Presentasi 2-ddsdsddsdsdsdsddrevisi.pptx

dsdsd

1. PEMERIKSAAN PAJAK Dr. Endro Andayani , SE. M.Ak

2. 2 Aturan Perkuliahan Peserta didik diharapkan selalu menghadiri perkuliahan dan diwajibkan untuk hadir minimal 75% dari 7 Kali pertemuan atau14 Sesi . Apabila peserta didik kehadirannya kurang dari 75% maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UA S) Absensi dari Download SSO dan Kehadiran zoom Zoom dengan Format: Nama Photo kehadiran pada saat perkulihan Tugas : Kelompok dan Individu sebelum UTS dan UAS

3. 3 Rencana Pembelajaran Semester Terlampir

4. PERTEMUAN 1 M ENGENAL PEMERIKSAAN PAJAK

5. Dasar Hukum Pemeriksaan pajak diatur dalam beberapa peraturan yang masih berlaku hingga saat ini , yaitu : Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 29 memberikan kewenangan kepada DJP melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak . Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013 yang diubah dengan PER 184/PMK.03/2015 . Aturan ini mengatur prosedur teknis pemeriksaan pajak mulai dari tahap awal hingga penyampaian hasil pemeriksaan . diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 07/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor. Mengatur pelaksanaan pemeriksaan pajak di lapangan atau di kantor . Peraturan Menteri Keuangan 15 Tahun 2025 , tentang Pemeriksaan Pajak Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang pedoman pemeriksaan dan penagihan pajak daerah

6. Pengertian Menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No 15 Tahun 2025, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan , dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan .

7. Pemeriksaan SPT Badan SPT BADAN LAMPIRAN KOREKSI FISKAL

8. Tujuan Pemeriksaan UU KUP 2009 Pasal 29 (1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaj akan dalam rangka memberikan kepastian hukum, ke adilan , dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan .

9. a.SPT menunjukan kelebihan pembayaran pajak , termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi . c.SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan . d.Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak . e.Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi . Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

10. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan . Penghapusan NPWP. Pengukuhan/pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak mengajukan keberatan . Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pencocokan data dan atau alat keterangan Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil . Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN/ PPh pasal 21. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain disebut di atas Pemeriksaan untuk tujuan lain

11. KRITERIA WAJIB PAJAK Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ( restitusi ), sesuai Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan atau masa yang menyatakan lebih bayar , selain yang mengajukan permohonan restitusi . Wajib Pajak yang melaporkan rugi dalam SPT tahunannya . Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak . Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan . Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap . Wajib Pajak yang mengalami penggabungan , peleburan , pemekaran , likuidasi , pembubaran , atau akan meninggalkan Indonesia secara permanen . Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melakukan penyerahan barang / jasa kena pajak tetapi mengajukan pengembalian pajak masukan . Wajib Pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasarkan risiko kepatuhan pajak . Pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban pemotongan , pemungutan , penyetoran , dan/ atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A ayat (1) UU KUP. Terdapat data konkret yang menunjukkan pajak terutang tidak atau kurang dibayar . Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Objek Pajak meskipun telah ditegur secara tertulis . Terdapat indikasi bahwa jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang lebih besar dari yang dilaporkan dalam SPT Objek Pajak berdasarkan hasil analisis dan penilaian lapangan .

12. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN Jenis pajak yang akan diperiksa meliputi : • Pajak Penghasilan ( PPh ) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) • Bea Meterai • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • Pajak penjualan • Pajak karbon • Pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP sesuai dengan peraturan perundang-undangan

13. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN(1) Memperlajari berkas wajib pajak / berkas data, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak seperti kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi, struktur permodalan, susuna direksi, dan lain-lain. Analisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak , tujuan : Untuk menentukan titik kritis (critical point) kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan atau penjualan . Untuk menentukan akun-akun yang diprioritaskan dan atau akun-akun yang akan dikembangkan dalam pemeriksaan . Analisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak , pelaksanaan : - Melakukan penelitian SPT; apakah sudah diisi dengan benar , lengkap dan jelas ; apakah disampaikan tepat waktu ; apakah ada akun-akun yang tidak wajar . - Melakukan perbandingan laporan keuangan baik secara vertical atau horizontal serta membandingkan dengan rata-rata industri . -Melakukan analisis rasio, terutama rasio aktifitas dan rasio profitabilitas. - Memperhatikan akun-akun tertentu yang tidak sesuai dengan sifat dan jenis usaha yang dilaporkan . -Memperhatikan serta mencatat masalah-masalah dan temuan pada laporan pemeriksaan pajak terdahulu . Identifikasi masalah , tujuan : - Untuk menentukan apakah ada masalah yang perlu perhatian khusus . - Untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan

14. KEGIATAN PEMERIKSAAN-PERSIAPAN (2) Pengenalan Lokasi Wajib Pajak, tujuan: Untuk mendapat kepastian mengenai alamat wajib pajak , lokasi usaha , denah lokasi, dan kebiasaan- kebiasaan lain seperti jam kerja. Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan, tujuan: Agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan. Menyusun Program Pemeriksaan , tujuan : - Agar hasil pemeriksaan dapat tercapai optimal. -Sebagai alat utk pengawasan dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan. - Merupakan referensi untuk pemeriksaan periode berikutnya atau untuk usaha yang sejenis . Menentukan buku-buku dan dokumen yg akan dipinjam , tujuan : Untuk menghindari terjadinya peminjaman buku-buku , catatan-catatan dan dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya tidak meminjamkan buku-buku , catatan-catatan , atau dokumen yang sebenarnya diperlukan . Menyediakan Sarana Pemeriksaan .

15. KEGIATAN PEMERIKSAAN-PELAKSANAAN Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa, serta menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan. Wajib Pajak yang diperiksa wajib: -Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang pajak. - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yg dipandang perlu dan memberi bantuan utk kelancaran pemeriksaan. -Memberikan keterangan yang diperlukan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban meraha-siakan itu ditiadakan.

16. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas , memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan , memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang / tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan , dan memuat pengungkapan informasi lain yang terkait . Laporan Pemeriksaan Pajak yg berkaitan dgn pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai berbagai factor perbandingan , nilai absolut dari penyimpangan , sifat dari penyimpangan , petunjuk atau temuan adanya penyimpangan , pengaruh penyimpangan , hubungan dgn permasalahan lainnya . Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan . PEDOMAN PEMERIKSAAN PEDOMAN LAPORAN PEMERIKSAAN

17. PERTEMUAN 2 STANDAR PEMERIKSAAN PAJAK

18. DASAR HUKUM   Standar pemeriksaan pajak diatur dalam   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (PMK 15/2025).

19. TUJUAN   S ebagai ukuran mutu pemeriksaan dan merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan  

20. 3 STANDAR PEMERIKSAAN PAJAK   standar umum pemeriksaan , standar pelaksanaan pemeriksaan , dan standar pelaporan hasil pemeriksaan .

21. 1.STANDAR UMUM   Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PMK 15/2025, standar umum pemeriksaan adalah standar umum yang harus dipenuhi pemeriksa pajak sesuai dengan persyaratan minimal dalam melaksanakan pemeriksaan . Adapun persyaratan minimal yang harus dipenuhi pemeriksa , yakni : mendapat pendidikan dan/ atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak ; dan memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak .  

22. 2 . STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK   Dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan , pemeriksaan pajak juga harus dilaksanakan sesuai dengan   standar pelaksanaan pemeriksaan , yaitu : melakukan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan ; melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan ; mendasarkan hasil temuan pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ; melaksanakan pemeriksaan di kantor DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak , tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak , lokasi objek PBB dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak ; dan mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan .

23. 3 . STANDAR PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN   Mengacu pada Pasal 5 ayat (5) PMK 15/2025, pemeriksa diwajibkan untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dengan ketentuan minimal sebagai berikut : LHP disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan ; dan LHP harus memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan , simpulan , dan usulan pemeriksa pajak serta memuat pengungkapan informasi

24. Thanks !