SEMINAR SKRIPSI “PRAKTIK NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT TOLAKI DI KECAMATAN RANOMEETO” Presentasi Oleh: RESKI SOLEHA 202130175 UNSULTRA NIM: Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Fitriadi, S.H.,M.H. Dr. Marlin, S.H.,M.H.
A. LATAR BELAKANG MASALAH Sistem hukum negara Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 1 angka (1), yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-ist e ri , dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mewajibkan perkawinan dicatatkan demi memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut . BAB I PENDAHULUAN
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), Perkawinan non muslim yang dicatatkan lewat Dinas Pencatatan dan Kependudukan, Perkawinan dalam istilah adat yaitu bawa lari, sampai dengan perkawinan yang marak terjadi dikalangan masyarakat, yaitu kawin siri. FENOMENA…
Anggapan Masyarakat kecamatan Ranomeeto bahwa kebiasaan Masyarakat dengan melakukan nikah siri melalui hukum adat tetap dianggap sah , sebab mudah , tidak mahal dan tidak berbelit belit . ISU …
LANJUTAN... Praktik nikah siri yang terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya , dan khususnya di Kecamatan Ranomeeto , Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hukum Islam, nikah siri dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali , dua Saksi, dan ijab kabul . Namun , praktik ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang mewajibkan setiap pernikahan dicatatkan untuk memberikan kepastian hukum , terutama terkait hak-hak perempuan dan anak . Kecamatan Ranomeeto , sebagai wilayah dengan masyarakat yang kental dengan tradisi adat Tolaki , merupakan tempat yang menarik untuk mengkaji interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat dalam memahami fenomena nikah siri . Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik nikah siri dalam konteks lokal , sekaligus menawarkan solusi untuk mengharmonisasikan ketiga sistem h u kum .
B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana praktik nikah siri dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kecamatan Ranomeeto ? 2. Akibat hukum praktik nikah siri dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kecamatan Ranomeeto ?
C. TUJUAN PENELITIAN Untuk Mengetahui dan Memahami praktik nikah siri dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kecamatan Ranomeeto. 1 Untuk Mengetahui dan Memahami Akibat Hukum praktik nikah siri dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kecamatan Ranomeeto. 2
D. MANFAAT PENELITIAN 1. Kegunaan Secara teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dalam bidang hukum adat. 2.Kegunaan Secara praktis Memberikan rekomendasi bagi pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam memahami dan mengatasi permasalahan pernikahan siri secara lebih komprehensif.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. PENGERTIAN PERKAWINAN Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara dua warga negara Indonesia yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, tetapi belum tercatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya, keadaan tersebut membuat perkawinan menjadi lebih kuat. Islam menyatakan bahwa perkawinan mengharuskan hal tersebut terpenuhi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penyelenggaraan Perkawinan, yang berbeda-beda tergantung pada adat istiadat nasional, diberlakukan. Undang-Undang ini secara khusus mengatur perkawinan yang sah di Indonesia .
Dalam hukum Islam, perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Secara syar'i , perkawinan siri dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti adanya wali , dua Saksi, mahar , dan ijab kabul . Hal ini Merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua Saksi yang adil .” Sedangkan Fiqih Prioritas menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta laki-laki ). B. PERKAWINAN SIRI
Perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari perkainan tersebut sah menurut hukum. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perbuatan hukum yang melanggar hukum, maka baik suami, istri, maupun anak-anak tidak memiliki perlindungan hukum apa pun, dan masalah-masalah hukum yang mungkin tidak diantisipasi ketika pasangan tersebut pertama kali memilih untuk melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, di mana istilah yang paling menderita sementara suami hampir tidak menderita kerugian sama sekali. “AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI”
BAB III METODE PENELITIAN A. LOKASI PENELITIAN Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pertimbangan serta alasan dalam memilih lokasi penelitian di karenakan lokasi memiliki relevansi terhadapap judul yang saya ajukan yaitu ‘Praktik Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki Di Kecamatan Ranomeeto’ sehinggal hal ini memudahkan untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian.
B. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 2 “Data Primer” Merupakan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui metode wawancara. 1 2 “Data Sekunder” Sebagai pendukung data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil kajian pustaka baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku, karya ilmiah, artikel publikasi, internet, jurnal serta bahan literatur lainnya.
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 2 Penelitian lapangan (field research), pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan cara wawancara (indepth interview) tidak berstruktur untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan informasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan. 1 2 penelitian Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan artikel serta sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti untuk mempermudah dalam memperoleh data sekunder maupun data primer.
