.288,4292,74%Rp93.578.110.096,95Rp89.331.914.724,2195,46%
13SUMATERA BARAT 14 11 1035 712 69% Rp1.491.434.002.206,27Rp1.473.893.186.600,9798,82% Rp1.589.501.225.676,25Rp1.454.815.052.333,5791,53%Rp98.426.537.092,18Rp104.119.527.798,78105,78%
14RIAU 10 6 1591 979 62% Rp1.912.321.780.673,22Rp1.803.376.678.406,9194,30% Rp1.961.646.208.588,11Rp1.766.680.896.234,6690,06%Rp50.198.215.245,38Rp50.806.977.156,45101,21%
15JAMBI 10 8 1414 1154 82% Rp1.807.250.662.349,43Rp1.715.567.591.691,7094,93% Rp1.823.652.571.863,10Rp1.682.095.803.485,2592,24%Rp17.574.917.286,78Rp16.448.197.574,9793,59%
16SUMATERA SELATAN 14 11 2855 2224 78% Rp3.656.280.499.718,22Rp3.580.766.063.653,5497,93% Rp3.700.183.803.139,14Rp3.498.456.645.308,4694,55%Rp46.334.669.224,49Rp45.779.131.946,8498,80%
17BENGKULU 9 6 1341 907 68% Rp1.111.447.384.055,07Rp950.632.427.563,9685,53% Rp1.138.932.787.410,51Rp944.966.118.272,2282,97%Rp26.561.132.399,87Rp26.067.911.630,8298,14%
18LAMPUNG 13 12 2446 2182 89% Rp3.190.419.669.109,24Rp3.093.760.584.830,8696,97% Rp3.227.123.036.619,49Rp3.050.359.394.882,1394,52%Rp40.363.608.710,49Rp42.272.559.730,68104,73%
19KEP.BABEL 6 5 309 247 80% Rp575.624.630.300,02Rp566.715.399.398,0198,45% Rp618.817.674.549,02Rp567.916.208.204,2591,77%Rp44.314.134.310,00Rp46.236.449.196,05104,34%
21KEPULAUAN RIAU 5 5 275 275 100% Rp605.856.268.317,13Rp576.596.796.672,0395,17% Rp667.393.707.609,99Rp589.752.844.404,8588,37%Rp63.325.361.673,66Rp61.077.066.181,5296,45%
32JAWA BARAT 19 18 5311 4958 93% Rp12.263.248.247.866,20Rp11.979.689.413.167,7097,69%Rp12.296.908.078.510,00Rp11.860.223.352.262,6096,45%Rp49.380.889.614,62Rp53.062.556.698,55107,46%
33JAWA TENGAH 29 28 7810 7541 97% Rp16.577.413.187.412,80Rp16.134.055.353.802,3097,33%Rp17.264.150.720.453,10Rp15.854.381.492.298,7091,83%Rp694.863.402.298,20Rp725.903.989.203,74104,47%
34DIY 4 4 392 392 100% Rp1.618.819.600.655,72Rp1.593.540.955.381,3198,44% Rp2.071.936.324.568,19Rp1.581.243.140.002,4876,32%Rp466.644.415.791,45Rp470.789.236.047,34100,89%
35JAWA TIMUR 30 30 7721 7721 100% Rp16.471.462.486.465,90Rp16.204.792.079.205,7098,38%Rp17.125.613.136.521,50Rp16.011.648.271.560,3093,50%Rp665.775.972.146,89Rp677.892.563.811,45101,82%
36BANTEN 4 3 1238 912 74% Rp2.030.950.935.363,00Rp1.964.164.907.760,0096,71% Rp2.082.168.614.353,50Rp1.963.006.068.198,5094,28%Rp51.401.467.015,50Rp51.909.824.318,50100,99%
51BALI 9 8 636 561 88% Rp3.326.970.228.056,84Rp2.802.589.060.912,8284,24% Rp3.767.166.920.394,66Rp2.716.780.788.619,9272,12%Rp440.196.692.337,82Rp458.534.064.549,58104,17%
52NTB 8 6 1021 591 58% Rp1.338.828.606.854,90Rp1.324.595.684.069,5498,94% Rp1.375.346.565.289,24Rp1.311.255.059.374,6195,34%Rp36.577.948.102,47Rp37.384.335.979,84102,20%
53NTT 21 9 3137 1247 40% Rp1.671.097.489.868,50Rp1.579.379.384.508,0394,51% Rp1.719.145.088.023,77Rp1.561.344.044.980,9890,82%Rp47.307.998.967,33Rp45.978.013.450,6697,19%
61KALIMANTAN BARAT 12 10 2046 1630 80% Rp2.398.244.335.375,87Rp2.379.005.912.047,0499,20% Rp2.440.799.310.475,35Rp2.344.464.466.094,0196,05%Rp44.228.985.599,58Rp45.883.184.009,99103,74%
62KALIMANTAN TENGAH 13 10 1432 1128 79% Rp2.185.163.417.301,44Rp2.138.258.615.917,1397,85% Rp2.319.727.382.375,86Rp2.101.433.422.774,8190,59%Rp138.676.353.194,92Rp148.083.886.795,04106,78%
63KALIMANTAN SELATAN 11 11 1872 1872 100% Rp3.707.872.087.691,98Rp3.673.456.469.633,3999,07% Rp4.030.058.868.265,28Rp3.439.074.411.838,6485,34%Rp325.424.549.804,69Rp341.158.052.743,47104,83%
64KALIMANTAN TIMUR 7 6 841 651 77% Rp3.818.669.015.662,57Rp3.771.921.031.202,2698,78% Rp4.179.671.060.325,47Rp3.528.544.667.014,8484,42%Rp363.241.944.459,49Rp364.915.222.802,13100,46%
65KALIMANTAN UTARA 4 4 447 447 100% Rp1.046.998.600.855,56Rp909.898.517.897,1286,91% Rp1.080.649.411.047,10Rp878.212.693.831,2781,27%Rp34.505.898.955,34Rp30.096.565.456,1887,22%
71SULAWESI UTARA 12 8 1507 1014 67% Rp1.224.230.843.253,50Rp1.174.268.275.740,5695,92% Rp1.240.251.508.329,57Rp1.091.364.571.849,0988,00%Rp17.201.814.326,61Rp13.263.071.245,4377,10%
72SULAWESI TENGAH 12 8 1842 1297 70% Rp1.934.015.053.574,23Rp1.912.314.079.458,1898,88% Rp1.963.445.961.841,85Rp1.849.503.369.319,9794,20%Rp29.753.229.837,62Rp28.203.779.364,9294,79%
73SULAWESI SELATAN 21 17 2266 1925 85% Rp3.304.672.881.020,25Rp3.256.230.695.216,5198,53% Rp3.389.062.295.652,41Rp3.198.242.531.027,5094,37%Rp84.287.038.359,23Rp92.072.130.977,14109,24%
74SULAWESI TENGGARA 15 9 1908 857 45% Rp1.270.441.822.023,00Rp1.183.786.238.308,6093,18% Rp1.284.999.845.701,00Rp1.150.172.012.956,1689,51%Rp17.372.760.038,00Rp15.303.108.176,0088,09%
75GORONTALO 5 4 657 556 85% Rp701.404.610.674,04Rp667.745.366.781,0495,20% Rp724.424.280.337,89Rp658.382.443.162,1690,88%Rp23.149.006.041,85Rp23.989.661.900,32103,63%
76SULAWESI BARAT 6 4 575 372 65% Rp583.290.460.226,26Rp516.783.164.005,6288,60% Rp587.608.179.096,82Rp494.490.191.368,6484,15% Rp4.466.763.090,56Rp3.131.866.666,5070,11%
81MALUKU 11 6 1200 667 56% Rp1.040.514.385.318,84Rp771.552.282.614,0274,15% Rp1.069.536.227.637,77Rp755.311.617.075,5370,62%Rp31.886.487.998,46Rp26.413.356.577,0382,84%
82MALUKU UTARA 9 5 1067 496 46% Rp771.199.000.699,92Rp699.337.388.370,2690,68% Rp775.414.029.434,82Rp670.331.603.473,9986,45% Rp4.486.345.488,50Rp4.713.367.319,47105,06%
91P A P U A 9 1 948 38 4% Rp74.315.247.600,00Rp73.999.712.862,0099,58% Rp78.790.912.155,00Rp78.112.494.359,0099,14% Rp4.475.664.555,00Rp4.475.664.555,00100,00%
92PAPUA BARAT 12 1 1742 142 8% Rp205.679.175.749,00Rp205.292.117.639,0099,81% Rp208.318.967.742,60Rp206.248.468.011,8099,01% Rp2.763.605.257,00Rp2.374.768.014,0085,93%
93PAPUA SELATAN 4 0 677 0 0% Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0!
94PAPUA TENGAH 8 1 1172 132 11% Rp399.337.682.784,00Rp394.244.302.143,0098,72% Rp399.874.243.874,00Rp394.103.272.143,0098,56% Rp206.932.000,00 -Rp338.900.000,00-163,77%
95PAPUA PEGUNUNGAN 8 0 2617 0 0% Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0! Rp0,00 Rp0,00#DIV/0!
JUMLAH 434 299 75265 50308 67% Rp99.950.187.836.271,50Rp96.550.808.207.495,9096,60%Rp103.950.807.987.371,00Rp94.593.202.331.769,8091,00%Rp4.086.674.075.258,49Rp4.177.560.849.486,10102,22%
Data Cluster Realisasi Pendapatan Desa Per Provinsi T.A. 2024
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
49.537 Desa masih berada pada
cluster dibawah 5 Milliar atau
98,46% daritotal Desa se
Nasional yang dilaporkan
nama_provinsi Jumlah Kab/Kota LaporJumlah Desa dilaporkan
Nilai Realisasi Pendapatan
lebih kecil dari 5Mantara 5M s.d. 25M
antara 25M s.d.
