Disusun oleh : ARYA HAFIDDIN, S.H. 233232063 PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS YAYASAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN
Bahwa penulisan proposal ini dilatarbelakangi dengan penemuan kasus dengan kronologis singkat berikut ini : 1. Bahwa Pemerintah Kota Tarakan pada tanggal 15 November 2010 telah mengeluarkan dana hibah yang bersumber pada APBD Kota Tarakan kepada Yayasan Paguntaka sebesar Rp. 1.060.520.00 ( satu miliar enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) 2. Terdapat kasus penyalahgunaan dana hibah oleh Yayasan Paguntaka Tarakan yang menimbulkan kerugian negara. 3. Penelitian ini bertujuan memperjelas pertanggungjawaban pengurus yayasan dalam pengelolaan keuangan negara yang dihibahkan . LATAR BELAKANG
1. Status keuangan negara yang dihibahkan pada Yayasan yang menerima dana dari APBN/APBD 2. Akibat hukum yayasan yang mengelompokan keuangan negara yang dihibahkan kepada Yayasan menjadi kekayaan Yayasan. RUMUSAN MASALAH
1. Untuk menganalisis status keuangan negara yang dihibahkan pada Yayasan yang menerima dana dari APBN/APBD 2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Yayasan yang mengelompokan keuangan negara menjadi kekayaan Yayasan TUJUAN PENELITIAN
M ANFAAT TEORITIS Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan harapan dapat memberi kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pengurus Yayasan dalam pengelolaan keuangan negara pada yayasan yang menerima dana dari APBN/APBD. MANFAAT PRAKTIS bertujuan agar dapat menambah wawasan para pembaca yaitu mengetahui lebih dalam terkait pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara dalam yayasan . Manfaat penelitian ini bagi peneliti hukum , dapat menambah wawasan terkait status keuangan Negara dalam Yayasan.
KERANGKA KONSEPTUAL BADAN HUKUM YAYASAN KEUANGAN NEGARA TEORI SUMBER
METODE PENELITIAN Tipe Penelitian Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum ( legal research ) yang dalam hal ini akan menghasilkan kebenaran koherensi yang mana terkait pembahasan hukum secara sistematis berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku , konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait . Pendekatan Masalah Pendekatan Peraturan Undang-Undangan , pendekatan konseptual dan studi kasus Sumber Bahan Hukum Primer ( Peraturan Undang-Undang yang relevan pada penulisan ini ), Sekunder ( buku , jurnal , artikel ) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian dan pemilihan bahan hukum , baik primer maupun sekunder dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan