Rakor Satgas KTR Pesisir Barat tahun.pdf

ajajajja

1. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 2024
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MOBILE KTR DAN
DASHBOARD e-MONEV KTR
(Rapat Koordinasi Satgas KTR Kabupaten Pesisir Barat)

2. 2
Indonesia adalah pasar rokok ke-3terbesar di dunia,
setelah Cina dan India.
Di tengah kondisi global dimana konsumsi rokok terus
mengalami trend penurunan, Indonesia menjadi
semacam anomaly karena terjadipeningkatan

3. Permasalahan Konsumsi Rokok di Indonesia
Dewasa
Anak & Remaja
70,2 juta
Orang dewasa
pengguna
produk
tembakau
10x lipat
peningkatan
pengguna rokok
elektronik (2011-
2021)
Tingginya
paparan
asap
rokok
Faktor risiko merokok
penyebab kematian terbesar
GATS, 2021
6 dari 10 anak
terpapar di dalam rumah
7 dari 10 anak
terpapar di tempat umum
1 dari 2 anak
terpapar di sekolah
Riskesdas, 2018-2023
71,3%
Perokok
remaja
membeli
rokok secara
batangan
60,6%
Perokok
remaja tidak
dicegah saat
membeli
rokok
9.1
7.4
20182023
68,6%
Anak & remaja terpapar
di dalam ruangan
tertutup (SKI, 2023)
GYTS, 20191

4. SURVEI KESEHATAN INDONESIA
2023
#dataakuratkebijakantepat4
Tren Perilaku Merokok* Penduduk Umur 10-18 Tahun
(2013, 2018 dan 2023)
7.2
9.1
11.1
7.4
2.9
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Banten
Jawa TimurINDONESIA
Papua SelatanSumatera BaratSulawesi Tengah
BengkuluLampung
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Timur
Gorontalo
Aceh
DKI Jakarta
Sumatera SelatanKalimantan Timur
Sulawesi UtaraSulawesi Barat
PapuaMaluku
Kalimantan BaratPapua Barat DayaKalimantan Selatan
Papua Barat
Kep.Bangka Belitung
Kalimantan Utara
Bali
Papua TengahSumatera Utara
Kalimantan TengahPapua Pegunungan
Maluku Utara
Kepulauan Riau
Jambi
Sulawesi Tenggara
Riau
201320182023
* 2013: merokok hisap setiap hari dan kadang-kadang, baik rokok kretek, rokok putih, rokok linting,cerutu
* 2018,2023: merokok hisap setiap hari dan kadang-kadang, baik rokok kretek, rokok putih, rokok linting, rokok elektronik, shisa
1WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000-2025, Fourth Edition
Target RPJMN 2024: 8,7%Prevalensi perilaku
merokok pada
penduduk usia 10-18
tahun mengalami
penurunan sebesar
18,7%.
Berdasarkan target
global 2030
diharapkan konsumsi
rokok turun
sebanyak 30%.
Prevalensi perokok
masih ditargetkan
untuk menurunbaik
secara nasional
maupun global.

5. SURVEI KESEHATAN INDONESIA
2023
#dataakuratkebijakantepat5
0.06
0.13
Bali
DI Yogyakarta
Kalimantan Timur
Jawa Tengah
Gorontalo
Jawa Timur
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara Barat
Jambi
INDONESIA
Kepulauan RiauKalimantan BaratSumatera Utara
Sulawesi Tenggara
DKI Jakarta
Kalimantan Utara
Jawa Barat
Maluku Utara
LampungBengkulu
Sulawesi SelatanSumatera BaratSulawesi Barat
Riau
Sumatera Selatan
Aceh
Kep.Bangka Belitung
Banten
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Maluku
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua
Papua SelatanPapua Tengah
Papua Pegunungan
20182023
Prevalensi (%) Perokok Elektronik pada Penduduk Umur 10-18 Tahun
(2018, 2023)
Pada tahun 2023,
pengguna rokok
elektronikpada
penduduk umur
10-18 tahun
mengalami
peningkatan 2 kali
lipatdibanding
tahun 2018.

6. Pemasaran Rokok
Elektronik
MembanjiriMedia
Sosial di Indonesia
Jumlah pemasaran rokok elektronik jauh
melebihi pemasaran untuk produk
tembakau konvensional
Indonesia merupakan negara
dengan populasi pengguna
media sosial terbesar ke-4di
dunia
Menurut Indonesia Personal
Vaporizer Association, terdapat
lebih dari 2 jutapengguna rokok
elektronik dan lebih dari 5.000
toko dan pengecerdi seluruh
Indonesia
produk tersebut sering dijual tanpa
verifikasibatasan usia
Promosiproduk rokok elektronik
besar-besaranterutama di media
sosial yang tak berbatas,
Rokok Elektronik dianggap sebagai
Gaya Hidup
Meningkatnya paparan
iklan di media luar ruang
dan internet
Sumber: GYTS, 2019
Persentase paparan iklan rokok di
media papan reklame dan media
internet pada ANAK & REMAJA