50M
Lebih
besardari50M
ACEH 12 2223 2223 0 0 0
SUMATERA UTARA 14 2258 2258 0 0 0
SUMATERA BARAT 11 712 709 3 0 0
RIAU 6 979 978 1 0 0
JAMBI 8 1154 1154 0 0 0
SUMATERA SELATAN 11 2224 2224 0 0 0
BENGKULU 6 907 907 0 0 0
LAMPUNG 12 2182 2182 0 0 0
KEP.BABEL 5 247 245 2 0 0
KEPULAUAN RIAU 5 275 274 1 0 0
JAWA BARAT 18 4958 4849 108 1 0
JAWA TENGAH 28 7541 7491 49 1 0
DIY 4 392 278 114 0 0
JAWA TIMUR 30 7721 7694 27 0 0
BANTEN 3 912 906 6 0 0
BALI 8 561 464 82 13 2
NTB 6 591 589 2 0 0
NTT 9 1247 1247 0 0 0
KALIMANTAN BARAT 10 1630 1630 0 0 0
KALIMANTAN TENGAH 10 1128 1128 0 0 0
KALIMANTAN SELATAN 11 1872 1869 3 0 0
KALIMANTAN TIMUR 6 651 313 338 0 0
KALIMANTAN UTARA 4 447 436 11 0 0
SULAWESI UTARA 8 1014 1014 0 0 0
SULAWESI TENGAH 8 1297 1295 2 0 0
SULAWESI SELATAN 17 1925 1925 0 0 0
SULAWESI TENGGARA 9 857 857 0 0 0
GORONTALO 4 556 556 0 0 0
SULAWESI BARAT 4 372 372 0 0 0
MALUKU 6 667 665 2 0 0
MALUKU UTARA 5 496 496 0 0 0
P A P U A 1 38 38 0 0 0
PAPUA BARAT 1 142 142 0 0 0
PAPUA SELATAN 0 0 0 0 0 0
PAPUA TENGAH 1 132 129 3 0 0
PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 0 0 0
TOTAL 301 50308 49537 754 15 2
nama_provinsinama_kabupatennama_kecamatannama_desa
Nilai realisasi
Pendapatan
PAPUA TENGAHKAB. MIMIKA Tembagapura Waa Rp5.945.886.760,00
PAPUA TENGAHKAB. MIMIKA Mimika TengahAtuka Rp5.327.788.360,00
PAPUA TENGAHKAB. MIMIKA Kuala KencanaTioka KencanaRp5.013.414.458,00
Contoh:
3 Desa di papuatengahyang masukcluster 5 M s.d.25 M
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 23 Juli 2025
301 dari 434 Kab/Kota, 50.308 Desa dari 75.265 Desa (66,84%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2024
49.537 Desa masih berada pada
cluster dibawah 5 Milliar atau
98,46% daritotal Desa se
Nasional yang dilaporkan
nama_provinsi Jumlah Kab/Kota LaporJumlah Desa dilaporkan
Nilai Realisasi Pendapatan
lebih kecil dari 5Mantara 5M s.d. 25M
antara 25M s.d.
50M
Lebih
besardari50M
ACEH 12 2223 2223 0 0 0
SUMATERA UTARA 14 2258 2258 0 0 0
SUMATERA BARAT 11 712 709 3 0 0
RIAU 6 979 978 1 0 0
JAMBI 8 1154 1154 0 0 0
SUMATERA SELATAN 11 2224 2224 0 0 0
BENGKULU 6 907 907 0 0 0
LAMPUNG 12 2182 2182 0 0 0
KEP.BABEL 5 247 245 2 0 0
KEPULAUAN RIAU 5 275 274 1 0 0
JAWA BARAT 18 4958 4849 108 1 0
JAWA TENGAH 28 7541 7491 49 1 0
DIY 4 392 278 114 0 0
JAWA TIMUR 30 7721 7694 27 0 0
BANTEN 3 912 906 6 0 0
BALI 8 561 464 82 13 2
NTB 6 591 589 2 0 0
NTT 9 1247 1247 0 0 0
KALIMANTAN BARAT 10 1630 1630 0 0 0
KALIMANTAN TENGAH 10 1128 1128 0 0 0
KALIMANTAN SELATAN 11 1872 1869 3 0 0
KALIMANTAN TIMUR 6 651 313 338 0 0
KALIMANTAN UTARA 4 447 436 11 0 0
SULAWESI UTARA 8 1014 1014 0 0 0
SULAWESI TENGAH 8 1297 1295 2 0 0
SULAWESI SELATAN 17 1925 1925 0 0 0
SULAWESI TENGGARA 9 857 857 0 0 0
GORONTALO 4 556 556 0 0 0
SULAWESI BARAT 4 372 372 0 0 0
MALUKU 6 667 665 2 0 0
MALUKU UTARA 5 496 496 0 0 0
P A P U A 1 38 38 0 0 0
PAPUA BARAT 1 142 142 0 0 0
PAPUA SELATAN 0 0 0 0 0 0
PAPUA TENGAH 1 132 129 3 0 0
PAPUA PEGUNUNGAN 0 0 0 0 0 0
TOTAL 301 50308 49537 754 15 2
nama_provinsinama_kabupatennama_kecamatannama_desa
Nilai realisasi
Pendapatan
PAPUA TENGAHKAB. MIMIKA Tembagapura Waa Rp5.945.886.760,00
PAPUA TENGAHKAB. MIMIKA Mimika TengahAtuka Rp5.327.788.360,00
PAPUA TENGAHKAB. MIMIKA Kuala KencanaTioka KencanaRp5.013.414.458,00
Contoh:
3 Desa di papuatengahyang masukcluster 5 M s.d.25 M
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Update Jumlah Lapor
Konsolidasi Keuangan Desa
T.A. 2025 smt 1
Data per 18 Juli 2025
Kementerian Dalam Negeri
Update Jumlah Lapor
Konsolidasi Keuangan Desa
T.A. 2025 smt 1
Data per 18 Juli 2025
ACEH
Kab/Kota: 3/ 23
Desa : 631 / 6500
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
KEP. BABEL
KALIMANTAN SELATAN
D.I.Y.
