RENCANA STRATEGIS UPT PKM PANITE 2024.pdf
uptpusknoebeba
9 views
78 slides
Feb 11, 2025
Slide 1 of 78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
About This Presentation
Materi Renstra Puskesmas
Slide Content
RENCANA STRATEGIS BLUD
UPT PUSKESMAS PANITE 2024 – 2026
DOKUMEN PERSYARATAN ADMNISTRATIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSKESMAS PANITE
UPT PUSKESMAS PANITE 2024 – 2026
DOKUMEN PERSYARATAN ADMNISTRATIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSKESMAS PANITE
1
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan atas tersusunnya Dokumen Rencana Strategi BLUD UPT
Puskesmas Panite Tahun 2024-2026 ini. Dokumen Rencana Strategi ini, merupakan salah satu
syarat administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 untuk tujuan kelengkapan pengusulan penerapan BLUD pada Puskesmas.
Dokumen Rencana Strategi ini dibuat berdasarkan kebutuhan UPT Puskesmas Panite
sebagai rencana kerja jangka Panjang yang digunakan untuk memberikan arahan bagi
pengembangan UPT BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsi
Puskesmas. Dokumen ini disusun berdasarkan RPD Bupati Tahun 2024 sampai dengan Tahun
2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, serta analisa atas
isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat tersusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta
Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dijalankan melalui beberapa program dan kegiatan.
Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada tim Penyusun yang telah berupaya
menyiapkan dokumen Dokumen Rencana Strategi BLUD UPT Puskesmas Panite Tahun 2024-
2026 Semoga Rencana Strategi ini dapat bermanfaat bagi pengguna layanan UPT Puskesmas
Panite, para pemangku kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Panite, 2024
Kepala UPT Puskesmas Panite
Niczon H Ataupah, SKM
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan atas tersusunnya Dokumen Rencana Strategi BLUD UPT
Puskesmas Panite Tahun 2024-2026 ini. Dokumen Rencana Strategi ini, merupakan salah satu
syarat administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 untuk tujuan kelengkapan pengusulan penerapan BLUD pada Puskesmas.
Dokumen Rencana Strategi ini dibuat berdasarkan kebutuhan UPT Puskesmas Panite
sebagai rencana kerja jangka Panjang yang digunakan untuk memberikan arahan bagi
pengembangan UPT BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsi
Puskesmas. Dokumen ini disusun berdasarkan RPD Bupati Tahun 2024 sampai dengan Tahun
2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, serta analisa atas
isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat tersusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta
Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dijalankan melalui beberapa program dan kegiatan.
Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada tim Penyusun yang telah berupaya
menyiapkan dokumen Dokumen Rencana Strategi BLUD UPT Puskesmas Panite Tahun 2024-
2026 Semoga Rencana Strategi ini dapat bermanfaat bagi pengguna layanan UPT Puskesmas
Panite, para pemangku kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Panite, 2024
Kepala UPT Puskesmas Panite
Niczon H Ataupah, SKM
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Ruang Lingkup
C. Maksud dan Tujuan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN
A. Gambaran Umum UPT Puskesmas Kanda
B. Gambaran BLUD UPT Puskesmas Kanda
C. Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Kanda
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Visi Puskesmas
B. Misi Puskesmas
C. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
D. Strategi Dan Arah Kebijakan.
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB VI PENUTUP
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Ruang Lingkup
C. Maksud dan Tujuan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN
A. Gambaran Umum UPT Puskesmas Kanda
B. Gambaran BLUD UPT Puskesmas Kanda
C. Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Kanda
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Visi Puskesmas
B. Misi Puskesmas
C. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
D. Strategi Dan Arah Kebijakan.
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB VI PENUTUP
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas kesehatan yang
menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung
tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai
fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya
Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.
Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang
jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut
dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu
tertentu.
Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga
perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.
Penyusunan rencana strategis Puskesmas dalam rangka penerapan BLUD,
dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala
Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.
Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu
kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber
daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.
B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah
perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan
BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan
menggunakan teknik analisis bisnis.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas kesehatan yang
menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung
tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan yang mengatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai
fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya
Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.
Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang
jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut
dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu
tertentu.
Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga
perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.
Penyusunan rencana strategis Puskesmas dalam rangka penerapan BLUD,
dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh kepala
Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.
Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Puskesmas mengacu
kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber
daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya), kebutuhan masyarakat dan peran
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.
B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah
perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan
BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan
menggunakan teknik analisis bisnis.
2
Rencana Strategis Puskesmas memuat antara lain:
- Rencana pengembangan layanan
- Strategi dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan
- Rencana keuangan
Rencana Strategis BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana Strategis BLUD
Puskesmas tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas untuk maju
dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.
C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya
adalah :
1. Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas
untuk pencapaian visi dan misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas,
meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah
ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS
Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Puskesmas adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Rencana Strategis Puskesmas memuat antara lain:
- Rencana pengembangan layanan
- Strategi dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan
- Rencana keuangan
Rencana Strategis BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana Strategis BLUD
Puskesmas tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas untuk maju
dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.
C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya
adalah :
1. Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas
untuk pencapaian visi dan misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas,
meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah
ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS
Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Puskesmas adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
3
Umum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
11. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No 104/KEP/HK/2024 Tentang Penetapan
sasaran standar pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2024
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan No
17/SK/III/2024 Tentang Penerapan sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024.
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala
Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
15. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.
E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis puskesmas
sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab,
dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sitematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:
Kata Pengantar
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS
A. Gambaran Umum Puskesmas
B. Gambaran Organisasi Puskesmas
C. Kinerja Pelayanan Puskesmas
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS
Umum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
11. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan No 104/KEP/HK/2024 Tentang Penetapan
sasaran standar pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2024
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan No
17/SK/III/2024 Tentang Penerapan sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024.
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala
Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan.
15. Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.
E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis puskesmas
sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab,
dan kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sitematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:
Kata Pengantar
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS
A. Gambaran Umum Puskesmas
B. Gambaran Organisasi Puskesmas
C. Kinerja Pelayanan Puskesmas
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS
4
A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
B. Isu Strategis
C. Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV
:
VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Visi Puskesmas
B. Misi Puskesmas
C. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
D. Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA
PENDANAAN
BAB VI : PENUTUP
A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
B. Isu Strategis
C. Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV
:
VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Visi Puskesmas
B. Misi Puskesmas
C. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
D. Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA
PENDANAAN
BAB VI : PENUTUP
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS
A. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS
1. Wilayah Kerja
UPT Puskesmas Panite merupakan satu dari puskesmas di wilayah kecamatan
Amanuban Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Timor Tengah
Selatan terletak di sebelah Selatan pusat kota yang berjarak 48 KM dengan jarak tempuh
± 90 menit menggunakan kendaraan roda empat. UPT Puskesmas Panite berada di Desa
Pollo wilayah Kecamatan Amanuban Selatan Keadaan geografisnya adalah dataran dan
sebagian berbukit siklus pergantian musim hujan dan musim kemarau rata-rata 6 (enam)
bulan. Curah hujan tertinggi rata-rata pada bulan Desember sampai dengan Maret. Suhu
udara berada pada 25° - 30° C.
Puskesmas Panite awalnya dibangun sesuai standar Puskesmas rawat Inap satu
lantai pada tahun 20 Desember 1958 dan pada tahun 2017 dibangun Pelayanan Obstetri
Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED) yang kemudian mengalami renovasi menjadi
dua lantai pada tahun 2022.
Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Wilayah Kerja Berbatas dengan Kecamatan Batuputih
Sebelah Timur : Wilayah Kerja Berbatas dengan Kacamatan Noebeba
Sebelah Barat : Wilayah Kerja Bertatas dengan Kabupaten Kupang
Sebelah Selatan : Wilayah Kerja Berbatas dengan Kecamatan Kualin
Adapun Luas Wilayah : 306,21 Km².
UPT Puskesmas Panite secara administratif mempunyai wilayah kerja terdiri
dari 9 (Sembilan) desa, yaitu:
1) Desa Pollo
2) Desa Bena
3) Desa Oebelo
4) Desa Oekiu
5) Desa Batnun
6) Desa Kiubaat
7) Desa Linamnutu
8) Desa Mio
9) Desa Enoneten
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS
A. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS
1. Wilayah Kerja
UPT Puskesmas Panite merupakan satu dari puskesmas di wilayah kecamatan
Amanuban Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Timor Tengah
Selatan terletak di sebelah Selatan pusat kota yang berjarak 48 KM dengan jarak tempuh
± 90 menit menggunakan kendaraan roda empat. UPT Puskesmas Panite berada di Desa
Pollo wilayah Kecamatan Amanuban Selatan Keadaan geografisnya adalah dataran dan
sebagian berbukit siklus pergantian musim hujan dan musim kemarau rata-rata 6 (enam)
bulan. Curah hujan tertinggi rata-rata pada bulan Desember sampai dengan Maret. Suhu
udara berada pada 25° - 30° C.
Puskesmas Panite awalnya dibangun sesuai standar Puskesmas rawat Inap satu
lantai pada tahun 20 Desember 1958 dan pada tahun 2017 dibangun Pelayanan Obstetri
Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED) yang kemudian mengalami renovasi menjadi
dua lantai pada tahun 2022.
Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Wilayah Kerja Berbatas dengan Kecamatan Batuputih
Sebelah Timur : Wilayah Kerja Berbatas dengan Kacamatan Noebeba
Sebelah Barat : Wilayah Kerja Bertatas dengan Kabupaten Kupang
Sebelah Selatan : Wilayah Kerja Berbatas dengan Kecamatan Kualin
Adapun Luas Wilayah : 306,21 Km².
UPT Puskesmas Panite secara administratif mempunyai wilayah kerja terdiri
dari 9 (Sembilan) desa, yaitu:
1) Desa Pollo
2) Desa Bena
3) Desa Oebelo
4) Desa Oekiu
5) Desa Batnun
6) Desa Kiubaat
7) Desa Linamnutu
8) Desa Mio
9) Desa Enoneten
6
Jarak tempuh dari Puskesmas ke desa terdekat dan terjauh : 2 - 19 km
Jarak Puskesmas ke Kabupaten/Kota: 48 km.
Berdasarkan karakteristik wilayah, Puskesmas Panite merupakan Puskesmas
Kawasan pedesaan sangat terpencil, sedangkan berdasarkan kemampuan
penyelenggaraan termasuk dalam kategori Puskesmas Rawat Inap dengan Fasilitas
PONED.
UPT Puskesmas Panite sesuai dengan Permenkes RI Nomor 43 tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
1) Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
2) Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
UPT Puskesmas Panite berlokasi di Dusun III Toikola Desa Pollo Kecamatan
Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Pos 85562, dengan wilayah
kerja sebanyak 9 desa di wilayah kecamatan Amanuban Selatan UPT Puskesmas Panite
didukung jejaring dibawahnya sebanyak 7 Puskemas pembantu (Pustu),1 Poskesdes, 1
Polindes dan 35 Posyandu Balita serta 9 Posyandu Lansia dan PTM (Posbindu) dan lain-
lain.
Posisi tersebut merupakan suatu kemudahan bagi Puskesmas Panite dalam hal
melakukan upaya pelayanan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
yang lebih tinggi. Puskesmas Panite yang berada di jalur jalan provinsi lokasi yang
strategis memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.
Pada tahun 2023 UPT Puskesmas Panite meraih sertifikat Akreditasi Puskesmas
dengan strata Paripurna.
2. Pelayanan Puskesmas
UPT Puskesmas Panite sebagai salah satu lokus telah menjalankan system
pelayanan berbasis klaster, sehingga Upaya Kesehatan di FKTP Panite telah
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015
Tahun 2023 yakni Petunjuk Teknis Pelayanan Integrasi Layanan Primer. Adapun
pelayanan UKM Esensial, UKM Pengembangan dan UKP terintegrasi dengan
pelayanan di Klaster. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panite meliputi:
a. Klaster 1: Manajemen
1) Manajemen Inti Pusksesmas
Jarak tempuh dari Puskesmas ke desa terdekat dan terjauh : 2 - 19 km
Jarak Puskesmas ke Kabupaten/Kota: 48 km.
Berdasarkan karakteristik wilayah, Puskesmas Panite merupakan Puskesmas
Kawasan pedesaan sangat terpencil, sedangkan berdasarkan kemampuan
penyelenggaraan termasuk dalam kategori Puskesmas Rawat Inap dengan Fasilitas
PONED.
UPT Puskesmas Panite sesuai dengan Permenkes RI Nomor 43 tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
1) Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
2) Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
UPT Puskesmas Panite berlokasi di Dusun III Toikola Desa Pollo Kecamatan
Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Kode Pos 85562, dengan wilayah
kerja sebanyak 9 desa di wilayah kecamatan Amanuban Selatan UPT Puskesmas Panite
didukung jejaring dibawahnya sebanyak 7 Puskemas pembantu (Pustu),1 Poskesdes, 1
Polindes dan 35 Posyandu Balita serta 9 Posyandu Lansia dan PTM (Posbindu) dan lain-
lain.
Posisi tersebut merupakan suatu kemudahan bagi Puskesmas Panite dalam hal
melakukan upaya pelayanan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
yang lebih tinggi. Puskesmas Panite yang berada di jalur jalan provinsi lokasi yang
strategis memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.
Pada tahun 2023 UPT Puskesmas Panite meraih sertifikat Akreditasi Puskesmas
dengan strata Paripurna.
2. Pelayanan Puskesmas
UPT Puskesmas Panite sebagai salah satu lokus telah menjalankan system
pelayanan berbasis klaster, sehingga Upaya Kesehatan di FKTP Panite telah
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015
Tahun 2023 yakni Petunjuk Teknis Pelayanan Integrasi Layanan Primer. Adapun
pelayanan UKM Esensial, UKM Pengembangan dan UKP terintegrasi dengan
pelayanan di Klaster. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panite meliputi:
a. Klaster 1: Manajemen
1) Manajemen Inti Pusksesmas
7
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Membuat rencana 5 tahunan puskesmas
b) Membuat RUK Puskesmas
2) Manajemen Ketatausahaan
Memiliki paket pleyanan sebagai berikut:
a) Membuat SOP Pengelolaan arsip
3) Manajemen Sumber Daya Manusia
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Membagi tugas dan tanggung jawab tenaga puskesmas
b) Membuat rencana pengembangan pegawai
4) Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Melakukan pemeliharaan alat Kesehatan
b) Melakukan pengisian ASPAK
5) Manajemen Mutu Pelayanan
Memiliki paket pelayanan sesbagai berikut:
a) Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
b) Melaporkan Indeks Keselamatan Pasien
6) Manajesmen Keuangan dan Aset/BMD
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Ketepatan waktu pembuatan laporan bulanan keuangan perbulan
b) Penyerapan anggaran
7) Manajemen Sistem Informasi Digital
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Mengelola rekam medik elektronik
b) Membuat dan mengelola website puskesmas
8) Manajemen Jejaring
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Terlaksananya pertemuan rutin bulanan
b. Klaster 2: Ibu dan Anak
1) Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas
a) Ibu Hamil
• Pelayanan Antenatal
- Penilaian Riwayat dan keluhan ibu
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Membuat rencana 5 tahunan puskesmas
b) Membuat RUK Puskesmas
2) Manajemen Ketatausahaan
Memiliki paket pleyanan sebagai berikut:
a) Membuat SOP Pengelolaan arsip
3) Manajemen Sumber Daya Manusia
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Membagi tugas dan tanggung jawab tenaga puskesmas
b) Membuat rencana pengembangan pegawai
4) Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Melakukan pemeliharaan alat Kesehatan
b) Melakukan pengisian ASPAK
5) Manajemen Mutu Pelayanan
Memiliki paket pelayanan sesbagai berikut:
a) Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
b) Melaporkan Indeks Keselamatan Pasien
6) Manajesmen Keuangan dan Aset/BMD
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Ketepatan waktu pembuatan laporan bulanan keuangan perbulan
b) Penyerapan anggaran
7) Manajemen Sistem Informasi Digital
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Mengelola rekam medik elektronik
b) Membuat dan mengelola website puskesmas
8) Manajemen Jejaring
Memiliki paket pelayanan sebagai berikut:
a) Terlaksananya pertemuan rutin bulanan
b. Klaster 2: Ibu dan Anak
1) Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas
a) Ibu Hamil
• Pelayanan Antenatal
- Penilaian Riwayat dan keluhan ibu
8
- Pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan obstetric
- Pemantauan status gizi dan penilaian kurang energi kronis
- Skrining anemia
- Pemberian TTD/MMS
- Skrining status imunisasi dan pemberian imunisasi tetanus
- Skrining preeklamsia
- Skrining TBC
- Skrining HIV
- Skrining Sifilis
- Skrining Hepatitis B
- Skrining Kesehatan Jiwa
- Temu Wicara
- Pemeriksaan USG
- Skrining Malaria di wilayah endemis
- Skrining kekerasan pada wanita (jika ada indikasi)
• Pelayanan Pengobatan
• Kelas ibu hamil
• PMT pada Ibu hamil KEK
• Kunjungan rumah Ibu Hamil bermasalah
b) Ibu Bersalin
• Persalinan Normal
• Identifikasi dan rujukan komplikasi persalinan
c) Ibu Nifas
• Pelayanan Kesehatan Pasca Salin
- Pemeriksaan menyeluruh dengan bagan nifas
- Pemeriksaan umum
- Pemeriksaan Lokhia dan penilaian perdarahan
- Pemberian kapsul Vitamin A
- Skrining Kesehatan Jiwa
- Konseling Menyusui
- KB Pasca Salin
• Pelayanan Pengobatan
- Pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan obstetric
- Pemantauan status gizi dan penilaian kurang energi kronis
- Skrining anemia
- Pemberian TTD/MMS
- Skrining status imunisasi dan pemberian imunisasi tetanus
- Skrining preeklamsia
- Skrining TBC
- Skrining HIV
- Skrining Sifilis
- Skrining Hepatitis B
- Skrining Kesehatan Jiwa
- Temu Wicara
- Pemeriksaan USG
- Skrining Malaria di wilayah endemis
- Skrining kekerasan pada wanita (jika ada indikasi)
• Pelayanan Pengobatan
• Kelas ibu hamil
• PMT pada Ibu hamil KEK
• Kunjungan rumah Ibu Hamil bermasalah
b) Ibu Bersalin
• Persalinan Normal
• Identifikasi dan rujukan komplikasi persalinan
c) Ibu Nifas
• Pelayanan Kesehatan Pasca Salin
- Pemeriksaan menyeluruh dengan bagan nifas
- Pemeriksaan umum
- Pemeriksaan Lokhia dan penilaian perdarahan
- Pemberian kapsul Vitamin A
- Skrining Kesehatan Jiwa
- Konseling Menyusui
- KB Pasca Salin
• Pelayanan Pengobatan
9
• Kelas Ibu Balita
• Kunjungan Nifas
2) Bayi Baru Lahir
a) Pelayanan Neonatal Esensial
• 30 detik – 90 menit pertama
- Menjaga suhu
- Pemotongan tali pusar
- Inisiasi Menyusui Dini
- Pemberian identitas
- Suntik Vitamin K
- Pencegahan infeksi mata
• 90 menit – Jam Pertama
- Pemeriksaan fisik menyeluruh
- Penentuan usia gestasi
- Perawatan tali pusat
- Pemberian imunisasi Hb 0
- Pencegahan infeksi dari ibu ke anak
b) Pemantauan Tanda Bahaya
c) Konseling Menyusui
d) Metode Perawatan Kanguru bagi Bayi BBLR
e) Skrining Bayi Baru Lahir
• Skrining Hipotiroid kongenital
• Skrining penyakit jantung bawaan
f) Pelayanan Pengobatan
g) Kunjungan Rumah Bayi Baru Lahir
h) Tata Laksana Bayi Prematur dan BBLR
3) Balita, Anak Pra Sekolah
a) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
• Pemantaun Pertumbuhan
• Pemantauan Perkembangan
- Skrining Kesehatan Indera Penglihatan
- Skrining Kesehatan Indera Pendengaran
- Skrining gangguan Perilaku dan Emosi
• Kelas Ibu Balita
• Kunjungan Nifas
2) Bayi Baru Lahir
a) Pelayanan Neonatal Esensial
• 30 detik – 90 menit pertama
- Menjaga suhu
- Pemotongan tali pusar
- Inisiasi Menyusui Dini
- Pemberian identitas
- Suntik Vitamin K
- Pencegahan infeksi mata
• 90 menit – Jam Pertama
- Pemeriksaan fisik menyeluruh
- Penentuan usia gestasi
- Perawatan tali pusat
- Pemberian imunisasi Hb 0
- Pencegahan infeksi dari ibu ke anak
b) Pemantauan Tanda Bahaya
c) Konseling Menyusui
d) Metode Perawatan Kanguru bagi Bayi BBLR
e) Skrining Bayi Baru Lahir
• Skrining Hipotiroid kongenital
• Skrining penyakit jantung bawaan
f) Pelayanan Pengobatan
g) Kunjungan Rumah Bayi Baru Lahir
h) Tata Laksana Bayi Prematur dan BBLR
3) Balita, Anak Pra Sekolah
a) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
• Pemantaun Pertumbuhan
• Pemantauan Perkembangan
- Skrining Kesehatan Indera Penglihatan
- Skrining Kesehatan Indera Pendengaran
- Skrining gangguan Perilaku dan Emosi
10
- Skrining Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas
- Skrining Gangguan Spektrum Autisme
• Pemeriksaan Kesehatanh Anak Terintegrasi
b) Penilaian dan konseling PMBA
c) Skrining dan pemberian Imunisasi
d) Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing
e) Skrining penyakit Infeksi
• Skrining Gejala Tuberkulosis
• Skrining Malaria
• Skrining HIV
• Skrining Hepatitis B
f) Skrining Talasemia
g) Skrining kekerasan pada anak
h) Pelayanan Pengobatan
i) Pelayanan Gigi dan Mulut
j) Kelas Ibu Balita
k) PMT Lokal bagi Balita bermasalah Gizi
l) Perawatan Jangka Panjang dan Home Care
4) Anak Usia Sekolah dan Remaja
a) Pemantauan Status Gizi – Skrining Obesitas
b) Skrining Hipertensi
c) Skrining Anemia
d) Pemberian Tablet Tambah Darah
e) Skrining dan Pemberian Imunisasi
f) Skrining TBC
g) Skrining HIV
h) Skrining Malaria (pada wilayah endemis)
i) Skrining Kesehatan Jiwa
j) Skrining Talasemia
k) Skrining Kesehatan Indera Penglihatan
l) Skrining Kesehatan Indera Pendengaran
m) Skrining Faktor Resiko Merokok
n) Skrining Kebugaran
- Skrining Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas
- Skrining Gangguan Spektrum Autisme
• Pemeriksaan Kesehatanh Anak Terintegrasi
b) Penilaian dan konseling PMBA
c) Skrining dan pemberian Imunisasi
d) Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing
e) Skrining penyakit Infeksi
• Skrining Gejala Tuberkulosis
• Skrining Malaria
• Skrining HIV
• Skrining Hepatitis B
f) Skrining Talasemia
g) Skrining kekerasan pada anak
h) Pelayanan Pengobatan
i) Pelayanan Gigi dan Mulut
j) Kelas Ibu Balita
k) PMT Lokal bagi Balita bermasalah Gizi
l) Perawatan Jangka Panjang dan Home Care
4) Anak Usia Sekolah dan Remaja
a) Pemantauan Status Gizi – Skrining Obesitas
b) Skrining Hipertensi
c) Skrining Anemia
d) Pemberian Tablet Tambah Darah
e) Skrining dan Pemberian Imunisasi
f) Skrining TBC
g) Skrining HIV
h) Skrining Malaria (pada wilayah endemis)
i) Skrining Kesehatan Jiwa
j) Skrining Talasemia
k) Skrining Kesehatan Indera Penglihatan
l) Skrining Kesehatan Indera Pendengaran
m) Skrining Faktor Resiko Merokok
n) Skrining Kebugaran
11
o) Pelayanan gigi dan Mulut
p) Pelayanan Pengobatan
q) Usaha Kesehatan Sekolah
r) Kunjungan Rumah
c. Klaster 3: Usia Dewasa dan Lansia
1) Usia Dewasa
a) Skrining Penyakit Tidak Menular
• Obesitas
• Hipertensi
• Diabetes Melitus
• Faktor Resiko Stroke
• Faktor Resiko Penyakit Jantung
• Penyakit Ginjal Kronis
• Skrining Kanker
• Skrining Talasemia
• Skrining PPOK
b) Skrining Kesehatan Indera
c) Skrining Kesehatan Jiwa
d) Skrining Penyakit Menular
• Malaria
• HIV
• Tuberkulosis (TBC)
• Hepatitis B
• Hepatitis C
e) Skrining Kekerasan terhadap Perempuan
f) Skrining Kesehatan Calon Pengantin
• Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin
• Skrining Status Imunisasi bagi Wanita Usia Subur
g) Skrining Layak Hamil Pasangan Usia Subur
h) Skrining Kebugaran Jasmani
i) Pelayanan Kesehatan Dewasa
• Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
• Pelayanan Berhenti Merokok
o) Pelayanan gigi dan Mulut
p) Pelayanan Pengobatan
q) Usaha Kesehatan Sekolah
r) Kunjungan Rumah
c. Klaster 3: Usia Dewasa dan Lansia
1) Usia Dewasa
a) Skrining Penyakit Tidak Menular
• Obesitas
• Hipertensi
• Diabetes Melitus
• Faktor Resiko Stroke
• Faktor Resiko Penyakit Jantung
• Penyakit Ginjal Kronis
• Skrining Kanker
• Skrining Talasemia
• Skrining PPOK
b) Skrining Kesehatan Indera
c) Skrining Kesehatan Jiwa
d) Skrining Penyakit Menular
• Malaria
• HIV
• Tuberkulosis (TBC)
• Hepatitis B
• Hepatitis C
e) Skrining Kekerasan terhadap Perempuan
f) Skrining Kesehatan Calon Pengantin
• Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin
• Skrining Status Imunisasi bagi Wanita Usia Subur
g) Skrining Layak Hamil Pasangan Usia Subur
h) Skrining Kebugaran Jasmani
i) Pelayanan Kesehatan Dewasa
• Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
• Pelayanan Berhenti Merokok
12
• Pelayanan Kesehatan Inhklusi bagi Penyhandang Disabihlitas
• Pelayanan Kesehatan Tradisional
j) Pelayanan Pengobatan
k) Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
2) Lanjut Usia
a) Skrining Penyakit Tidak Menular
• Obesitas
• Hipertensi
• Diabetes Melitus
• Faktor Resiko Stroke
• Faktor Resiko Penyakit Jantung
• Penyakit Ginjal Kronis
• Skrining Kanker
• Skrining Talasemia
• Skrining PPOK
b) Skrining Kesehatan Indera
c) Skrining Kesehatan Jiwa
d) Skrining Penyakit Menular
• Malaria
• HIV
• Tuberkulosis (TBC)
• Hepatitis B
• Hepatitis C
e) Skrining Kekerasan terhadap Perempuan
f) Skrining Kebugaran Jasmani
g) Pelayanan Kesehatan
• Pelayanan Berhenti Merokok
• Pelayanan Kesehatan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas
• Pelayanan Kesehatan Tradisional
h) Skrining Lansia
i) Perawatan jangka Panjang dan Home Care
j) Pelayanan Pengobatan
d. Klaster 4: Penanggulangan Penyakit Menular
• Pelayanan Kesehatan Inhklusi bagi Penyhandang Disabihlitas
• Pelayanan Kesehatan Tradisional
j) Pelayanan Pengobatan
k) Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
2) Lanjut Usia
a) Skrining Penyakit Tidak Menular
• Obesitas
• Hipertensi
• Diabetes Melitus
• Faktor Resiko Stroke
• Faktor Resiko Penyakit Jantung
• Penyakit Ginjal Kronis
• Skrining Kanker
• Skrining Talasemia
• Skrining PPOK
b) Skrining Kesehatan Indera
c) Skrining Kesehatan Jiwa
d) Skrining Penyakit Menular
• Malaria
• HIV
• Tuberkulosis (TBC)
• Hepatitis B
• Hepatitis C
e) Skrining Kekerasan terhadap Perempuan
f) Skrining Kebugaran Jasmani
g) Pelayanan Kesehatan
• Pelayanan Berhenti Merokok
• Pelayanan Kesehatan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas
• Pelayanan Kesehatan Tradisional
h) Skrining Lansia