7. 4
Sumber: 1. Tarigan, I, et.al. Laporan Studi Biaya Kesehatan dari Penyakit akibat Rokok. 2020
2. Kemenkeu, Laporan Kinerja Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu, 2017
Kerugian ekonomi makro 3,6 kali lipat dari penerimaan cukai
(Fakta Tembakau, IAKMI, 2020)
No
21 Penyakit terkait
Penggunaan Tembakau
Jumlah
Kasus
(2017)
Jumlah
Kematian
(2017)
1Kanker bibir dan rongga mulut 5.405 893
2Kanker oesophagus 1.700 729
3Kanker lambung 14.834 2.436
4Kanker kolon dan rektal 18.739 1.803
5Kanker ginjal 7.406 345
6Kanker hati 16.506 2.901
7Kanker pankreas 6.919 1.313
8Kanker paru, bronchus & trachea 36.174 22.532
9Kanker larynx 3.634 1.998
10Kanker mulut rahim 22.497 623
11Kanker kandung kemih 8.972 2.013
12Leukemia myeloid akut 2.581 369
13Penyakit jantung iskemik 186.058 57.193
14Stroke 350.298 50.657
15Aneurisma aorta abdominalis 2.089 1.016
16Penyakit paru obstruktif kronik 462.161 30.813
17Tuberkulosis 392.311 19.658
18Asma 2.176.834 4.384
19Diabetes Melitus 1.090.002 7.323
20Peptic Ulcer 106.652 393
21Rheumatoid Arthritis 14.601 37
TOTAL 4.926.373 209.429
Kerugian Ekonomi (2017)
1
Nilai
Perhitungan kerugian produktivitas (DALYs)
21 jenis penyakit terkait penggunaan tembakau
287.828.272.735.200
Total biaya medis rawat inap pasien
yang sakit akibat konsumsi tembakau
4.799.670.189.500
Total biaya medis rawat jalan pasien
yang sakit akibat konsumsi tembakau
16.782.285.000
Total belanja rokok perokok aktif 239.203.149.840.000
TOTAL 531.847.875.049.700
Total kerugian
ekonomi makro (2017):
Rp 531,8 T

Realisasi penerimaan
cukai hasil tembakau
(2017)
2
:
Rp 147,7 T
Total kerugian ekonomi
makro adalah
3,6 kali lipat
dari penerimaan
cukai tembakau

8. FaktorRisikoMerokok:Lampung, 19 Agustus
2024(dashboard ASIK)

9. FaktorRisikoMerokokPesisirBarat,
19 Agustus2024(dashboard ASIK)

10. Masifnya
paparan
iklandi
berbagai
media
Rokok
elektronik
belum
diaturketat
Belum
semua
daerah
memiliki
perdaKTR
Implementa
siKTR belum
optimal,
Belum
semua
Puskesmas
memiliki
layanan
UBM
Cukaiterus
naik, tapi
masihada
rokokmurah,
akses
terjangkau
Rokok
masih
dapatdibeli
ketengan
Advokasidan
sosialisasiKTR
kepada
kepala
daerah
bersamalintas
K/L
Advokasi/
audiensilintas
K/L dalam
penguatan
implementasi
KTR
Peningkatan
upaya
skrining
perilaku
merokok
anakusia
sekolah
Pengembang
aninstrument
pengawasan
implementasi
KTR
Perluasandan
peningkatan
kapasitas
nakesdalam
layananUBM
di PuskesmasKampanye
dan edukasi
bahaya
dampak
merokokPenyediaan
layanan
konseling
berhenti
merokok
Quitline.INA
Penyediaan
dana Dekon
& DAK non
fisik
PENGUATAN
REGULASI
TANTANGAN
UPAYA

11. INDIKATOR RPJMN TAHUN 2020-2024
N
o
Indikator
Target & Capaian
20202021202220232024 (April)
TCTCTCTCTC
1Jumlah kab/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) 324285374320424335474453514467
2Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan
layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) 501310074175100275210350282
No Indikator Target
20202021202220232024
1Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)9,1%*9,0 %8,9 %8,8 %7,4%**8,7 %
* Riskesdas 2018. Untuk Capaian tahun 2020-2021 tidak tersedia
** SKI, 2023
INDIKATOR RENSTRA PTM TAHUN 2020-2024

12. V. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR). Target : 14 kk, tercapai 11 kk
NO KABUPATEN/KOTA PERDA / PERKADA KTRMemenuhi Indkator Renstra KTR
1Kab. Lampung Barat YA (Perda) YA
2Kab. Tanggamus YA (Perbup) -
3Kab. Lampung Selatan YA (Perda) YA
4Kab. Lampung Timur YA (Perbup) -
5Kab. Lampung Tengah YA (Perda) YA
6Kab. Lampung Utara YA (Perbup) -
7Kab. Way Kanan YA (Perbup) -
8Kab. Tulangbawang YA (Perda) YA
9Kab. Pesawaran YA (Perda) YA
10Kab. Pringsewu YA (Perda) YA
11Kab. Mesuji YA (Perda) YA
12Kab. Tulang Bawang Barat YA (Perda) YA
13Kab. Pesisir Barat YA (Perda) YA
14Kota Bandar Lampung YA (Perda) YA
15Kota Metro YA (Perda) YA
15 11

14. IsuterkaitImplementasiInpresNo 1/2017 tentangGermas(1/2)
9
EvaluasiperanK/L dalampelaksanaanKTR belumoptimal
NoPenanggungJawab KegiatanKegiatanUtama Indikator
1KementerianKesehatanMelaksanakankampanyeGerakanMasyarakat
HidupSehatsertameningkatkanadvokasidan
pembinaandaerahdalampelaksanaan
kebijakanKawasanTanpaRokok(KTR)
•Jumlahkabupaten/kotayangmelaksanakan
minimal5(lima)temakampanyeGerakan
MasyarakatHidupSehat
•PersentaseKabupaten/Kotayang
melaksanakankebijakanKTRdiminimal50
(limapuluh)persensekolah
2Kementerian Pendidikan dan
Budaya
MeningkatkankegiatanUsahaKesehatan
Sekolah(UKS),mendorongsekolahsebagai
KTR,danmendorongSekolahRamahAnak
•JumlahsekolahmenerapkankebijakanKTR
•Jumlahsekolahramahanak(sekolahyang
bebasintimidasidankekerasan)
3 KementerianAgamaMemperkuatfungsiPosKesehatanPesantren
danUpayaKesehatanMadrasahdan
mendorongmadrasahsebagaiKTRdan
MadrasahRamahAnak
•JumlahmadrasahyangmenerapkanKTR
4KementerianPendayagunaan
AparaturNegaradanReformasi
Birokrasi
Mendoronginstansipemerintahpusatdan
daerahuntukmenyediakansaranaruangASI,
menerapkankawasantanparokok(KTR),
sertakonsumsisayurdanbuahdalam
pertemuandidalamatauluarkantor
•JumlahSuratEdaran(SE)Menteri
PendayagunaanAparaturNegaradan
ReformasiBirokrasitentangGerakan
MasyarakatHidupSehat

15. IsuterkaitImplementasiInpresNo 1/2017 tentangGermas(2/2)
10
NoPenanggungJawab KegiatanKegiatanUtama Indikator
5KementerianKetenagakerjaanMendorongdanmemfasilitasiperusahaan
untukmenyediakansaranaruangmenyusui,
melaksanakankegiatanolahragaditempat
kerja,danmenerapkanKTR
•Jumlahperusahaanyangmenerapkan
kebijakankawasantanparokokdiareakerja
6KementerianPerdaganganMelakukanpengawasanterhadapperedaran
danpenjualanproduktembakau
•Jumlahkegiatanpengawasanterhadap
peredarandanpenjualanproduktembakau
7KementerianKeuanganMelakukankajianpeningkatancukaidanpajak
produktembakaudanminumanberalkohol
Jumlahkajianbesarankenaikancukairokok
dan PPnprodukrokokdan minuman
beralkohol
8 Bupati/WalikotaMelaksanakankebijakanKTR •TerlaksananyakebijakanKTRdiwilayahnya
EvaluasiperanK/L dalampelaksanaanKTR belumoptimal
UpayaSelanjutnya:
1.AdvokasiuntukmenggerakkanlintasK/L.
2.Identifikasihambatandi tiapK/L dan implementasidi lapangan, sertapelibatanpakar/ahliuntukinisiasiupayaperbaikan.

16. 11
UU 17/2023 ttgKesehatandanPP No 28 Tahun2024
SubstansiKawasanTanpaRokok
•Merupakanruanganatauareayangdinyatakandilaranguntukkegiatanmerokokataukegiatanmenjual,
memproduksi,mengiklankandidalammaupunluarruang,danmempromosikanproduktembakaudan
rokokelektronik.
•Larangankegiatanmenjualproduktembakaudanrokokelektroniktidakberlakubagitempatyang
digunakanuntukkegiatanpenjualan
•Larangankegiatanmemproduksiproduktembakaudanrokokelektroniktidakberlakubagitempatyang
digunakanuntukkegiatanproduksi.
•PemerintahDaerah wajibmenetapkandan
mengimplementasikankawasantanparokokdi
wilayahnya.
•Pengelola, penyelenggara, ataupenanggungjawab
tempatkerja, tempatumum, dan tempatlainnyayang
ditetapkanwajibmenyediakantempatkhususuntuk
merokok, kecualipada tempat yang berpotensi
menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
•Tempat khusus untuk merokok merupakan ruang terbuka,
terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang,
dan jauh dari pintu keluar masuk.
•Dalamrangkapeningkatan
kepatuhanPemerintahDaerah dalam
implementasikawasantanparokok,
PemerintahPusatmelakukan
pemantauandenganmenggunakan
SistemInformasiKesehatanyang
terintegrasidenganSistemInformasi
KesehatanNasional.
•Menteridapatmemberikan
penghargaankepadaPemerintah
Daerah yang berhasil
mengimplementasikankawasan
tanparokok.

