Presentasi PPKN Kelas XII BAB 2 semester ganjil

SUB BAB Hakikat Perlindungan dan Penegakana Hukum

1. Hakikat
perlindungan
dan
penegakan
hukum
KELOMPOK EMPAT
PPKN XII IPS

2. Anggota kelompok:
Nazwa apriliza
Bayu hermawan
Qaka qazwaini

3. Latar belakang
Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua
konsep yang saling terkait dan penting dalam
suatu negara hukum. Perlindungan hukum adalah
upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian
hukum bagi setiap warga negara, sedangkan
penegakan hukum adalah tindakan nyata untuk
memastikan hukum ditegakkan dan dilanggar.

4. Pengertian
Perlindungan Hukum:
Perlindungan hukum merujuk pada hak setiap individu untuk
dilindungi oleh hukum. Ini termasuk hak untuk memiliki
perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hak-hak
individu, seperti hak atas kebebasan, keamanan, privasi, dan
properti.
Penegakan Hukum:
Penegakan hukum adalah proses untuk
memastikan aturan hukum diikuti dan
melindungi hak-hak yang dijamin oleh hukum.
Ini melibatkan aparat penegak hukum, seperti
polisi, jaksa, dan hakim

5. Tujuan hukum secara umum adalah
menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian
dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk
mengatur perilaku manusia, melindungi hak-hak
individu, dan menjaga kepentingan umum.
Tujuan

6. Macam-macam hukum di Indonesia
•Hukum Undang-Undang: Terdapat dalam
peraturan perundang-undangan.
•Hukum Adat: Berasal dari kebiasaan dan adat
istiadat masyarakat.
•Hukum Yurisprudensi: Terbentuk dari putusan
pengadilan yang kemudian menjadi dasar hukum.
•Hukum Traktat: Berasal dari perjanjian antar
negara.
Berdasarkan sumbernya:
•Hukum yang Memaksa: Hukum yang
harus dipatuhi dan tidak bisa dilanggar,
contohnya hukum pidana.
•Hukum yang Mengatur: Hukum yang
memberikan pilihan atau kebebasan
kepada individu, contohnya hukum
perdata.
Berdasarkan sifatnya:

7. Berdasarkan cara mempertahankannya:
•Hukum Material: Mengatur tentang isi atau substansi hukum, seperti hukum
perdata dan pidana.
•Hukum Formal: Mengatur tentang cara menjalankan atau menegakkan
hukum, seperti hukum acara pidana.
Berdasarkan Wujudnya:
•Hukum Objektif: Hukum yang berlaku umum dan tidak terikat pada individu tertentu.
•Hukum Subjektif: Hak yang dimiliki oleh individu yang timbul dari hukum objektif.
Berdasarkan isinya:
•Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antar
negara, seperti hukum tata negara dan hukum pidana.
•Hukum Privat: Mengatur hubungan antara individu dengan individu, seperti hukum
perdata.

8. Berdasarkan Waktu Berlakunya:
•Hukum Positif (Ius Constitutum): Hukum yang berlaku saat ini.
•Hukum Ius Constituendum: Hukum yang berlaku di masa yang akan
datang.
Berdasarkan Tempat Berlakunya:
•Hukum Nasional: Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu.
•Hukum Internasional: Hukum yang mengatur hubungan antar
negara.

9. 5 dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di
Indonesia yang menjadi dasar terciptanya keadilan di
masyarakat.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.”
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

10. SESI
DISKUSI &
TANYA
JAWAB

11. Kesimpulan
Perlindungan hukum adalah upaya menjamin hak dan rasa aman
masyarakat, sedangkan penegakan hukum adalah tindakan
menegakkan aturan oleh aparat untuk mencapai keadilan.
Keduanya saling terkait dalam mewujudkan negara hukum yang
adil.