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
PAPUA
PAPUA BARAT
TOTAL KAB/KOTA LAPOR
53 / 434 (12,21%)
TOTAL DESA LAPOR
9.173 / 75.265
(12,19%)
PAPUA TENGAH
P. PEGUNUNGAN
PAPUA SELATAN
Kab/Kota: 0 / 10
Desa : 0 / 1591
Kab/Kota: 3 / 27
Desa : 814 / 5417
Kab/Kota: 1 / 5
Desa : 70 / 275
Kab/Kota: 2 / 14
Desa : 127 / 1035
Kab/Kota: 0 / 9
Desa : 0 / 1341
Kab/Kota: 2 / 14
Desa : 587 / 2855
Kab/Kota: 4 / 10
Desa : 752 / 1414
Kab/Kota: 1 / 6
Desa : 50 / 309
Kab/Kota: 1 / 13
Desa : 131 / 2446
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 1238
Kab/Kota: 0 / 11
Desa : 0 / 1872
Kab/Kota: 3 / 19
Desa : 685 / 5311
Kab/Kota: 2 / 4
Desa : 173 / 392
Kab/Kota: 3 / 29
Desa : 698 / 7810
Kab/Kota: 2 / 12
Desa : 541 / 2046
Kab/Kota: 2 / 9
Desa : 68 / 636
Kab/Kota: 5 / 30
Desa : 1326 / 7721
Kab/Kota: 0 / 13
Desa : 0 / 1432
Kab/Kota: 0 / 7
Desa : 0 / 841
Kab/Kota: 1 / 4
Desa : 74
/ 447
Kab/Kota: 1 / 6
Desa : 62 / 575
Kab/Kota: 5 / 21
Desa : 531 / 2266
Kab/Kota: 0 / 8
Desa: 0 / 1021
Kab/Kota: 0 / 11
Desa : 0 / 1200
Kab/Kota: 2 / 12
Desa : 412 / 1842
Kab/Kota: 4 / 15
Desa : 383 / 1908
Kab/Kota: 2 / 21
Desa : 424/ 3137
Kab/Kota: 1 / 5
Desa : 160 / 657
Kab/Kota: 2 / 12
Desa : 427 / 1507
Kab/Kota: 1 / 9
Desa : 47 / 1067
Kab/Kota: 0 / 9
Desa: 0 / 948
Kab/Kota: 0 / 12
Desa: 0 / 1742
Kab/Kota: 0 / 8
Desa: 0 / 1172
Kab/Kota: 0 / 8
Desa : 0 / 2617
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 677
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2025 Semester 1 Per 18Juli 2025
PelaporanKonsolidasi2025 masihmenggunakanKepmendagri100.1.1-6117 Tahun2022
Kab/Kota: 3/ 23
Desa : 631 / 6500
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
JAWA BARAT
RIAU
KEP. RIAU
JAMBI
KEP. BABEL
KALIMANTAN SELATAN
D.I.Y.
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
GORONTALO
SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
PAPUA
PAPUA BARAT
TOTAL KAB/KOTA LAPOR
53 / 434 (12,21%)
TOTAL DESA LAPOR
9.173 / 75.265
(12,19%)
PAPUA TENGAH
P. PEGUNUNGAN
PAPUA SELATAN
Kab/Kota: 0 / 10
Desa : 0 / 1591
Kab/Kota: 3 / 27
Desa : 814 / 5417
Kab/Kota: 1 / 5
Desa : 70 / 275
Kab/Kota: 2 / 14
Desa : 127 / 1035
Kab/Kota: 0 / 9
Desa : 0 / 1341
Kab/Kota: 2 / 14
Desa : 587 / 2855
Kab/Kota: 4 / 10
Desa : 752 / 1414
Kab/Kota: 1 / 6
Desa : 50 / 309
Kab/Kota: 1 / 13
Desa : 131 / 2446
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 1238
Kab/Kota: 0 / 11
Desa : 0 / 1872
Kab/Kota: 3 / 19
Desa : 685 / 5311
Kab/Kota: 2 / 4
Desa : 173 / 392
Kab/Kota: 3 / 29
Desa : 698 / 7810
Kab/Kota: 2 / 12
Desa : 541 / 2046
Kab/Kota: 2 / 9
Desa : 68 / 636
Kab/Kota: 5 / 30
Desa : 1326 / 7721
Kab/Kota: 0 / 13
Desa : 0 / 1432
Kab/Kota: 0 / 7
Desa : 0 / 841
Kab/Kota: 1 / 4
Desa : 74
/ 447
Kab/Kota: 1 / 6
Desa : 62 / 575
Kab/Kota: 5 / 21
Desa : 531 / 2266
Kab/Kota: 0 / 8
Desa: 0 / 1021
Kab/Kota: 0 / 11
Desa : 0 / 1200
Kab/Kota: 2 / 12
Desa : 412 / 1842
Kab/Kota: 4 / 15
Desa : 383 / 1908
Kab/Kota: 2 / 21
Desa : 424/ 3137
Kab/Kota: 1 / 5
Desa : 160 / 657
Kab/Kota: 2 / 12
Desa : 427 / 1507
Kab/Kota: 1 / 9
Desa : 47 / 1067
Kab/Kota: 0 / 9
Desa: 0 / 948
Kab/Kota: 0 / 12
Desa: 0 / 1742
Kab/Kota: 0 / 8
Desa: 0 / 1172
Kab/Kota: 0 / 8
Desa : 0 / 2617
Kab/Kota: 0 / 4
Desa : 0 / 677
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2025 Semester 1 Per 18Juli 2025
PelaporanKonsolidasi2025 masihmenggunakanKepmendagri100.1.1-6117 Tahun2022
Kementerian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
1
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2025 SMT 1Per 18 Juli 2025
KabupatensudahlaporAPB Desa Tahun2025:
Progres Pelaporan Dapat Menemui Kendala Seperti:
•Database yang belum diberikan oleh Desa (Siskeudes Offline)
•Data Sampah yang belum dibersihkan
•Admin yang lupa melapor
•Kendala yang belum bisa dideteksi oleh tools Pelaporan
Selain kendala yang memang tidak
bisa difasilitasi oleh tools pelaporan,
diharapkan data tersebut segera
dilaporkan Pastikan data yang
dilaporkan juga sudah berstatus
hijau semua pada web
Contoh:
36
ApresiasikepadaKabyang sudahmelaporlebihdulu
No NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN
JUMLAH
DESA
JUMLAH DESA
LAPOR
%
1ACEH KAB. ACEH BARAT 322 321100%
2ACEH KAB. SIMEULUE 138 138100%
3ACEH KAB. ACEH JAYA 172 172100%
4SUMATERA UTARA KAB. NIAS 170 170100%
5SUMATERA UTARA KAB. KARO 259 259100%
6SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN 386 385100%
