REGULASI PENYUSUNAN RBA PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
PP NOMOR 12 TAHUN 2019 Pasal 207 Ayat 3 bahwa “ BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran ” Pasal 210 bahwa “ Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah ”
PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018 PASAL 58 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/ BADAN DAERAH YANG MENERAPKAN BLUD MENYUSUN RBA MENGACU PADA RENSTRA.
DASAR PENYUSUNAN RBA ANGGARAN BERBASIS KINERJA STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN BELANJA DAN KEMAMPUAN PENDAPATAN YANG BERIMBANG
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) RBA adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran DBA adalah Dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah penyesuaian RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD, DBA menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana BLUD
PENGANGGARAN PPK-BLUD MENGANGGARKAN SUATU RENCANA BISNIS (RBA), BUKAN SEKEDAR MENGANGGARKAN RENCANA KEGIATAN (RKA) KARENA ITU DALAM PROSES PENYUSUNANNYA MENGGUNAKAN NORMA- NORMA BISNIS (RENCANA PRODUK, BIAYA SATUAN, EFISIENSI, EFEKTIFITAS, PRODUKTIFITAS DLL) DALAM RBA TERGAMBAR : RENCANA TAHUNAN, SASARAN DAN TARGET, PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN DALAM RBA TERGAMBAR : SUMBER PEMBIAYAAN TERGAMBAR FLEKSIBILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BLUD
PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin Lokmin LS I Lokmin LS II Lokmin LS III Lokmin LS IV Persiapan Musren- bang kec Review kinerja tengah tahun PELAKSANAAN RPK 20XX PEMBAHASAN RUK 200X+1 Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) Pengawasan, Pngendalian, dan Penilaian (P3) 20xx - 1 20xx 20xx + 1 P 1 Evaluasi Evaluasi 20xx- 1 Akhir RUK 20xx Persiapan RPK 20xx Awal RUK 20xx+1 M u s r e n b a n g d e s / k e l M u s r e n b a n g k e c M u s r e n b a n g k a b / k o t a Evaluasi 20xx Akhir RUK 20xx+1 Persiapan RPK 20xx+1 Awal RUK 20xx+2 Plan Cek Act Do
Dokumen yang harus sudah diselesaikan Puskesmas
Jul Agst Sept Okt Nop Des Prognosa RBA sampai akhir TA 20xx Penyusunan RBA TA 20xx+1 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Menurut Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Jan Peb Mar Apr Mei Jun PELAKSANAAN RBA 20XX Realisasi RBA Tahun Anggaran Berjalan 20xx - 1 20xx 20xx + 1
JADWAL PENYUSUNAN APBD 20xx - 1 20xx 20xx + 1 Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des *) Musren bang kel 20xx+1 *) Musren bang Kec. 20xx+1 *) Forum SKPD 20xx+1 *) Musrenbang Kab/ Kota 20xx+1 *) Pnetapn RKPD 20xx+1 *) KUA/ PPAS 20xx+1 *) Nota Ksepakatn KUA/PPAS 20xx+1 *) Penyus RKA - SKPD 20xx+1 *) Penyusunan Raperda APBD 20xx+1 *) Prsetujuan DPRD ttg Raperda APBD 20xx+1 *) evaluasi Gub ttg Raperda APBD 20xx+1 *) Pnetapn APBD 20xx+1 PENYUSUNAN RAPERDA APBD 20XX+1 (MURNI) *) Penyus KUPA/PPAS 20xx *) Nota Ksepakatn KUPA/PPAS 20xx *) Penyus RKPA SKPD 20xx *) Pertujuan DPRD ttg Raperda APBD P 20xx *) Pnetapn APBD P 20xx PENYUSUNAN RAPERDA APBD PERUBAHAN 20XX
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA BLUD KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Gambaran Umum Visi dan Misi Maksud dan Tujuan Susunan Pejabat Pengelola Dan Pengawas merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun oleh masing- masing BLU/BLUD
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA BLUD BAB II RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 202… RBA Pendapatan RBA Belanja RBA Pembiayaan Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rincian RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Ambang Batas RBA Prakiraan Maju BAB III PENUTUP Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Implementasi BLUD Kesimpulan
RBA STRUKTUR RBA Urusan Bidang Program Kegiatan Sub Kegiatan
RBA RENCANA TAHUNAN SASARAN DAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TAHUNAN SUMBER PEMBIAYAAN FLEKSIBILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BLUD
RBA Muatan RBA : a. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; b. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Perkiraan Harga; Besaran Persentase Ambang Batas; dan Prakiraan Maju atau Forward Estimate. SPM
PENDAPATAN BLUD . JASA LAYANAN JKN NON KAPITASI/ KLAIM INA CBGs PASIEN UMUM JKN KAPITASI ASURANSI NON JKN
.
Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan PKM Retribusi Pelayanan Tindakan/ Pemeriksaan/….
PENDAPATAN ASLI DAERAH
AKUN PENDAPATAN RETRIBUSI
AKUN PENDAPATAN LAIN- LAIN PAD YANG SYAH
RKA PENDAPATAN BLUD
STRUKTUR ANGGARAN BLUD BELANJA BELANJA OPERASI BELANJA MODAL mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lainnya mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya
PP 21/2004 (Pasal 1 poin 6) tentang Penyusunan RKA K/L: Prakiraan Maju (Forward Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. PRAKIRAAN MAJU PP 21/2004 (Pasal 1 poin 5) tentang Penyusunan RKA K/L: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan , dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
KAITAN KPJM & PRAKIRAAN MAJU: 2026 2025 2024 2023 Saat kebijakan diputuskan (R)APBD Prakiraan Maju Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun: KPJM Prakiraan Maju
KONSOLIDASI ANGGARAN BLUD KE DALAM APBD ANGGARAN BLUD DI APBD DAN DPA DIRINCI HANYA SAMPAI TINGKAT JENIS (SATU PROGRAM, SATU KEGIATAN DAN JENIS) RINCIAN BELANJA/BIAYA BLUD ADA DI RBA ANTAR KOMPONEN BELANJA/BIAYA DI RBA (DLM SATU JENIS BELANJA) DAPAT DIGESER SESUAI KEBUTUHAN REGULASI OPERASIONAL DIATUR DG SOP PEMIMPIN BLUD