ppt ujian skripsi.pptxjhfurye2565uyjhmbny

ppt lingkungan

1. UJIAN SKRIPSI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENGELUARKAN HAK BERPENDAPAT DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH ANAN ARDIANSYAH D101 21 566

2. Yth: Dosen pembimbing : 1. Dr. H. Abdurrahim, SH, MH. 2. Belona Danduru Salurante, SH, M.Hum Dosen penguji : 1. Nasrullah muhammadong, SH, LL,M. 2. Rustam Paula, SH, MH 3. Muhammad Ridwan, SH, MH.

3. No Nama dosen Saran dan masukan Tanggapan saran dan masukkan 1. Nasrullah Muhammadong, S.H, LLM Perubahan terkait judul dan pendekatan kasus Disetujui 2. Belona Danduru Salurante, SH, M.Hum Diskusi terkait judul dan masukan dosen penguji Disetujui 3. Rustam paula, S.H.,M.H Batasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat , tetap memperhatikan norma hukum isu hukum yang di angkat harus lebih di analisis lagi.         Disetujui 4. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H Masukkan peristiwa di zaman orde baru Disetujui

4. A. ABSTRAK B. KESIMPULAN C. SARAN

5. ABSTRAK Anan Ardiansyah, D 101 21 566, Hak Konstitusional Warga negara Dalam Mengeluarkan Hak Pendapat Dalam Hal Kebijakan Pemerintah, Pembimbing I: Dr.H. Abdurrahim, S.H.,M.H. , Pembimbing II: Belona Danduru Salurante, S.H., M.Hum. Fokus penelitian ini adalah tentang Bagaimanakah Hak konstitusional warga negara dalam mengeluarkan Hak berpendapat dalam kebijakan pemerintah yang dimana hak ini telah dijamin oleh Konstitusi Di Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang berbunyi menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Serta hak mengeluarkan pendapat juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Maka Hak ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang menjadi pilar penting dalam demokrasi.Namun walaupun Hak mengeluarkan pendapat ini telah di jemin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada , tetap ada batasan-batasan yang harus di perhatikan dalam mengeluar pendapat yang dimana batasan tersebut telah jelas disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Serta Pasal 5 Ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum menjelaskan batasan dalam mengeluarkan pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang hak berpendapat sebagai hak konstitusional dalam perspektif hukum Indonesia, serta batasan-batasan yang diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Studi ini menggunakan pendekatan normatif. Kata Kunci : Hak Konstitusional, Warga negara, Hak pendapat

6. C. KESIMPULAN Berdasarkan Pembahasan Hasil Penelitian skripsi ini yang berjudul hak konstitusional warga negara dalam mengeluarkan hak berpendapat dalam kebijakan pemerintah, yang dimana perlu di pahami bahwa hak mengeluarkan pendapat telah jamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercermin dalam Pasal 28I Ayat (1) serta pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hak berpendapat merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang di jamin oleh konstitusi dan Undang-Undang yang ada di bawahnya, perlu kita ketahui merujuk pada kasus rocky gerung yang mengkritisi kebijakan presiden jokowidodo terkait IKN (Ibu kota nusantara) dan kasus roy suryo yang berpendapat mengenai ijaza bapak presiden jokowidodo dalam hal ini warga negara juga harus memperhatikan batasan -batasan yang ada dimana batasan tersebut di atur tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Pasal 23 ayat (2) Undang -Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan hak berpendapat adalah salah satu bentuk dari pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mendasar dalam sistem demokrasi, yang merupakan ciri utama negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah di atur dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, meskipun hak untuk menyampaikan pendapat ini merupakan bagian integral dari kebebasan yang di jamin konstitusi, penerapannya tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ada maka dalam Pelaksanaan hak ini harus dengan penuh tanggung jawab akan memperkuat demokrasi yang sehat serta mendorang pembangunan berkelanjutan , dengan tetap menghargai hak orang lain dan kepentingan bersama dalam mewujudkan demokrasi yang berdaulat dan adil.

7. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum Mendorong dialog sosial yang konstruktif Penting untuk mendorong adanya dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa. Dengan adanya platform dialog yang sehat, maka hak berpendapat dapat menjadi alat untuk memperkuat kerjasama dan mencapai tujuan bersama, bukan sekadar untuk menyuarakat keluhan tanpa arah. melainkan akan memperkokoh hubungan sosial dalam negara demokrasi . 01 Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi keapada masyarakat mengenai hak berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.untuk menyampaikan hak berpendapat. Hal ini penting agar warga negara dapat memahami sepenuhnya hak mereka untuk berpendapat serta batasan-batasannya dalam Undang-Undang, sehingga hak tersebut dapat digunakan secara bijaksana tanpa merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban umum. Pengawasan yang transparan adil Pengawasan terhadap pelaksanaan hak berpendapat juga perlu dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Aparat penegak hukum serta pemerintah harus memastikan bahwa hak untuk berpendapat dihormati sesuai dengan peraturan yang ada, dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menghindari tindakan represif yang merugikan pihak yang menyampaikan pendapat. Memperkuat peran lembaga pendidikan 02 03 Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya hak berpendapat dalam demokrasi yang sehat. 04 D. SARAN

8. 02 TERIMA KASIH