REGULASI PERATURAN PERKOPERASIAN 123456.pptx

.

1. REGULASI TENTANG PERKOPERASIAN

2. 1. Permen 10 Tahun 2015 tentang Kelembagan Koperasi Mulai 8 April 2016 pengesahan , PAD, penggabungan , peleburan , pembagian dan pembubaran menjadi wewenang Pemerintah Pusat . Perlu diterbitkan 2 ( dua ) dokumen , Pengesahan dan Ijin Usaha Simpan Pinjam ( khusus KSP). Koperasi wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 ( dua ) tahun sejak Permen diundangkan . Koperasi yang 3 ( tiga ) tahun tidak melakukan RAT dan atau tidak melakukan usaha secara nyata 2 ( dua ) tahun berturut-turut Pemerintah berwenang melakukan pembubaran .

3. Paket Deregulasi 2. Permen 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi a. Menegaskan bahwa modal penyertaan masuk kelompok kewajiban b. Persyaratan : - 2 Tahun RAT - 2 Tahun WTP - di Anggaran Dasar ada : Modal Penyertaan.

4. Paket Deregulasi 3. Permen 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil Memberi pedoman khusus kepada koperasi-koperasi sector riil dalam menyusun laporan keuangan . Penegasan penggunaan SAK ETAP bagi koperasi yang tidak menerbitkan Surat Berharga , sedangkan bagi koperasi yang menerbitkan Surat Berharga menggunakan SAK Umum .

5. Paket Deregulasi 4. Permen 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Memberi pedoman khusus kepada koperasi-koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola konvensional dalam menyusun laporan keuangan . Penegasan penggunaan SAK ETAP bagi koperasi yang tidak menerbitkan Surat Berharga , sedangkan bagi koperasi yang menerbitkan Surat Berharga menggunakan SAK Umum .

6. Paket Deregulasi 5. Permen 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Memberi pedoman khusus kepada koperasi-koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syariah dalam menyusun laporan keuangan . Penegasan penggunaan SAK ETAP bagi koperasi yang tidak menerbitkan Surat Berharga , sedangkan bagi koperasi yang menerbitkan Surat Berharga menggunakan SAK Umum .

7. 6. Permen 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Persetujuan pembukaan kantor cabang didelegasikan kepada Bupati / Walikota . Bupati / Walikota diberikan kewenangan untuk menutup kantor cabang dengan mengungkapkan alasan . Bupati / Walikota wajib melakukan penilaian kesehatan kantor cabang ( Sehat dan TidakSehat ) . Tingkat kesehatan Simpan Pinjam dibagi menjadi 4 ( empat ) Sehat , Cukup Sehat , Dalam Pengawasan , Dalam Pengawasan Khusus . Kewajiban audit dari volume Rp 1 Milyar menjadi Rp 2,5 Milyar . Modal awal simpan pinjam dibagi dalam kelompok Primer dan Sekunder dalam tiga tingkatan ( masukkan angka-angkanya ) yakni : Primer Kab /Kota Rp . 15 Juta Primer Provinsi Rp . 75 J uta Primer Nasional Rp . 375 J uta Sekunder Kab /Kota Rp . 50 Juta Sekunder Provinsi Rp . 150 Juta Sekunder Nasional Rp . 500 Juta USP Primer Rp . 15 Juta USP Sekunder Rp . 50 Juta

8. lanjutan Masa Peralihan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak Permen diundangkan. KSP dan USP wajib menyesuaikan AD Selambat-lambatnya 1 (Satu) Tahun Sejak berlaku Permen. Koperasi non KSP yang hanya memiliki USP dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib merubah AD menjadi KSP. KSP dan USP yang belum memiliki IUSP wajib mengurus selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlaku Permen. USP yang telah mencapai volume usaha Rp. 5 Milyar dapat memisahkan menjadi KSP.

9. 7. Permen 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Ijin kantor cabang didelegasikan kepada Bupati / Walikota Bupati / Walikota diberikan kewenangan untuk menutup kantor cabang dengan mengungkapkan alasa n . Bupati / Walikota wajib melakukan penilaian kesehatan kantor cabang ( Sehat dan Tidak Sehat ) . Tingkat kesehatan Simpan Pinjam dibagi menjadi 4 ( empat ) Sehat , Cukup Sehat , Dalam Pengawasan , Dalam Pengawasan Khusus . Kewajiban audit dari volume Rp 1 Milyar menjadi Rp 2,5 Milyar . Modal awal simpan pinjam dibagi dalam kelompok Primer dan Sekunder dalam tiga tingkatan yakni : Primer Kab /Kota Rp . 15 Juta Primer Provinsi Rp . 75 J uta Primer Nasional Rp . 375 J uta Sekunder Kab /Kota Rp . 50 Juta Sekunder Provinsi Rp . 150 Juta Sekunder Nasional Rp . 500 Juta USP Primer Rp . 15 Juta USP Sekunder Rp . 50 Juta

10. Diberi kesempatan adanya transformasi dari pola konvensional menjadi pola syariah , diberi waktu masa transisi 1 ( satu ) tahun . Satu koperasi hanya boleh melaksanakan / menggunakan satu pola pelayanan . Ada unsur alat kelengkapan organisasi koperasi tambahan yakni Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya memiliki 1 ( satu ) orang telah memiliki Sertifikat dari DSN MUI Selambat-lambatnya 2 ( dua ) tahun Dewan Pengawas Syariah tersebut seluruhnya berasal dari anggota . Masa peralihan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Permen diundangkan KJKS dan UJKS wajib menyesuaikan AD selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlaku Permen KJKS dan UJKS yang belum memiliki IUSP harus mengurus selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlaku Permen Koperasi non KSPPS yang hanya memiliki USP Syariah dalam waktu 3(tiga) tahun harus merubah AD menjadi KSPPS USPS yang telah mencapai volume usaha Rp. 5 Milyar dapat memisahkan menjadi KSPPS

11. Paket Deregulasi 8. Permen 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi Menegaskan bahwa pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam adalah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, bukan kewenangan OJK .

12. Paket Deregulasi 9. Permen 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga diklat koperasi swasta Mendorong berkembangnya capacity building SDM koperasi secara swadaya Adanya standar kurikulum , silabi , modul bahan ajar.

13. Paket Deregulasi Permen 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan rapat Anggota Koperas RAT kelompok RAT online Penentuan quorum

14. Paket Deregulasi 11. Permen 20 Tahun 2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi Menegaskan koperasi sebagai Badan Hukum harus dikelola secara baik yang dibuktikan dengan akuntabilitas Akuntabilitas merupakan penilaian sendiri (self assessment) bagi koperasi yang ditujukan bukan untuk kalangan ekstern

15. Paket Deregulasi 12. Permen 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi Menegaskan bahwa pemeringkatan adalah kebutuhan koperasi yang harus dibiayai sendiri dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada pihaklain , bukan kebutuhan Pemerintah . Menegaskan bahwa koperasi harus memiliki instrument untuk meyakinkan kepada pihak luar yang dibuat oleh L embaga Pemeringkat Koperasi I ndependen . Mendorong terbentuknya L embaga P emeringkat K operasi I ndependen (LPKI) Klasifikasi hasil pemeringkatan ada 4 ( empat ) kategori : Sangat Berkualitas (AAA), Berkualitas (AAB), Cukup Berkualitas (ABB), dan Tidak Berkualitas (BBB). Pemeringkatan adalah penilaian terhadap kondisi kinerja koperasi terkini .

16. Paket Deregulasi 13. Permen 22 Tahun 2015 tentang Pengembangan Koperasi Skala Besar Menegaskan kepada Koperasi untuk meningkatkan daya saingnya agar termotivasi menjadi koperasi skala besar Mendorong setiap Kab /Kota memiliki sekurang-kurangnya 2 ( dua ) koperasi skala besar Mendorong setiap Provinsi memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi skala besar Untuk menjadi Koperasi Skala Besar dapat dilakukan dengan merger penggabungan dan peleburan .

17. Paket Deregulasi 14. Permen 23 Tahun 2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Koperasi Mendorong semakin meningkatnya keperdulian Pemkab , Pemkot , Pemprov untuk melakukan pemberdayaan koperasi secara lebih intensif .

18. Paket Deregulasi 15. Permen 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha Mendorong setiap Pemkab , Pemkot mengembangkan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) lembaga incubator bisnis bagi Pengusaha Mikro . Mendorong setiap Pemprov mengembangkan sekurang-kurangnya 5 (lima) lembaga incubator bisnis bagi Pengusaha Kecil.

