renaksi kementerian keuangan edited 181122.pptx

renaksi pejabat pengadaan kementerian keuangan di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ Kementerian Keuangan & Renaksi Pejabat Pengadaan J akarta , 30 September 2022 1 Biro manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

2. 2 Latar Belakang 1

3. Pengelola PBJ: KPA PPK Pejabat Pengadaan Pokja Pemilihan Posisi 1 dan 2 ada di Satuan Kerja ( Satker ). Posisi 3 sementara ada di Satker , ke depan akan dikerjakan secara bertahap oleh Jafung PBJ dan kemungkinan besar dipusatkan di UKPBJ ( Biromadan ) Posisi 4 ada di UKPBJ diperankan oleh Jafung PBJ GAMBARAN UMUM PBJ Terdapat 900 satker yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang perlu dikoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang / jasa-nya dengan rata-rata 750 paket tender dan lebih dari 35.000 paket pengadaan langsung dalam setahun 3

4. Latar Belakang Renaksi Pejabat Pengadaan 4

5. Pengaturan Pejabat Pengadaan 5

6. Tahapan Rencana Aksi dan Coverage Pengadaan Langsung * Untuk coverage di luar pulau jawa dan remote area (29.1%) akan memaksimalkan peran pejabat administrasi/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, 6

7. Beban Kerja 7

8. Strategi Satuan Pelaksana UKPBJ Kemenkeu 3 8

9. 9 å ADJUSTMENT   No Pulau Provinsi PP 120% PP120% PP MAX PPMAX PP120% PPMAX   1 SUMATERA ACEH 1,49 2 1,19 2 6 5   2 SUMATERA UTARA 3,64 4 2,91 3   3 RIAU 1,84 2 1,47 2 7 7   4 KEPULAUAN RIAU 4,56 5 3,65 4   5 SUMATERA BARAT 1,04 1 0,83 1 3 3   6 JAMBI 1,01 1 0,81 1   9 BENGKULU 0,62 1 0,50 1   7 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0,42 1 0,34 1 4 4   8 SUMATERA SELATAN 1,44 2 1,15 2   10 LAMPUNG 1,05 1 0,84 1   12 JAWA JAWA BARAT 5,41 6 4,33 5 6 5   11 BANTEN 2,75 3 2,20 3 3 3   13 DKI JAKARTA 64,78 65 51,82 52     14 JAWA TENGAH 4,35 4 3,48 4 6 5   15 DI YOGYAKARTA 1,16 2 0,93 1   16 JAWA TIMUR 6,83 7 5,46 6 7 6   17 BALINUSRA BALI 1,52 2 1,21 2 6 4   18 NUSA TENGGARA BARAT 1,27 2 1,02 1   19 NUSA TENGGARA TIMUR 1,27 2 1,01 1   20 KALIMANTAN KALIMANTAN BARAT 1,90 2 1,52 2 5 5   21 KALIMANTAN SELATAN 1,34 2 1,07 2   22 KALIMANTAN TENGAH 0,76 1 0,61 1   23 KALIMANTAN TIMUR 1,86 2 1,49 2 3 3   24 KALIMANTAN UTARA 0,58 1 0,47 1   25 SULAWESI SULAWESI BARAT 0,35 1 0,28 1 5 5 15 / 16   26 SULAWESI SELATAN 3,38 3 2,71 3   27 SULAWESI TENGGARA 0,76 1 0,61 1   28 SULAWESI TENGAH 1,73 2 1,38 2 5 4   29 SULAWESI UTARA 1,37 2 1,10 1   30 GORONTALO 0,31 1 0,25 1   31 MALUKU MALUKU 0,78 1 0,62 1 6 6   32 MALUKU UTARA 0,38 1 0,30 1   33 PAPUA PAPUA 1,58 2 1,26 2   34 PAPUA BARAT 1,99 2 1,59 2   35 PAPUA TENGAH  (TIMIKA)         36 PAPUA PEGUNUNGAN  (WAMENA)         37 PAPUA SELATAN  (MERAUKE)         Total 72 65    