17. 12
Pasal Pasal/Ayat
Pasal4332)Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1) tidakberlakubagiproduktembakauselainrokokputihmesin.
3)SetiapOrang yang memproduksidan/ataumengimporproduktembakauberupatembakauiris dilarangmengemaslebih
dari50 gr dalamsetiapkemasan.
4)SetiapOrang yang memproduksidan/ataumengimporrokokelektronikdengansistemtertutupataucartridge sekalipakai
dilarangmengemascairannikotindalamkemasanyang melebihi2 mililiterper cartridge dandilarangmengemas
cairannikotindenganjumlahcartridge melebihi2 cartridge per kemasan.
5)SetiapOrang yang memproduksidan/ataumengimporrokokelektronikdengansistemterbukaataudapatdiisiulang
dilarangmengemascairannikotinselaindengankemasan10 dan20 milliliter per kemasan.
6)SetiapOrang yang memproduksidan/ataumengimporRokokElektronikpadatwajibmengemasataumengimporRokok
Elektronikpadatdalamkemasan20 (duapuluh) batangdalamsetiapkemasan.
7)SetiapOrang yang melanggarketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(3) sampaidenganayat(6)
dikenakansanksiadministratifberupa:
a.peringatantertulis; dan
b.penarikanproduk.
Pasal4341)SetiapOrang dilarangmenjualproduktembakaudanrokokelektronik:
a.menggunakanmesinlayandiri;
b.kepadasetiaporang di bawahusia21 (duapuluhsatu) tahundanperempuanhamil;
c.secaraeceransatuanper batang, kecualibagiproduktembakauberupacerutudanrokokelektronik;
d.denganmenempatkanproduktembakaudanrokokelektronikpadaarea sekitarpintumasukdankeluarataupada
tempatyang seringdilalui;
e.dalamradius 200 meter darisatuanpendidikandantempatbermainanak; dan
f.menggunakanjasasitus atauaplikasielektronikkomersialdanmedia sosial.
2)Ketentuanlarangansebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruff bagijasasitusweb atauaplikasielektronikkomersial
dikecualikanjikaterdapatverifikasiumur.
Pasal435SetiapOrang yang memproduksidan/ataumengimporproduktembakaudanrokokelektronikharusmemenuhistandardisasi
kemasanyang terdiriatasdesaindantulisan.
Pasal436PeringatanKesehatanmerupakantulisandangambarpadakemasanyang memberikaninformasidanedukasimengenai
bahayamerokok.

18. 13
Pasal Pasal/Ayat
Pasal4471)Pengendalianiklanproduktembakaudanrokokelektronikpadasitusweb danlatauaplikasielektronikkomersial
dilakukansebagaiberikut:
a.Mencantumkanperingatankesehatan;
b.mencantumkantulisan"Dilarangmenjualdanmemberikepadaorang di bawahusia21 tahundanperempuanhamil";
c.tidakmenggambarkanataumenyarankanbahwamengonsumsiproduktembakaudanrokokelektronikmemberikan
manfaatbagikesehatan;
d.tidakmenggunakankata ataukalimatyang menyesatkandan/atauberupaajakanuntukmengonsumsiproduk
tembakaudanrokokelektronik;
e.tidakmemperagakan, menggunakan, dan/ataumenampilkanwujudataubentukproduktembakaudanrokok
elektronik, atausebutanlain yang dapatdiasosiasikandenganmerekproduktembakaudanrokokelektronik;
f.tidakmenampilkananak, remaja, dan/atauwanitahamildalambentukgambardan/atautulisan;
g.tidakditujukanterhadapanak, remaja, dan/atauwanitahamil;
h.tidakmenggunakankartunatauanimasisebagaibentuktokohiklan;
i.tidakbertentangandengannormayang berlakudalammasyarakat; dan
j.menerapkanverifikasiumuruntukmembatasiakseshanyakepadaorang berusia21 (duapuluhsatu) tahunkeatas.
2)Menteriyang menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangkomunikasidaninformatikamelakukanpemutusan
aksesinformasielektronikdan/ataudokumenelektronikterhadappenjualanproduktembakaudanrokokelektronikpada
situsweb atauaplikasielektronikkomersialyang tidaksesuaidenganketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
berdasarkanrekomendasikementerianyang menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangkesehatan.
Pasal4481)Pengendalianiklanproduktembakaudanrokokelektronikpadatempatpenjualandilakukansebagaiberikut:tidak
a.diletakkanpadapintuatauarea masukdankeluar, sertapadatempatyang mudahdilihatolehanak-anak;
b.mencantumkanperingatanKesehatan;
c.mencantumkantulisan"Dilarangmenjualdanmemberikepadaorang di bawahusia21 tahundanperempuanhamil";
d.tidakmenggambarkanataumenyarankanbahwamengonsumsiproduktembakaudanrokokelektronikmemberikan
manfaatbagikesehatan;
e.tidakmenggunakankata ataukalimatyang menyesatkandan/atauberupaajakanuntukmengonsumsiproduk
tembakaudanrokokelektronik;
f.tidakmemperagakan, menggunakan, dan/ataumenampilkanwujudataubentukproduktembakaudanrokok
elektronik, atausebutanlain yang dapatdiasosiasikandenganmerekproduktembakaudanrokokelektronik;