19. Paket Deregulasi 16. Permen 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Menegaskan bahwa koperasi harus secara mandiri selalu berusaha melakukan revitalisasi , bagi yang aktif atau apalagi bagi yang tidak aktif. Dalam hal koperasi gagal melakukan revitalisasi harus membubarkan diri

20. PERMEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN KOPERASI

21. 1. Permen 10 Tahun 2015 tentang Kelembagan Koperasi Mulai 8 April 2016 pengesahan , PAD, penggabungan , peleburan , pembagian dan pembubaran menjadi wewenang Pemerintah Pusat . Perlu diterbitkan 2 ( dua ) dokumen , Pengesahan dan Ijin Usaha Simpan Pinjam ( khusus KSP). Koperasi wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 ( dua ) tahun sejak Permen diundangkan . Koperasi yang 3 ( tiga ) tahun tidak melakukan RAT dan atau tidak melakukan usaha secara nyata 2 ( dua ) tahun berturut-turut Pemerintah berwenang melakukan pembubaran .

22. Pengesahan Badan Hukum Koperasi menjadi terpusat Pengesahan Badan Hukum Koperasi akan dilaksanakan dengan system on-line Pembinaan dan Pengawasan Koperasi tetap didelegasikan sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi (Kabupaten, Propinsi dan Nasional ) Daftar buku anggota dapat dilakukan secara manual maupun elektronik

23. TUJUAN untuk memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi kepada: a . para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b . para pejabat yang membina dan mengawasi perkoperasian di Propinsi dan di Kabupaten/Kota ; c . Notaris pembuat Akta Koperasi; d . gerakan koperasi; dan e . masyarakat.

24. PENDIRIAN KOPERASI Para Pendiri wajib memahami: pengertian , nilai dan prinsip koperasi; azas kekeluargaan; prinsip badan hukum; dan prinsip modal sendiri atau ekuitas . S yarat Pendirian Koperasi sebagai berikut: a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi; c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;

25. d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder; e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata; f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota; g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar; h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awaluntuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

26. RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan : a. rencana pembentukan koperasi b. nama koperasi ; c. rancangan anggaran dasar koperasi ; d. usaha koperasi ; e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagi modal awal ; f. pemilihan pengurus ; dan g. pemilihan pengawas . (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah . (3) Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

27. ANGGARAN DASAR Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya : a. daftar nama pendiri ; b. nama dan tempat kedudukan ; c. jenis koperasi ; d. maksud dan tujuan ; e. jangka waktu berdirinya ; f. keanggotaan ; g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal ; h. permodalan ; i . rapat anggota ; j. pengurus ; k. pengawas ; l. pengelolaan dan pengendalian ; m. bidang usaha ; n. pembagian sisa hasil usaha ; o. ketentuan mengenai pembubaran , penyelesaian , dan hapusnya status badan hukum ; dan p. sanksi .

28. PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa : a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat ; b. 2 ( dua ) rangkap akta pendirian koperasi , 1 ( satu ) diantaranya bermaterai cukup ; c. surat kuasa pendiri ; d. notulen rapat pembentukan koperasi ; e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi ; f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ; g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal ; h. surat keterangan domisili ; i . rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 ( tiga ) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi ; dan j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam /Unit Usaha Simpan Pinjam , bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam .

29. STATUS BADAN HUKUM (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri . (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi . (3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf “ BH”. (4) Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat secara terpisah menjadi : a. dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai Badan Hukum ; dan b. dokumen pengesahan izin Usaha Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam .

30. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi , dilengkapi dengan : a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris ; dan b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat , sekretaris , salah seorang peserta rapat dan Notaris , dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota . Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit .

31. MATERI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota . Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha , penggabungan , pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang . Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha , penggabungan , pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang

32. KELENGKAPAN DOKUMEN Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan : a. 2 ( dua ) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah , bermaterai cukup ; b. Berita Acara Rapat , atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris ; c. notulen rapat perubahan anggaran dasar ; d. akta perubahan anggaran dasar yang dibuat secara otentik oleh Notaris ; e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris ; f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi ; dan g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk kelompok lapangan usaha (KLU). Perubahan bidang usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan pola pelayanan dari konvensional menjadi pola pelayanan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi syari’ah . Koperasi hanya dapat menerapkan 1 ( satu ) jenis pola pelayanan yaitu konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi syari’ah .