Proses menganalisa data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, data kualitatif diolah dengan melakukan pendekatan pada masalah yang diangkat, dimana apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tulisan yang diteliti serta dipelajari merupakan obyek penelitian yang nyata. D. ANALISIS DATA
E. WAKTU PENELITIAN Tahapan waktu penelitian dilaksanakan dengan tahap observasi lapangan , pengumpulan data dan penyelesaian skripsi .
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. PRAKTIK NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT TOLAKI DI KECAMATAN RANOMEETO Praktik nikah siri di Kecamatan Ranomeeto, terjadi dalam kalangan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi adat istiadat. Nikah siri ini biasanya didasarkan pada kesepakatan, antara kedua belah pihak keluarga, dan melalui proses, yang melibatkan tokoh adat sebagai hakim adat. Hal ini menunjukkan bahwa, hukum adat Tolaki memberikan pengakuan terhadap pernikahan siri yang dilakukan secara adat itu di anggap sah, meskipun tidak tercatat Di KUA.
Berikut adalah Data kasus nikah siri yang dilakukan di Kecamatan Ranomeeto sejak tahun 2020-2024. Dari hasil penelitian yg dilakukan di Kecamatan Ranomeeto, nikah siri yang terjadi di Kec. Ranomeeto, pada tahun 2020 berjumlah 7 kasus yang melakukan nikah siri Di Desa Boro-Boro. Pada tahun 2021 berjumlah 8 kasus yang melakukan nikah Di Desa Amoito Siama. Kemudian, Pada tahun 2022 berjumlah 5 kasus yang melakukan nikah siri Di Desa Duduria dan pada tahun 2023 berjumlah 4 kasus yang melakukan nikah siri Di Desa Ambaipua. Selanjutnya, pada tahun 2024 berjumlah 2 kasus yang melakukan nikah siri Di Desa Laikaaha. Sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2024 kasus yang melakukan nikah siri berjumlah 27 kasus. Perkwainan siri melalui adat sepanjang di penuhi syarat syarat adat dan pernikahannya merujuk pada rukun nikah dan syarat nikah menurut agamanya adalah sah, sedangkan yg tidak dilakukan tdk sesuai dengan rukun dan syarat nikah di anggap tidak sah.
Nikah siri adalah suatu praktik yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tanpa tercatat secara resmi oleh negara, tetapi diakui oleh masyarakat setempat melalui proses adat . Di Kecamatan Ranomeeto , yang terletak di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, praktik nikah siri masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tolaki . Perspektif hukum adat Tolaki terhadap nikah siri menunjukkan bahwa , meskipun pernikahan ini tidak tercatat oleh negara, nikah siri ini tetap dianggap sah secara adat . Namun , dalam prakteknya , ada beberapa akibat hukum yang timbul sebagai dampak dari perbedaan antara hukum adat dan hukum negara. Berikut adalah beberapa sanksi adat dalam hukum adat tolaki , khususnya terkait dengan nikah siri tetapi tidak dipenuhi syarat adat atau pernikahan yang tidak sah menurut adat : Paksaan untuk Melakukan Pelaksanaan Adat Yang Tertunda Pembayaran Adat (Ganti Rugi kepada Keluarga Pihak Perempuan)/ Mowada Hala Ritual Mosehe ( Pensucian Diri dan Pemulihan Adat) Pengucilan Sosial ( Sanksi Sosial dari Masyarakat Adat) B. Akibat Hukum Praktik Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki Di Kecamatan Ranomeeto
LANJUTAN... Akibat nikah siri secara adat yang tidak dipenuhi syaratnya: Sanksi Adat Akibat Secara Administrasi Akibat Secara Pidana Akibat Secara Perdata .
BAB IV PENUTUP Praktik nikah siri dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kecamatan Ranomeeto pada dasarnya merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan di luar pencatatan resmi negara, namun tetap memperoleh legitimasi secara adat apabila memenuhi syarat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat adat Tolaki. KESIMPULAN 2. Akibat hukum dari praktik nikah siri dalam perspektif hukum adat Tolaki di Kecamatan Ranomeeto menunjukkan adanya konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Meskipun secara adat anak hasil nikah siri tetap diakui, dalam konteks hukum negara, anak tersebut sering mengalami kendala dalam hal administrasi dan perlindungan hukum, seperti akta kelahiran, hak waris, dan hak pendidikan.
BAB IV PENUTUP Bagi Masyarakat Kecamatan Ranomeeto, khususnya masyarakat adat Tolaki, diharapkan untuk lebih memahami konsekuensi hukum dari praktik nikah siri, baik dari sisi hukum adat, hukum Islam, maupun hukum negara. SARAN 2. Bagi Pemerintah Daerah dan KUA setempat, diharapkan dapat melakukan pendekatan kultural yang harmonis dengan tokoh adat dan tokoh agama dalam upaya mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan.