PRESENTASI PENYULUHAN HUKUM PERADILAN ADAT 2025.pptx

peradilan adat

1. PERADILAN ADAT Teuku Muttaqin Mansur Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025

2. DASAR HUKUM PASAL 18 B AYAT (2) UUD TAHUN 1945 (2)  Negara  mengakui   dan   menghormati   kesatuan­kesatuan   masyarakat   hukum adat   serta   hak-hak   tradisonalnya   sepanjang   masih   hidup   dan   sesuai   dengan   perkembangan   masyarakat   dan   prinsip   Negara  Kesatuan   Republik   Indonesia, yang  diatur   dalam   undang-­undang . Pasal 28I ( dalam BAB XA tentang HAM) ayat (3) 3)  Identitas   budaya   dan   hak   masyarakat   tradisional   dihormati   selaras   dengan   perkembangan   zaman   dan   peradaban . 

3. BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN APS (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG KEISTIMEWAAN ACEH UUPA, TERUTAMA PASAL 98 DAN PASAL 99. UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN; HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASY (PSL 5 (1)). PUTUSAN PENGADILAN SELAIN HARUS MEMUAT ALASAN DAN DASAR PUTUSAN, JUGA MEMUAT PASAL TETENTU DARI PERATURAN PER-UU-AN YG BERSANGKUTAN ATAU HKM TIDAK TERTULIS YG DIJADIKAN DASAR UNTK MENGADILI (PSL 50 (1). UU NO. 7 TAHUN 2012TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: PRANATA ADAT UU NO. 11/2012 TTG SISTEM PENGADILAN ANAK; DIVERSI, Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana . PEMENDAGRI 52/2014 TTG PEDOMAN PENGAKUAN HUKUM ADAT PERMA NOMOR 1/2016 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

4. ACEH QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTHAN GAMPONG QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM QANUN ACEH (QA) 9/2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT QA 10/2008 TTG LEMBAGA ADAT QA 7/2010 TTG PERIKANAN, BAB KHUSUS TTG HUKOM ADAT LAOT QA 17/2013 TTG KKR: MEKANISME REKONSILIASI SECARA ADAT PERGUB 60/2013 TTG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

5. Aceh dalam Konstitusi dan Legislasi [ Taqwaddin Husein , 30 Januari 2019] Pasal 18 A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **) Pasal 18 B (1) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)

6. DASAR LEGISLASI DAERAH ISTIMEWA DAN KHUSUS DI INDONESIA ISTIMEWA ACEH (UU 44/1999) YOGYAKARTA (UU 13/2012) ACEH memiliki 4 Keistimewaan, ACEH memiliki 26 kekhususan. KHUSUS DKI JAKARTA (UU 29/2007) ACEH (UU 18/2001, UU 11/2006 -UUPA ) PAPUA (UU 21/2001) Jadi ACEH adalah satu-satunya daerah yang ISTIMEWA dan KHUSUS. Tetapi masalahnya adalah mengapa Aceh masih belum maju dan sejahtera ?

7. KEISTIMEWAAN ACEH Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa lndonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual. moral, dan kemanusiaan (Ps 3 UU 44/1999) 4. Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi : Penyelenggaraan kehidupan berAgama Penyelenggaraan kehidupan Adat Penyelenggaraan Pendidikan Peran Ulama dlm Penetapan Kebijakan Daerah

8. Salah satu KEKHUSUSAN ACEH DALAM UUPA adalah Diakui lagi P e merintahan Mukim Dan Gampong Diakuinya lagi pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong sebagai struktur resmi dalam hirarkhi Pemerintahan Aceh (Pasal 2 jo pasal 114). [Bab XV, Pasal 114-117] QNAD 4/2003 ttg Pemerintahan Mukim QNAD 5/2003 ttg Pemerintahan Gampong Menurut ketentuan Pasal 51 Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik , menyebutkan : “ Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku , sepanjang telah diatur dalam qanun kabupaten / kota tentang pemerintahan gampong . QnKab/Kota ttg Pemerintahan Mukim QnKab/Kota ttg Pemerintahan Gampong