10. 10   Kesimpulan sementara 16 Satpel ( Satuan Pusat Koordinasi ) di Provinsi yang ditetapkan Satpel DKI Jakarta dapat diartikan sebagai unit koordinasi yang berada di Biromadan , Kanpus BPPK, DJBC, dan DJP DKI Jakarta sejumlah JF yang berada di Biromadan + Kanpus DJP + Kanpus DJBC + Kanpus BPPK dengan komposisi berdasarkan data masing-masing Kanpus (DJP, DJBC, BPPK) untuk melayani Satker Kanpus dan Satker vertikal di DKI ( khusus satker Pusdiklat AP, PKN STAN dan Satker sekitarnya akan dibahas kemudian ) hal ini akan berpotensi menyesuaikan personil di Banten dan Jabar Diluar pemenuhan kebutuhan untuk Kanpus plus Satker di lingkungan Kanwil DKI khusus untuk BPPK, DJBC, DJP, Jumlah JF PBJ yang akan direkrut minimal 65 Personil (PPMAX) dan maksimal 72 Personil (PP120%) Kebutuhan untuk Kanpus plus Satker di lingkungan Kanwil DKI khusus untuk BPPK, DJBC, DJP sekitar 34 personil ( lihat uraian Renaksi PP TA 2023 dibawah ) sehingga kebutuhan rekrutmen bertambah minimal 65 + 34 = 99 personil atau maksimal 72 + 34 = 106 personil ) Personil JF yang sudah ada di Biromadan bisa menyesuaikan penempatan di Satpel tertentu setelah dipastikan kebutuhan akan personil JF di Biromadan terpenuhi ( dengan menyesuaikan personil pada Kanpus DJP, DJBC, BPPK dan personil di masing-masing Satpel tujuan ) Penyebaran personil disesuaikan dengan Satpel ( bisa mobile antar Provinsi ) pada tiap Satpel ( idealnya tiap Provinsi ada minimal 1 Personil ) Khusus Maluku dan Papua, untuk menghindari kesulitan penempatan personil , bisa ditempatkan di SulSel P erlu disiapkan alokasi dana mobilitas untuk memberikan layanan onsite sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Tusi utama JF di Satpel adalah sebagai PP dan asistensi ( disupport oleh Team Biromadan ). Pelaksanaan tender tetap terpusat di Pokmil UKPBJ Biromadan , untuk kondisi tertentu ( syarat dan ketentuan berlaku ) dapat dipertimbangkan untuk penugasan JF PBJ pada Satpel untuk menjadi Pokmil ( akan didalami kemudian )

11. Strategi Renaksi PP Tahun 2023 5 11

12. 12 Potensi Optimasi ABK No. Unit Eselon I Jumlah PP PP B/W Min 120 Max Adj Catatan 1 Sekretariat Jenderal 45 45 11 13 16 18 Konfirmasi PP Eksisting 2 Inspektorat Jenderal 1 1 1 1 1 2 OK 3 Badan Kebijakan Fiskal 8 8 2 2 2 3 Konfirmasi ke UE I 4 Direktorat Jenderal Anggaran 10 10 2 2 2 3 5 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 3 3 2 3 3 3 6 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 7 7 2 3 4 4 7 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 13 13 7 9 10 12 8 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 19 19 1 2 2 2 9 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 8  8  5 6 7  5 TA 2024 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 25  25  9 11 13  9 11 Direktorat Jenderal Pajak 123  123  14 17 20  20 12 Lembaga Nasional Single Window 1 1 1 1 1 1 OK Total Tanpa KPTIK dan GKN 263 107 29 36 41 45 Diluar BPPK, DJBC, DJP  13 Kebutuhan KPTIK BMN 5         6   14 Kebutuhan GKN 14         Beberapa GKN digabung ( Konfirmasi ke PP) Total Dengan KPTIK dan GKN 491 160 44 56 63 54 Seluruh JF Muda dan Pertama ditugaskan Alternatif 1 Banteng Wahidin(54 JF)

13. Alokasi 1 Banteng Wahidin(54 JF) 13 SATKER JLH PKT JLH PP SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 31 1 Biro Perencanaan dan Keuangan 16 1 SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 13 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 11 1 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SEMARANG 17 SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN 7 2 INSPEKTORAT JENDERAL 51 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MEDAN 10 Biro Advokasi 2 2 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MAKASSAR 45 LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW 15 Biro Sumber Daya Manusia 17 1 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN DENPASAR 14 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 48 2 PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 9 SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN 5 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan 9 1 PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 3 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SURABAYA 23 Biro Umum 488 15 Biro Hukum 8 1 PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 26 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 86 3 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 112 3 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 139 4 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 395 12 KANTOR PUSAT DJKN 58 2 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 84 3 TOTAL 54

