Presentasi tentang pendidikan dalam rangka hari guru nasional 2025

FGD Pendidikan di Bengkulu

1. PPR Studio Shodwe PROJECT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI JAWA BARAT ( PRAKTIK BAIK PADA SMKN KABUPATEN SUBANG ) OLEH : WALYATI RETNONINGSIH,S.Si,M.AP Kepala SMK Negeri Compreng Kab . Subang, Provinsi Jawa Barat

2. CURRICULUM VITAE PENGALAMAN MENGAJAR GURU FISIKA DI SMAN 1 SUBANG (2001-2005) GURU FISIKA DI SMKN 2 SUBANG (2005-2022) PENGALAMAN MENULIS KETUA MGMP FISIKA SMK KAB.SUBANG (2016-2022) PENGURUS PGRI CABANG KECAMATAN SUBANG (2018-2022 ) WAKA MANAJEMEN MUTU UNTUK ISO 9001 (2013 -2022) DI SMKN 2 SUBANG KEPALA SMK NEGERI COMPRENG KAB.SUBANG (2022- SEKARANG) PLt . KEPALA SMKN 1 CIKAUM KAB.SUBANG (APRIL – SEPT 2024) PLt . KEPALA SMKN 1 CIPUNAGARA KAB.SUBANG (OKT 2024 – MARET 2025) Plt . KEPALA SMKN 2 SUBANG (JULI-SEPT 2025) PENGALAMAN ORGANISASI JABATAN YANG PERNAH DIDUDUKI TIM PENYUSUN PETA JALAN SMK JAWA BARAT (2021 ) TIM PENYUSUN PEDOMAN BLUD UNTUK SMK DI JAWA BARAT (2022) PENULIS BUKU “PERJALANAN SMKN COMPRENG FROM GLOBAL TO LOCAL ( FATIHA MEDIA) TAHUN 2024 MENULIS BEBERAPA ARTKEL PADA MAJALAH JUARA PADA TAHUN 2024 - 2025 SEBAGAI DELEGASI INDONESIA DAN BERBAGI PRAKTIK BAIK DALAM KEGIATAN “ CHINA-SOUTH EAST ASIA CAPACITY BUILDINGWORKSHOP: TRANSFORMING TVET AND ADULT EDUCATION FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT.” DI BEIJING CHINA , YANG DIIKUTI 9 NEGARA PADA TAHUN 2024 SERTIFIKASI KOMPETENSI SERTIFIKASI MANAGER SDM DARI BNSP (2023) PRESTASI

3. KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI JAWA BARAT DITERAPKAN SEJAK TAHUN 2020 DITERAPKAN SEJAK TAHUN 2020 UNTUK SEKOLAH NEGERI , DAN BAGI SEKOLAH SWASTA HANYA UNTUK SISWA YANG TIDAK MAMPU KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DIERA GUBERNUR KDM TANTANGAN MUNCUL KEKHAWATIRAN MENURUNNYA KUALITAS PEMBELAJARAN KARENA PENAMBAHAN JUMLAH SISWA PER KELAS 2. MUNCUL KEKHAWATIRAN DARI SEGI FINANSIAL UNTUK SEKOLAH SWASTA Kebijakan pendidikan gratis di era KDM adalah kebijakan untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dengan memberikan pendidikan gratis bagi seluruh siswa di sekolah negeri, dan bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta . Kebijakan ini juga mengutamakan peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri dan penempatan siswa di sekolah terdekat untuk meningkatkan angka partisipasi dan mencegah putus sekolah . PERGUB NO. 43 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) PERGUB NO. 165 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BOPD PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERGUB NO 97 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO.44 TAHUN 2022 TENTANG KOMITE SEKOLAH

4. PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI JAWA BARAT SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN 1. BOSP (BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN) DARI PEMERINTAH PUSAT 2. BOPD (BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH) DARI PEMPROV PEMBIAYAAN KEGIATAN P enerimaan Peserta Didik baru ; pengembangan perpustakaan ; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler ; pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah ; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan ; pembiayaan langganan daya dan jasa ; pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; penyediaan alat multimedia pembelajaran ; penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan ; dan/ atau pembayaran honor . Pembiayaan kegiatan dari BOSP ( Permendikdasmen No.8 Tahun 2025 , Pasal 38 ( Bantuan Operasional Non Personal) 2 . Pembiayaan kegiatan dari BOPD ( Bantuan Operasional Personal dan Non Personal) Honor Pendidik , Tenaga Kependidikan , Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan yang berstatus honorer , termasuk tugas tambahan sebagai wali kelas , Pembina ekstrakurikuler BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan (JKK) Pembayaran Daya dan Jasa

5. ALTERNATIF SOLUSI UNTUK PENDANAAN PENDIDIKAN DI SMK TEACHING FACTORY ADALAH SUATU KONSEP PEMBELAJARAN DI SMK BERBASIS PRODUKSI (BARANG/JASA) YANG MENGACU PADA STANDAR DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DI DUNIA KERJA MODEL PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ATAU PERGURUAN TINGGI VOKASI YANG MENGINTEGRASIKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DENGAN KEGIATAN PRODUKSI ATAU JASA YANG MENCERMINKAN STANDAR DAN PROSEDUR INDUSTRI NYATA SMK MENJADI BLUD (BADAN LAYANAN UMUM DAERAH) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG SELANJUTNYA DISINGKAT BLUD ADALAH SISTEM YANG DITERAPKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PENGECUALIAN DARI KETENTUAN PENGELOLAAN DAERAH PADA UMUMNYA. (PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018) DINAS PENDIDIKAN PROV. JABAR MENDORONG TERBENTUKNYA BLUD BAGI SMK NEGERI DI JAWA BARAT TELAH DITETAPKAN 35 SMK BLUD DI JAWA BARAT MENDORONG 110 SMK NEGERI DI JAWA BARAT UNTUK MENJADI BLUD

6. TERIMAKASIH