PPT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 2022.pdf

.

1. TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
Dosen : Dr. FAHMI, S.H., M.H
T.A GANJIL 2022-2023

2. TP PENCUCIAN UANG?
●
Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF):
○Proses menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.
Proses tersebut untuk kepentingan
penghilangan jejak sehingga
memungkinkan pelakunya menikmati
keuntungan-keuntungan itu dengan
tanpa mengungkap sumber perolehan.

3. Activities of Transnational Criminal
Organization
●The drug, trafficking industry, smuggling of illegal
migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear
material, transnational criminal organization and
terrorism, trafficking in women and children,
trafficking in body parts, theft and smuggling of
vehicles,
money
laundering
.

4. ●
Keamanan, stabilitas nasional, stabilitas
internasional, ancaman terhadap kekuasaan
politik dan legislatif (kewibawaan
pemerintahan), mengacaukan lembaga sosial
ekonomi, merusak pembangunan,
mengorbankan penduduk, memperbudak
golongan-golonganmasyarakat.
DampakKejahatanTransnational

5. MetodeUMUM PencucianUang
Memisahkan dana (kekayaan) dari asalnya dan dilakukan
untuk menyamarkan sehingga membuat tidak jelas dalam
upaya penelusurannya (dilakukan dalam bentuk transfer
berulang-ulang)
Integration Penempatan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahat an
ke dalam ekonomi yang sah tanpa menimbulkan
kecurigaan asal perolehannya
Placement LayeringMemasukkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam siste m keuangan melalui
bank atau lembaga keuangan lainnya.
01.
02.
03.

6. c
DampakKejahatanPencucianUang
DESIGN THINKING
TPenjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat
yang lain memperluas kegiatan operasinya.
TPotensi merongrong masyarakat keuangan dan
menimbulkan korupsi, menimbulkan ketidakstabilan
ekonomi.
TMengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan
mengurangi kesempatan kerja
TMenurunnya tingkat kualitas kehidupan, biaya sosial ting gi
dan keamanan nasional, rusaknnya reputasi negara.

7. Faktor-faktorPendorongPencucianUang
MERCURY
TGlobalisasi
TKemajuan Teknologi Informasi
TKetentuan Rahasia Bank yang sangat ketat.
TPeraturan Perbankan yang memperkenankan penggunaan
nama samaran (anonymous passbook)
TE-money.
TLayering (PELAPISAN)
TKerahasiaan HubunganLawyeratau akuntan dengan KLIEN.
TPolitical will pemerintahan
TTidak dilakukan kriminalisasi TPPU

8. IUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
TindakPidanaPencucianUang
IUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun
2002tentangTindakPidanaPencucianUang
Perundang-undangan Pencucian Uang

9. PengertianTPPU
EARTH mercury
Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana
dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta
Kekayaan yang sah (Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010)

10. Predicate Offence TDelik-delik yang menghailkan “hasil kejahatan”
yang selanjutnya menjadi tindak pidana
pencucianuang
TUU15/2002 merumuskan secara limitatif (15
jenis) normatif (kejahatan dalamPredicate
OffencediaturdalamhukumpositifIndonesia)
TUU25/2003 ditambahkan menjadi 25 serta TP
yangdiancampenjara4Tahun

11. 15 Predicate Offence 15/2002
SATURN
1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. penyelundupan barang;
4. penyelundupan tenaga kerja;
5. penyelundupan imigran;
6. perbankan,
7. narkotika,
8. psikotropika,
9. perdagangan budak, wanita
dan anak;
10.Perdagangan senjata gelap.
11.Penculikan ,
12.terorisme,
13.pencurian,
14.penggelapan dan
15.penipuan

12. Predicate Offence 25/2003
SATURN
oKorupsi;
oPenyuapan;
oPenyelundupan barang;
oPenyelundupan tenaga kerja;
oPenyelundupan imigran;
oPerbankan,
oPasar Modal, Asuransi
oNarkotika,
oPsikotropika,
oPerdagangan manusia
oPerdagangan senjata gelap.
oPenculikan ,
oTerorisme,
oPencurian,
oPenggelapan
oPenipuan,
oPerpajakan
oKehutanan,
oLingkungan hidup,
oKelautan, atau
oTindak pidana lain yang diancam
dengan pidana penjara 4 tahun atau
lebih