7SUMATERA BARAT KAB. TANAH DATAR 75 75100%
8SUMATERA BARAT KAB. DHARMASRAYA 52 52100%
9JAMBI KAB. KERINCI 285 27797%
10JAMBI KAB. MERANGIN 205 204100%
11JAMBI KAB. SAROLANGUN 149 149100%
12JAMBI KAB. TEBO 122 122100%
13SUMATERA SELATAN KAB. LAHAT 360 360100%
14SUMATERA SELATAN KAB. OGAN ILIR 227 227100%
15LAMPUNG KAB. LAMPUNG BARAT 131 131100%
16KEP. BANGKA BELITUNGKAB. BANGKA SELATAN 50 50100%
17KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 70 70100%
18JAWA BARAT KAB. BANDUNG 270 20977%
19JAWA BARAT KAB. KARAWANG 297 297100%
20JAWA BARAT KAB. BEKASI 179 179100%
21JAWA TENGAH KAB. MAGELANG 367 367100%
22JAWA TENGAH KAB. KUDUS 123 123100%
23JAWA TENGAH KAB. SEMARANG 208 208100%
24DIY KAB. KULON PROGO 87 87100%
25DIY KAB. SLEMAN 86 86100%
26JAWA TIMUR KAB. MALANG 378 378100%
27JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO 299 299100%
28JAWA TIMUR KAB. NGANJUK 264 264100%
29JAWA TIMUR KAB. MAGETAN 207 207100%
30JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN 178 178100%
No NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN
JUMLAH
DESA
JUMLAH DESA
LAPOR
%
31BALI KAB. JEMBRANA 41 41
100
%
32BALI KOTA DENPASAR 27 27
100
%
33NUSA TENGGARA TIMURKAB TIMOR TENGAH SELATAN 266 266
100
%
34NUSA TENGGARA TIMURKAB. ALOR 158 158
100
%
35KALIMANTAN BARAT KAB. SINTANG 390 390
100
%
36KALIMANTAN BARAT KAB. LANDAK 156 15197%
37KALIMANTAN UTARA KAB. BULUNGAN 74 74
100
%
38SULAWESI UTARA KAB. BOLAANG MONGONDOW 200 200
100
%
39SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA 227 227
100
%
40SULAWESI TENGAH KAB. PARIGI MOUTONG 278 278
100
%
41SULAWESI TENGAH KAB. TOJO UNA UNA 134 134
100
%
42SULAWESI SELATAN KAB. MAROS 80 80
100
%
43SULAWESI SELATAN KAB. SOPPENG 49 49
100
%
44SULAWESI SELATAN KAB. LUWU UTARA 166 166
100
%
45SULAWESI SELATAN KAB. LUWU TIMUR 125 125
100
%
46SULAWESI SELATAN KAB. TORAJA UTARA 111 111
100
%
47SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA 100 100
100
%
48SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA 124 124
100
%
49SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON UTARA 78 78
100
%
50SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA BARAT 81 81
100
%
51GORONTALO KAB. BONE BOLANGO 160 160
100
%
52SULAWESI BARAT KAB. MAJENE 62 62
100
%
53MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN 49 4796%
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
1
JumlahPelaporanKonsolidasiAPBDesa2025 SMT 1Per 18 Juli 2025
KabupatensudahlaporAPB Desa Tahun2025:
Progres Pelaporan Dapat Menemui Kendala Seperti:
•Database yang belum diberikan oleh Desa (Siskeudes Offline)
•Data Sampah yang belum dibersihkan
•Admin yang lupa melapor
•Kendala yang belum bisa dideteksi oleh tools Pelaporan
Selain kendala yang memang tidak
bisa difasilitasi oleh tools pelaporan,
diharapkan data tersebut segera
dilaporkan Pastikan data yang
dilaporkan juga sudah berstatus
hijau semua pada web
Contoh:
36
ApresiasikepadaKabyang sudahmelaporlebihdulu
No NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN
JUMLAH
DESA
JUMLAH DESA
LAPOR
%
1ACEH KAB. ACEH BARAT 322 321100%
2ACEH KAB. SIMEULUE 138 138100%
3ACEH KAB. ACEH JAYA 172 172100%
4SUMATERA UTARA KAB. NIAS 170 170100%
5SUMATERA UTARA KAB. KARO 259 259100%
6SUMATERA UTARA KAB. SIMALUNGUN 386 385100%
7SUMATERA BARAT KAB. TANAH DATAR 75 75100%
8SUMATERA BARAT KAB. DHARMASRAYA 52 52100%
9JAMBI KAB. KERINCI 285 27797%
10JAMBI KAB. MERANGIN 205 204100%
11JAMBI KAB. SAROLANGUN 149 149100%
12JAMBI KAB. TEBO 122 122100%
13SUMATERA SELATAN KAB. LAHAT 360 360100%
14SUMATERA SELATAN KAB. OGAN ILIR 227 227100%
15LAMPUNG KAB. LAMPUNG BARAT 131 131100%
16KEP. BANGKA BELITUNGKAB. BANGKA SELATAN 50 50100%
17KEPULAUAN RIAU KAB. NATUNA 70 70100%
18JAWA BARAT KAB. BANDUNG 270 20977%
19JAWA BARAT KAB. KARAWANG 297 297100%
20JAWA BARAT KAB. BEKASI 179 179100%
21JAWA TENGAH KAB. MAGELANG 367 367100%
22JAWA TENGAH KAB. KUDUS 123 123100%
23JAWA TENGAH KAB. SEMARANG 208 208100%
24DIY KAB. KULON PROGO 87 87100%
25DIY KAB. SLEMAN 86 86100%
26JAWA TIMUR KAB. MALANG 378 378100%
27JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO 299 299100%
28JAWA TIMUR KAB. NGANJUK 264 264100%
29JAWA TIMUR KAB. MAGETAN 207 207100%
30JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN 178 178100%
No NAMA PROVINSI NAMA KABUPATEN
JUMLAH
DESA
JUMLAH DESA
