PPT PPh Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24).pptx

PPT PPh Pasal 24 yang menjelaskan apa itu Pajak Penghasilan 24, bagaimana cara perhitungan pajak pasal 24, contoh soal, kategori yang dikenakan pajak pasal 24 itu siapa saja, apa saja objek dam subjek nya

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Kredit Pajak Luar Negri Oleh: Ratna Juni Anggraeni

2. Pendahuluan Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang terutang atau di bayarkan di luar negri atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dari luar negri yang dapat di kreditkan terhadapa penghasilanyang terutang atas seluruh penghasilan Wajib pajak dalam negri. Pajak Penghasilan Pasal 24 bertujuan untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dari luar negri.

3. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 24 Undang-Undang PPh (UU No. 36 Tahun 2008), Pasal 24 Inti dari Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2008: Wajib Pajak Dalam Negeri (baik orang pribadi maupun badan) yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri dan sudah membayar pajak di negara sumber, boleh mengkreditkan pajak itu terhadap PPh yang harus dibayar di Indonesia. Tapi, jumlah pajak yang dapat dikreditkan tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dikenakan di Indonesia atas penghasilan yang sama. PMK No. 192/PMK.03/2007 Isi Penting dari PMK No. 192/PMK.03/2007: Syarat dan prosedur untuk mengklaim kredit pajak luar negeri. Dokumen yang harus disiapkan , seperti : Bukti pembayaran atau pemotongan pajak di luar negeri (legal dan bisa diverifikasi ). Laporan keuangan yang menyatakan asal penghasilan . Perhitungan PPh Pasal 24 yang dikreditkan . Cara penghitungan batas maksimum kredit pajak , agar tidak melebihi porsi yang seharusnya . Ketentuan tentang pembagian kredit pajak berdasarkan jenis penghasilan (aktif atau pasif ). Penjelasan bagaimana pelaporannya dalam SPT Tahunan .

4. Subjek dan Objek PPh Pasal 24 Yang menjadi Subjek PPh Pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negri. Yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negri .

5. Penentuan Sumber Penghasilan Adapun Penentuan sumber penghasilan sebagai berikut : Penghasilan dalam Saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan Penghasilan berupa bunga,royalti,dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak . penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak . Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan . Pendapatan dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan . Keuntungan dari pengalihan aset tetap.

6. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negri Untuk melaksanakan Pengkreditkan pajak luar negri, Wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak dengan melampirkan : Laporan Keuangan dari penghasilan yangberasal dari luar negri. Foto Copy Surat pemberitahuan pajak yang di sampaikan di luar negri . Dokumen Pembayaran Pajak di Luar negri. Adapun permohonan kredit pajak luar negri bisa di sampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan, Namun peraturan tersebut dapat diperpanjang waktunya oleh Dirjen Pajak berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.

7. Contoh Perhitungan Perhitungan PPh Pasal 24 PT . NANA tahun 2024 memperoleh pendapatan neto di dalam negri sebesar Rp. 25.000.000.000 dan dari luar negri sebesar Rp. 10.000.000.000. Asumsi pajak di luar negri sebesar 25 % Total penghasilanyang tercat adalah sebesar Rp. 35.000.000.000 Total PPh Terutang : 25% x Rp. 35.000.000.000 = Rp. 8.750.000.000 PPh Maksimum yang dapat di kreditkan : ( Penghasilan luar negri / Total penghasilan ) x Total PPh Terutang (Rp.10.000.000.000/ Rp. 35.000.000.00 ) x Rp. 8.750.000.000 = 2.500.000.000 Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luarnegri adalah sebesar Rp. 2.500.000.000. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negri .

8. Ji ka Wajib Pajak ingin mengkreditkan PPh luar negeri ( dalam rangka PPh Pasal 24), maka: Harus melapor terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kredit pajak tersebut dilaporkan saat menyampaikan SPT Tahunan . Harus dilengkapi dengan dokumen : Tax Return dari negara tempat pajak dibayar . Bukti pembayaran pajak luar negeri ( dokumen resmi dari otoritas pajak asing ). Tujuannya : Untuk memastikan bahwa pajak benar-benar telah dibayar di luar negeri dan dapat dikreditkan secara sah di Indonesia.

9. Penggabungan Penghasilan Penggabunngan Penghasilan yang berasal dari luar negri dilakukan sebgai berikut : Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak di perolehnya penghasilan tersebut ( Accrual basis) Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (Cash Basis ). Penggabungan penghasilan yang berupa devden ( Pasal 18 ayat 2 UU PPh ) di lakukan dalam tahun pajak pada saat peolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan mentri keuangan .

10. Batas Maksimum Kredit Pajak Batas Maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur / perhitungan berikut ini : Jumlah pajak yang terutang atau di dibayar di luarr negri . ( Penghasilan luar negri / Seluruh penghasilan kena pajak ) x PPh atas seluruh yang dikenaan tarif Pasal 17 Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak ( dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negri ).

11. Kesimpulan PPh Pasal 24 memberikan hak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang sama. Tujuan utamanya adalah menghindari pajak berganda (double taxation) atas penghasilan lintas negara, sehingga lebih adil bagi Wajib Pajak. Jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi PPh yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut (mengikuti prinsip batas maksimum kredit pajak).

12. TERIMA KASIH