13. Apakah
Predicate offence
harusdibuktikan
terlebihdahulu?
Unsur subjektif
Terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga harta
kekayaan itu hasil kejahatan.
Unsur objektif Tidak perlu dibuktikan kejahatan sebagai
Predicate offence
telah
terjadi atau belum
01. 02. 03.
Mendekati pembuktian dalam tindak pidana penadahan

14. c
PredicateCRIME
DESIGN THINKING
1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Penyelundupan Barang
4. Penyelundupan tenaga kerja
5. Penyelundupan Imigran
6. Bidang Perbankan
7. Bidang Pasar Modal
8. Bidang Asuransi
9. Narkotika
10. Psikotropika
11. Perdagangan Manusia
12. Perdagangan Manusia
13. Penculikan
14. Terorisme
15. Pencurian
16. Penggelapan
17. Penipuan
18. Pemalsuan uang
19. Perjudian
20. Prostitusi
21. Dibidang Perpajakan
22. Di bidang Kehutanan
23. Di Bidang Lingkungan Hidup
24. Di Bidang Kelautan
25. Tindak Pidana lain yang diancam
pidana penjara 4 tahun

15. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bert ujuan
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atauharta
yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah
menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegia tan yang
sah.
Sesuai UU TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya
pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyeludupan
barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika,
perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan,
terorisme,pencurian,penggelapan,danpenipuan

16. Bentuk
placement
NMenempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti
dengan pengajuan kredit/pembiayaan
NMenyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk
mengaburkan
audit trail
NMenyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negar a lain.
NMembiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terk ait dengan
usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas
menjadi kredit/pembiayaan
NMembeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal seba gai
penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya
dilakukan melalui PJK

17. BENTUKLAYERING NTransfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau
antar wilayah/negara
NPenggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk
mendukung transaksi yang sah
NMemindahkan uang tunai lintas batas negara melalui
jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell
company

18. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) de ngan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pal ing
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah).
Pasal3 Undang-undangno. 8 tahun2010

19. Pasal 3
Unsur subyektif
NSetiap orang
NYang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau perbuatan lain
NAtas harta kekayaan
Unsur obyektif
NYang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil
tindak pidana
NDengan tujuan menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan
NSecara melawan hukum

20. Pasal 4 Undang-undang no. 8 tahun 2010
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak ,
atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan
pidanapenjarapalinglama20(duapuluh)tahundandenda
palingbanyakRp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah).
Pasal 4 Undang-undang no. 8 tahun 2010

21. Pasal 4
Unsur subyektif
NSetiap orang
NYangmenyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-
hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya
NAtas harta kekayaan
Unsur obyektif
NYang diketahuinya atau
patut diduganya
merupakan hasil tindak
pidana
NSecara melawan hukum

22. 1)Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, peniti pan, penukaran,
atau menggunakan
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut didugan ya merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah ).
2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak
Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
Pasal5 Undang-undangno. 8 tahun2010

24. TindakPidanaBerkaitandenganTPPU(1)
●
Pasal 23
○PJK sengaja tidak melapor kepada PPATK ttg transaks i yang
mencurigakan, transaksi 500 jt/lebih
●
Pasal 9
○Tidak lapor membawa uang rupiah tunai sejumlah Rp 10 0 jt
kedalam atau ke luar wilayah RI
●
Pasal 10
○PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, orang lain yang
bersangkutan dengan TPPU melanggar Pasal 39 (1) dan Pasal
41 (1) yaitu membuka identitas pelapor.

