Presentasi Peningkatan Kualitas Pengawas Koperasi.pptx

no

1. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN KOPERASI DI KALIMANTAN BARAT Makalah Oleh : MARYANI, S.IP. NIP : 19720121 199412 2 001 PENATA TINGKAT I (III/d) PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA 2025

2. Koperasi  meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya . Sehingga koperasi memiliki andil besar sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat . Koperasi  mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku , agar usahanya berjalan sesuai ketentuan dan prinsip koperasi yang berlaku maka diperlukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi yang ada sesuai wilayah dan kewenangannya masing-masing . Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi . Masalah-masalah yang dihadapi : di Bidang kelembagaan dan Bidang Usaha antara lain : Tidak validnya tentang data anggota , belum adanya izin usaha , izin buka kantor cabang , tidak melaksanakan RAT, dan juga belum adanya SOM dan SOP, maupun belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang kebijakan Koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam yang masih melayani bukan anggota atau calon anggota dengan sebutan nasabah , sehingga memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi , laporan yang dibuat oleh sebagian Koperasi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku . Pejabat Pengawas Koperasi dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan . Kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengawasan dapat dievaluasi sehingga ke depannya bisa meminimalisir kendala yang ada dan Pengawasan Koperasi menjadi effektif .

3. RUMUSAN MASALAH Bagaimana pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional pengawas koperasi Dinas Koperasi UKM Kalbar Bagaimana kualitas pengawasan koperasi di Kalimantan Barat Bagaimana upaya peningkatan kualitas pengawasan di Kalimantan Barat TUJUAN Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional pengawas koperasi Dinas Koperasi UKM Kalbar Untuk mengetahui kualitas pengawasan koperasi di Kalimantan Barat Untuk mengetahui upaya peningkatan kualitas pengawasan di Kalimantan Barat KEGUNAAN & MANFAAT Membantu masyarakat dan pengelola Koperasi tentang tugas dan Fungsi Pengawasan Koperasi Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan untuk mempermudah pengambilan kebijakan terkait kegiatan pengawasan koperasi di Kalimantan Barat

4. Tugas Pokok Pengawasan Memeriksa, Menilai Penguatan Koperasi

5. A. Tugas Pejabat Pengawas Koperasi Sesuai dengan Permen nomor 09 tahun 2020 bahwa tugas pelaksanaan adalah : Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi; pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi; permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi; penyusunan BAPK dan LHPKK; pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Agar tugas pengawasan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka pengawas koperasi juga memiliki sasaran strategi dan target untuk menjadikan koperasi yang sehat kuat dan mandiri

6. B. Kualitas Pengawasan Koperasi di Kalimantan Barat 1. Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 ( dua ) orang Pengawas Koperasi Ahli Madya . Sekarang ditambah lagi dengan adanya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi hasil Penyetaraan sebanyak 5 orang terdiri dari 1( satu ) orang Pengawas Koperasi Ahli Madya dan 4 ( empat ) orang Pengawas Koperasi Ahli Muda yang dilantik di awal tahun 2022 dan pengangkatan CPNS 1 ( satu ) orang Pengawas Koperasi Ahli Pertama serta 2 orang pengangkatan P3K Pengawas Koperasi Ahli Pertama . No Jalur Ahli Madya (Orang) Ahli Muda (Orang) Ahli Pertama (Orang) 1 Inpassing (2020) 2 2 Penyetaraan (2021) 1 4 3 CPNS (2023) 1 4 P3K (2024) 2   Jumlah 3 4 3 2. External Dalam hal ini yang mempengaruhi Effektivitas Pengawasan Koperasi adalah faktor dana / anggaran , aspek geografis yang membuat Pejabat Pengawas Koperasi belum bisa effektif melakukan Pengawasan . Keadaan geografis di Kalimantan Barat dimana jarak tempuh ke Kabupaten /Kota wilayah binaan Propinsi yang jauh membuat Pengawasan Koperasi terkendala dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit . Sementara adanya pemotongan anggaran pendapatan Belanja daerah (APBD). Sehingga target pengawasan yang sudah ada daalam Program rencana Kerja Pengawas Koperasi tidak dapat tercapai . Pemotongan Anggaran Dana APBD termasuk kendala dalam mencapai target kinerja Pengawas Koperasi

7. C. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kalbar Koperasi di Manusia dapat Dari Aspek internal seperti Sumberdaya dilakukan sebagai berikut : Pengawas Koperasi 1. Penambahan atau pengisian Formasi khususnya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama yang belum terisi. 2. Peningkatan Kompetensi untuk menambah kemampuan dan kompetensi dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan teknis pengawasan dan penjenjangan perlu diakomodir baik di daerah maupun di pusat.

8. C. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kalbar Internal Koperasi di Penambahan atau pengisian Formasi Pengawas Koperasi khususnya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama yang belum terisi. Peningkatan Kompetensi untuk menambah kemampuan dan kompetensi dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan teknis pengawasan dan penjenjangan perlu diakomodir baik di daerah maupun di pusat. Membuat In House Training di Provinsi Kalimantan Barat dengan mengundang Narasumber yang berkompeten terutama dari Kementrian Koperasi RI . Membuat Briefing secara periodik dari Pejabat Pengawas Koperasi Senior kepada Junior (Coaching) 5. Membuka Klinik Pemeriksaan Koperasi Di Dinas Koperasi UKM Prov Kalbar dan mengatur jadwal piket bagi Pejabat Pengawas Koperasi untuk menerima kunjungan dari Koperasi Binan Provins Aspek eksternal seperti anggaran yang diperlukan untuk operasional diharapkan dapat diakomodir oleh Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sepenuhnya . Baik untuk memenuhi kebutuhan administrasi maupun operasional ke daerah .

9. Pengawas Koperasi dalam melakukan pembinaan koperasi dilaksanakan dengan cara memantau pekembangan kegitan koperasi secara berkala melalui perbaikan menajemen koperasi yang meliputi aspek kelembagaan , usaha dan keuangan , perkuatan modal, penilaian kesehatan koperasi , Pendidikan , pembinaan usaha anggota , dan pemberian sanksi . Kurangnya intensitas pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat kepada koperasi-koperasi . Solusi untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT tahunan . Pengawas koperasi menguhubungi pengurus koperasi yang bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan . Perlu penambahan Sumberdaya Manusia Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi disemua jenjang Ahli Madya , Ahli Muda dan Ahli Pertama serta dukungan dana operasional bagi Pejabat Pengawas Koperasi Agar pengawasan koperasi BH Propinsi dapat lebih efektif selain penambahan kuantitas Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi juga harus didukung peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi melalui Pendidikan dan Latihan Teknik Pengawasan , Kompetensi dan Penjenjangan serta dukungan anggaran untuk Operasional Pejabat Pengawas Koperasi .