ppt praktek peradilan perdata 22221.pptx

Peradilan perdata di Indonesia

1. PRAKTIK PERADILAN PERDATA “PENGERTIAN, STRUKTUR, DAN UNSUR GUGATAN SERTA PENGAJUAN GUGATAN” BY. DR. DAHRIS SIREGAR. SH. MH

2. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara setidaknya dua pihak: penggugat dan tergugat. Gugatan dapat berupa gugatan perdata biasa atau gugatan sederhana (dengan nilai sengketa maksimal Rp 500 juta). Gugatan diajukan melalui surat gugatan, meskipun dalam kondisi tertentu bisa secara lisan. PENGERTIAN GUGATAN

3. JENIS DAN TUJUAN GUGATAN GUGATAN PERDATA ; Tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum. G UGATAN SEDERHANA : GUGATAN PERDATA DENGAN NILAI TUNTUTAN MATERIIL MAKSIMAL RP 500 JUTA, YANG DISELESAIKAN DENGAN CARA DAN PEMBUKTIAN YANG LEBIH SEDERHANA DAN CEPAT. G ugatan Praperadilan : Gugatan yang diajukan untuk menguji sah atau tidaknya suatu penetapan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

4. STRUKTUR DALAM PEMBUATAN GUGATAN IDENTITAS PARA PIHAK; Pencantuman data lengkap: Cantumkan nama lengkap, pekerjaan, agama, usia, dan tempat tinggal semua pihak (penggugat, tergugat, dan pihak terkait lainnya). Kapasitas dan kedudukan: Sebutkan dengan jelas kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak dalam perkara.

5. STRUKTUR DALAM PEMBUATAN GUGATAN Posita (Fundamentum Petendi); Dasar gugatan: Uraikan dasar atau alasan gugatan secara jelas dan tegas. Kronologi kejadian: Jelaskan secara rinci urutan peristiwa yang menjadi dasar gugatan, mulai dari awal hingga akhir. Hubungan hukum: Jelaskan hubungan hukum yang ada antara penggugat dan tergugat. Fakta dan dasar hukum: Sertakan fakta-fakta yang sebenarnya dan dasar hukum yang mendasarinya. Sesuai alat bukti: Pastikan isi posita didukung oleh alat bukti yang akan diajukan

6. STRUKTUR DALAM PEMBUATAN GUGATAN Petitum (Tuntutan) Permintaan yang jelas: Cantumkan tuntutan yang spesifik dan jelas yang Anda minta dari hakim untuk dikabulkan. Tuntutan logis: Pastikan tuntutan tersebut logis dan merupakan konsekuensi dari posita yang telah diuraikan

7. UNSUR GUGATAN Unsur gugatan terdiri dari syarat formal dan materiil. Syarat formal meliputi identitas para pihak yang jelas dan surat gugatan yang tertulis, sedangkan syarat materiil (terutama dalam gugatan perbuatan melawan hukum) mencakup adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Selain itu, gugatan juga harus memuat unsur posita (dalil gugatan, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, dan hubungan posita dengan petitum) dan petitum (permintaan yang diajukan penggugat).

8. Syarat formil gugatan perdata adalah syarat administratif terkait tata cara dan prosedur, seperti kompetensi pengadilan, identitas para pihak, tanda tangan, dan pembayaran biaya perkara . Sementara itu, syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan isi gugatan, yaitu harus jelas, tegas, dan didukung oleh dasar hukum serta fakta yang kuat (posita dan petitum).

9. Syarat Formil (Administratif), terdiri dari; Kompetensi Pengadilan: Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi absolut dan relatif), biasanya Pengadilan Negeri di wilayah domisili tergugat. Identitas Para Pihak: Mencantumkan nama lengkap, alamat, dan status hukum penggugat dan tergugat secara jelas untuk kelancaran proses. Tanda Tangan: Gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dengan surat kuasa khusus jika menggunakan kuasa hukum. Pembayaran Panjar Biaya Perkara: Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara yang ditentukan oleh pengadilan. Bagi yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo. Tidak Mengandung Cacat Formil Lain: Seperti error in persona (kesalahan identitas pihak) atau obscuur libel (gugatan tidak jelas dan tegas).

