PPT RADEN TTG BUMN HUBUNGAN KELEMBAGAAN 3 OKT 25.pptx
pka20252025
0 views
11 slides
Oct 06, 2025
Slide 1 of 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
About This Presentation
addassd
Size: 3.04 MB
Language: none
Added: Oct 06, 2025
Slides: 11 pages
Slide Content
HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM PEMERINTAHAN TUGAS INDIVIDU
HELO RADEN SUSETYO NO ABSEN 11 KELOMPOK IV PKA ANGKATAN 2 TAHUN 2025
QUIS 1 Bagaimana pejabat administrator di BUMN dapat membangun hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah agar proses lebih efektif ? 01
Answer Quis 1 Pejabat administrator BUMN harus membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah ( pemda ) berdasarkan kepercayaan , komunikasi terbuka , dan saling pengertian . Strategi yang dapat dilakukan : Melakukan pendekatan awal secara informal dan formal Bertemu secara langsung dengan kepala daerah dan dinas terkait untuk menyampaikan tujuan program, mendengarkan kekhawatiran lokal , dan membangun pemahaman bersama . Membentuk forum koordinasi tetap (joint task force) Forum ini bisa melibatkan BUMN, pemda , tokoh masyarakat , dan lembaga adat setempat . Tujuannya untuk mempercepat proses komunikasi , perizinan , serta penyelesaian masalah sosial dan lahan . Mengadopsi pendekatan partisipatif Melibatkan pemda sejak awal dalam perencanaan proyek sehingga merasa memiliki (sense of ownership) dan bukan sekadar pelaksana arahan pusat . Menunjuk liaison officer atau tim pendamping lokal Perwakilan BUMN yang memahami konteks daerah , bahasa lokal , dan budaya setempat untuk memfasilitasi komunikasi dan menyelesaikan potensi konflik .
QUIS 2 Bagaimana mengelola perbedaan kepentingan antara target nasional ( pemerintah pusat ) dengan dinamika lokal ( pemda dan masyarakat )? 02
Answer Quis 2 Pemetaan aktor dan kepentingan lokal (stakeholder mapping) Pahami siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak , apa kepentingan mereka , dan bagaimana proyek dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak . Fleksibilitas dalam pelaksanaan teknis tanpa mengabaikan target nasional Misalnya , jika pembangunan listrik harus dilakukan dengan skema tertentu , cari penyesuaian teknis atau waktu pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal . Komunikasi dua arah yang transparan dan terus menerus BUMN dan pemerintah pusat harus menjelaskan manfaat jangka panjang proyek kepada masyarakat lokal , sekaligus mendengar aspirasi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya siap . Manajemen ekspektasi dan win-win solution Misalnya , menawarkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menyentuh kebutuhan mendesak warga ( akses air bersih , pelatihan kerja lokal , dll ) sebagai kompensasi atas lahan atau gangguan pembangunan
QUIS 3 Prinsip kolaborasi apa yang perlu ditegakkan dalam hubungan kelembagaan antara BUMN dan Pemda ? 03
Answer Quis 3 Kolaborasi yang kuat membutuhkan landasan prinsip-prinsip sebagai berikut : Kesetaraan (equality) Meskipun BUMN menjalankan mandat pusat , pemda harus diperlakukan sebagai mitra sejajar , bukan bawahan . Transparansi dan akuntabilitas Semua pihak harus terbuka terkait rencana , dana , jadwal , dan dampak proyek , serta siapa yang bertanggung jawab atas apa . Partisipasi aktif (inclusive participation) Melibatkan pemda dan masyarakat secara aktif , tidak hanya sebagai objek pembangunan , tetapi juga subjek yang menentukan arah . Komitmen bersama (shared commitment) Harus ada pemahaman bahwa keberhasilan proyek adalah keberhasilan bersama , sehingga masing-masing pihak mau saling mendukung dan tidak saling menyalahkan ketika ada hambatan . Berorientasi pada hasil (result-oriented) Fokus utama adalah manfaat untuk masyarakat , bukan sekadar memenuhi target administratif .
—Someone Famous “A cup off coffe to get inspired. C an make u fell Hapy all the day”