LAPOR
%
31BALI KAB. JEMBRANA 41 41
100
%
32BALI KOTA DENPASAR 27 27
100
%
33NUSA TENGGARA TIMURKAB TIMOR TENGAH SELATAN 266 266
100
%
34NUSA TENGGARA TIMURKAB. ALOR 158 158
100
%
35KALIMANTAN BARAT KAB. SINTANG 390 390
100
%
36KALIMANTAN BARAT KAB. LANDAK 156 15197%
37KALIMANTAN UTARA KAB. BULUNGAN 74 74
100
%
38SULAWESI UTARA KAB. BOLAANG MONGONDOW 200 200
100
%
39SULAWESI UTARA KAB. MINAHASA 227 227
100
%
40SULAWESI TENGAH KAB. PARIGI MOUTONG 278 278
100
%
41SULAWESI TENGAH KAB. TOJO UNA UNA 134 134
100
%
42SULAWESI SELATAN KAB. MAROS 80 80
100
%
43SULAWESI SELATAN KAB. SOPPENG 49 49
100
%
44SULAWESI SELATAN KAB. LUWU UTARA 166 166
100
%
45SULAWESI SELATAN KAB. LUWU TIMUR 125 125
100
%
46SULAWESI SELATAN KAB. TORAJA UTARA 111 111
100
%
47SULAWESI TENGGARA KAB. KOLAKA 100 100
100
%
48SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA 124 124
100
%
49SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON UTARA 78 78
100
%
50SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA BARAT 81 81
100
%
51GORONTALO KAB. BONE BOLANGO 160 160
100
%
52SULAWESI BARAT KAB. MAJENE 62 62
100
%
53MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN 49 4796%
1,42%
98,15%
0,43%
Persentase Pendapatan
PADesTransferLain-Lain
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa se-Nasional T.A. 2025
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 18 Juli 2025
53 dari 434 Kab/Kota, 9173 Desa dari 75.265 Desa (12,19%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025
Dapat dilihat dari data diatas total pendapatan Desa se-Nasional adalahRp15.745.398.772.182, dimanaDesamasih sangat
bergantung padaPendapatanTransfer,98,15% daritotalpendapatanadalahpendapatantransfer.Apabila dilihat lebih rinci,
DanaDesamengisi sekitar56,59%daritotalPendapatandisusulAlokasiDanaDesasekitar33,85%daritotalpendapatan.
Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi
% dari
total
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Rp43.574.431.482,98Rp14.272.303.396,460,20%
Hasil Aset Desa Rp340.056.998.495,58Rp75.781.351.740,701,07%
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Rp14.450.669.875,00 Rp425.815.122,000,01%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Rp70.255.803.982,75Rp10.013.247.744,360,14%
Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp8.022.683.632.165,14Rp4.008.846.934.432,1056,59%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp1.311.257.673.367,71Rp402.998.972.253,955,69%
Alokasi Dana Desa Rp4.928.549.714.774,11Rp2.397.611.594.159,0733,85%
Bantuan Keuangan Provinsi Rp345.201.084.401,00Rp40.733.206.000,000,58%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp610.558.672.140,51Rp102.251.708.578,801,44%
Pendapatan Lain-Lain
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Rp1.873.548.570,64 Rp597.712.040,000,01%
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp3.097.776.198,00 Rp620.379.235,980,01%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di DesaRp4.120.943.828,33Rp1.113.968.320,470,02%
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Rp3.205.084.200,00Rp1.180.653.206,040,02%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Rp12.658.293.368,06Rp7.941.475.890,830,11%
Bunga Bank Rp14.958.279.765,39Rp6.879.799.503,560,10%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Rp18.896.165.566,54Rp12.141.368.523,060,17%
Total Rp15.745.398.772.182Rp7.083.410.490.147
Uraian Anggaran Realisasi
% dari
total
PADesa Rp468.337.903.836,31 Rp100.492.718.003,521,42%
Pendapatan Transfer Rp15.218.250.776.848,50Rp6.952.442.415.423,9298,15%
Pendapatan Lain-Lain Rp58.810.091.496,96 Rp30.475.356.719,940,43%
Total Rp15.745.398.772.182 Rp7.083.410.490.147
98,15%
0,43%
Persentase Pendapatan
PADesTransferLain-Lain
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa se-Nasional T.A. 2025
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 18 Juli 2025
53 dari 434 Kab/Kota, 9173 Desa dari 75.265 Desa (12,19%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025
Dapat dilihat dari data diatas total pendapatan Desa se-Nasional adalahRp15.745.398.772.182, dimanaDesamasih sangat
bergantung padaPendapatanTransfer,98,15% daritotalpendapatanadalahpendapatantransfer.Apabila dilihat lebih rinci,
DanaDesamengisi sekitar56,59%daritotalPendapatandisusulAlokasiDanaDesasekitar33,85%daritotalpendapatan.