9. PERNYATAAN AKHIR BUKU HUKUM ADAT PERKEMBANGAN DAN PEMBARUANNYA DI INDONESIA , TEUKU MUTTAQIN MANSUR, 2017 KEHADIRAN hukum moderen, tanpa disadari mulai mempositifkan kedudukan hukum adat [positivisasi hukum adat] melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya ini memberi sinyal bahwa sistem hukum adat yang pure sebagai hukum tidak tertulis lambat laun akan menjadi hukum positif. Perkembangan dan pembaruan sistem hukum adat yang demikian dapat mempengaruhi keistimewaan hukum adat itu sendiri, yang dari pengalaman ratusan tahun lamanya, masih tetap bertahan sebagai unwritten law tanpa ada yang merecokinya. Buku ini, diawali dengan mengetengahkan uraian pertarungan antara hukum adat (unwritten law) dengan hukum positif (positivistic law), dan diakhiri dengan uraian pembaruan hukum adat .

10. Sejarah Peradilan Adat SEBELUM KOLONIAL Raja-raja di Nusantara selain membentuk Peradilan di bawah kendali raja, juga mengakui Peradilan Adat

11. VOC & MASA KOLONIAL Peradilan-Peradilan yang dijalankan oleh kerajaan-diubah oleh kolonial . Protes oleh penduduk pribumi yang menuntut Peradilan Adat dan Peradilan Agama tetap dijalankan . Kolonial menyetui Peradilan tersebut khusus berlaku bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing . Untuk golongan mereka dan Eropah tetap tunduk kepada undang-undang dan Peradilan kolonial

12. ERA KEMERDEKAAN Peradilan Adat dipertahankan , tetapi kemudian dihapuskan melalui Undang -UU Darurat tahun 1951. Yang masih diakui adalah Hakim Perdamaian Desa . Tahun 1979, struktur masyarakat adat juga dihilangkan oleh orde baru .

13. ERA REFORMASI Peradilan Adat muncul kembali melalui 18B (2) UUD 1945. Aceh-UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun Nomor 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Qanun Nomor 10/2008 tentang Lembaga Adat Pergub 60/2013 tentang Peyelesaian Sengketa di Aceh SKB 2011 Buku Pedoman Peradilan Adat

14. Definisi Peradilan / Pengadilan Adat PERADILAN ADAT merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. PENGADILAN ADAT , TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA adat Meskipun nomenklatur Peradilan Adat dan Pengadilan Adat di Indonesia berbeda-beda, namun maksud dan tujuan penyelesaian secara adat adalah sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian.

15. SISTEM PERADILAN DI ACEH Sistem Peradilan Negara Ling. Peradilan Militer Ling. Peradilan Umum Ling. Peradilan TUN Ling. Peradilan Agama Mahkamah Syar’iyah Kab /Kota Mahkamah Syar’iyah Aceh Ling. Mahkamah Agung Formal KALAH-MENANG MEDIASI Peradilan Adat Mukim Sistem Peradilan Adat Peradilan Adat Gampong Peradilan Adat Laot Lhok Peradilan Adat Laot Kab /Kota Di luar Ling. MA Tdk Formal/Formal PERDAMAIAN

16. BEBERAPA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MEDIASI, NEGOSIASI, KONSILIASI & ARBITRASI

17. MEMAHAMI STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN PERADILAN ADAT DI ACEH Provinsi Gubernur Kabupaten/Kota Bupati Kecamatan Camat Peradilan Adat Mukim Imuem Mukim Peradilan Adat Gampong Keuchik   Fungsi Peradilan Adat dan Pemerintahan   Fungsi Peradilan Adat dan Pemerintahan Panglima Laot Lhok /Kabupaten/Kota Masyarakat Biasa Fungsi Peradilan Adat Institusi Pemerintah Mitra Pemerintah

18. Kedudukan Mahkamah / Peradilan Adat Mahkamah Adat Di Luar Peradilan Negara Formal Tidak Formal Perundangan UUD MoU Helsinki Undang-undang Nombor 48 TAHUN 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Aceh, 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun 9 /2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Qanun 10/2008 tentang Lembaga Adat Pergub 60/2013 tentang Pelaksanaan Mahkamah Adat di Aceh

19. Struktur Peradilan Adat di Aceh PERADILAN ADAT MUKIM PERADILAN ADAT GAMPONG PERADILAN ADAT LAOT KAB/KOTA PERADILAN ADAT LAOT LHOK PERADILAN ADAT

20. JUMLAH PERADILAN ADAT SAAT INI Total: 7.488 Sumber : Aceh dalam Angka , 2021

21. 1. S engketa / perselisihan dlm rumah tangga ; sengketa / perselisihan antara keluarga yg berkaitan dg faraid ; sengketa / perselisihan antara warga ; KHALWAT ; sengketa / perselisihan ttg hak milik ; pencurian ringan dlm keluarga ; sengketa / perselisihan harta sehareukat ; pencurian ringan ; pencurian ternak peliharaan ; pelangaran adat tentang ternak , pertanian , dan hutan ; sengketa / perselisihan dipasar ; pembakaran hutan ; fitnah, hasutan , dan pencemaran nama baik ; pencemaran alam sekitar ; ancam mengamcam ; sengketa / perselisihan lain yang melanggar adat .

22. Perangkat Peradilan Adat PERADILAN ADAT GAMPONG PERADILAN ADAT MUKIM (BANDING) Keuchik atau nama lain; imeum meunasah atau nama lain; tuha peut atau nama lain; sekretaris gampong atau nama lain; dan ulama , cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan , sesuai dengan kebutuhan . imeum mukim atau nama lain;b . imeum chik atau nama lain tuha peut atau nama lain; sekretaris mukim ; dan ulama , cendekiawan dan tokoh adat sesuai dengan kebutuhan .

23. PERANGKAT ADAT LAOT PERADILAN ADAT LAOT LHOK PERADILAN ADAT LAOT KAB/KOTA (BKN BANDING) panglima laot atau nama lain; wakil panglima laot atau nama lain; 3 orang staf panglima laot atau nama lain; dan sekretaris panglima laot atau nama lain. panglima laot kab/kota atau nama lain; wakil panglima laot atau nama lain; 2 orang staf panglima laot kab / kota atau nama lain; dan 1 orang dari dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dan / atau tokoh nelayan .

24. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN ADAT SECARA UMUM penerimaan laporan / pengaduan ; perlindungan para pihak ; koordinasi dan gelar perkara ( pembahasan perkara ) di tingkat perangkat Gampong atau nama lain; pemanggilan pelapor , korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara ; pemeriksaan para pihak , saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian ; penentuan keputusan penyelesaian kasus ; mediasi dan lobi para pihak ; sidang adat dan rapat pengambilan keputusan ; penyampaian atau pengumuman keputusan ; penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat ( oleh para pihak , para saksi , anggota majelis peradilan adat ) pelaksanaan putusan dan pemulihan ; dan pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi .

25. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI ACEH (PASAL 17 PERGUB 60/2013 Penerimaan Laporan / Pengaduan Perlindungan Para Pihak Koordinasi dan Gelar Perkara Tk Gampong Pemanggilan Pelapor , Para Pihak Penelusuran Duduk Perkara Pemeriksaan Para Pihak , Saksi , BB, TKP Penentuan keputusan kasus Mediasi dan Lobi Para Pihak PERSIDANGAN RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLISI MUKIM PELAKSANAAN PUTUSAN DAN PEMULIHAN PENANDATANGAN BA PENYELESAIAN PENGUMUMAN KEPUTUSAN ? SIAPA YANG MENGAWASI, BAGAIMANA JIKA TIDAK DILAKSANAKAN

26. Penyelesaian perkara 9 hari sejak ditangani Gampong Tk pertama Maks . 3 hari Polisi Mukim / Banding Maks . 3 hari Penyelesaian perkara 9 hari sejak ditangani Setelah kejadian / menerima laporan Setelah menerima laporan / pelimpahan Tidak ditangani

27. Tatacara Penanganan Perkara Adat Pasal 17 Pergub : Ayat (3 ), Gampong atau nama lain wajib segera menangani kasus paling lama 3 ( tiga ) hari setelah kejadian dan atau menerima laporan . Ayat (4), Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sengketa / perselisihan tidak ditangani oleh Gampong atau nama lain, para pihak berhak membawa sengketa / perselisihan ke Mukim atau nama lain.

28. LANJUTAN…. Ayat (5), Apabila dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mukim atau nama lain tidak menanganinya , para pihak dapat mengajukan sengketa / perselisihan ke kepolisian . Ayat (6), Penyelesaian sengketa / perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Gampong / nama lain harus diselesaikan paling lama 9 ( sembilan ) hari sejak ditangani . Ayat (7), Penyelesaian sengketa / perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Mukim atau nama lain harus diselesaikan paling lama 9 ( sembilan ) hari sejak dilimpahkan dari Gampong atau nama lain. Ayat (8), Sengketa / perselisihan yang diajukan ke Mukim atau nama lain adalah sengketa / perselisihan yang belum diselesaikan atau tidak ditangani di tingkat Gampong atau nama lain.

29. SIFAT PUTUSAN PERADILAN ADAT Pasal 18 Pergub : Ayat ( 1) Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat . Ayat (2) Putusan Peradilan Adat mengacu kepada musyawarah untuk mufakat .

30. KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 16 Pergub : Ayat (9), dalam hal pimpinan atau anggota majelis peradilan adat memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang ditanganinya , maka yang bersangkutan tidak dibenarkan ikut terlibat dalam sidang majelis . Ayat (10), konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sengketa / perselisihan yang melibatkan keluarga inti atau hubungan darah ataupun hubungan perkawinan / perwalian dari pimpinan atau anggota peradilan adat .

31. PERLAKUAN KHUSUS KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK Pergub : Pasal 16 (8) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa / perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti , rumah keuchik , imeum meunasah atau rumah tuham peuat atau nama lain, sesuai dengan keadaan masing-masing gampong . Pasal 24 huruf c. Tokoh Perempuan Gampong atau nama lain atau Mukim atau nama lain untuk penanganan awal sengketa / perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak .

32. Perlakuan Khusus Kepada Anak Dalam Peradilan Adat Pendampingan Sistem Pemeriksaan Tempat pemeriksanaan sebaiknya tidak terbuka untuk umum Para fungsionaris Peradilan Adat dalam pemeriksaan duduk sengketa kepada para pihak menggunakan bahasa yang persuasif , yang memberi kesan sedang tidak dalam Peradilan Adat . Membangun komunikasi yang harmonis dengan para pihak dalam pemeriksaan duduk sengketa , sehingga terkondisikan seolah-olah antara para fungsionaris Peradilan Adat dengan anak sebagai pihak yang bersengketa seperti orang tua dan anak .

33. Pemberian Sanksi Membersihkan tempat ibadah dalam skala ringan sesuai dengan umur anak ; Menghapal surat-surat pendek dari Al-Quran; Mewajibkan shalat berjamaah secara rutin ; dan sanksi-sanksi lain yang serupa .

34. Alasan-alasan Perlakuan Khusus kepada Anak Anak-anak belum mempunyai kematangan berpikir , sehingga belum sepenuhnya mampu berpikir mana yang selayaknya tidak boleh dan yang selayaknya boleh dilakukan . Anak-anak sering melakukan sesuatu karena ikut-ikutan tanpa mampu memikirkan akibatnya . Anak-anak sering melakukan sesuatu karena memperoleh contoh-contoh yang tidak baik di lingkungannya .

35. LANJUTAN… Kesalahan yang dilakukan oleh anak kadangkala lebih disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam membina dan kelalaian pemerintah dalam menjaga kondisi lingkungan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mental dan prilaku anak . Anak-anak masih mempunyai masa depan yang panjang yang harus mendapat dukungan semua pihak untuk pencapaiannya .

36. H UKUMAN A T A U S ANKSI Y ANG M ASIH B ERLAKU DALAM H UKUM A D AT (MENURUT QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2008) Damai Nasehat ; Teguran ; Pernyataan maaf ; Sayam ; Diyat ; Denda ; Ganti kerugian ; Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; Pencabutan gelar adat ; dan Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat . H UKUMAN A T A U S ANKSI Y ANG T I D AK B ERLAKU DALAM H UKUM A D AT */ B UKAN S ANKSI A D AT Dimandikan dengan air kotor Ditenggelamkan ke sungai Dikeroyok / dianianya Dicambuk Dipukuli

37. KERJASAMA DENGAN KEPOLISIAN Pasal 13 Qanun 9/2008: Ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa / perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Pasal 17 Pergub Ayat (9) Sengketa / perselisihan yang diajukan ke polisi adalah sengketa / perselisihan yang belum selesai atau tidak ditangani di tingkat mukim atau nama lain.

38. LANJUTAN… Pasal 19 Pergub Ayat (2) Gampong atau nama lain dan Mukim segera setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan dan tembusannya disampaikan ke Kepala Kepolisian Sektor . Ayat (6) Setiap putusan Peradilan Adat yang bersifat pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (k) wajib dilaporkan ke Kepolisian Sektor , Camat dan MAA Kecamatan setempat selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari dari tanggal penyelesaian

39. Konflik Kewenangan

40. Alur Konflik Kewenangan

41. HASIL STUDI/KAJIAN TERHADAP PERADILAN ADAT DI ACEH

42. HASIL SURVEY KEPUASAN TERHADAP PERADILAN ADAT 2012/2013 Sumber : Dr. Taqwaddin , Dr. Teuku Muttaqin , Premono , dan Sulaiman , LKHA-PT MACON- UNDPWorkshop , 10 Januari 2013 W ilayah Jumlah Enumerator N o S tatus K ab/Kota A dat Leader D isputants / pengadu O ffenders / pelanggar T otal Responden I 5 1 Intervensi * Sabang 2 20 10 32 2 Intervensi Aceh Besar 11 51 26 85 II 4 3 Intervensi Pidie Jaya 7 30 15 52 4 Intervensi Bireuen 7 30 14 52 III 5 5 Intervensi Aceh Tengah 7 40 20 67 9 Kontrol ** Bener Meriah 2 17 8 28 IV 6 6 Intervensi Lhokseumawe 10 57 31 98 7 Intervensi Langsa 2 20 10 32 8 Kontrol Aceh Utara 2 35 16 54   20   TOTAL 50 300 150 500 STATUS, LOKASI, DAN JUMLAH RESPONDEN * Intervensi adalah daerah / lokasi yang pernah dilakukan pelatihan oleh MAA ** Kontrol adalah daerah / lokasi yang belum pernah dilakukan pelatihan oleh MAA, tetapi dalam survey ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh tempat yang telah dilakukan pelatihan dengan lokasi yang belum dilakukan pelatihan

43. A. Keadaan Umum Responden JENIS KELAMIN Jenis Kelamin Adat Leaders Disputants Offenders Laki-laki 50 (100 %) 193 (64,3 %) 113 (75,3 %) Perempuan 107 (35,7 %) 37(24,7 %) Jumlah 50 300 150 I. JENIS KELAMIN

44. II. TINGKAT PENDIDIKAN Tingkat Pendidikan Adat Leaders Disputants Offenders Tidak Bersekolah 1 18 8 SD( Tidak Tamat ) 27 15 SD ( Tamat ) 2 34 27 SMP ( Tidak tamat ) 18 16 SMP ( Tamat ) 4 45 24 SMU (TIdak tamat) 2 16 3 SMU ( Tamat ) 23 (46 %) 92 (30,7%) 41 (27,7 %) Universitas ( Tidak tamat ) 5 2 Universitas ( Tamat ) 15 (30 %) 28 (9.3 %) 10 (6.7 %) Pendidikan Pasca Sarjana ( Tamat ) 1 1 Madrasah (Tamat) 4 1 Lain-lain 2 7 Missing 6 2   Jumlah 50 300 150

45. Karena adanya Qanun /SKB Biaya Murah Proses Cepat ( tidak berbelit-belit ) Proses sudah turun temurun Menghormati pemimpin adat (orang tua Gampong ) Menjalin / Memperkuat Persaudaraan Ketidakpercayaan kepada Aparat penegak Hukum . Adanya dorongan masyarakat Adanya pemberian upah / biaya per kasus kepada peradilan adat oleh Pemda . Spt : Aceh Tengah, Lhokseumawe dan Pidie Jaya Faktor Penyebab Terdapat Korelasi ( kesesuaian antara Pandangan Disputants dan Offenders dengan Adat Leaders) – Adanya Kenaikan III. Trend Pengaduan Kasus Peradilan Adat (Lanjutan)

46. B. TINGKAT KEPUASAN PARA PIHAK

47. PARA PIHAK YA TIDAK Missing Jml % Jml % Jml % Diputants 270 90 24 8 6 2 Offenders 137 91.3 11 7.3 2 1.3 Tingkat Kepuasan ( K eikhlasan ) Disputants dan Offenders t erhadap Peradilan Adat (lanjutan)

48. Kepuasan b erdasarkan Status Lokasi

49. Kepuasan Berdasarkan Gender

50. TANTANGAN

51. DOMINASI KASUS KHALWAT Data di olah dari sumber : BPS: Aceh dalam Angka 2015.

52. TANTANGAN EMPIRIS/SOSIOLOGI Data di olah dari sumber : 1. BPS: Aceh dalam Angka 2015. 2. Tabloid Modus Aceh, Edisi 13 – 19 Mer 2013

53. Ps. 13 huruf d: Qanun ini tidak memberi definisi tentang khalwat . Qanun ini hanya memberi kewenangan penyelesaian sengketa adat , salah satunya adalah khalwat . Qanun 9/2008 ttg Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat Pasal 3 huruf b, Kewenangan penyelesaian khalwat melaui lembaga adat ; Pasal 5. yang dimaksud dengan khalwat : a. Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis , bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan . B. perbuatan menyediakan fasilitas sehingga terjadi khalwat . Pergub 60/2013 ttg Penyelesaian Sengketa / perselisihan adat dan adat istiadat

54. KARYA ILMIAH: PREDIKSI DAN SOLUSI

55. PREDIKSI Opini : 5 Juni 2011/17 Des 2012

56. SOLUSI Opini : 4 September 2013

57. SOLUSI Jurnal : Jan-Jun 2012

58. SOLUSI Jurnal : Januari 2015

59. TERIMA KASIH, Wassalam Wallahu’alam SABOH NASIHAT KEU ANUEK NANGGROE BEK TATIEK DUROE BAK JALAN RAYA HAN KEUNONG BAK TAJAK KEUNONG BAK TAWOE PEUNYAKET TABLOE TANYOE BINASA…   SATU NASIHAT UNTUK ANAK NEGERI JANGAN BUANG DURI DI JALAN RAYA TIDAK TERTUSUK KETIGA PERGI BOLEH JADI KENA SAAT KEMBALINYA PENYAKIT JANGAN DI BELI KARENA KITA TAHU AKAN MENYEBABKAN KITA BINASA PANTANG PEUDUENG MEULINTUENG SAROENG PANTANG RINCOENG MEUBALEK MATA PANTANG URUENG DI TUEOH KAOEM PANTANG HUKOM DI BA BAK MEJA   PANTANGAN PEDANG DIMASUKKAN KEDALAM SARUNGNYA SECARA TERBALIK, PANTANGAN RENCONG DIMASUKKANKAN KEDALAM SARUNGNYA DENGAN MATA TERBALIK, PANTANGAN ORANG DI SEBUT-SEBUT/DI HINA KELUARGA MEREKA, PANTANGAN HUKUM DI BAWA KE MEJA/MEJA HIJAU/PENGADILAN FORMAL.

60. PERTANYAAN PESERTA PAK MUSLIM, IMEUM MUKIM, SUAK SIKHAN. KEKITA ACEH, BICARA ADAT SUNGGUH GOBLOK SANGAT LUAR BIASA, ADAT SBG BAHAN PENELITIAN, ADAT SUNGGUH SANGAT DISIA-SIAKAN. HARAPAN, SEMOGA ADAT ACEH KEDEPAN, BENAR2 DILESTARIKAN KEMBALI, DIBINA KEMBALI. GADOH ANEUK MEUPAT JEURAT, GADOH ADAT PAT TAMITA. MENGHARAPKAN PADA KAUM INTELEKTUAL INI, TIDAK ADA YANG MEMILIKI RASA ADAT…MUKIM ADALAH MARTABAT ACEH DI NASIONAL. “MUKIM IBARAT MATA RANTAI YANG TERLUPAKAN”. PENYELESAIAN ADAT TINGKAT MUKIM BELUM JELAS, MUKIM PUNYA KEWENANGAN SENGKETA ANTAR GAMPONG. SENGKETA ADAT TERNAK. BATAS PAGEU. SAHABUDDIN, ANGGOTA MAA NAGAN RAYA. ADAT ISTIADAT, APA MAKSUD, BAGAIMANA TUJUANNYA. 2. MASALAH KEDUA, ADAT BEK MEUKOH RUBONG, HUKOM BEK MEUKOH PURIH, ADAT HANJUET HO TAKONG, HUKOM HANJUET HO TAKIEH. APA BEDA MAA DENGAN KETUA WALI NANGGROE. AMRI, KETUA FORUM TUHA PEUT GAMPONG, KECAMATAN KUALA. 1. BELUM ADA REALISASI ADAT YANG TERLALU MENDETIL, MAYORITAS DI ACEH BUKAN MAYORITAS SUKU ACEH. PERLU ADA KETETAPAN TERKAIT PERBEDAAN SUKU. DI SEUNAGAN TIDAK ADA MAULID.-PERLU REKOMENDASI….2. TUHA PEUT TUHA 8, PERLEE WALI.

61. 4. ADAT LAOT SANGAT RAPI, WILAYAH KERJA PANGLIMA LAOT, 200 METER DARI DARAT KE LAUT. TANAH ADAT. NA KEKELIUARAN, KADANG2 HAK PANGLIMA LAOT DI JAMPU. 5. KABAG LEGISLASI, PERLU DIBENTUK PERADILAN ADAT GAMPONG, SIAPA SAJA YANG TERLIBAT. 6. KEUCHIK SERBAGUNA, KASUS TIPIRING. BANYAK DI BAWA KE KEPOLISIAN 7. PAK MUSTAFA, BEUTONG BAWAH, HUTAN PERLEE DITINJAU BALIK TITIK KOORDINAT, SUPAYA TIDAK TUMPANG TINDIH.