25. Sering digunakan sebagai sarana pencucian uang :
•Perbankan
•Lembaga pemberi kredit
•Pedagang valuta asing
•Perusahaan efek yang melakukan fungsi sebagai perantara pedangang
efek
•Perusahaan asuransi dan Broker Asuransi
•Money broker
•Dana pensiun dan perusahaan pembiayaan
•Akuntan, Pengacara dan Notaris
•Surveyor dan agen real estat
•Kasino dan pemainan judi lainnya
•Pedagang logam mulia
•Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual baran g-baeang
mewah dan berharga

26. Berdasarkan UU, Transaksi keuangan mencurigakan pada prinsipnya
memilik unsur-unsur dibawah ini:
a.Transaksi yang menyimpang dari :
NProfil
NKarakteristik;atau
NKebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangk utan
b.Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari
pelapor yang wajib dilakukan oleh PJK
c.Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan
Unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan

27. Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
1. Transaksi ●
a.Tunai,contoh:
○
Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di
luarkebiasaan yang dilakukan nasabah. ○
Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun
denganfrekuensi yang tinggi (
structuring)
.
○
Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa
rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk
kepentingan satu orangtertentu (
smurfing
).

28. Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
b.Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis, cont oh:
○Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujua n
pembukaan rekening
○Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha
nasabah
○Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebi asaan yang
normal.

29. c.Transfer dana,contoh:
oTransfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang berisiko tinggi
(
high risk
) tanpa alasan usaha yang jelas.
oPenerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai
akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar
secara sekaligus.
oPenerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir
sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (
pass-by
).
oPembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang
lengkap.
oTransfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tin ggi (
high risk
).

30. 2.
Perilaku nasabah
a.
Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup,
tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri,dll).
b.
Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasila n atau usahanya.
c.
Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan
kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto
yang tidak sama.
d.
Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan
informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas.
e.
Dll.
Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan

31. Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan: 1.
Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari
transaksi, khususnya apabila:
a.
Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah
tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek,
bank draft, letter of
credit, bills of exchange
atau instrumen lain.
b.
Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat
melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen pas ar uang
yang dapat diperjualbelikan.
1.
Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan
secara langsung dengan PJK.
2.
Penggunaan nominee accounts, trustee accounts dan client accounts yang
sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan k egiatan usaha
nasabah.

32. SubjekHukumTPPU
I
Setiap Orang
I
Setiap orangadalah orangperseoranganatau korporasi
I
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum

33. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM
oTP dilakukanolehpengurusdan
ataukuasapengurusatasnama
korporasi
oTeoriAlter Ego kedudukan
fungsionaldalamstrukturkorporasi

34. PertanggungjawabanKorporasi
●
Penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
pengurus dan atau kuasa pengurus maupun
terhadapkoporasi
●
Dalamhal tindak pidana dilakukan oleh korporasi,
prosespersidangandiwakiliolehpengurus ●
Korporasi tidak dipertangungjawabkan terhadap tp
yang dilakukan pengurus di luar ketentuan yang
ditentukandalamanggarandasar

35. o
PidanabersifatKumulatif
o
PidanaPokok: PenjaradanDenda
o
PidanaTambahan: PemidanaanKorporasi
o
DendaygtidakmampudibayardigantiPidana
PENJARA paling lama 4Thn(PutusanPengadilan)
PIDANA DAN PEMIDANAAN

36. PASAL 6
(1) Dalam haltindak pidana PencucianUangsebagaimana dimaksud dalam
Pasal3,Pasal4,dan Pasal5 dilakukan olehKorporasi,pidana dijatuhkan
terhadap Korporasidan/atauPersonilPengendali Korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasiapabila tindak pi dana
PencucianUang:
a.
dilakukan atau diperintahkan olehPersonil Pengendali Kor porasi;
b.
dilakukan dalam rangka pemenuhanmaksud dantujuanKorporasi;
c.
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi
perintah; dan
d.
dilakukan denganmaksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

37. PASAL 7
(1) Pidana pokokyang dijatuhkan terhadap Korporasiadalah pidana denda
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah ).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat terh adap
Korporasijuga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a.
pengumumanputusanhakim;
b.
pembekuan sebagian atau seluruhkegiatan usahaKorporasi;
c.
Pencabutanizinusaha;
d.
Pembubaran dan/ataupelarangan korporasi
e.
Perampasan asetkorporasi untuknegara; dan/atau
f.
Pengambilalihan korporasiolehnegar

38. HukumAcaraTPPU
●
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadil an
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undangini.(Pasal68UUNo8/2010)

39. HukumAcaraTPPU: Penyidikan
oKUHAP
oPenyidik berwenang memerintahkan pelapor untuk melakukan penundaan
Transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui/patut diduga merupakan
hasil tindak Pidana (Psl 70)
oPenyidik, berwenang melakukan pemblokiran terhadap rekening di Penyedia
Jasa Keuangan, secara tertulis (Psl 71 UUTPPU)
oPenyidik, berwenang meminta keterangan secara tertulis (KAPOLRI atau
KAPOLDA) kpd PJK mengenai Harta Kekayaan terlapor PPATK, atau tersangka
(Psl 72 UUTPPU)

40. HukumAcaraTPPU: Penuntutan
oKUHAP
oJPU berwenang melakukan pemblokiran terhadap
rekeningdiPenyediaJasaKeuangan,secaratertulis
(Psl71UUTPPU)
oJPU berwenang meminta keterangan secara tertulis
(KAJAGUNG atau KAJATI) kpd PJK mengenai Harta
Kekayaan terlapor PPATK, atau tersangka (Psl 72
UUTPPU)

41. HukumAcaraTPPU: Persidangan
N
KUHAP
N
Hakim berwenang melakukan pemblokiran terhadap rekeningdi Penyedia Jasa
Keuangan, secara tertulis (Psl 71 UUTPPU)
N
Hakim Ketua berwenang meminta keterangan secara tertuliskpd PJK mengenai
Harta Kekayaan terlapor PPATK, atau tersangka (Psl 72 UUTPPU)
N
Terdakwa Wajib membuktikan Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil
Tindak Pidana
N
Saat persidangan jika terdapat bukti yg cukup, maka hakim dapat
memerintahkan penyitaan harta terdakwa yg belum disita.
N
Dapat dilakukan Peradilan In Absensia
N
Bila Terdakwa meninggal DUNIA terdapat bukti yg meyakinkan harta terdakwa
yang disita dapat dirampas utk negara

42. ALAT BUKTI TPPU oAlat Bukti dalam KUHAP
oinformasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpa n, secara elektronik dgn alat optika
atau yang serupa
oDokumen: data, rekaman, atau informasi yg dpt dilihat, dibac a, dan atau didengar, yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas
kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, gambar, peta, r ancangan, foto, atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki m akna atau dpt dipahami oleh org
yang mampu membaca ata memahaminya

43. PPATK
I
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau
Financial Intelligence Unit (FIU) I
Merupakan lembaga permenen yang menangani
masalah pencucian uang (pencegahan dan
pemberantasan)

44. TugasPusatPelaporandanAnalisisTransaksi
Keuangan(PPATK)
●
Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh
PPATK
●
Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa
Keuangan
●
Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang
mencurigakan
●
Memberi nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenangtentang informasi
yang diperoleh PPATK
●
Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang
kewajibannya dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabahyang mencurigakan
●
Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan
dan pemberantasan tidnak pidana pencucian uang
●
Melapor hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi t indak pidana pencucian
uang kepada kepolisian dan kejaksaan

45. Berdasarkan NRA TPPU 2021, Foreign Inward Risk merupakan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada
Foreign Predicate Crime (FPC), yaitu pencucian uang di Indonesia yang TPA-nya berasal dari Luar Negeri.
Pemetaan risiko luar negeri TPPU pada
FPC dilakukan dengan
menganalisis:
HasilPenilaianterkaitForeign Inward Risk

46. Negara
asal
TPA
yang
berisiko
tinggi
sebagai
sumber
TPPU
di
Indonesia
(FPC
-
Negara
),
yaitu
:Malaysia, Jepang, Singapura, Thailand, Arab Saudi dan Uni E mirat Arab.

47. Jenis profil berisiko tinggi TPPU untuk FPC (FPC-Pro fil), yaitu: pengusaha atau wiraswasta,
pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, profesi onal dan konsultan, pelajar atau
mahasiswa, PNS (termasuk pensiunan) serta pengajar atau dosen.

48. HasilPenilaianterkait
Foreign Outward Risk
Berdasarkan NRA TPPU 2021, Foreign Outward Risk merupakan hasil analisis risiko luar negeri TPPU pada Laund ering
Offshore (LO), yaitu pencucian uang yang dilakukan di Luar Negeri yang TPA-nya terjadi di Indonesia. Peme taan risiko
luar negeri TPPU pada LO dilakukan dengan menganalisi s:

49. thank you