10. Syarat Materil (Isi Gugatan) Kejelasan dan Ketegasan: Gugatan harus jelas dan tegas dalam menguraikan fakta kejadian (posita) dan tuntutan (petitum). Dasar Gugatan (Posita): Berisi uraian tentang fakta-fakta yang terjadi dan dasar hukum yang menjadi landasan gugatan. Kedua hal ini harus saling terkait dan benar. Tuntutan (Petitum): Berisi apa yang diminta atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan ini bisa bersifat tunggal atau alternatif. Tidak Melanggar Ketentuan Hukum: Gugatan tidak boleh menggugat perkara yang sudah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem), terlalu dini (prematur), atau sudah kedaluwarsa

11. Cara Mengajukan Gugatan Siapkan surat gugatan: Surat gugatan harus ditandatangani penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ajukan gugatan: Serahkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri dan bayar panjar biaya perkara. Setelah itu, gugatan akan diberi nomor register. Gugatan lisan: Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan mencatat gugatannya. Gugatan Sederhana : Selain cara di atas, gugatan sederhana dapat diajukan melalui sistem pendaftaran online.

12. Landasan Utama pada Gugatan Perdata Gug atan Wanprestasi : D i ajukan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ): Diajukan ketika seseorang dirugikan oleh perbuatan pihak lain yang melanggar hukum atau kepatutan dalam masyarakat, meskipun tidak ada hubungan kontraktual sebelumnya.

13. Isi Gugatan Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan.

14. Langkah-langkah Pengajuan Gugatan Persiapan dokumen Surat gugatan: Tulis surat gugatan yang memuat identitas lengkap para pihak (Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat), fakta-fakta kejadian, dasar gugatan, dan tuntutan (petitum). Dokumen pendukung: Kartu Identitas (KTP) Penggugat. Surat Kuasa (jika menggunakan advokat) yang sudah dilegalisir. Dokumen bukti lain yang menguatkan gugatan.

15. Langkah-langkah Pengajuan Gugatan 2. Pendaftaran Melalui Pengadilan Negeri (cara langsung): Melalui e-court (cara daring):

16. Langkah-langkah Pengajuan Gugatan 3. Proses selanjutnya Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri. Datanglah ke pengadilan pada hari dan jam sidang yang telah ditentukan untuk mengikuti proses persidangan.

17. Prosedur Pendaftaran Daring (E-Court) Buat Akun E-Court: Buat akun secara mandiri di situs Mahkamah Agung (e-court.mahkamahagung.go.id) atau melalui layanan mandiri di Pengadilan Negeri. Siapkan dokumen seperti KTP, email, dan nomor rekening.

18. Prosedur Pendaftaran Daring (E-Court) Daftarkan Perkara: Setelah login, pilih "Daftar Perkara" lalu "Gugatan". Isi d a t a peng gug at dan t ergug at, lalu unggah dokumen gugatan dan bukti-bukti yang diperlukan (dalam format PDF dan DOC/Word).

19. Prosedur Pendaftaran Daring (E-Court) Lakukan Pembayaran: Setelah proses pendaftaran selesai, akan mu nc ul vir t u al account untuk membayar panjar biaya perkara dalam batas waktu yang ditentukan.

20. Prosedur Pendaftaran Daring (E-Court) Menunggu Verifikasi: Tunggu verifikasi berkas gugatan oleh pih ak pengadilan. I nformasi verifik asi atau jadwal sidang akan diberikan melalui email atau aplikasi e-Court.

21. PENCABUTAN GUGATAN adalah tindakan penggugat untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan sebelum adanya putusan akhir. Langkah ini bisa dilakukan secara tertulis (disampaikan ke ketua pengadilan) atau secara lisan (di depan ketua pengadilan/panitera dan dibuatkan akta). Menurut hukum, hak pencabutan gugatan melekat pada penggugat dan bisa dilakukan tanpa persetujuan tergugat selama belum ada jawaban dari pihak tergugat dalam persidangan.

22. DASAR HUKUM DAN HAK PENCABUTAN GUGATAN Hak penggugat: Pencabutan gugatan adalah hak penggugat yang dapat dilakukan kapan saja sebelum ada putusan akhir. Syarat: Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat selama tergugat belum menyampaikan jawaban dalam persidangan.

23. CARA PENCABUTAN GUGATAN Pencabutan tertulis: Dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencabutan kepada ketua pengadilan. Surat harus berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan lisan: Dapat dilakukan secara lisan di depan ketua pengadilan atau panitera. Proses ini akan dibuatkan akta pencabutan yang ditandatangani oleh penggugat dan ketua pengadilan/panitera untuk menciptakan kepastian hukum.

24. CARA PENCABUTAN GUGATAN Pemberitahuan ke tergugat: Jika panggilan sidang sudah disampaikan ke tergugat, ketua pengadilan harus memerintahkan juru sita untuk menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat. Pemberitahuan ini bisa disampaikan pada hari sidang yang ditentukan.

25. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN GUGATAN Pencabutan gugatan membuat perkara kembali ke posisi semula, seolah-olah gugatan tidak pernah diajukan. Gugatan yang sudah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan hakim tidak dapat diajukan kembali.

26. “LATIHAN PEMBUATAN SURAT GUGATAN”

27. Thank You