PPT PPh Badan - Minggu ke 2 - pasal.pptx

oke

1. PPh BADAN 1 2 1. Obyek Pajak 2. Bukan Obyek Pajak 3. Obyek pajak BUT

2. Review Minggu I: Apa yang dimaksud dengan BUT? Apakah pengenaan Pajaknya BUT dan WP Luar Negeri dikenakan dengan Tarif sama ? Dalam bidang perpajakan , apakah Partai Politik bisa dikategorikan sebagai Badan? Yang bagaimana disebut WP Badan Dalam Negeri dan yang bagaimana disebut WP Badan Luar Negeri? Jika ada Badan yang didirikan di Jakarta mempunyai anak Perusahaan di NTT, apakah anak Perusahaan tersebut bisa disebut BUT? Misal ada WP Badan Kantor Pusat di Surabaya, cabang di Makasar. Apakah cabang tersebut juga harus ber NPWP? Untuk apa? SPT PPh Badan apa dibuat oleh Kantor Pusat dan Cabang?

3. SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK, BERASAL DARI INDONESIA MAUPUN DARI LUAR INDONESIA, DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI ATAU UNTUK MENAMBAH KEKAYAAN WAJIB PAJAK, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN OBJEK PAJAK Ps 4 (1) UU PPh PENGHASILAN 3 Diterima atau diperoleh  lihat penjelasan pasal 28 (5) KUP

4. Pasal 4 ayat (1) UU PPh Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan , yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apapun , termasuk : a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji , upah , tunjangan , honorarium, komisi , bonus, gratifikasi , uang pensiun , atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan / atau kenikmatan , kecuali ditentukan lain dalam undang undang ; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan , dan penghargaan ;

5. c. laba usaha ; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan , persekutuan , dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; ( lihat penjelasan ) 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham , sekutu , atau anggota yang diperoleh perseroan , persekutuan , dan badan lainnya ; ( lihat penjelasan ) 3. keuntungan karena likuidasi , penggabungan , peleburan , pemekaran , pemecahan , pengambilalihan usaha , atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun ; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah , bantuan , atau sumbangan , kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan , badan pendidikan , badan social termasuk yayasan , koperasi , atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil , sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha , pekerjaan , kepemilikan , atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan ; dan

6. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan , tanda turut serta dalam pembiayaan , atau permodalan dalam perusahaan pertambangan Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak ; ( lihat penjelasan ) Bunga termasuk premium, diskonto , dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ; Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun , termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis; ( dividen yg diterima WP Badan tidak dikenakan pajak sesuai psl.4 ayat (3) huruf f) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak ; Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ; ( lihat penjelasan ) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ; Keuntungan karena pembebasan utang , kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;

7. Keuntungan selisih kurs mata uang asing ; ( lihat penjelasan ) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ; ( lihat penjelasan ) Premi asuransi ; Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ; Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak ; Penghasilan dari usaha berbasis syariah ; Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ; dan Surplus Bank Indonesia.

8. BUKAN OBYEK PAJAK (psl.4 ayat (3)UU PPh ) Yang dikecualikan dari obyek pajak adalah : 1. bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak , dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah . 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat , badan keagamaan , badan Pendidikan, badan social termasuk Yayasan, koperasi , atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro an kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha , pekerjaan , kepemilikan , atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan b. warisan c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

9. meliputi : 1). Makanan , bahan makanan , bahan minuman , dan/ atau minuman bagi seluruh pegawai ; 2). Natura dan/ atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu ; 3). Natura dan/ atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan ; 4). Natura dan/ atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ; atau 5) Natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan/ atau Batasan tertentu ; Pembayaran dari Perusahaan asuransi karena kecelakaan , sakit atau karena meninggalnya orang tertanggung , dan pembayaran asuransi beasiswa f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut : 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: a). Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah negara Indonesiadalam jangka waktu tertentu ; dan/ atau b). Badan dalam negeri; 2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung …… 8. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu ; 9. penghasilan dari perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangannya di Indonesia, dengan syarat : 1. merupakan perusahaan mikro kecil menengah 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek

10. Kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu , dan memenuhi persyaratan berikut : a). Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak ; b). Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini ; Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan : a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek ; atau b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham ; 4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% ( tiga puluh persen ) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku

11. Ketentuan : Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut , dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan ; Atas selisih dari 30% ( tiga puluh persen ) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan / atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak penghasilan ; dan Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/ atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta ats selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak dikenai Pajak Penghasilan ; 5. Dalm hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar megeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% ( tiga puluh persen ) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan : a). Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh ; dan b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/ atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai PPh ; 6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang

12. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang ini , dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2; Pengenaan PPh atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau WP orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan PPh dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di Wilayah RI dalam jangka waktu tertentu dan memnuhi persyaratan berikut : a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri;dan b) bukan penghaslan dari Perusahaan yang dimiliki di luar negeri; Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan : a) tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang ; b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan ; dan/ atau c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ; 9.

13. Dalam hal wajib pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan : a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh ; dan b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang ini ; Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Otoritas jasa Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai ; Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaiman dimaksud pada huruf g, dalam bidang tertentu ; Bagian laba atau sisa laba usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi , perseroan komanditer , yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham , Persekutuan, perkumpulan , firma , dan Kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif ;

14. O dana setoran Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (IBHJ) (BPIH) khusus , dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrument keuangan tertentu , diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) p. Sisa lebih yang diterima / diperoleh badan atau Lembaga social dan/ atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya , yang ditanamkan Kembali dalam bentuk sarana dan prasarana social dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 ( empat ) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut , atau ditempatkan sebagai dana abadi .

15. PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR D G PP BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN, BUNGA OBLIGASI & SURAT UTANG NEGARA DAN BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KPD ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI; HADIAH UNDIAN; TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAINNYA, TRANSAKSI DERIVATIF YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA, & TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGANNYA YG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN ATAU BANGUNAN, USAHA JASA KONSTRUKSI, USAHA REAL ESTATE, DAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN; DAN PENGHASILAN TERTENTU LAINNYA PENGHASILAN TERTENTU P s 4 (2) - final 15

16. PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PP 1 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP 41 TAHUN 1994 jo PP No. 14 TAHUN 1997) 2 PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000) 3 PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No.46 TAHUN 2016) 4 PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 TAHUN 2000) 5 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 Jo. PP No. 5 Tahun 2002 ) 6 PENGHASILAN BERUPA OBLIGASI YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (PP No. 16 TAHUN 2009) 7 PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN ( PP No. 51 TAHUN 2008 jo PP No.40 Tahun 2009) 8 PENGHASILAN DARI DIVIDEN YG DITERIMA/DIPEROLEH WP OP (PP No.19 TAHUN 2009) 9 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK ( PP No. 31 TAHUN 20 11 )

17. 1. PT.A berkedudukan di jakarta mempunyai cabang di Singapura dan Kanada. penghasilan neto di: a. Indonesia : Rp. 2.000.000.000 b. Singapura : Rp. 3.000.000.000 c. Kanada ( Rugi ) : Rp.500.000.00 Berapa penghasilan yang dikenakan pajak ? 2. Yang termasuk obyek PPh Badan adalah : a. Imbalan bunga sehubungan dengan penerbitan surat paksa b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham c. Selisih lebih setelah dikurangi kompensasi kerugian karena revaluasi d. Penerimaan kembali atas pembayaran Pajak Penghasilan 3. PT.A punya aset mesin dibeli Januari th.2015 masuk Kelompok II, harga Rp.400 juta , disusutkan secara garis lurus , pada Januari th.2020 di tukar dengan mesin sejenis yang lebih modern, harga wajar mesin tersebut Rp.300 juta . Berapa keuntungan perusahaan yang dianggap sebagai penghasilan . worldwide income Akumulasi penyusutan s.d. th.2019 = Rp.............. NSBF per 1 Januari 2020 = Rp..............