33. PENGGABUNGAN Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan : a . 2 ( dua ) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah , bermaterai cukup ; b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan ; c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan ; d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung ; e. anggaran dasar asli dari masing – masing koperasi yang bergabung ; dan neraca awal koperasi hasil penggabungan . Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama . Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota . Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar . Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan , Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri .

34. PELEBURAN Selain perubahan anggaran dasar karena penggabungan , 2 ( dua ) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru . Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan : a. 2 ( dua ) rangkap anggaran dasar koperasi , dan bermaterai cukup ; b. data akta pendirian dan anggaran dasar koperasi hasil peleburan ; c. berita acara rapat peleburan koperasi ; d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan ; e. anggaran dasar asli dari masing – masing koperasi yang dilebur ; f. neraca awal koperasi hasil peleburan ; Bentuk surat permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi . Koperasi yang melakukan peleburan , badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri .

35. PEMBAGIAN Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan : a. 2 ( dua ) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah , bermaterai cukup untukmasing – masing koperasi ; b. berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi ; c. neraca dari masing – masing koperasi yang dibagi ; d. anggaran dasar asli koperasi yang dibagi ; e. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi ; f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar pembagian koperasi ; anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi yang telah dibagi ; dan nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi . Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam . Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan .

36. LANJUTAN Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi , diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian , dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan . Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Umum . Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang . Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur dan Bupati / Walikota . Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak merubah nomor dan tanggal badan hukum Koperasi yang telah dikeluarkan . Nomor keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dengan mencantumkan kode PAD. Dalam hal koperasi melakukan perubahan anggaran dasar lebih dari 1 ( satu ) kali , harus mencantumkan kode huruf PAD. 2 dan seterusnya .

37. PAD YANG DILAPORKAN Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha , penggabungan , peleburan , dan pembagian koperasi tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : a. ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar koperasi ; b. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar dan notulen rapat perubahan anggaran dasar dan daftar hadir anggota wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh pengurus koperasi paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan ; c. Pejabat yang berwenang menerima dan mencatat serta memberikan surat keterangan lapor kepada Pengurus paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima ; d. Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 ( dua ) bulan sejak perubahan dilakukan ; e. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 ( empat puluh lima) hari ; f. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, maka perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi ; g. Akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf f menjadi tanggung jawab pengurus koperasi ; h. Pejabat yang berwenang , menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat lapor dan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan ; dan i . Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi , maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat yang berwenang .

38. PEMBUBARAN KOPERASI Pembubaran Koperasi dapat dilakukan : a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota ; b . jangka waktu berdirinya telah berakhir ; c. oleh Pemerintah ; dan / atau d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan .

39. Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan / atau tidak melaksanakanketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan ; b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempuntai kekuatan hukum tetap ; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap ; d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut ; dan / atau e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama ( dua ) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi .

40. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi ;

41. Paket Deregulasi Permen 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi Menegaskan bahwa pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam adalah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, bukan kewenangan OJK .

42. PENGAWASAN Ruang Lingkup : a . penerapan kepatuhan ; b. kelembagaan koperasi ; c. usaha simpan pinjam ; d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam ; e. penerapan sanksi .

43. PENERAPAN KEPATUHAN Aspek penerapan kepatuhan : a. kepatuhan legal; b. kepatuhan usaha dan keuangan ; c. kepatuhan transaksi . Aspek kelembagaan Koperasi : a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi , Anggaran Dasar , perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi , surat izin usaha , surat izin pembukaan kantor cabang , kantor cabang pembantu dan kantor kas ; b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas , rentang kendali , dan satuan pengendalian internal . Aspek usaha simpan pinjam : a. penghimpunan dana bersumber dari anggota , calon anggota , Koperasi lain dan atau anggotanya , bank dan lembaga keuangan lainnya , penerbitan obligasi dan surat utang lainnya , dan sumber lain yang sah , serta modal penyertaan ; b . mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid ; c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan .

44. PENERAPAN KEPATUHAN Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dilaksanakan terhadap aspek-aspek : a . permodalan ; b. kualitas aktiva produktif ; c. manajemen ; d. efisiensi ; e. likuiditas ; f. jatidiri Koperasi ; g. pertumbuhan dan kemandirian ; dan h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah . Aspek penerapan : a. sanksi administratif ; b. pelimpahan perkara ; c. pemantauan pelaksanaan sanksi ; d . pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara ; e. rehabilitasi kelembagaan ; f. rehabilitasi usaha .

