147
J. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan
peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar ini adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar ini tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1)
huruf c Anggaran Dasar ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau
beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.
3. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau
beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.
- Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahi nama Perseroan dengan kata kata “Dalam
Likuidasi”.
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak menunjuk likuidator.
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, memberitahukan kepada para kreditur dengan
cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia dan Berita
Negara Republik Indonesia, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan
dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada para likuidator.
- Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham
yang mereka miliki masing-masing.
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
A. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum
Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No.
41/2020”). Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum.
Penyampaian pesanan atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui
Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id)
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana
pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang
tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik (sistem e-IPO).
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan
menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem
dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem.
Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BRI
Danareksa Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke:
[email protected] atau
dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BRI Danareksa Sekuritas, dengan mencantumkan
informasi sebagai berikut:
1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon
pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas
penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya
meneruskan pesanan tersebut melalui sistem e-IPO.
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang
bersangkutan menjadi nasabahnya.
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek
dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran
Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan
merupakan Partisipan Sistem.
Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi
Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan
pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan
Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang
disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring
harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring
untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik
pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa