Presentasi sistem peradilan pidana anak.pptx

sistem peradilan pidana anak

1. Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh: Rahmawati , S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh

2. Linimasa Hukum Perlindungan Anak Tahun 1923 Eglantyne Jebb membuat rancangan Deklarasi Hak Anak ( Declaration of T he R ights of T he C hild ) Tahun 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga bangsa-bangsa yang dikenal dengan Deklarasi Jenewa Tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi U niversal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights ) yang didalamnya terdapat hak khusus bagi anak Tahun 1959 PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan Deklarasi Internasional Kedua Tahun 1979 (Tahun Anak Internasional) Rumusan konvensi Hak Anak disusun Tahun 1989 Rancangan Konvensi Hak Anak selesai dirumuskan dan langsung diadopsi oleh Majelis Umum PBB

3. Tahun 1990 Konvensi Hak Anak mulai berlaku sebagai Hukum Internasional Tanggal 25 Agustus 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No . 36 tahun 1990 Tahun 1997 Indonesia mensahkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Tahun 2000 Indonesia melakukan laporan periodik pertama tentang pelaksanaan Konvensi Hak Anak Tahun 2002 Indonesia mensahkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tahun 2012 Indonesia mensahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Definisi Perlindungan Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

5. Prinsip Perlindungan Anak Kelangsungan Hidup dan tumbuh Kembang Nondiskriminasi Partisipasi Kepentingan terbaik bagi anak

6. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

7. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK M A S Y A R A K A T POLISI JAKSA HAKIM ADVOKAT, BAPAS,PEKSOS.TKS TINDAKAN A B H s DIVERSI LPAS, LPKS, LPSK, RPS/RPSA M A S Y A R A K A T PIDANA LPKA

8. ASAS PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan pera dilan yg menjun jung tinggi hak asasi anak Menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan / putusan Membantu aparat memahami filosofi perlindungan anak Proses Peradilan Pidana Anak yang menekankan pemulihan kondisi semula dan bukan pembalasan . Keadilan restorasi URGENSI ASAS

9. A sas Sistem Peradilan Pidana Anak pelindungan; keadilan; nondiskriminasi ; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

10. Sasaran Pengaturan SPPA Sasaran Pengaturan SPPA adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH ), yakni : Anak yang berkonflik dengan hukum/ Pelaku Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi ).

11. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Ps.5) W ajib diupayakan Diversi (Ps.5) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif . ( Ps . 8)

12. Definisi Keadilan Restoratif Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan ( Ps . 1 UUSPPA)

13. Definisi Diversi Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA) Diversi wajib diupayakan : Pada tingkat penyidikan, Penuntutan , dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri

14. Diversi oleh Kepolisian

15. Diversi oleh Kejaksaan

16. Diversi oleh Pengadilan

17. Tujuan & Syarat Diversi Tujuan Diversi a . mencapai perdamaian antara korban dan Anak (pelaku); b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan ; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan ; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e . menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Syarat diversi a . tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b . bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

18. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali : a. Tindak pidana berupa pelanggaran b. Tindak pidana ringan c. Tindak pidana tanpa korban d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat

19. Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8) kepentingan korban; (apabila korbannya anak, Ps.89-91) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; menghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

20. Pertimbangan Diversi (Ps.9) Kategori tindak pidana U sia Anak H asil penelitian kemasyarakatan dari Bapas Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari Peksos (Ps.27) hak saksi dan korban ( Ps . 89, 90,91) K erugian yang ditimbulkan ; D ukungan lingkungan keluarga dan masyarakat .

21. Hasil Kesepakatan Diversi Antara lain dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

22. Pengawasan Diversi Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)

23. Pendampingan dan Pembimbingan Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial wajib melakukan pendampingan dan pembimbingan (Ps.14, Ps.68)

24. Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak Usia pertanggung jawaban pidana Anak sekurang-kurangnya 12 tahun Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan sekurang-kurangnya 14 tahun dan Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah sekurang-kurangnya 14 tahun .

25. Pelaku Pidana Anak yang belum berusia 12 Tahun Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; b . mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan tsb ditetapkan oleh Pengadilan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak ke BAPAS

26. Pelaku Pidana Anak yang sudah berusia 12 Tahun Anak 12 – 18 thn ( walau sdh menikah ) dpt diajukan ke Pengadilan Anak Prosedur sidang s/d putusan & eksekusinya diatur secara khusus dalam UU SPPA;

27. Penanganan Anak Berhadapan Hukum Variabel Penanganan ABH, yaitu : Penyelesaian perkara anak Perlindungan dari kerentanan anak (vulnerability), Rehabilitasi dan reintegrasi anak Pemenuhan kebutuhan dasar akan pemeliharaan (care)

28. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA SIDANG ANAK Hukum Acara anak bersifat khusus ( lex specialist dero gat lex generalis ). Wajib mengguna kan pendekatan Keadilan Restorasi . ( Pasal 5 ayat (1) UU SPPA) Wajib mengguna kan lembaga Diversi pada setiap tahapan proses. ( Pasal 7 ayat 1 UU SPPA ) 1 2 3

29. Ditangani oleh Ha- kim yg telah ikut pe latihan teknis SPPA. ( Psl 43 (2) butir c.) Pemeriksaan dgn Hakim Tunggal, kecuali ancaman Tindak Pidana 7 th / sulit pembuktian ( Psl . 44 ayat 1 & 2) Wajib prioritas penanganan dari perkara lain. ( Psl 53 ayat 3 UU ) 4 5 6

30. Anak pelaku wajib didampingi Pemberi Bantuan Hukum, PK Bapas , Pendam - ping lain. ( Psl 23 ayat 1 ) Sidang dilakukan tertutup untuk umum kecuali saat pembacaan P utusan . ( Psl . 54) Pejabat yg bersidang tidak pakai atribut kedinasan . ( Psl . 22) 7 8 9

31. Anak saksi atau kor - ban wajib didam pingi org tua /org yg dipercaya anak atau Peksos . ( Psl 23 ayat 2 ) Sinergitas aparat penyelenggara SPPA ( Penegak Hukum, Bapas dll ) Pemidanaan bersifat ultimum remedium ( Psl . 81 ayat 5 ) 10 11 12

32. Pemeriksaan Anak Pelaku Buka sidang & nyatakan tertutup utk umum , panggil ABH didampingi org tua / wali , pemberi bantuan hukum & PK Bapas ; Setelah verifikasi identitas , perintah kpd JPU membacakan surat dakwaan ; Jika tdk ada eksepsi , perintahkan PK Bapas bacakan laporan hasil litmas . Pemeriksaan diawali dgn men dengar kesaksian korban dan saksi lainnya ; TAHAPAN PROSES PERSIDANGAN

33. 33 Pemeriksaan Anak Saksi /Korban. Sebelum beri keterangan , korban / saksi wajib sumpah / janji , kecuali belum 15 thn / blm menikah . Dlm hal korban / saksi berstatus anak & tdk dpt hadir , dpt didengar keterangannya : (1). Diluar sidang melalui perekaman elektronik dilakukan oleh PK dgn dihadiri Penyidik /PU & Advokat / pemberi BH lain; (2) Pemeriksaan langsung jarak jauh dgn alat komunikasi audi visual, anak didampingi ortu / wali,PK atau pendamping lain.

34. 34 Saat pemeriksaan anak atau anak saksi lainnya , anak boleh diluar ruang sidang , kecuali ortu / wali , pemberi bantuan hukum dan PK tetap hadir . Sidang dilanjutkan setelah anak pelaku diberitahu mengenai kesaksian anak korban / saksi . Pemberitahuan disampaikan tanpa kehadiran anak saksi / korban . Anak korban diberi kesempatan utk me- nyampaikan pendapat ttg perkara ybs (Ps. 60 ayat 2)

35. Hak Anak Saksi /Anak Korban - Anak yg menjadi korban tindak pidana berhak peroleh Restitusi ( Lihat PP 43/2017). Restitusi dpt berupa : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan ; Ganti rugi atas penderitaan sbg akibat TP; Penggantian biaya perawatan medis / psikologis . - Pemohon restitusi ( ortu / wali yg jadi korban TP, ahli waris anak korban TP, pihak lain yg diberi kuasa oleh ortu / wali anak korban ). - Dpt diajukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan selama persidangan

36. - Dpt diajukan setelah putusan BHT melalui LPSK. - Penilaian besaran nilai restitusi dilakukan LPSK. - Anak korban TP yg dpt memperoleh restitusi meliputi : a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual ; c. Anak yang mernadi korban pornografi ; d. Anak korban penculikan , penjualan , dartf atau perdagangan ; e. Anak korban kekerasan fisik dan / atau psikis ; dan f. Anak korban kejahatan seksual.

37. Penahanan Anak Ps . 32 Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 ( tujuh ) tahun atau lebih . Anak yang di tahan ditempatkan di LPAS

38. Lama Penahanan NO. PEJABAT YANG MENAHAN TENGGAT PENAHANAN 1. Penyidik Hari 2. Perpanjangan Penuntut Umum Hari 3. Penuntut Umum Hari 4. Perpanjangan Ketua PN Hari 5. Hakim PN 10 Hari 6. Perpanjangan oleh KPN Hari 7. Hakim PT Hari 8. Perpanjangan KPT Hari 9. Hakim Agung Hari 10. Perpanjangan Ketua MA 20 Hari

39. Pembatasan Upaya Perampasan Kemerdekaan Perampasan kemerdekaan hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir , (Beijing Rules), pada semua tingkatan pemeriksaan Telah dirumuskan seperangkat alternatif jenis putusan ( pidana dan tindakan ) agar hakim tidak selalu menjatuhkan pidana penjara Penelitian kemasyarakatan harus dilakukan Pe mbimbing Kemasyarakatan untuk dapat menyusun rekomendasi bagi para penegak hukum yang lain

40. Sanksi Pidana (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. Latihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara. (2) pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban adat

41. Tindakan a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d. perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. pemulihan.

42. PUTUSAN Aspek Formalitas . Memenuhi ketentuan UU SPPA & KUHAP; Memenuhi aturan Kep.KMA No.44/KMA/ SK/III/2014 ttg Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara ; Kebijakan Mahkamah Agung lainnya ; Aspek Subtansial Wajib membuat pertimbangan yg cukup ttg terbukti / tdknya perbuatan serta alasan penjatuhan putusan ( pidana atau tindakan ); Pertimbangan hukum harus didukung penggunaan asas sesuai prinsip keadilan restorasi . 42

43. Wajib pertimbangkan litmas PK Bapas . Bila tdk , putusan batal demi hukum ( Psl . 60 ayat 4). Orang tua / wali , pendamping dpt memberi masukan hal yg bermanfaat bagi anak , sebelum putusan ( Psl . 60 ayat 1). Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh anak atau dapat tidak dihadiri anak ( Psl . 61 ayat 1). Petikan putusan wajib diberikan setelah putusan diucapkan , salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan ( Psl . 62 ayat 2).

44. Terima Kasih