PPT SISTEM RUJUKAN.pptx.................

info dunia kesehatan

1. KOLABORASI RUJUKAN PADA KASUS KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL

2. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RS dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1jam, agar dapat memberikan tindakan darurat emergency standar . RS siap PONEK 24 jam di masing – masing kab / kota minimal 1 RS. RS kab / kota harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ka b / kota setempat untuk membina PUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya . KEBIJAKAN PONEK DI RS Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi. PROGRAM PONEK DI RS Peningkatan kemampuan layanan kesehatan PONEK di RS Kab /Kota melalui peningkatan sarana prasaran dan pengadaan peralatan kesehatan untk program PONEK di Rumah Sakit Sesuai Rencana Strategis UKP Tahun 2014 yaitu 100% RS telah menyelenggarakan PONEK Menurunnya AKB menjadi 24 / 1000 KH dan Menurunnya AKI menjadi 118 / 100.000 kh TUJUAN KEBIJAKAN KHUSUS / TEKNIS TARGET/ SASARAN 2014

3. Kegiatan Unggulan Konsep pengembangan upaya kesehatan Perbedaan antara Puskesmas & Rumah Sakit Puskesmas Rumah Sakit Rumah Sakit Tipe D Rumah Sakit Tipe C Rumah Sakit Tipe B Rumah Sakit Tipe A Puskesmas Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pembantu Poskesdes PONED Santun Usila Perkotaan IMS HIV dll Rumah Sakit Pratama

4. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Yankes Tk.1 Yankes Tk.2 Yankes Tk. 3 UK Masyarakat UK Perorangan Perawatan mandiri Puskesmas Pustu, Poskesdes Praktik swasta Dokter, Bidan RS Kab/ Kota BKPM, BKMM, BKOM Praktik Spesialis Klinik RSUP/ RS Propinsi Praktik Spesialis Konsultan UK Bersumberdaya Masyarakat Puskesmas Pustu, Poskesdes Dinkes Kab/ Kota BKPM, BKMM, BKOM, Labkesda Kemkes/ Dinkes Propinsi Posyandu, Dasawisma PONED PONEK PONEK

5. PEMANTAUAN ALUR PELAYANAN RUJUKAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL Direktorat Bina Upaya Kesehatan dasar Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kolaborasi untuk Perbaikan ( Improvement Collaborative ) Workshop PONEK On The Job Training SINERGISME dengan PROFESI POKJANAS PONEK dan PONED PROVINCIAL TRAINER Team PONEK Kabupaten/Kota Pembentukan sistem Rujukan antara PONEK dan PONED melalui pengembangan Kolaborasi Perbaikan ( Improvement Collaborative )

6. PROGRAM PONEK Di RS PEMDA Prop / Kab Termasuk Regulasi dana RS Swasta, RB Dr / Bidan prakarsa swasta termasuk Hospital By Law POKJA Satgas GSI KEMENTERIAN KESEHATAN Profesi terkait (JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI) PUSKESMAS PONED DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI Rumah Sakit Kolaborasi Perbaikan Improvement Collaborative Merupakan kemitraan dalam upaya untuk memperoleh hasil terbaik dan menguntungkan semua pihak Prinsip kebersamaan dalam bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan Dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan Membentuk jejaring kerjasama, pelayanan dan komunikasi Perubahan atau perbaikan yang diperoleh, harus direplikasikan ke fasilitas atau area lainnya Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik [email protected]

7. PONEK PONEK PONED Klinik Bidan Bila Kabupaten/ Kota belum mempunyai RS PONEK Jejaring Sistim Rujukan Jejaring Sistim Pembinaan Konsep pengembangan Jejaring Sistim Rujukan dan Pembinaan PONE

8. Pengembangan Pra-Rumah Sakit Polindes Bidan di Desa sebagai pengelola Polindes dan sekaligus ujung tombak upaya pelayanan PONED perlu mendapatkan pengetahuan dasar tentang tanda bahaya (danger signs) Puskesmas PONED Cakupan pelayanan kebidanan Perkiraan jumlah komplikasi yang akan terjadi Ketenagaan

9. Alur pelayanan rujukan kegawatdaruratan obstetri & neonatal Masyarakat dapat langsung memanfaat-kan semua fasilitas pelayanan kegawat-daruratan obstetri dan neonatal. Bidan di Desa dan Polindes dapat membe-rikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil / ibu bersalin dan ibu nifas dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya

10. Alur pelayanan rujukan kegawatdaruratan obstetri & neonatal Puskesmas non-PONED harus mampu melakukan stabilisasi pasien dengan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sebelum melakukan rujukan Puskesmas PONED mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil / ibu bersalin dan ibu nifas dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada RS PONEK.

11. Alur pelayanan rujukan kegawatdaruratan obstetri & neonatal RS PONEK 24 Jam mampu memberikan pelayanan PONEK langsung terhadap ibu hamil / ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan. Pemerintah Propinsi/Kabupaten memberikan dukungan secara manajemen, administratif maupun kebijakan anggaran terhadap kelancaran pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal.

12. Alur pelayanan rujukan kegawatdaruratan obstetri & neonatal Pokja/Satgas GSI merupakan bentuk nyata kerjasama lintas sektoral di tingkat Propinsi dan Kabupaten untuk menyampaikan pesan peningkatan kewaspadaan masyarakat ter-hadap komplikasi kehamilan dan persalinan serta kegawatdaruratan yang mungkin tim-bul oleh karenanya RS Swasta dan Dokter/Bidan Praktek Swas-ta melaksanakan peran yang sama dengan RS Ponek 24 Jam, Puskesmas PONED dan Bidan dalam jajaran pelayanan rujukan.

13. RECOGNITION REFERRAL RESPONSIVENESS STABILIZATION

14. Sistem Rujukan: Kendala Penerima pertama pasien bukan tenaga medis terlatih Dokter dan Bidan sebagai tenaga terlatih justru berada di lini belakang Prosedur penerimaan rujukan yang lambat karena birokrasi pelaporan Belum selalu tersedia Unit Tranfusi Darah (UTD) dan Bank Darah Rumah Sakit belum berfungsi sebagai tempat antara penyimpanan darah Keterbatasan pelayanan pemeriksaan penunjang karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana

15. Sistem Rujukan: Kendala Keterbatasan keterampilan Puskesmas dalam melakukan tindakan Petunjuk pelaksanaan sistem rujukan yang tidak baku Belum terdapat kesinambungan pelayanan rujukan dalam satu mata rantai yang utuh menjadi bagian dari upaya pemantapan sistem rujukan. Umpan balik rujukan dari rumah sakit sering diabaikan karena tindakan yang dilakukan di tingkat RS Kabupaten/Kota dianggap telah menyelesaikan masalah.

16. Sistem Rujukan: Kendala Status Puskesmas PONED dan bukan PONED sering membingungkan bidan apabila harus melakukan rujukan Belum terdapat persepsi yang sama tentang prosedur tindakan diantara petugas pelaksana pelayanan Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang kegawatdaruratan maternal & neonatal Keterbatasan kemampuan ibu dalam mengambil keputusan Konsekuensi finansial sebagai dampak proses rujukan

17. Manfaat sistem rujukan Maternal & Neonatal Perbaikan sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tidak cukup dengan hanya melakukan standardisasi pelayanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga perbaikan sistem rujukan maternal dan neonatal yang akan menjadi bagian dari tulang punggung sistem pelayanan secara keseluruhan.

18. KB pasca salin PONED PONEK Penduduk Ibu Hamil Tercatat Asuhan Antenatal Linakes Asuhan Nifas Komplikasi terdeteksi Komplikasi dirujuk Komplikasi ditangani 1,10xCBRxPenduduk 100% Bumil 84% Bumil 87% ANC 87% ANC 20% Bumil 30% Komplikasi 70% Komplikasi AMBULANS Penduduk Miskin CBR Nasional (2010) = 1 9,8% 30% 100% Linakes

19. Wilayah Cakupan Rujukan RS Kab/Kota Perlu disepakati dengan Perda Tidak terbatas pada struktur organisasi dan administrasi Harus mempertimbangkan fungsi dan geografis Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisien

20. Luas Wilayah Cakupan tersebut dapat berdasarkan : Target Jumlah Penduduk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina : Puskesmas Praktek Swasta Rumah Bersalin RS lain yang kemampuannya lebih rendah Jarak ? Waktu Tempuh ?

21. Jejaring Cakupan Rujukan Rumah Sakit RS SDM 1 jam ke RS Akses Transportasi Tidak Ada Batas Wilayah

22. PENYUSUNAN KESEPAKATAN MANAJEMEN STRATEGIK KESINAMBUNGAN DAN PELEMBAGAAN Strategi Pemantapan Rujukan MONITORING DAN EVALUASI PERBAIKAN MUTU PELAYANAN KLINIK DAN NON KLINIK MOBILISASI SUMBER DAYA PERBAIKAN SISTEM JARINGAN INFORMASI RUJUKAN REORIENTASI DINKES DAN RS KAB/KOTA PERBAIKAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PERBAIKAN MANAJEMEN DI DINKES DATI II DAN RS PELATIHAN STRATEGI PEMANTAPAN SISTEM RUJUKAN KAB/KOTA