Kelompok Pendapatan Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi
% dari
total
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Rp43.574.431.482,98Rp14.272.303.396,460,20%
Hasil Aset Desa Rp340.056.998.495,58Rp75.781.351.740,701,07%
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Rp14.450.669.875,00 Rp425.815.122,000,01%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Rp70.255.803.982,75Rp10.013.247.744,360,14%
Pendapatan Transfer
Dana Desa Rp8.022.683.632.165,14Rp4.008.846.934.432,1056,59%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp1.311.257.673.367,71Rp402.998.972.253,955,69%
Alokasi Dana Desa Rp4.928.549.714.774,11Rp2.397.611.594.159,0733,85%
Bantuan Keuangan Provinsi Rp345.201.084.401,00Rp40.733.206.000,000,58%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp610.558.672.140,51Rp102.251.708.578,801,44%
Pendapatan Lain-Lain
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Rp1.873.548.570,64 Rp597.712.040,000,01%
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp3.097.776.198,00 Rp620.379.235,980,01%
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di DesaRp4.120.943.828,33Rp1.113.968.320,470,02%
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Rp3.205.084.200,00Rp1.180.653.206,040,02%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Rp12.658.293.368,06Rp7.941.475.890,830,11%
Bunga Bank Rp14.958.279.765,39Rp6.879.799.503,560,10%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Rp18.896.165.566,54Rp12.141.368.523,060,17%
Total Rp15.745.398.772.182Rp7.083.410.490.147
Uraian Anggaran Realisasi
% dari
total
PADesa Rp468.337.903.836,31 Rp100.492.718.003,521,42%
Pendapatan Transfer Rp15.218.250.776.848,50Rp6.952.442.415.423,9298,15%
Pendapatan Lain-Lain Rp58.810.091.496,96 Rp30.475.356.719,940,43%
Total Rp15.745.398.772.182 Rp7.083.410.490.147
Anggaran dan Realisasi Belanja Desa se-Nasional T.A. 2025
29,84%
34,95%
28,48%
6,72%
Persentase Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
BELANJA DESA T.A. 2025
Dapat dilihat dari data diatas total belanja Desa se-Nasional adalahRp15.672.441.603.308, dengan
belanja terbesar ada pada belanja Bararng/Jasa sejumlah34,95%. Tetapi apabila dilihat dari Obyek
Belanja tertinggi yaitu Belanja Jasa Honorarium 13,97%. , diikuti Belanja Siltap dan Tunjangan
Perangkat Desa 21,46%, dan Belanja Modal Jalan/Prasana Jalan 12,72%.
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 18 Juli 2025
53 dari 434 Kab/Kota, 9173 Desa dari 75.265 Desa (12,19%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
% dari
total
Belanja Pegawai Rp3.828.843.575.705,38Rp850.894.595.397,9529,84%
Belanja Barang/Jasa Rp5.741.768.791.180,27Rp996.664.982.308,1334,95%
Belanja Modal Rp5.177.360.169.159,08Rp812.207.084.484,8928,48%
Belanja Tak Terduga Rp924.469.067.262,83Rp191.726.583.021,466,72%
Total Rp15.672.441.603.308 Rp2.851.493.245.212
Jenis Belanja Obyek Belanja Anggaran Realisasi
% dari
total
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp477.596.788.589,61Rp98.378.216.669,153,45%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp2.677.916.140.501,17Rp611.920.948.983,4321,46%
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp108.046.370.312,48Rp22.997.867.323,970,81%
Tunjangan BPD Rp565.284.276.302,12Rp117.597.562.421,404,12%
Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Rp1.557.790.348.667,30Rp254.809.341.152,668,94%
Belanja Jasa Honorarium Rp2.045.784.080.702,74Rp398.269.593.176,0513,97%
Belanja Perjalanan Dinas Rp421.177.274.847,82Rp43.213.552.276,621,52%
Belanja Jasa Sewa Rp112.845.427.587,81Rp16.839.093.692,000,59%
Belanja Operasional Perkantoran Rp486.229.851.543,33Rp114.881.478.253,514,03%
Belanja Pemeliharaan Rp180.806.934.719,01Rp31.247.679.619,281,10%
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Rp937.134.873.112,26Rp137.404.244.138,014,82%
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp342.885.052.533,12 Rp9.424.007.801,000,33%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp377.291.481.888,89Rp63.086.259.444,392,21%
Belanja Modal Kendaraan Rp106.288.135.294,09Rp22.830.023.515,660,80%
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Rp1.088.146.333.315,31Rp182.608.681.356,136,40%
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp2.090.543.778.832,93Rp362.670.594.924,0612,72%
Belanja Modal Jembatan Rp109.882.896.791,40Rp15.087.705.420,500,53%
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/PersampahanRp585.792.561.762,23Rp98.860.850.012,113,47%
Belanja Modal Jaringan/Instalasi Rp131.586.237.185,43Rp20.667.082.735,250,72%
Belanja Modal Lainnya Rp344.943.691.555,68Rp36.971.879.275,791,30%
Belanja Tak TerdugaBelanja Tidak Terduga
Rp924.469.067.263 Rp191.726.583.021
6,72%
Total Rp15.672.441.603.308Rp2.851.493.245.212
29,84%
34,95%
28,48%
6,72%
Persentase Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang/Jasa
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
BELANJA DESA T.A. 2025
Dapat dilihat dari data diatas total belanja Desa se-Nasional adalahRp15.672.441.603.308, dengan
belanja terbesar ada pada belanja Bararng/Jasa sejumlah34,95%. Tetapi apabila dilihat dari Obyek
Belanja tertinggi yaitu Belanja Jasa Honorarium 13,97%. , diikuti Belanja Siltap dan Tunjangan
Perangkat Desa 21,46%, dan Belanja Modal Jalan/Prasana Jalan 12,72%.
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 18 Juli 2025
53 dari 434 Kab/Kota, 9173 Desa dari 75.265 Desa (12,19%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
% dari
total
Belanja Pegawai Rp3.828.843.575.705,38Rp850.894.595.397,9529,84%
Belanja Barang/Jasa Rp5.741.768.791.180,27Rp996.664.982.308,1334,95%
Belanja Modal Rp5.177.360.169.159,08Rp812.207.084.484,8928,48%
Belanja Tak Terduga Rp924.469.067.262,83Rp191.726.583.021,466,72%
Total Rp15.672.441.603.308 Rp2.851.493.245.212
Jenis Belanja Obyek Belanja Anggaran Realisasi
% dari
total
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp477.596.788.589,61Rp98.378.216.669,153,45%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp2.677.916.140.501,17Rp611.920.948.983,4321,46%
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp108.046.370.312,48Rp22.997.867.323,970,81%
Tunjangan BPD Rp565.284.276.302,12Rp117.597.562.421,404,12%
Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Rp1.557.790.348.667,30Rp254.809.341.152,668,94%
Belanja Jasa Honorarium Rp2.045.784.080.702,74Rp398.269.593.176,0513,97%
Belanja Perjalanan Dinas Rp421.177.274.847,82Rp43.213.552.276,621,52%
Belanja Jasa Sewa Rp112.845.427.587,81Rp16.839.093.692,000,59%
Belanja Operasional Perkantoran Rp486.229.851.543,33Rp114.881.478.253,514,03%
Belanja Pemeliharaan Rp180.806.934.719,01Rp31.247.679.619,281,10%
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Rp937.134.873.112,26Rp137.404.244.138,014,82%
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp342.885.052.533,12 Rp9.424.007.801,000,33%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Rp377.291.481.888,89Rp63.086.259.444,392,21%
Belanja Modal Kendaraan Rp106.288.135.294,09Rp22.830.023.515,660,80%
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Rp1.088.146.333.315,31Rp182.608.681.356,136,40%
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp2.090.543.778.832,93Rp362.670.594.924,0612,72%
Belanja Modal Jembatan Rp109.882.896.791,40Rp15.087.705.420,500,53%
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/PersampahanRp585.792.561.762,23Rp98.860.850.012,113,47%
Belanja Modal Jaringan/Instalasi Rp131.586.237.185,43Rp20.667.082.735,250,72%
Belanja Modal Lainnya Rp344.943.691.555,68Rp36.971.879.275,791,30%
Belanja Tak TerdugaBelanja Tidak Terduga
Rp924.469.067.263 Rp191.726.583.021
6,72%
Total Rp15.672.441.603.308Rp2.851.493.245.212
Persentase Pembiayaan Desa se-Nasional T.A. 2025
SILPA TahunSebelumnyamenjadipenyumbangterbesarpada pembiayaan Desa se-Nasional dengan75,59%,
selanjutnya Penyertaan Modal Desa dengan16.24%
83,35%
16,65%
Persentase Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN DESA T.A. 2025
RINCIAN URAIAN PEMBIAYAAN DESA T.A. 2025
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 18 Juli 2025
53 dari 434 Kab/Kota, 9173 Desa dari 75.265 Desa (12,19%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025
Jenis Pembiayaan Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan Pembiayaan Rp950.991.519.523,76Rp761.340.041.328,5283,35%
Pengeluaran Pembiayaan Rp989.838.592.316,48Rp152.138.840.077,7616,65%
Total Rp1.940.830.111.840,24Rp913.478.881.406,28
Jenis nama_jenis Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan
Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya Rp872.998.307.707 Rp690.525.083.71675,59%
Pencairan Dana Cadangan Rp7.587.180.086 Rp5.111.373.2940,56%
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Rp65.822.866.584 Rp63.972.253.4627,00%
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp1.510.590.444 Rp572.0000,00%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp3.072.574.703 Rp1.730.758.8570,19%
Pengeluaran
Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan Rp16.579.089.261 Rp151.932.3300,02%
Penyertaan Modal Desa Rp945.998.942.996 Rp148.379.296.51616,24%
Setor Kembali Pendapatan Transfer Rp404.418.978 Rp35.667.0320,00%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp26.856.141.081 Rp3.571.944.2000,39%
Total Rp1.940.830.111.840,24 Rp913.478.881.406,28
SILPA TahunSebelumnyamenjadipenyumbangterbesarpada pembiayaan Desa se-Nasional dengan75,59%,
selanjutnya Penyertaan Modal Desa dengan16.24%
83,35%
16,65%
Persentase Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN DESA T.A. 2025
RINCIAN URAIAN PEMBIAYAAN DESA T.A. 2025
Data diambil dari Database Konsolidasi Keuangan Desa per 18 Juli 2025
53 dari 434 Kab/Kota, 9173 Desa dari 75.265 Desa (12,19%) melalui Konsolidasi Keuangan Desa TA 2025
Jenis Pembiayaan Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan Pembiayaan Rp950.991.519.523,76Rp761.340.041.328,5283,35%
Pengeluaran Pembiayaan Rp989.838.592.316,48Rp152.138.840.077,7616,65%
Total Rp1.940.830.111.840,24Rp913.478.881.406,28
Jenis nama_jenis Anggaran Realisasi
% dari
total
Penerimaan
Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya Rp872.998.307.707 Rp690.525.083.71675,59%
Pencairan Dana Cadangan Rp7.587.180.086 Rp5.111.373.2940,56%
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Rp65.822.866.584 Rp63.972.253.4627,00%
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp1.510.590.444 Rp572.0000,00%
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp3.072.574.703 Rp1.730.758.8570,19%
Pengeluaran
Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan Rp16.579.089.261 Rp151.932.3300,02%
Penyertaan Modal Desa Rp945.998.942.996 Rp148.379.296.51616,24%
Setor Kembali Pendapatan Transfer Rp404.418.978 Rp35.667.0320,00%
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp26.856.141.081 Rp3.571.944.2000,39%
Total Rp1.940.830.111.840,24 Rp913.478.881.406,28
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta Selatan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta Selatan
Tags
Categories
GeneralDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 61
- Slides 40
- Age 110 days
Related Slideshows
22
Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper
RodolfoMoralesMarcuc
43 views
26
Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint
chalobrido8
46 views
31
VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf
JaiJai148317
42 views
14
Fertility awareness methods for women in the society
Isaiah47
40 views
35
Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture
RitikSharma297999
38 views
5
syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......
ourcommunity56
41 views