RBA BLUDNEW_dr Surya fiizzzzxxxxxxxxxxxxx

infopraktekdrsuryant 1 views 64 slides Sep 30, 2025
Slide 1
Slide 1 of 64
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53
Slide 54
54
Slide 55
55
Slide 56
56
Slide 57
57
Slide 58
58
Slide 59
59
Slide 60
60
Slide 61
61
Slide 62
62
Slide 63
63
Slide 64
64

About This Presentation

alalllssss


Slide Content

PENYUSUNA N RBA BLUD Bali, 2 Oktober 2025

REGULASI PENYUSUNAN RBA PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

PP NOMOR 12 TAHUN 2019 Pasal 207 Ayat 3 bahwa “ BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran ” Pasal 210 bahwa “ Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah ”

PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 PASAL 58 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/ BADAN DAERAH YANG MENERAPKAN BLUD MENYUSUN RBA MENGACU PADA RENSTRA.

DASAR PENYUSUNAN RBA ANGGARAN BERBASIS KINERJA STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN BELANJA DAN KEMAMPUAN PENDAPATAN YANG BERIMBANG

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) RBA adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran DBA adalah Dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah penyesuaian RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD, DBA menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana BLUD

PENGANGGARAN PPK-BLUD MENGANGGARKAN SUATU RENCANA BISNIS (RBA), BUKAN SEKEDAR MENGANGGARKAN RENCANA KEGIATAN (RKA) KARENA ITU DALAM PROSES PENYUSUNANNYA MENGGUNAKAN NORMA- NORMA BISNIS (RENCANA PRODUK, BIAYA SATUAN, EFISIENSI, EFEKTIFITAS, PRODUKTIFITAS DLL) DALAM RBA TERGAMBAR : RENCANA TAHUNAN, SASARAN DAN TARGET, PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DALAM RBA TERGAMBAR : SUMBER PEMBIAYAAN TERGAMBAR FLEKSIBILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BLUD

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin LS I Lokmin LS II Lokmin LS III Lokmin LS IV Persiapan Musren- bang kec Review kinerja tengah tahun PELAKSANAAN RPK 20XX PEMBAHASAN RUK 200X+1 Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) Pengawasan, Pngendalian, dan Penilaian (P3) 20xx - 1 20xx 20xx + 1 P 1 Evaluasi Evaluasi 20xx- 1 Akhir RUK 20xx Persiapan RPK 20xx Awal RUK 20xx+1 M u s r e n b a n g d e s / k e l M u s r e n b a n g k e c M u s r e n b a n g k a b / k o t a Evaluasi 20xx Akhir RUK 20xx+1 Persiapan RPK 20xx+1 Awal RUK 20xx+2 Plan Cek Act Do

Dokumen yang harus sudah diselesaikan Puskesmas

Jul Agst Sept Okt Nop Des Prognosa RBA sampai akhir TA 20xx Penyusunan RBA TA 20xx+1 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Menurut Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Jan Peb Mar Apr Mei Jun PELAKSANAAN RBA 20XX Realisasi RBA Tahun Anggaran Berjalan 20xx - 1 20xx 20xx + 1

JADWAL PENYUSUNAN APBD 20xx - 1 20xx 20xx + 1 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des *) Musren bang kel 20xx+1 *) Musren bang Kec. 20xx+1 *) Forum SKPD 20xx+1 *) Musrenbang Kab/ Kota 20xx+1 *) Pnetapn RKPD 20xx+1 *) KUA/ PPAS 20xx+1 *) Nota Ksepakatn KUA/PPAS 20xx+1 *) Penyus RKA - SKPD 20xx+1 *) Penyusunan Raperda APBD 20xx+1 *) Prsetujuan DPRD ttg Raperda APBD 20xx+1 *) evaluasi Gub ttg Raperda APBD 20xx+1 *) Pnetapn APBD 20xx+1 PENYUSUNAN RAPERDA APBD 20XX+1 (MURNI) *) Penyus KUPA/PPAS 20xx *) Nota Ksepakatn KUPA/PPAS 20xx *) Penyus RKPA SKPD 20xx *) Pertujuan DPRD ttg Raperda APBD P 20xx *) Pnetapn APBD P 20xx PENYUSUNAN RAPERDA APBD PERUBAHAN 20XX

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA BLUD KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Gambaran Umum Visi dan Misi Maksud dan Tujuan Susunan Pejabat Pengelola Dan Pengawas merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun oleh masing- masing BLU/BLUD

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA BLUD BAB II RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 202… RBA Pendapatan RBA Belanja RBA Pembiayaan Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rincian RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Ambang Batas RBA Prakiraan Maju BAB III PENUTUP Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Implementasi BLUD Kesimpulan

RBA STRUKTUR RBA Urusan Bidang Program Kegiatan Sub Kegiatan

RBA RENCANA TAHUNAN SASARAN DAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TAHUNAN SUMBER PEMBIAYAAN FLEKSIBILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BLUD

PRINSIP DASAR PENYUSUNAN RBA Pendapatan – Belanja = Pendapatan = Belanja

PERSIAPAN PENYUSUNAN RBA Rencana Strategis Standar Satuan Harga RUK / RPK (Puskesmas) RKA/ DPA Tahun Lalu

STRUKTUR ANGGARAN BLUD PENDAPATAN BLUD BELANJA BLUD PEMBIAYAAN BLUD PERMENDAGRI 79/2018 PASAL 50

RBA Muatan RBA : a. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; b. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Perkiraan Harga; Besaran Persentase Ambang Batas; dan Prakiraan Maju atau Forward Estimate. SPM

PENDAPATAN BLUD . JASA LAYANAN JKN NON KAPITASI/ KLAIM INA CBGs PASIEN UMUM JKN KAPITASI ASURANSI NON JKN

.

Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan PKM Retribusi Pelayanan Tindakan/ Pemeriksaan/….

PENDAPATAN ASLI DAERAH

AKUN PENDAPATAN RETRIBUSI

AKUN PENDAPATAN LAIN- LAIN PAD YANG SYAH

RKA PENDAPATAN BLUD

STRUKTUR ANGGARAN BLUD BELANJA BELANJA OPERASI BELANJA MODAL mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya

RINCIAN ANGGARAN BELANJA BLUD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA BLUD

RKA BELANJA BLUD

.

.

.

44

CONTOH RINGKAS DPA BLUD 48

RBA PEMBIAYAAN BLUD

RKA PEMBIAYAAN BLUD .

PERHITUNGAN AMBANG BATAS No Tahun Anggaran Realisasi/ Prognosa Selisih Rp % 1 2 3 4 5 =(4- 3) 6 =(5/3X100) 1 (20XX- 2) 2.000.000.000 2.300.000.000 300.000.000 15,00 2 (20XX- 1) 2.500.000.000 2.700.000.000 200.000.000 8,00 3 (20XX) 3.000.000.000 3.500.000.000 500.000.000 16,66 Jumlah 39,66 = 39,66 : 3 = 13,22 %

PP 21/2004 (Pasal 1 poin 6) tentang Penyusunan RKA K/L: Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. PRAKIRAAN MAJU PP 21/2004 (Pasal 1 poin 5) tentang Penyusunan RKA K/L: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan , dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

KAITAN KPJM & PRAKIRAAN MAJU: 2026 2025 2024 2023 Saat kebijakan diputuskan (R)APBD Prakiraan Maju Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun: KPJM Prakiraan Maju

DITJEN KEUDA BLUD SKPD/UNIT KERJA PENETAPAN BLUD P- APBD BLUD RKA RKA RKA TA. 20XX TA. 20XX + 1 PEMBERLAKUAN RBA BLUD RBA TA. 20XX + 2 PENETAPAN PERDA APBD TA 20XX+1

DITJEN KEUDA BLUD SKPD/UNIT KERJA PENETAPAN BLUD P- APBD BLUD RBA RKA RKA TA. 20XX TA. 20XX + 1 PEMBERLAKUAN RBA PENETAPAN PERDA APBD TA 20XX+1

KONSOLIDASI ANGGARAN BLUD KE DALAM APBD ANGGARAN BLUD DI APBD DAN DPA DIRINCI HANYA SAMPAI TINGKAT JENIS (SATU PROGRAM, SATU KEGIATAN DAN JENIS) RINCIAN BELANJA/BIAYA BLUD ADA DI RBA ANTAR KOMPONEN BELANJA/BIAYA DI RBA (DLM SATU JENIS BELANJA) DAPAT DIGESER SESUAI KEBUTUHAN REGULASI OPERASIONAL DIATUR DG SOP PEMIMPIN BLUD

TERIMA KASIH
Tags