45. Jenis Pengawasan Koperasi Jenis pengawasan Koperasi meliputi : a. pengawasan aktif dan pasif ; b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu ; c. pengawasan bersifat preventif dan represif .

46. Kualifikasi Pejabat Pengawas Koperasi a . berpendidikan sekurang-kurangnya S1; b. pernah mengikuti diklat pengawasan koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat ; c. memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang perkoperasian , hukum , akuntansi , keuangan , dan teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun ; d. untuk pengawasan Koperasi Syariah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang keuangan syariah ; e. mentaati kode etik pengawas ; dan f. sehat jasmani dan rohani .

47. PERMEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

48. Kedudukan Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusandi koperasi , sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi , transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi ; Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam satu tahun buku , khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya ; Dalam Rapat Anggota koperasi primerharus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan ; Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder,hak suara ditetapkan secara proporsional ( berimbang ) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota sertadiatur dalam Anggaran Dasar ; Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga / Peraturan

49. Jenis Rapat Anggota Jenis Rapat Anggota : Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa ;

50. Wewenang Rapat Anggota Rapat Anggota berwenang : a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi , manajemen dan usahaserta keuangan koperasi ; b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar ; c. memilih , mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas ; d. menetapkan rencana kerja , rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi , serta pengesahan laporan keuangan ; e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ; f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya ; g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; h . memutuskan penggabungan , peleburan , pembagian dan pembubaran koperasi ; i . menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar .

51. Rapat Anggota LUAR BIASA Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan , karena berbagai alasan penting dan mendesak ; Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 ( satu per lima) dari jumlah anggota koperasi . Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan secara tertulis kepada pengurus . Jika dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi ;

52. Persiapan Rapat Anggota Daftar hadir memuat : a. nama b. nomor Anggota c. alamat d. tanda tangan /cap jempol e. pengesahan oleh pimpinan rapat Tata tertib memuat : a. judul dan nama Rapat Anggota ; b. waktu , hari , tanggal , jam dan tempat penyelenggaraan ; c. dasar penyelenggaraan Rapat Anggota ; d. maksud dan tujuan serta acara Rapat Anggota ; e. peserta rapat dan jumlah kehadiran anggota ; f. hak dan kewajiban peserta rapat ; g. pimpinan rapat , serta hak dan kewajiban pimpinan rapat ; h. tata cara pengambilan keputusan Rapat Anggota ; i . syarat – syarat sahnya Rapat Anggota ; j. lembar pengesahan Rapat Anggota oleh pimpinan dan sekretaris rapat ;

53. lanjutan Pengurus mempersiapkan : a. waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan dalam Rapat Anggota ; b . pembentukan panitia penyelenggara Rapat Anggota ; c. penyusunan bahan rapat ; d . untuk memperlancar pelaksanaan Rapat Anggota , pengurus dapat melaksanakan pra-Rapat Anggota pada setiap kelompok anggota e. penetapan rancangan agenda dan tata tertib Rapat Anggota ; f. konsep Berita Acara dan pengambilan keputusan Rapat Anggota ; g . buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode Tahun Buku yang bersangkutan ; h. undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota , buku laporan pertanggung - jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota ; hal-hal yang sifatnya teknis , antara lain : gedung , ruangan , tata letak , akomodasi dan konsumsi . Pengawas mempersiapkan : a. Laporan hasil pengawasan pada tahun buku yang lampau ; b. Rencana kerja tahun berjalan .

54. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dilakukan secara koordinatif , integratif , terpadu , dan berkesinambungan oleh : a. Kementerian yang membidangi koperasi di tingkat pusat . b. Pemerintah Daerah yang membidangi Koperasi dan UKM pada tingkat Provinsi / DIdan Kabupaten / kota . Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi : a. bimbingan dan konsultasi pelaksanaan Rapat Anggota . b. sosialisasi / pemasyarakatan / publikasi . c. pendampingan . d. monitoring dan evaluasi .

55. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Untuk melindungi kepentingan koperasi , anggota , dan pihak ketiga , maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut : a . Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 ( satu ) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang ; b. Bagi koperasi yang terlambat melaksakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 ( dua ) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya ; c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis ; d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 ( dua ) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang . Pelantikan pengurus dan / atau pengawas tidak wajib dilakukan oleh pejabat .

56. MATUR NUWUN