18. Berdasarkan definisi psl.4 tersebut perlu dipahami hal2 sbb: 1. Apapun jenis bentuk, atau nama dari penghasilan sepanjang memenuhi kaidah ekonomi yakni tambahan atau menambah kemampuan ekonomis sehingga sbyek pajak dapat menggunakannya untuk konsumsi (C) atau investasi dan kekayaan (I), maka hal ini menjadi obyek PPh. 2. Definisi di Undang-Undang ini tidak mempermasalahkan apakah penghasilan tersebut diperoleh secara sah atau tidak. 3. Penghasilan yang dikenakan Pajak adalah Penghasilan yang berasal dari Indonesia dan juga yang berasal dari Luar Negeri 4. Pengakuan penghasilan tidak harus diterima tunai dulu baru dikenakan PPh, yang penting telah diakui sebagai hak Wajib Pajak (akrual basis) 5. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah Jumlah keseluruhan penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, namun jika ada kerugian di tahun lalu boleh dikompensasikan di tahun berikutnya sesuai aturan Undang- Undang, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri Contoh: PT.A mempunyai penghasilan Neto th. 2019: DN = Rp. 1 Miliar LN = Rp. 2 Miliar Th.2018 rugi usaha DN Rp. 300 juta yg dikompensasikan ke th.2019. Hitung: a. Penghasilan Neto th.2019 b. Penghasilan Kena Pajak th.2019

19. Pasal 28 (5) UU KUP: Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas atau dengan stelsel akrual dan stelsel kas Penjelasan : Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba rugi. Stelsel akrual adalah metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai Jadi menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu peiode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu

20. 1. PT.S mendapat 1. hadiah undian sebesar Rp.10.000.000 maka PPh yg dipotong adalah 25% x Rp.10.000.000 = Rp.2.500.000 dan bersifat Final 2. hadiah penghargaan karena menang dalam desain tata kota sebesar Rp.50.000.000, maka PPh yg dipotong adalah = 15% x Rp.50.000.000 = Rp.7.500.000....PPh psl.23 2. PT. K memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp.40.000.000,-. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp.60.000.000,-. Dengan demikian keuntungan PT.K adalah Rp.20.000.000 Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp.55.000.000,-, maka nilai jual mobil tersebut tetap dihitung Rp.60.000.000,- dan keuntungan tetap Rp.20.000.000,-. Namun untuk pemegang saham yang membeli mobil tersebut, selisih sebesar Rp.5.000.000,- merupakan penghasilan Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan (psl.4 (1) huruf d)

21. Penghasilan yang dikenakan pajak bagi PPh Badan. Contoh Kasus: PT. A mempunyai usaha di Indonesia dan Singapura. Penghasilan Neto di: - Indonesia sebesar Rp.2 Miliar dikenakan Pajak di Indonesia 20% - Singapura sebesar Rp.3 Miliar dikenakan Pajak di Singapura 15% Jumlah Rp.5 Miliar Dari kasus diatas maka yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan (LN+DN) sedangkan pajak yang dipotong di Singapura dapat dikreditkan dari total pajak yang terutang namun ada batasannya Batasan jumlah pajak yang dapat dikreditkan atas pajak di luar negeri dinamakan PPh Pasal 24. Penghitungan PPh Psl.24: Penghasilan Neto dari Indonesia = Rp.2 Miliar Penghasilan Neto dari Singapura = Rp.3 Miliar

22. BIAYA ADM. KANTOR PUSAT YG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA BIAYA YG BERKAITAN DGN USAHA ATAU KEGIATAN BUT BESARNYA DITETAPKAN DIRJEN PAJAK PEMBAYARAN KPD KANTOR PUSAT YG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA ROYALTI / IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA - IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA - BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN PEMBAYARAN DARI KANTOR PUSAT YANG BUKAN SBG PENGHASILAN BUT ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, hak PATEN, ATAU HAK LAINNYA IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN PENENTUAN LABA BUT P s 5 (3) 22

23. BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN KANTOR PUSAT BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BUT P s 5 (2) SEHUBUNGAN DENGAN : USAHA ATAU KEGIATAN, PENJUALAN BARANG, PEMBERIAN JASA, YG SEJENIS DGN YANG DIJALANKAN “BUT” DI INDONESIA PENGHASILAN SEBAGAIMANA TSB DALAM PASAL 26 JIKA TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DENGAN HARTA/KEGIATAN YG MEMBERIKAN PENGHASILAN Hendrianto 2013 23