19. 14
Pasal Pasal/Ayat
Pasal448g.tidakmenampilkananak, remaja, dan/atauwanitahamildalambentukgambardan/atautulisan;
h.tidakditujukanterhadapanak, remaja, dan/atauwanitahamil;
i.tidakmenggunakankartunatauanimasisebagaibentuktokohiklan; dan
j.tidakbertentangandengannormayang berlakudalammasyarakat.
2)Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufa hanyaberlakubagipasarswalayanmodern.
Pasal4491)Pengendalianiklanproduktembakaudanrokokelektronikpadamedia luarruangdilakukansebagaiberikut:
a.mencantumkanperingatanKesehatanpaling sedikit15% (lima belaspersen) daritotal luasiklan;
b.tidakdiletakkandi kawasantanparokokmeliputiFasilitasPelayananKesehatan, tempatproses belajarmengajar,
tempatanakbermain, tempatibadah, danangkutanumum;
c.tidakdiletakkandi jalanutamadanjalanprotokol;
d.tidakdiletakkandalamradius 500 (lima ratus) meter di luarsatuanpendidikandantempatbermainanak;
e.harusdiletakkansejajardenganbahujalandantidakbolehmemotongjalanataumelintang
f.mencantumkantulisan"Dilarangmenjualdanmemberikepadaorang di bawah21 tahundanperempuanhamil";
g.tidakmemperagakan, menggunakan, dan/ataumenampilkanwujudataubentukproduktembakaudanrokokelektronik,
atausebutanlain yang dapatdiasosiasikandenganmerekproduktembakaudanrokokelektronik;
h.tidakmenggambarkanataumenyarankanbahwamengonsumsiproduktembakaudanrokokelektronikmemberikan
manfaatbagikesehatan;
i.tidakmenggunakankata ataukalimatyang menyesatkandan/atauberupaajakanuntukmengonsumsiproduk
tembakaudanrokokelektronik;
j.tidakmenampilkananak, remaja, dan/atauwanitahamildalambentukgambardan/atautulisan;
k.tidakditujukanterhadapanak, remaja, dan/atauwanitahamil;
l.tidakmenggunakankartunatauanimasisebagaibentuktokohiklan; dan/atau
m.tidakbertentangandengannormayang berlakudalammasyarakat.
2)Media iklanluarruangberupavideotronhanyadapatditayangkanpadapukul22.00 sampaidenganpukul05.00 waktu
setempat.
3)Pengaturanlebihlanjutiklanproduktembakaudanrokokelektronikpadamedia luarruangdiaturolehPemerintahDaerah.

20. Perlindungan paparan asap rokok orang lain
Prinsip 100% Kepatuhan KTR
Tidakditemukanorang merokokdi dalamgedung
Tidakditemukanruangmerokokdi dalamgedung
Tidakditemukanpuntungrokok
Tidakditemukanpenjualanrokok
Tidakditemukanasbak/ korekapi
Tidakditemukaniklan/ promosirokok
Tidakterciumbauasap rokok
Ada tandadilarang
“Amanah UU 17/2023 tentang Kesehatan pasal 151 bahwa
Pemerintah Daerah WAJIBmenetapkan dan
mengimplentasikan KTR di wilayahnya”
1
2
3
4
5
6
7
8

21. 473
Kab/kota memiliki
peraturan KTR
Kab/kota memiliki
Perda & Perkada
KTR
Kab/kota
memiliki
Perda KTR
Kab/kota
memiliki
Perkada KTR
Kab/kota belum
memilikiPeraturan
KTR
Capaian
Peraturan
KTR per
Maret 2024
19916011241

