Rencana Pembangunan JM Ujian Dinas oke.ppt

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ujian Dinas oke.

1. Eko Prasetyo
Pusdiklat Pengembangan SDM

4.  Pemilihan Presiden secara langsung
 Ditiadakannya GBHN
 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dgn
kewenangan yg lebih luas, nyata, dan
bertanggung jawab
(UU No.22/1999, UU No.32/2004 ttg Pemda).
 Diperlukannya koordinasi & pengaturan utk
menyelaraskan pembangunan.
 UU No.25/2004 menjamin pembangunan yg efektif,
efisien, dan bersasaran utk mewujudkan tujuan
negara (Pembukaan UUD 1945)

5. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdakaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

8. Tujuan nasional diwujudkan melalui Penyelenggaraan
Negara yg berkedaulatan rakyat & demokratis,
mengutamakan persatuan & kesatuan, berdasarkan
Pancasila & UUD 1945
Penyelenggaraan Negara dilakukan melalui Pem-
bangunan Nasional dlm segala aspek kehidupan
bangsa.
Pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus,
usaha utk lebih maju dan terjadi perbaikan guna
mencapai tujuan.
Pembangunan Nasional (UU 25/2004) adalah upaya
semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan
negara

9. (Henry Fayol) Perencanaan adalah proses
menentukan tindakan masa depan, melalui
urutan pilihan dgn memperhitungkan sumber
daya tersedia
(Robin & Coulter) Perencanaan adalah proses
yg mencakup, mendefiniskan sasaran,
menetapkan strategi, dan serangkaian
rencana yg menyeluruh utk mengintegrasikan
& mengoordinasikan pekerjaan.

10. Menghasilkan usaha yg terkoordinasi
Mengurangi ketidakpastian,
mengantisipasi perubahan,
mempertimbangkan dampak, &
menyusun tanggapan yg tepat
Meminimalkan pemborosan dan
tindakan yg tumpang tindih.
Dapat digunakan sebagai sasaran dalam
kegiatan pengendalian (standar)

11. “ Suatu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan utk menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang, jangka
menengah, & tahunan yg dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat pusat & daerah”
(UU No.25 tahun
2004)

12. 1.Kepastian Hukum, negara hukum yg mengutamakan
landasan peraturan, kepatutan, keadilan kebijakan.
2.Tertib Penyelenggaraan Negara, keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan pengendalian
penyelenggara negara
3.Kepentingan Umum, mendahulukan kesejahteraan
umum dgn aspiratif, akomodatif, selektif.
4.Keterbukaan, membuka diri pd hak masyarakat
memperoleh informasi.
5.Proporsionalitas, keseimbangan hak & kewajiban
6.Profesionalitas, keahlian berlandaskan kode etik
7.Akuntabilitas, kegiatan penyelenggara negara harus
dipertanggungjawabkan kepada rakyat

13. 1.mendukung koordinasi antarpelaku pmbangunan
2.menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar
daerah, waktu, fungsi & tingkatan pemerintah.
3.menjamin keterkaitan & konsistensi Perencanaan,
Penganggaran, Pelaksanaan, & Pengawasan
4.mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
yg efisien, efektif, berkeadilan, & berkelanjutan.

14. 1.Pendekatan Politik, rencana pembangunan adalah
penjabaran agenda pembangunan yg ditawarkan
Presiden terpilih.
2.Pendekatan Teknokratik, menggunakan metode &
kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yg secara
fungsional bertugas utk itu (Bappenas).
3.Pendekatan Partisipatif, melibatkan semua pihak yg
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan
4.Pendekatan Atas-Bawah (Top-down),
5.Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-up), menurut
jenjang pemerintahan namun diselaraskan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

15. 1.Penyusunan rencana
2.Penetapan rencana
3.Pengendalian pelaksanaan rencana
4.Evaluasi pelaksanaan rencana

16. 1.Penyiapan Rancangan Rencana Pembangunan
yg teknokratik, menyeluruh, & terukur.
2.Berpedoman pd Rancangan tersebut, tiap
instansi pemerintah menyiapkan Rancangan
Rencana Kerja.
3.Melibatkan masyarakat dan menyelaraskan
Rencana Kerja tersebut melalui Musrenbang.
4.Penyusunan Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional – UU, Daerah – Peraturan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional – PerPres, Daerah – Per. Kepala Daerah
Rencana (Kerja) Pembangunan
Nasional – PerPres, Daerah – Per. Kepala Daerah
Tahapan penetapan rencana menjadi produk
hukum sbg upaya mengikat semua pihak utk
melaksanakan Rencana Pembangunan yg telah
disusun.

18. sebagai blue print (pedoman) bagi penyusunan
rencana pembangunan yg lebih pendek.
merupakan dokumen perencanaan pembangunan
nasional yg menjabarkan tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia.
sebagai arah/acuan bagi seluruh komponen
bangsa dlm upaya mewujudkan tujuan melalui visi,
misi, dan arah pembangunan yg disepakati
bersama (satu pola sikap & tindak).

19. Landasan Hukum RPJM II : Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2010-2014
RPJM berfungsi sbg dokumen
perencanaan periode 5 tahun,
penjabaran visi, misi, dan program
Presiden yg berpedoman pd RPJP

20. Strategi pembangunan nasional
Kebijakan umum
Program K/L dan lintas K/L, Kewilayahan
dan lintas kewilayahan
 Kerangka Ekonomi Makro (gambaran
ekonomi secara menyeluruh)
Arah kebijakan fiskal
Kerangka Regulasi
Kerangka Pendanaan yg bersifat Indikatif

21. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan
(RPJM), oleh Kepala Bappenas, penjabaran visi, misi, dan
program Presiden terpilih ke dalam Strategi Pembangunan
Nasional, serta kerangka ekonomi makro
(gambaran perekonomian & kebijakan fiskal)
Penyiapan Rancangan Rencana Strategis (Renstra K/L)
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai Tupoksi,
berdasarkan Rancangan Awal RPJM
Musrenbang (Jangka Menengah), dilaksanakan
selambatnya 2 bln setelah Presiden dilantik, bahannya
Rancangan RPJM yg telah mengakomodasi Renstra K/L dan
berpedoman pada RPJP.
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
(RPJM), ditetapkan dgn Perpres selambatnya 3 bulan.

22. Rancangan awal RPJM yg disusun oleh
Kementerian Perencanaan/Bappenas
menggambarkan pola pendekatan teknokratik &
atas-bawah (top-down).
Penggunaan Rancangan Renstra-KL dari setiap
Kementerian/Lembaga dlm penyusunan
Rancangan RPJM menggambarkan pola
pendekatan bawah-atas (bottom-up)
Keterlibatan masyarakat utk menyampaikan
aspirasi dlm Musrenbang menggambarkan pola
pendekatan partisipatif

23. Adalah proses memantau kegiatan utk memastikan
kegiatan diselesaikan sesuai rencana dan proses
mengoreksi setiap penyimpangan yg berarti
(Robins & Coulter)
Tujuan: utk menemukan kelemahan/kesalahan shg
dpt diambil tindakan korektif & pencegahan.
(dlm Rencana Pembangunan) utk menjamin
tercapainya tujuan & sasaran pembangunan melalui
kegiatan koreksi & penyesuaian oleh
menteri/pimpinan lembaga.
Kepala Bappenas menghimpun dan menganalisis
hasil pemantauan tsb sesuai tugas & kewenangannya

24. (dlm Rencana Pembangunan) kegiatan sistematis
mengumpulkan & menganalisis data informasi utk
menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja.
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kerja
sesuai dgn dokumen rencana pembangunan yg
mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan
dampak.
K/L wajib melaksanakan evaluasi kinerja
pembangunan yg terkait dgn fungsi dan tanggung
jawabnya sesuai dgn pedoman & petunjuk
plaksanaan evaluasi utk menjamin keseragaman
metode, materi, & ukuran.

25. 1.Semua komponen berkewajiban melaksanakan
program dlm RPJM dgn sebaik-baiknya.
2.K/L wajib menyusun Rencana Strategis yg memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pokok pembangunan sesuai tupoksi K/L
sesuai RPJM, sbg dasar pembuatan RKAKL.
3.Pemda wajib menyusun RPJM Daerah, sbg dasar
pembuatan Rencana Strategis SKPD dgn
memperhatikan RPJM Nasional.
4.K/L & Pemda wajib menjamin konsistensi antara
RPJM, RenStra K/L, dan RPJM Daerah .
5.Bappenas wajib memantau penjabaran RPJM ke dlm
Renstra K/L dan RPJM Daerah.

26. 1.Utk menciptakan pembangunan yg inklusif,
diperlukan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per
tahun dlm 5 tahun mendatang.
2.Program pemerintah yg tepat memihak perlu
dilakukan utk memastikan semua masyarakat
memiliki kapasitas & akses ekonomi yg sama.
3.Pertumbuhan di seluruh wilayah dgn keterkaitan
pelaku & sumber daya lokal perlu utk mengurangi
kesenjangan daerah.
4.Utk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha,
pertumbuhan ekonomi diusahakan dapat
memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya.

27. 5.Pertumbuhan ekonomi yg merusak lingkungan hidup
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak
berkelanjutan menurunnya produktivitas sumber daya
dgn cepat dan meningkatnya bencana.
6.Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan
tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur.
7.Sumber pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan
berkelanjutan harus berasal dari peningkatan
produktivitas yg sangat ditentukan oleh peningkatan
kualitas SDM.
8.Keberhasilan pembangunan ekonomi tergantung pada
kualitas birokrasi shg perlu reformasi birokrasi.

28. 9.Masih banyak esensi demokrasi yg substansial
yg belum mampu dijalankan sepenuhnya. Proses
transformasi ke sistem desentralisasi belum
sempurna, shg peningkatan kapasitas
pemerintah daerah menjadi sangat strategis.
10.Fungsi hukum utk menuntun perilaku
berkehidupan berbangsa sehari-hari masih
harus banyak diperbaiki.

29. “Terwujudnya Indonesia yg Sejahtera,
Demokratis, & Berkeadilan”
Kesejahteraan Rakyat, tolok ukur: Terwujudnya
peningkatan kesejahteraan rakyat melalui keunggulan
daya saing, kekayaan SDA, SDM & budaya bangsa.
Dikelola melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan &
Teknologi.
Demokrasi, tolok ukur: Terwujudnya masyarakat,
bangsa, negara yg demokratis, dan menjunjung tinggi
kebebasan yg bertanggung jawab serta HAM.
Keadilan, tolok ukur: Terwujudnya Pembangunan yg adil
& merata, yg dilakukan dan dinikmati oleh seluruh bangsa.

30. 1.Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia
yg Sejahtera, keadaan yg mencukupi & memiliki
kemampuan bertahan dlm mengatasi gejolak yg
terjadi baik dalam maupun luar negeri.
2.Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi,
penyempurnaan struktur politik berfokus pd
pelembagaan demokrasi dgn menata hubungan
antara kelembagaan politik dan hankam
3.Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua
Bidang, Pembangunan yg adil & merata, dapat
dinikmati seluruh komponen bangsa

31. Cita-cita luhur = visi
Arah Kebijakan Umum Pembangunan
Nasional Jangka Menengah = misi
Agenda Utama
Sasaran Pembangunan
Prioritas Nasional

32. 1.Pembangunan Ekonomi & Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat, wujud akhirnya: peningkatan
pendapatan, penurunan pengangguran, perbaikan
kualitas hidup, termasuk peningkatan kapasitas bangsa
dlm memadukan resource based, knowledge based,
culture based,& creative economy.
2.Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, reformasi
birokrasi pusat & daerah utk perbaikan pelayanan publik,
efektivitas, & akuntabilitas.
3.Penegakan Pilar Demokrasi, wujud akhirnya:
penghargaan HAM, kebebasan berpendapat, check &
balances, dan perlindungan terhadap segenap WN.

33. 4.Penegakkan Hukum & Pemberantasan Korupsi,
mencakup proses pembuatan UU,
penjabarannya, pengawasan, dan penegakkan
aturan. Wujudnya: Kepastian hukum dan Proses
peradilan yg bebas.
5.Pembangunan yg Inklusif dan Berkeadilan,
memperbanyak penerapan pembangunan yg
bersifat partisipatif

34. 1.Sasaran Pembangunan Ekonomi & Kesejahteraan,
melanjutkan kebijakan ekonomi makro utk percepatan
pertumbuhan, meningkatkan akses & mutu pendidikan,
serta peningkatan kesehatan, perbaikan lingkungan hidup
dan infrastruktur, memajukan usaha kecil.
2.Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi,
memantapkan sistem demokrasi utk menghasilkan
pemerintahan & legislatif yg kredibel, fungsi checks &
balances secara santun, dan terselenggaranya Pemilu.
3.Sasaran Penegakan Hukum, kepastian keadilan melalui
penegakan hukum & terjaganya ketertiban umum, serta
melakukan reformasi kepolisian, kejaksaan, lembaga
peradilan.

35. 1.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2.Pendidikan
3.Kesehatan
4.Penanggulangan Kemiskinan
5.Ketahanan Pangan
6.Infrastruktur
7.Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8.Energi
9.Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana
10.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-Konflik
11.Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

36. Pengarusutamaan adalah prinsip yg menjadi landasan
operasional pelaksanaan pembangunan
1.Pembangunan berkelanjutan
2.Tata kelola pemerintahan yg baik
3.Gender
Rencana Kerja Lintas Bidang :
1.Penanggulangan kemiskinan
2.Perubahan iklim global
3.Pembangunan kelautan berdimensi kepulauan
4.Perlindungan anak