Presentasi Koordinasi Percepatan Sertifikasi.pptx

Rapat koordinasi percepatan sertipikasi aset tanah

1. RAPAT KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA DAN KANTOR PERTANAHAN / ATR BPN TENTANG PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH Penajam , 03 Desember 2024 BKAD

2. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Barang Milik Daerah

3. BKAD PPU 1. 2. a. Rekomendasi LHP BPK RI Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 Pokok Permasalahan Hasil Monitoring Kegiatan MCP KPK Tahun 2024 terkait upaya sertiifikasi aset tanah milik Pemerintah yang memberikan opini: Pemda tidak memiliki kemauan kuat untuk sertifikasi BMD. Hal ini mengakibatkan banyaknya BMD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak . Pada akhirnya , BMD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan kerugian keuangan negara. b. Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Pemda tidak menyediakan anggaran yang memadai untuk sertifikasi BMD.

4. BKAD PPU Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Pendanaan dan Sertifikasi BMD 1. Timeline, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan tahun 2025. 2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah ( tahun berjalan ) 3. Dokumen terkait jumlah bidang BMD- tanah yang telah didaftarkan kepada BPN Capaian Sertifikasi 1. Jumlah bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan di tahun berjalan 2. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikatkan 3. Jumlah total bidang BMD-Tanah Tindak lanjut dan rekomendasi :

5. Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah PENILAIAN MCP KPK TAHUN 2024

6. Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH Bidang Tanah Sudah Bersertifikat Belum Bersertifikat 1.118 Bidang 203 Bidang 937 Bidang

7. Maksud & Tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Maksud kegiatan Membuat Kesepakatan / Kesepahaman antara Pemerintah Kab . Penajam Paser Utara dan Kantor Pertanahan / ATR BPN sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah. Tujuan Kegiatan Mempercepat Proses Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kab . Penajam Paser Utara untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum Memenuhi ketepatan waktu , manfaat dan sasaran terhadap proses persertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah. Pembagian peranan dan tugas Para Pihak guna tercapainya optimalisasi hasil , efektifitas dan efisiensi biaya . Melaksanakan tata kelola Barang Milik Daerah melalui Pengamanan Aset Daerah

8. BKAD PPU 1. 2. a. Objek yang dimaksud adalah Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Objek dan Ruang Lingkup Ruang lingkup yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara kali ini adalah : Pendaftaran Tanah pertama kali atas nama Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah milik Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara c. Penanganan permasalahan pertanahan milik Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara d. Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah milik Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah

9. 1. a. Tugas dan Tanggung Jawab Para PIHAK Menyampaikan daftar inventarisasi dan identifikasi tanah kepada Pihak Kedua melalui Kantor Pertanahan Kab. Penajam Paser Utara. b. Mengajukan permohonan sertifikat Hak Atas Tanah merupakan aset Pihak Kesatu yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang_undangan. c. Menunjukkan dan memasang tanda batas bidang-bidang tanah. d. Menyiapkan data dan informasi tentang tanah-tanah yang dimohon haknya. Pendaftaran Tanah e. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah. Tugas dan tanggungjawab Pihak Kesatu ( Pemerintah Daerah Kab. PPU) adalah : Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah

10. Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah 2. a. Tugas dan tanggungjawab Pihak Kesatu ( Pemerintah Daerah Kab. PPU) Pemecahan Bidang Tanah b. Penggabungan Bidang Tanah c. Pengembalian Batas Bidang Tanah. d. Alih Media Sertifikat. Mengajukan permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : e. Penggantian blanko sertifikat tanah. f. Kegiatan lainnya yang termasuk dalam kelompok pemeliharan data pendaftaran tanah.

11. Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah 2. 1) Penunjukan, Pemasangan dan Pemeliharaan tanda batas bidang tanah aset 2) Koordinasi dengan Pihak Kedua (Kantor Pertanahan) dalam rangka pengembalian batas atau pengukuran ulang terhadap bidang tanah yang terdaftar 3) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi pertanahan, proses pelaksanaan persertifikatan dan penanganan aset bermaslaah milik Pihak Kesatu. Penanganan Permasalahan Pertanahan, melalui : 3. Sosialiasi dan Edukasi Menyampaikan permohonan penanganan sengketa atau konflik serta permasalahan hukum Pihak Kesatu dengan Pihak Lain secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah 1. 2. Memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggungjawab Pihak Kedua ( Kantor Pertanahan / ATR BPN Kab. PPU) a. Pendaftaran Tanah Menerbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat termasuk sertifikat elektronik kepada Pihak Kesatu. b. Memberikan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah kepada Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan c. Penanganan permasalahan pertanahan, melalui : 1. Membantu Pihak Kesatu / Pemda Kab. PPU dengan memberikan asistensi, informasi, bantuan konsultasi dan pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis dalam penanganan permasalahan pertanahan. 2. Membantu Pihak Kesatu / Pemda Kab. PPU melakukan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa atau konflik serta permasalahan hukum pertanahan Pihak Kesatu dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. d. Sosialisasi dan Edukasi Memberikan pemahaman substansi tentang regulasi pertanahan, proses pelaksanaan persertifikatan dan penanganan aset bermasalah milik Pihak Kesatu.

13. Rencana Kerja Tugas kantor Pertanahan Melakukan pengukuran kadastral Pemeriksaan tanah . Penerbitan Sertifikat . Tugas Pemerintah Kab . Penajam Paser Utara Melakukan Pemberkasan Pendaftaran Permohonan Pendampingan Pengukuran ; Pendampingan Pemeriksaan Tanah ;. Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kab . Penajam Paser Utara Meningkatnya Pengamanan BMD berupa tanah melalui peningkatan status yuridis tanah berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kab . Penajam Paser Utara . Kegiatan Pengukuran Kadastral Penetapan Hak Penerbitan Sertifikat

14. Pendanaan dan Target Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah BKAD PPU Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah

15. BKAD PPU Sertifikasi Aset Pemerintah