22. REGULASI KTR DI PROVINSI LAMPUNG

KABUPATEN/KOTA PERDA KTR PERKADA KTR
1
Kabupaten Lampung Barat1. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat No 1 tahun 2017 tentang KTR
2. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat No 15 tahun 2013 tentang Ketertiban
Umum
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2014 ttg KTR
3
Kabupaten Lampung Utara- Perbup Kabupaten Lampung Utara No 24 Tahun 2015 tentang KTR
4
Kabupaten Mesuji Perda Kab Mesuji No 4 tahun 2021 tentang KTRPeraturan Bupati kabupaten mesuji No No.34 thn 2014 tentang KTR
5
Kabupaten Pesawaran Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 2A tahun 2016 tentang KTRPeraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No 33 tahun 2014 tentang KTR
6
Kabupaten Pringsewu Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 4 tahun 2014 tentang KTRPeraturan Bupati Kabupaten Pringsewu No 31 tahun 2018 tentang KTR di RS Umum
7
Kabupaten Tulang Bawang BaratPeraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 6 Tahun 2019 menggantikan
Perda No 1 tahun 2017 tentang KTR
Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat No 53 tahun 2017 tentang
Petunjuk pelaksanaan Perda No 1 thn 2017
8
Kabupaten Pesisir Barat Perda Kab Pesisir Barat No 4 Tahun 2019 ttg KTRPeraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat No.18 tahun 2014 tentang KTR
9
Kabupaten Lampung SelatanPerda Kab Lampung Selatan No. 3 Tahun 2018 ttg KTRPeraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan No 45 tahun 2017 tentang KTR
10
Kabupaten Tulang Bawang1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 6 Tahun 2019 Tentang KTR
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Perbup No.29 tahun 2020 tentang Pelaksanaan KTR
11
Kabupaten Lampung TengahPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 11 tahun 2014 tentang KTR-
12
Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2018 tentang KTR-
13
Kabupaten way Kanan - Perbup Kabupaten Way Kanan No 41 Tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok
14
Kabupaten Tanggamus - Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2014 ttg KTR
15
Kota Metro Peraturan Daerah Kota Metro Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok sebagaimana telah diubah dengan Perda No 13 Tahun 2018
1. Peraturan Walikota Metro Lampung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang KTR
2. Peraturan Walikota Metro Lampung No 38 tahun 2014 tentang Tata Laksana
Peraturan daerah Kota Metro No 4 tahun 2014
2 Kabupaten Lampung Timur Perda Kab Lampung Timur No. 05 Tahun 2024 tentang KTR Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok
Sudah ada regulasi 1 2 Kab/Kota 13 Kab/Kota

23. UpayaPencapaianTarget
PenetapandanImplementasiPeraturanKTR
1
ADVOKASI
kepadakepaladaerah
bagikab/kotayang
belummemiliki
peraturanKTR besama
Kemendagri, Adinkes,
Bapemperda, DPRD
Kab/Kota, Bagian
HukumProvinsi/
Kab/Kota, Dinkes
Provinsi/Kab/Kota dan
jejaringpengendalian
tembakau
PERCEPATAN
Pertemuan
percepatan
penyusunan
PeraturanKTR
melaluidaring
2
SURAT
EDARAN
SE Menkesdan
Mendagrikepada
Kab/Kota yang
belummemiliki
PeraturanKTR
3
MONEV
Monevpenerapan
KTR di Kab/Kota
yang telahmemiliki
Perda/PerkadaKTR
& feedback Surat
Dirjenkepada
Bupati/Walikota
4
PENYEDIAAN
ANGGARAN
dana DekonProvinsi
th2024 untukmonev
implementasiKTR
5

24. Implementasi e-Monev KTR
•E-MonevKTRadalahinstrumenberbasiswebsitedanaplikasimobileuntukmelihatkondisiregulasiserta
monitoringdanevaluasipenerapanregulasitersebutdalambentukkepatuhandanpenegakanKTRyang
dikembangkanolehKementerianKesehatandanWHO.
•Untukinstrumenberbasiswebsite,terdapatpembagianroleyaitu,PenggunaUmum,Administrator
Nasional,danAdministratorDaerah.

25. Monitor konsumsi
produk tembakau
&
pencegahannya
Perlindungan
paparan asap
orang lain
Optimalkan
dukungan
layanan UBM
Waspadakan
masyarakat
akan bahaya
konsumsi
tembakau
Eliminasi
IPS produk
tembakau

Raih
kenaikan
harga rokok
melalui cukai
dan pajak
rokok
STRATEGI PENGENDALIAN
KONSUMSI TEMBAKAU

26. Sosialisasi
dan
diseminasi
Adanya Satgas dan
Sanksi
Indikator
kepatuhan
KTR
Adanya aturan
KTR sesuai
dengan
Peraturan
daerah yang
ada
Kampanye
dan edukasi
Penilaian
Penerapan
KTR

27. DASAR HUKUM
DASHBOARD E-MONEV KTR
UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 151)
(1)Kawasan tanpa rokok terdiri atas:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e, angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(1)Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan
umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk
merokok.
01

UU 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Pasal 151)
03

Perda Provinsi
04

Perda Kabupaten/Kota

02

Kerangka Hukum
Kawasan Tanpa Rokok
Putusan Mahkamah Konstitusi
No.57/PUU-IX/2011
Peraturan Bersama
Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri
No. 188/MENKES/PB/I/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan
KTR
Untuk dapat menerapkan
kebijakan tentang Kawasan Tanpa
Rokok secara efektif, setiap
Pemerintah Daerah (pemerintah
tingkat III) perlu membuat
Peraturan Daerah tentang KTR.
PP 28 Tahun 2024
Kawasan Tanpa Rokok Merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang
untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di
dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok
elektronik.
kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat
PP No, 28 Tahun 2024

