PRESENTASI kasi operasi pengendalian PAK KASI OPS.pptx

...

1. BIODATA AGUS NASARI , SH NIP : 19700804 200701 1 024 KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BENGKULU 1

2. PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BENGKULU BENGKULU, 14 MARET 2024

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENYELENGGARAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADD A FOOTER 3

4. PERDA PROVINSI BENGKULU No. 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tertib jalan , angkutan jalan dan sungai Tertib tata ruang , jalur hijau , taman dan tempat umum Tertib sungai , saluran , kolan dan lepas pantai Tertib lingkungan dan persampahan Tertib tempat usaha dan usaha tertentu Tertib bangunan Tertib sosial Tertib kesehatan Tertib tempat hiburan dan Keramaian Tertib pelajar / mahasiswa Tertib kerukunan umat beragama ; dan Tertib peran serta masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BENGKULU 4

5. PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif maka peran Satpol PP sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung program pemerintah , ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tugas pokok Satpol PP guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat menjelang Puasa Ramadhan & Idul Fitri 2024 dengan cara mengadakan kegiatan Razia penyakit masyarakat (PEKAT) ADD A FOOTER 5

6. KETERTIBAN UMUM Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan masyarakat oleh Satpol PP sesuai kewenangan , diantaranya meliputi : Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian Pasal 58 Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang . Setiap penyelenggara tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan . Pasal 59 Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelengarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkunaan permukiman dan tempat umum lainnya , kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang Pasal 60 Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat berwenang . Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan . Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar Gedung dan/ atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat berwenang . Pasal 61 Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat . 6

7. MAKSUD DAN TUJUAN Menciptakan situasi keamanan , ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif . Menciptakan suasana yang aman , nyaman dan tertib menjelang Puasa Ramadhan & Idul Fitri 2024. Agar Masyarakat yang menjalankan aktivitas keagamaan lebih nyaman jauh dari ganguan aktivitas malam dan kejahatan . Membatasi ruang gerak seseorang atau kelompok yang akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Agama. 7

8. DASAR HUKUM Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP . Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang penyelengaraan Ketertiban umum , Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Umum dalam wilayah kota Bengkulu. 8

9. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN Sebelum Pelaksanaan Razia Penyakit Masyarakat ada beberapa tahapan yang harus dilakukan : 1. PERSIAPAN Rapat Pendahuluan yang melibatkan Unsur TNI, POLRI dan Satpol PP Kota. Menyiapkan surat Permintaan rencana kegiatan Kepada Pihak terkait (TNI, POLRI dan Satpol PP Kota) sesuai kebutuhan personil yang diminta . Untuk masing-masing unit menyiapkan Surat Perintah dan Personil serta kendaraan yang dibutuhkan sesuai tanggal rencana Pelaksanaan . 2. PELAKSANAAN Sesuai rencana dan Surat perintah Razia gabungan pekat , maka masing-masing instansi diminta berkumpul dikantor Satpol PP sesuai jam disurat permintaan , sebelum melaksanakan Razia Pekat terlebih dahulu dilakukan Briefing oleh masing-masing Komandan Satuan guna menyepakati arah dan sasaran Razia Pekat . Selanjutnya dilakukan apel persiapan dari seluruh personil yang terlibat dalam Razia Pekat , Pada saat Apel ini juga sekaligus cek personil dan kendaraan yang akan digunakan untuk Satpol PP sebagai Koordinator dalam Razia juga menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Razia, Seperti SPT, Blanko-blanko dan lainnya . 9

10. SASARAN RAZIA ADD A FOOTER 10

11. SASARAN RAZIA ADD A FOOTER 11 Pada saat pelaksanaan razia biasanya pasti menemukan seseorang yang sudah ditargetkan seperti : Warga yang tidak memiliki identitas Warga / Kelompok yang sedang pesta miras Hasil tangkapan ini akan kita bawa kekantor SatpolPP guna pemeriksaan lebih lanjut untuk warga masyarakat yang tidak memiliki identitas akan kita lakukan dengan membuat surat pernyataan yang intinya tidak akan mengulangi dan berjanji akan membuat kartu identitas penduduk , apabila masih juga tertangkap terhadap hal yang sama akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku .

12. SASARAN RAZIA ADD A FOOTER 12 Untuk warga / sekelompok orang yang ditemukan sedang pesta miras juga kita bawa ke kantor SatpolPP baik pengguna maupun pihak penyedia . Penangkapan ini disertai dengan pengamanan barang bukti minuman kerasnya . Dan mereka akan dilakukan proses administrasi yang berbentuk surat pernyataan . Pada tahap inilah peran PPNS sangat dibutuhkan .

13. RENCANA TINDAK LANJUT ADD A FOOTER 13 Dari hasil pelaksanaan Razia Pekat yang dilaksanakan dibuatlah berita acara oleh PPNS guna untuk bahan laporan ke pimpinan termasuk barang yang diamankan juga dibuatkan berita acaranya sesuai jumlah dan jenisnya yang nanti akan dilakukan pemusnahan barang bukti . kegiatan Razia ini memang harus sering dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar .

14. KESIMPULAN 14 Kegiatan Razia Pekat ini harus dilakukan secara berkala . Adanya Sinergitas antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP Provinsi dan Satpol PP kota Bengkulu dengan aparat keamanan TNI/POLRI. Agar pelaksanaan razia-razia seperti ini dapat berjalan lancar dan aman .

15. PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN 15

16. Warga masyarakat yang tidak memiliki identitas membuat surat pernyataan dan perjanjian 16

17. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BENGKULU 17

18. TERIMA KASIH AGUS NASARI, SH Phone: [phone]