24. PENGHASILAN DARI PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI YG SEJENIS DGN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA PENGHASILAN YG TERSEBUT DLM PASAL 26 UU PPh YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KANTOR PUSAT DI INDONESIA SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG MEMBERIKAN PENGHASILAN OBJEK PAJAK BUT Ps 5 (1) - USAHA / KEGIATAN BUT HARTA YANG DIMILIKI / DIKUASAI BUT USAHA / KEGIATAN BUT USAHA ATAU KEGIATAN PENJUALAN BARANG 2 PEMBERIAN JASA 24 Misal ada jasa Manajemen dari BUT krn merk dagang dari kantor pusat

25. JASA MANAJEMEN; JASA PEMASARAN; JASA PRODUKSI PERJANJIAN/ LISENSI PENGGUNAAN MERK “X Inc” X. Inc DI LUAR INDONESIA BUT DI INDONESIA PT. Y DI INDONESIA ROYALTI OBJEK PAJAK BUT PENGHASILAN KANTOR PUSAT TSB DALAM PASAL 26 SEPANJANG TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN Penjelasan P s 5 (1) huruf c 25

26. BANK DI LUAR INDONESIA PERUSAHAAN DI LN BANK BUT DI INDONESIA PT. A DI INDONESIA PINJAMAN BUNGA PT. B DI INDONESIA BUT DI INDONESIA PINJAMAN PT. C DI INDONESIA PT. D DI INDONESIA BUT DI INDONESIA PT. E DI INDONESIA PT. F DI INDONESIA KANTOR PUSAT KONSULTAN DI L. N BARANG LISTRIK LABA BARANG LISTRIK JASA KONSULTASI FEE JASA KONSULTASI OBJEK PAJAK BUT PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA ATAU KEGIATAN DAN PENJUALAN BARANG YG SEJENIS DENGAN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA Penjelasan Ps 5 (1) huruf b pinjaman

27. BUT: Apakah dibawah ini termasuk Penghasilan atau Biaya dari BUT? Biaya pengangkutan barang dagangan Membayar jasa manajemen kepada kantor pusatnya di Amerika Menerima pembayaran dari perusahaan di Australia karena penjualan barang dagangan Menerima imbalan dari kantor pusat karena BUT memberikan jasa pelatihan “marketing” kepada kantor pusat . Kantor pusat BUT menerima penghasilan dari Indonesia karena menjual barang yg sejenis (di Indonesia) dengan barang yang dijual oleh BUT yang langsung ke Perusahaan di Indonesia tanpa melalui BUT

28. 28 Contoh Penghitungan Branch Profit Tax (20% x no.13)

29. Hendrianto 2013 29 Sesuai UU PPh Psl.26(4) dan PMK No 14/PMK.03/2011, Branch profit tax [Ps. 26(4)] dapat tidak dikenakan jika Penghasilan Kena Pajak setelah PPh ditanamkan kembali di Indonesia. Berdasarkan contoh di atas, maka PPh yang terutang pada BUT :

30. BUT di Indonesia adalah dagang mobil dengan Penghasilan Neto th.2019 Rp.100 Miliar , sedangkan kantor pusatnya di Jepang menjual mobil di Indonesia tidak melalui BUT mendapat Penghasilan Neto jual mobil setahun Rp.60 Miliar dan juga menjual genzet dengan penghasilan neto Rp.30 Miliar . Hitung : (1) Branch Profit Tax dari BUT tersebut jika Penghasilan setelah pajak tidak ditanamkan kembali di Indonesia, dan (2) hitung PPh atas penghasilan Kentor Pusat BUT yg ada di Jepang.

31. Soal: X Inc. di Amerika mempunyai BUT di Indonesia bernama BUT X. dalam tahun 2019 menerima Royalti sebesar Rp.300 juta dari PT Y karena PT Y mempergunakan merk dagang X Inc. Disatu sisi BUT X. memberikan Jasa Manajemen kepada PT Y dengan imbalan Rp.200 juta di tahun 2019 Hitung: 1. Penghasilan yang dikenakan pajak untuk BUT X. 2. Penghasilan yag dikenakan pajak untuk X Inc di Amerika.