14. 14 Potensi Optimasi ABK No. Unit Eselon I Jumlah PP PP B/W Min 120 Max Adj Catatan 1 Sekretariat Jenderal 45 45 11 13 16 21 Konfirmasi PP Eksisting 2 Inspektorat Jenderal 1 1 1 1 1 2 OK 3 Badan Kebijakan Fiskal 8 8 2 2 2 3 Konfirmasi ke UE I 4 Direktorat Jenderal Anggaran 10 10 2 2 2 3 5 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 3 3 2 3 3 3 6 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 7 7 2 3 4 4 7 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 13 13 7 9 10 13 8 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 19 19 1 2 2 2 9 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 8  8  5 6 7  5 TA 2024 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 25  25  9 11 13  9 11 Direktorat Jenderal Pajak 123  123  14 17 20  20 12 Lembaga Nasional Single Window 1 1 1 1 1 1 OK Total Tanpa KPTIK dan GKN 263 107 29 36 41 54 Diluar BPPK, DJBC, DJP  13 Kebutuhan KPTIK BMN 5         6   14 Kebutuhan GKN 14         Beberapa GKN digabung ( Konfirmasi ke PP) Total Dengan KPTIK dan GKN 491 160 44 56 63 60 Seluruh JF Muda dan Pertama ditugaskan Alternatif 2 Banteng Wahidin(60 JF)

15. Alokasi 2 Banteng Wahidin(60 JF) 15 SATKER JLH PKT JLH PP SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 31 1 Biro Perencanaan dan Keuangan 16 1 SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 13 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 11 1 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SEMARANG 17 PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 3 2 SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN 7 INSPEKTORAT JENDERAL 51 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN DENPASAR 14 2 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MAKASSAR 45 Biro Sumber Daya Manusia 17 1 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MEDAN 10 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 48 2 PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 9 SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN 5 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan 9 1 KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN SURABAYA 23 Biro Umum 488 17 Biro Advokasi 2 1 PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 26 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 86 3 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 112 4 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 139 5 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 395 13 KANTOR PUSAT DJKN 58 2 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 84 3 Biro Hukum 8 1 LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW 15 TOTAL 60

16. Diskusi 6 16

17. 17 Diskusi No Pertanyaan Hasil Diskusi 1 Koordinasi pemenuhan ruang kerja Koordinasi pemanfaatan ruang kerja bersama dan ruang kerja khusus (dedicated untuk keperluan tertentu semisal rapat terbatas , penyimpanan berkas dan dokumen , dll ) dengan unit terkait di masing-masing objek Satpel 2 Strategi pemenuhan peralatan perkantoran pendukung kerja Koordinasi pemanfaatan peralatan perkantoran pada ruang kerja Bersama dan/atau peminjaman peralatan perkantoran tertentu dengan unit terkait di masing-masing objek Satpel Pengadaan barang peralatan perkantoran tertentu (dan koordinasi penempatannya) 3 Strategi monitoring kegiatan WFO – remote control Pemasangan CCTV Forum Jumatan (minimal sebulan sekali) 4 Strategi penugasan Sesuai dengan mekanisme penugasan selama ini (akan terus dikembangkan) 5 Anggaran ( misal untuk monitoring/ tugas lainnya ke satker-satker yang menjadi tanggung jawabnya ) Dianggarkan oleh Biro Dianggarkan oleh PPK satker 6 Hal- hal lain yang menjadi potensi kendalam / tantangan / resiko karena remote management Stabilitas layanan jika ada personil yang berhalangan sementara ( karena jumlahnya sedikit di setiap Satpel memerlukan back up support layanan yang baik dari UKPBJ di Biromadan ) Tim Satpel bisa dioptimalkan untuk berkoordinasi dengan PPK/ Pengelola PBJ di tiap unit Satpel dalam rangkan mendukung pelaksanaan tugas Pokmil UKPBJ dan/ atau PIC/Tim Asistensi PBJ 7          

18. Terima Kasih Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Telepon : [phone], 6730 E-mail : [email protected] 18