28. TUJUAN DAN KERANGKA PIKIR
DASHBOARD E-MONEV KTR
Alat pemantauan dan penyediaan database online
implementasi regulasi/kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) di Nasional dan Daerah (Kab/Kota).
Penyediaan sistem pemantauan yang
seragam secara nasional
Memberikan gambaran yang jelas kepada Pusat
dan Daerah tentang kesenjangan strategis dalam
peraturan KTR dan memungkinkan perbandingan
instan antara kabupaten dan kota
Dasbor akan melacak kinerja dan upaya
implementasi/pemeriksaan kepatuhan saat ini oleh
pemerintah kabupaten/kota.
Kemenkes/
Pedoman
Nasional
Pejabat
Pemerintah
Daerah
Tools Digital
KTR (Portal)
Kapasitas dan
Kondisi
Pemerintah Daerah
Tindakan yang
Direkomendasikan
untuk
Pelanggaran
Masukan dan
Arahan
Pertimbangan
Kapasitas
Utama
Target
Pengguna
Instrumen
untuk
Penegakan
Peraturan
Dashboard Pelaporan dan Pemantauan
TUJUAN DAN KERANGKA PIKIR
DASHBOARD E-MONEV KTR

29. MODALITAS
WEBSITE
MOBILE APPS
DASHBOARD E-MONEV KTR
VIDEO TUTORIAL
LEAFLET
MODUL PENGGUNAANSURAT EDARAN KEMENDAGRI

link: https://ktr.kemkes.go.id/

30. TAMPILAN SISTEM
DASHBOARD E-MONEV KTR
Dashboard Pemantauan Regulasi dan Implementasi KTR
Acuan: Renstra Kemenkes 2020-2024
•Inventarisasi Peraturan Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Perda,
Sanksi, Satgas)
•Inventarisasi Fasilitas (Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses
Belajar Mengajar, Tempat Bermain Anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum,
Tempat Kerja, Tempat Umum dan, Tempat Peruntukan Lain)
•Alat Monev
•Laporan tindakan
Pemerintah Daerah :

•Inventarisasi Peraturan
Berdasarkan Provinsi
dan Kabupaten / Kota
(PERDA, Sanksi,
Satgas)
•Alat Monev
•Laporan tindakan
•Tabulasi informasi
Satgas
Satgas :
•Alat Monitoring
•Laporan Situasi
•Laporan Tindakan
Alat Kompilasi Pemantauan
KTR di Lapangan
Sistem Android
Dashboard Inventarisasi dan Implementasi KTR
Acuan: UU 17 Tahun 2023 & PP 109 Tahun 2012
Pemerintah Nasional :

31. ALUR PENGELOLAAN
DASHBOARD E-MONEV KTR
Monitoring dan
Evaluasi
View
Akun Administrator
(Kemenkes/Kemendagri)
https://ktr.kemkes.go.id/
Akun Dinas Kesehatan tingkat
Kabupaten/Kota
Data Regulasi
Ketentuan Penegakan dan
Kepatuhan meliputi:
1.Tatanan KTR
2.Jenis Pelanggaran
3.Jenis Penindakan
4.Indikator Kepatuhan
Akun Satuan
Tugas
(Satgas)
Data Penegakan dan
Kepatuhan
Visualisasi Dashboard KTR
1.Data Regulasi
2.Data Penegakan
3.Data Kepatuhan
4.Aktivitas KTR
Pengguna Umum
https://ktr.kemkes.go.id
Peta
Grafik
Tabel
Verifikasi
Verifikasi
View & Edit
Data Aktivitas
Input
Pengguna
Data
Visualisasi
Legenda
Administrator Nasional
1.Kementerian Kesehatan
2.Kementerian Dalam Negeri
Administrator Daerah
(Kab/Kota) Pengarah : Sekretaris
Daerah Pengelola : Dinas
Kesehatan
Satuan Tugas (Satgas)
Sesuai dengan SK Penetapan
Kepala Daerah
PENGELOLA DASHBOARD
E-MONEV KTR
Akun Provinsi
Input

32. TAMPILAN SISTEM DASHBOARD
E-MONEV KTR UNTUK PENGGUNA UMUM
https://ktr.kemkes.go.id/

33. TAMPILAN SISTEM DASHBOARD
E-MONEV KTR UNTUK PENGGUNA UMUM
https://ktr.kemkes.go.id/

34. TAMPILAN APLIKASI MOBILE
MONITOR KTR INDONESIA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piarea.ktr_mobile

35. UNIT PENGGUNA
DASHBOARD E-MONEV KTR
Pengguna Umum

Pemerintah
Kab/Kota
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Pusat

36. SOP PENGGUNAAN
DASHBOARD E-MONEV KTR

37. SOP PENGGUNAAN
DASHBOARD E-MONEV KTR

38. SOP PENGGUNAAN APLIKASI MOBILE
MONITOR KTR INDONESIA

39. PEMANFAATAN E-MONEV DI DAERAH

40. PEMANFAATAN E-MONEV DI DAERAH

41. PEMANFAATAN E-MONEV DI DAERAH

42. PeringkatKepatuhanKTR di ProvinsiLampung

44. AKTIVASI DASHBOARD E-MONEV KTR
KABUPATEN/KOTA Aktivasi Tanggal Aktivasi
1Kabupaten Lampung Barat [email protected] 10 Juli 2023
2Kabupaten Lampung Timur [email protected] 10 Juli 2023
3Kabupaten Lampung Utara [email protected] 10 Juli 2023
4Kabupaten Mesuji [email protected] 13 Ags 2023
5Kabupaten Pesawaran [email protected] 10 Juli 2023
6Kabupaten Pringsewu [email protected] 10 Juli 2023
7Kabupaten Tulang Bawang Barat [email protected] 27 Mei 2023
8Kabupaten Pesisir Barat [email protected] 10 Juli 2023
9Kabupaten Lampung Selatan [email protected] 10 Juli 2023
10Kabupaten Tulang Bawang [email protected] 10 Juli 2023
11Kabupaten Lampung Tengah [email protected] 10 Juli 2023
12Dinas Kesehatan Bandar Lampung [email protected] 12 Juli 2023
13Kabupaten Way Kanan [email protected] 10 Juli 2023
14Kabupaten Tanggamus [email protected] 10 Juli 2023
15Kota Metro [email protected] 06 Juli 2022

45. PENGGUNAAN DASHBOARD E-MONEV KTR
KABUPATEN/KOTA Satgas
Input
Penegakan
Input
Kepatuhan
Input
Terakhir
1Kabupaten Lampung Barat 3 1 9 2024/04/25
2Kabupaten Lampung Timur 3 0 4 2023/07/18
3Kabupaten Lampung Utara 14 0 8 2023/07/19
4Kabupaten Mesuji 4 0 4 2023/07/13
5Kabupaten Pesawaran 2 0 3 2023/07/17
6Kabupaten Pringsewu 15 14 85 2024/05/15
7Kabupaten Tulang Bawang Barat27 33 55 2023/11/10
8Kabupaten Pesisir Barat 4 2 8 2023/07/13
9Kabupaten Lampung Selatan 47 22 251 2023/11/27
10Kabupaten Tulang Bawang 4 0 7 2024/06/13
11Kabupaten Lampung Tengah 6 6 3 2023/07/24
12Kota Bandar Lampung 4 2 21 2024/07/01
13Kabupaten Way Kanan 2 0 4 2023/07/13
14Kabupaten Tanggamus 3 0 3 2023/07/13
15Kota Metro 44 46 1.465 2024/06/28
Total 182 126 1.930

46. 23
“Kendalikan prevalensi perokok,
lindungi generasi muda dari campur
tangan industri produk tembakau”
1.Menetapkan Peraturan Daerah Tentang KTR
2.Mengimplementasikan KTR di 7 Tatanan
3.Meningkatkan koordinasi dan komitmen lintas
K/L dalam pengendalian konsumsi produk
tembakau
4.Kampanye & edukasi Bahaya Konsumsi Rokok
Kepada Anak Dan Remaja
5.Mewujudkan Kab/Kota Sehat dan Kota Layak
Anak

47. KESIMPULAN
1.Pengguna Aplikasi Mobile dan Dashboard KTR adalah Kab/Kota yang sudah
memiliki Perda dan/atau Perkada
2.Pengawasan dan penegakan implementasi KTR dilakukan oleh Satgas yang telah
ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dan/atau tim pengawas dan pembina
implementasi KTR
3.Saat ini, aplikasi mobile Monitor KTR hanya dapat digunakan pada perangkat
berbasis Android
4.Fungsi pemantauan secara lengkap pada aplikasi mobile dapat digunakan setelah
Launching Aplikasi
5.Tim Administrator Provinsi dan Kab/Kota :
a.Membuat 1 akun dengan username (email aktif) dan password →
menggunakan email resmi provinsi dan kab/kota
b.Melengkapi data terkait regulasi, wilayah pengaturan KTR, aktifitas dan
database lainnya.

48. Link-link terkait
•Materihttps://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/DashboardKTR
•LaporanUpdate Pekananhttps://bit.ly/LaporanNasionalDashboardKTR
•Dashboard KTR https://ktr.kemkes.go.id/
https://ktr.kemkes.go.id/auth/registerhttps://ktr.kemkes.go.id//auth/login
•Tutorial PenggunaanDashboard KTR
https://youtu.be/lh_6CQ7CSCQ?feature=shared
(807) PercepatanImplementasiKTR MelaluiPemanfaatanDashboard E
MonevKTR -YouTube
•Import Data CSV Dashboard E-MonevKTR MenggunakanAplikasiPengolah
Angka
https://www.youtube.com/watch?v=bnA3oEfzc90&ab_channel=PenyakitTida
kMenularIndonesia
•SkriningPerilakuMerokokhttps://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/SPMAS

49. Welcome to
https://ktr.kemkes.go.id/