i) Perawatan jangka Panjang dan Home Care
j) Pelayanan Pengobatan
d. Klaster 4: Penanggulangan Penyakit Menular
13
1) Kesehatan Lingkungan
2) Surveilance dan Respon
e. Klaster 5: Lintas Klaster
1) Promosi Kesehatan
2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3) Pelayanan Gawat Darurat
4) Pelayanan Kefarmasian
5) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6) Pelayanan Rawat Inap
7) Pelayanan Respon Krisis Kesehatan
8) Pelayanan Fisioterapi
Adapun pelayanan UKM Esensial, UKM Pengembangan dan UKP sudah
tercakup dalam system pelayanan berbasis klaster, yaitu:
a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
1) Upaya Promosi Kesehatan
2) Upaya Kesehatan Lingkungan
3) Upaya Kesehatan Keluarga
- Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
- Kesehatan Balita
- Kesehatan Lanjut Usia
- Keluarga Berencana
4) Upaya Gizi
5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Klaster 4)
➢ Penyakit Tidak Menular
• Diabetes Melitus
• Hipertensi
• PPOK (ISPA, Pneumonia, Asma)
• Deteksi Dini Kanker
• Upaya berhenti merokok
• Pencegahan dan pengendalian Indera
• Pelayanan Kesehatan jiwa
1) Kesehatan Lingkungan
2) Surveilance dan Respon
e. Klaster 5: Lintas Klaster
1) Promosi Kesehatan
2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3) Pelayanan Gawat Darurat
4) Pelayanan Kefarmasian
5) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6) Pelayanan Rawat Inap
7) Pelayanan Respon Krisis Kesehatan
8) Pelayanan Fisioterapi
Adapun pelayanan UKM Esensial, UKM Pengembangan dan UKP sudah
tercakup dalam system pelayanan berbasis klaster, yaitu:
a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
1) Upaya Promosi Kesehatan
2) Upaya Kesehatan Lingkungan
3) Upaya Kesehatan Keluarga
- Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
- Kesehatan Balita
- Kesehatan Lanjut Usia
- Keluarga Berencana
4) Upaya Gizi
5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Klaster 4)
➢ Penyakit Tidak Menular
• Diabetes Melitus
• Hipertensi
• PPOK (ISPA, Pneumonia, Asma)
• Deteksi Dini Kanker
• Upaya berhenti merokok
• Pencegahan dan pengendalian Indera
• Pelayanan Kesehatan jiwa
14
➢ Penyakit Menular
• Filariasis
• Kecacingan
• Demam Berdarah Dengue
• Malaria
• Penyakit Infeksi Menular Seksual
• HIV/AIDS
• Tuberkulosis
• Imunisasi
• Diare
• Kusta
6) Perawatan Kesehatan Masyarakat
b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
1) Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
2) Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3) Kesehatan Haji
4) Pelayanan Kesehatan Tradisional
UKM dan UKP yang dilaksanakan oleh Puskesmas Panite telah dikembangkan
melalui berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja.
Beberapa Inovasi UKM yang telah dikembangkan adalah Wisuda Imunisasi (DASI).
Pada pelayanan kesehatan perseorangan terdapat pelayanan kesehatan dasar non
rawat inap seperti pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, serta
beraneka ragam layanan yang ditawarkan kepada pelanggan Puskesmas antara lain:
a. Layanan kesehatan anak (MTBS)
b. Layanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pelaksanaan
pemeriksaan HIV
c. Layanan Klinik Sanitasi yang melayani konsultasi penanganan penyakit berbasis
lingkungan
d. Layanan konsultasi gizi dan konseling ASI untuk tatalaksana gizi pada balita, ibu
hamil, ibu menyusui, gangguan metabolik, dan lanjut usia
➢ Penyakit Menular
• Filariasis
• Kecacingan
• Demam Berdarah Dengue
• Malaria
• Penyakit Infeksi Menular Seksual
• HIV/AIDS
• Tuberkulosis
• Imunisasi
• Diare
• Kusta
6) Perawatan Kesehatan Masyarakat
b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
1) Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
2) Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3) Kesehatan Haji
4) Pelayanan Kesehatan Tradisional
UKM dan UKP yang dilaksanakan oleh Puskesmas Panite telah dikembangkan
melalui berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja.
Beberapa Inovasi UKM yang telah dikembangkan adalah Wisuda Imunisasi (DASI).
Pada pelayanan kesehatan perseorangan terdapat pelayanan kesehatan dasar non
rawat inap seperti pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, serta
beraneka ragam layanan yang ditawarkan kepada pelanggan Puskesmas antara lain:
a. Layanan kesehatan anak (MTBS)
b. Layanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pelaksanaan
pemeriksaan HIV
c. Layanan Klinik Sanitasi yang melayani konsultasi penanganan penyakit berbasis
lingkungan
d. Layanan konsultasi gizi dan konseling ASI untuk tatalaksana gizi pada balita, ibu
hamil, ibu menyusui, gangguan metabolik, dan lanjut usia
15
Puskesmas Panite juga melakukan pelayanan gawat darurat 24 jam, rawat inap
tingkat pertama dan Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED).
Selain itu pelayanan Kesehatan di Puskesmas Panite juga ditunjang dengan kelengkapan
pelayanan penunjang seperti Laboratorium dan Farmasi.
B. GAMBARAN ORGANISASI PUSKESMAS
1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur organisasi UPT Puskemas Panite Kabupaten Timor Tengah Selatan
terdiri dari:
a. Kepala Puskesmas
b. Kepala Tata Usaha yaitu tenaga non kesehatan dengan tingkat pendidikan paling
rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi
kesehatan yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas sebagai
Koordinator tim Manajemen Puskesmas, dalam pengelolaan, Keuangan, Umum
dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan, serta Sistem Informasi
Puskesmas yang terdiri dari:
1) Pelaksana Keuangan
a) Pelaksana Bendahara Kapitasi JKN FKTP
b) Pelaksana Bendahara BOK
2) Pelaksana Keuangan setelah menjadi BLUD
a) Pelaksana Bendahara Pengeluaran BLUD
b) Pelaksana Bendahara Penerimaan BLUD
3) Pelaksana Umum dan Kepegawaian
a) Pelaksana sarana Prasarana Lingkungan / Bangunan
b) Pelaksana Pengelolaan Barang
c) Pelaksana Sarana Prasarana Kendaraan
d) Pelaksana Administrasi dan Kepegawaian
4) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan
5) Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)
c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) yang membawahi:
a) Koordinator pelayanan promosi kesehatan
Puskesmas Panite juga melakukan pelayanan gawat darurat 24 jam, rawat inap
tingkat pertama dan Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED).
Selain itu pelayanan Kesehatan di Puskesmas Panite juga ditunjang dengan kelengkapan
pelayanan penunjang seperti Laboratorium dan Farmasi.
B. GAMBARAN ORGANISASI PUSKESMAS
1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur organisasi UPT Puskemas Panite Kabupaten Timor Tengah Selatan
terdiri dari:
a. Kepala Puskesmas
b. Kepala Tata Usaha yaitu tenaga non kesehatan dengan tingkat pendidikan paling
rendah Diploma 3 yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi
kesehatan yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas sebagai
Koordinator tim Manajemen Puskesmas, dalam pengelolaan, Keuangan, Umum
dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan, serta Sistem Informasi
Puskesmas yang terdiri dari:
1) Pelaksana Keuangan
a) Pelaksana Bendahara Kapitasi JKN FKTP
b) Pelaksana Bendahara BOK
2) Pelaksana Keuangan setelah menjadi BLUD
a) Pelaksana Bendahara Pengeluaran BLUD
b) Pelaksana Bendahara Penerimaan BLUD
3) Pelaksana Umum dan Kepegawaian
a) Pelaksana sarana Prasarana Lingkungan / Bangunan
b) Pelaksana Pengelolaan Barang
c) Pelaksana Sarana Prasarana Kendaraan
d) Pelaksana Administrasi dan Kepegawaian
4) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan
5) Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)
c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) yang membawahi:
a) Koordinator pelayanan promosi kesehatan
16
b) Koordinator pelayanan kesehatan lingkungan
c) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
• Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
• Pelaksana Keluarga Berencana
• Pelaksana Kesehatan Reproduksi
d) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM
e) Koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
• Pelaksana Pencegahan Penyakit Kusta
• Pelaksana Imunsasi
• Pelaksana PD3I
• Pelaksana surveilans
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit demam Berdarah
Dengue (DBC)
• Pelaksana Penyakit ISPA/DIARE
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Kasus HIV-AIDS dan IMS
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PTM)
• Pelaksana Kesehatan Jiwa
• Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber
binatang (P2BB)
f) Koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
2) Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan
yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
a) Koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat
b) Koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer
c) Koordinator pelayanan kesehatan olahraga
d) Koordinator pelayanan kesehatan kerja
e) pelayanan kesehatan lainnya seperti:
• Koordinator Usaha Kesehatan Sekolah
• Koordinator Pelayanan Kesehatan Indera
• Koordinator Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
• Koordinator Pencegahan Penyakit Hepatitis
b) Koordinator pelayanan kesehatan lingkungan
c) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM
• Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang
• Pelaksana Keluarga Berencana
• Pelaksana Kesehatan Reproduksi
d) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKM
e) Koordinator pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
• Pelaksana Pencegahan Penyakit Kusta
• Pelaksana Imunsasi
• Pelaksana PD3I
• Pelaksana surveilans
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit demam Berdarah
Dengue (DBC)
• Pelaksana Penyakit ISPA/DIARE
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Kasus HIV-AIDS dan IMS
• Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PTM)
• Pelaksana Kesehatan Jiwa
• Pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber
binatang (P2BB)
f) Koordinator pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
2) Penanggung jawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan
yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
a) Koordinator pelayanan kesehatan gigi masyarakat
b) Koordinator pelayanan kesehatan tradisional komplementer
c) Koordinator pelayanan kesehatan olahraga
d) Koordinator pelayanan kesehatan kerja
e) pelayanan kesehatan lainnya seperti:
• Koordinator Usaha Kesehatan Sekolah
• Koordinator Pelayanan Kesehatan Indera
• Koordinator Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
• Koordinator Pencegahan Penyakit Hepatitis
17
• Koordinator TGC
• Pelaksana Kesehatan Matra/Haji
d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan
Laboratorium, antara lain:
1) Koordinator pelayanan pemeriksaan umum
2) Koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
4) Koordinator pelayanan gawat darurat
5) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP
6) Koordinator pelayanan persalinan
7) Koordinator pelayanan kefarmasian
8) Koordinator pelayanan laboratorium
e. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
1) Puskesmas Pembantu
1) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Mio
2) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Linamnutu
3) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Bena
4) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Oekiu
5) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Batnun
6) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Kiubaat
7) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Enoneten
8) Penanggung Jawab Polindes Pollo
9) Penanggung Jawab Poskesdes Oebelo
2) Puskesmas Keliling
3) Jejaring Puskesmas
f. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
1) Koordinator Keamanan
2) Koordinator Peralatan
3) Koordinator Bencana/TGC
4) Koordinator Kebakaran
g. Penanggungjawab Mutu
• Koordinator TGC
• Pelaksana Kesehatan Matra/Haji
d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan
Laboratorium, antara lain:
1) Koordinator pelayanan pemeriksaan umum
2) Koordinator pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3) Koordinator pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP
4) Koordinator pelayanan gawat darurat
5) Koordinator pelayanan gizi yang bersifat UKP
6) Koordinator pelayanan persalinan
7) Koordinator pelayanan kefarmasian
8) Koordinator pelayanan laboratorium
e. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
1) Puskesmas Pembantu
1) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Mio
2) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Linamnutu
3) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Bena
4) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Oekiu
5) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Batnun
6) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Kiubaat
7) Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Enoneten
8) Penanggung Jawab Polindes Pollo
9) Penanggung Jawab Poskesdes Oebelo
2) Puskesmas Keliling
3) Jejaring Puskesmas
f. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
1) Koordinator Keamanan
2) Koordinator Peralatan
3) Koordinator Bencana/TGC
4) Koordinator Kebakaran
g. Penanggungjawab Mutu
18
Uraian Tugas masing masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi
seperti diuraikan diatas adalah sebagai berikut (dapat mengacu ke peraturan Bupati
tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan):
a. Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas:
1) Menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas;
2) Melaksanakan tugas jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
3) Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh
kegiatan UPT Puskesmas;
4) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Memberikan pembinaan teknis kepada Jaringan dan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas;
6) Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan
kebijakan lebih lanjut;
7) Menyusun dan menyiapkan Anggaran UPT;
8) Melaksanakan kegiatan pencegahan, pengamatan dan pengendalian Penyakit;
9) Melaksanakan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana,
Perbaikan Gizi dan Usaha Kesehatan, Usia Lanjut;
10) Melaksanakan pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan
lingkungan permukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan penyehatan
makanan/minuman;
11) Melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis usaha penyuluhan
kesehatan masyarakat, sarana kesehatan dan metode serta penyebarluasan
informasi kesehatan;
12) Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan, rawat nginap temasuk
pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, usaha
kesehatan mata, kesehatan jiwa, serta kesehatan olah raga, perawatan
kesehatan masyarakat, pengelolaan obat-obatan dan alat laboratorium;
13) Melaksanakan kegiatan rawat inap bagi Puskesmas yang memiliki tempat
perawatan;
14) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Uraian Tugas masing masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi
seperti diuraikan diatas adalah sebagai berikut (dapat mengacu ke peraturan Bupati
tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan):
a. Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas:
1) Menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas;
2) Melaksanakan tugas jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
3) Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh
kegiatan UPT Puskesmas;
4) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Memberikan pembinaan teknis kepada Jaringan dan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas;
6) Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan
kebijakan lebih lanjut;
7) Menyusun dan menyiapkan Anggaran UPT;
8) Melaksanakan kegiatan pencegahan, pengamatan dan pengendalian Penyakit;
9) Melaksanakan kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana,
Perbaikan Gizi dan Usaha Kesehatan, Usia Lanjut;
10) Melaksanakan pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan
lingkungan permukiman, penyehatan tempat-tempat umum dan penyehatan
makanan/minuman;
11) Melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis usaha penyuluhan
kesehatan masyarakat, sarana kesehatan dan metode serta penyebarluasan
informasi kesehatan;
12) Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan, rawat nginap temasuk
pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, usaha
kesehatan mata, kesehatan jiwa, serta kesehatan olah raga, perawatan
kesehatan masyarakat, pengelolaan obat-obatan dan alat laboratorium;
13) Melaksanakan kegiatan rawat inap bagi Puskesmas yang memiliki tempat
perawatan;
14) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
19
b. Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana dan program kerja UPT;
2) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan
bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan,
kepegawaian, dan perlengkapan;
3) Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan
dokumentasi;
4) Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di
lingkungan UPT;
5) Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
6) Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan
kerja UPT;
7) Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di
lingkungan UPT;
8) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
9) Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPT;
10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang
kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
11) Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPT;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai
bidang tugasnya
c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat
(Perkesmas)
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPT Puskesmas
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKM.
3) Melakukan evalasi capaia kinerja dan mutu kegiatan UKM
4) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas
d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPT Puskesmas
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKM.
3) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM
4) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas
b. Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana dan program kerja UPT;
2) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan
bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan,
kepegawaian, dan perlengkapan;
3) Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan
dokumentasi;
4) Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di
lingkungan UPT;
5) Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
6) Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan
kerja UPT;
7) Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di
lingkungan UPT;
8) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
9) Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPT;
10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang
kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
11) Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPT;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai
bidang tugasnya
c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat
(Perkesmas)
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPT Puskesmas
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKM.
3) Melakukan evalasi capaia kinerja dan mutu kegiatan UKM
4) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas
d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKM Esensial UPT Puskesmas
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKM.
3) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM
4) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas
20
e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPT Puskesmas
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKP.
3) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKP
4) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.
f. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan.
3) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM dan UKP di
Jaringan Pelayanan Kesehatan
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Jejaring Pelayanan
Kesehatan
5) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.
g. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
1) Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Puskesmas Panite baik
yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris
(BI) dan Buku Induk Inventaris (BBI) sesuai kodefikasi dan penggolongan
barang milik daerah.
2) Bersama tim Melakukan pemantauan dan monitoring pemeliharaan sarana dan
prasarana secara berkala.
3) Melakukan monitoring dan update persediaan barang inventaris dan
mencatatnya ke dalam kartu persediaan.
4) Membuat Laporan Barang pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (Lima) tahunan yang
berada di Puskesmas Panite untuk diserahkan kepada Kepala Puskesmas dan
Dinas Kesehatan.
h. Penanggungjawab Mutu
1) Menyusun rencana kerja upaya peningkatan mutu puskesmas
2) Menyiapkan instrumen mutu puskesmas
3) Pelaksanaan self assesment maupun audit internal
4) Analisis hasil self assesment maupun audit internal
e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPT Puskesmas
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKP.
3) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKP
4) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.
f. Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas
1) Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan
2) Melakukan Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan
prosedur, analisa kegiatan UKM dan UKP di Jaringan Pelayanan Kesehatan.
3) Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM dan UKP di
Jaringan Pelayanan Kesehatan
4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Jejaring Pelayanan
Kesehatan
5) Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas.
g. Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
1) Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Puskesmas Panite baik
yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris
(BI) dan Buku Induk Inventaris (BBI) sesuai kodefikasi dan penggolongan
barang milik daerah.
2) Bersama tim Melakukan pemantauan dan monitoring pemeliharaan sarana dan
prasarana secara berkala.
3) Melakukan monitoring dan update persediaan barang inventaris dan
mencatatnya ke dalam kartu persediaan.
4) Membuat Laporan Barang pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (Lima) tahunan yang
berada di Puskesmas Panite untuk diserahkan kepada Kepala Puskesmas dan
Dinas Kesehatan.
h. Penanggungjawab Mutu
1) Menyusun rencana kerja upaya peningkatan mutu puskesmas
2) Menyiapkan instrumen mutu puskesmas
3) Pelaksanaan self assesment maupun audit internal
4) Analisis hasil self assesment maupun audit internal
21
5) Pendokumentasian hasil self assesment maupun audit internal
6) Menyimpan dokumen mutu pelayanan puskesmas
7) Merevisi terhadap dokumen mutu puskesmas
8) Memberikan saran perbaikan kepada pelaksana mutu pelayanan dan
dituangkan dalam revisi
9) Memberikan respon dari saran atau pengaduan pelanggan terhadap kepuasan
pelanggan/ klien
10) Mempublikasikan sasaran mutu tertentu dan hasil pencapaiannya setiap bulan
pada papan informasi dalam gedung Puskesmas kepada pengunjung/
pelanggan/ klien.
11) Melaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan manajemen mutu.
i. Pelaksanaan Perencanaan dan pelaporan
1) Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan, dan hasil kegiatan dalam penyusunan
perencanaan kegiatan UPT Puskesmas/Perencanaan Tingkat Puskesmas.
2) Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan
perencanaan dan pelaporan.
3) Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan
4) Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan
Puskesmas
5) Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan
6) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas
j. Pelaksana Keuangan
1) Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan keuangan
2) Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan
pengelolaan keuangan
3) Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan
4) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan
5) Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan
6) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas
k. Pelaksana Umum Kepegawaian
1) Menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan, perencanaan kepegawaian sarana
prasarana dan administrasi umum
2) Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan
kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
5) Pendokumentasian hasil self assesment maupun audit internal
6) Menyimpan dokumen mutu pelayanan puskesmas
7) Merevisi terhadap dokumen mutu puskesmas
8) Memberikan saran perbaikan kepada pelaksana mutu pelayanan dan
dituangkan dalam revisi
9) Memberikan respon dari saran atau pengaduan pelanggan terhadap kepuasan
pelanggan/ klien
10) Mempublikasikan sasaran mutu tertentu dan hasil pencapaiannya setiap bulan
pada papan informasi dalam gedung Puskesmas kepada pengunjung/
pelanggan/ klien.
11) Melaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan manajemen mutu.
i. Pelaksanaan Perencanaan dan pelaporan
1) Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan, dan hasil kegiatan dalam penyusunan
perencanaan kegiatan UPT Puskesmas/Perencanaan Tingkat Puskesmas.
2) Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan
perencanaan dan pelaporan.
3) Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan
4) Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan
Puskesmas
5) Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan
6) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas
j. Pelaksana Keuangan
1) Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan keuangan
2) Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan
pengelolaan keuangan
3) Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan
4) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan
5) Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan
6) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas
k. Pelaksana Umum Kepegawaian
1) Menyiapkan bahan, dokumen, dan kebijakan, perencanaan kepegawaian sarana
prasarana dan administrasi umum
2) Menyusun pedoman kerja, prosedur kerja, dan kerangka acuan kegiatan
kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
22
3) Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, sarana prasaran
dan administrasi umum.
4) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum
5) Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
6) Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan
kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
7) Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum
8) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas.
l. Koordinator Program UKM
1) Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM
2) Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja UKM
3) Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencana Usulan kegiatan, Rencana
Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan UKM
4) Melakukan pencatatan dan pelaporan
5) Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut
6) Melaksanakan rencana tindak lanjut
m. Koordinator Pelayanan UKP
1) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan diruang pelayanan
2) Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen, dan kebijakan
perencanaan kegiatan pelayanan.
3) Bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman dan prosedur kerja setiap jenis
pelayanan.
4) Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja
5) Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan
pelayanan.
n. Pelaksana Pelayanan UKP
1) Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan
2) Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
3) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan
4) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab pelayanan dan mebuat
rencana tindak lanjut.
3) Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, sarana prasaran
dan administrasi umum.
4) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum
5) Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
6) Menyusun rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan
kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum
7) Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan
administrasi umum
8) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas.
l. Koordinator Program UKM
1) Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM
2) Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja UKM
3) Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencana Usulan kegiatan, Rencana
Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan UKM
4) Melakukan pencatatan dan pelaporan
5) Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan dan membuat rencana tindak lanjut
6) Melaksanakan rencana tindak lanjut
m. Koordinator Pelayanan UKP
1) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan diruang pelayanan
2) Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan, dokumen, dan kebijakan
perencanaan kegiatan pelayanan.
3) Bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman dan prosedur kerja setiap jenis
pelayanan.
4) Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja
5) Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan
pelayanan.
n. Pelaksana Pelayanan UKP
1) Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan
2) Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
3) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan
4) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab pelayanan dan mebuat
rencana tindak lanjut.
23
o. Penanggung Jawab Pustu dan poskesdes
1) Bertanggung jawab dalam penyiapkan bahan, dokumen, kebijakan
perencanaan kegiatan pelayanan di Pustu dan Poskesdes
2) Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja
3) Menyusun perencanaan kegiatan, rencana usulan kegiatan, Rencana
Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
4) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
5) Melaksanakan Kegiatan yang sudah direncanakan
6) Melakukan evaluasi hasil kegiatan
7) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas
p. Pelaksana Pelayanan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling
1) Menyiapkan bahan, dan alat kerja kegiatan
2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
prosedur kerja yang berlaku
3) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
4) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab
5) Membuat rencana tindak lanjut.
2. Sumber Daya Puskesmas
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia di Puskesmas Panite meliputi tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan. UPT Puskesmas Panite sudah memenuhi tenaga Dokter, Dokter Gigi,
Perawat, Tenaga Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medis dan Nutrisionis.
tetapi masih ada kekurangan jumlah bidan, Pranata Laboratorium, tenaga Bendahara,
Pengelola Barang Milik Daerah Administrasi Kepegawaian, Pengadministarasi Umum,
Sistem Informasi Kesehatan, Pengelola Program dan Pelaporan, Penjaga keamanan,
Akuntan dan Penjaga Kantor. Berikut ini profil ketenagaan di puskesmas Panite:
o. Penanggung Jawab Pustu dan poskesdes
1) Bertanggung jawab dalam penyiapkan bahan, dokumen, kebijakan
perencanaan kegiatan pelayanan di Pustu dan Poskesdes
2) Menyusun pedoman kerja dan prosedur kerja
3) Menyusun perencanaan kegiatan, rencana usulan kegiatan, Rencana
Pelaksanaan kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
4) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
5) Melaksanakan Kegiatan yang sudah direncanakan
6) Melakukan evaluasi hasil kegiatan
7) Melaporkan kepada kepala UPT Puskesmas
p. Pelaksana Pelayanan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling
1) Menyiapkan bahan, dan alat kerja kegiatan
2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan
prosedur kerja yang berlaku
3) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
4) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab
5) Membuat rencana tindak lanjut.
2. Sumber Daya Puskesmas
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia di Puskesmas Panite meliputi tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan. UPT Puskesmas Panite sudah memenuhi tenaga Dokter, Dokter Gigi,
Perawat, Tenaga Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medis dan Nutrisionis.
tetapi masih ada kekurangan jumlah bidan, Pranata Laboratorium, tenaga Bendahara,
Pengelola Barang Milik Daerah Administrasi Kepegawaian, Pengadministarasi Umum,
Sistem Informasi Kesehatan, Pengelola Program dan Pelaporan, Penjaga keamanan,
Akuntan dan Penjaga Kantor. Berikut ini profil ketenagaan di puskesmas Panite:
24
Tabel 2.1 Profil Ketenagaan di UPT Puskesmas Panite tahun Oktober 2024
No Jenis Tenaga Jumlah Status
Standar
Kebutuhan
Perhitungan
Analisis Beban
Kerja
Kekurangan
1 Dokter 1 Tugsus 1 1 0
2 Dokter gigi 1 PNS 1 1 0
3 Apoteker 1 P3K 1 1 0
4 Asisten
Apoteker
2 PNS 0 0 0
5 Perawat 25 PNS : 6
P3K : 3
PTT : 1
TKD : 9
Sukarelawan:
6
5 5 0
6 Bidan 25 PNS : 8
PTT : 1
TKD : 9
Sukarelawan
: 7
4 4 0
7 Tenaga
Promkes dan
Ilmu Perilaku
3 PNS : 1
P3K : 1
Sukarelawan
: 1
2 2 0
8 Epidemologi
Kesehatan
2 PNS 2 2 0
9 Tenaga
Sanitasi
Lingkungan
4 PNS : 2
P3K : 1
Sukarelawan
: 1
1 1 0
10 Nutrisionist 4 PNS : 1
P3K : 1
Sukarelawan
: 2
1 1 0
11 Perawat Gigi 2 PNS 1 1 0
12 Tenaga
Teknologi Lab
Medik
2 PNS : 1
P3K : 1
2 2 0
13 Tenaga Sistem
Informasi
Kesehatan
0 0 1 1 0
14 Tenaga
Administrasi
Keuangan
0 0 3 3 3
15 Tenaga
Ketatausahaan
• Kepegawaian
1
0
0
PNS (plt) 3
1
1
3
1
1
0
1
1
Tabel 2.1 Profil Ketenagaan di UPT Puskesmas Panite tahun Oktober 2024
No Jenis Tenaga Jumlah Status
Standar
Kebutuhan
Perhitungan
Analisis Beban
Kerja
Kekurangan
1 Dokter 1 Tugsus 1 1 0
2 Dokter gigi 1 PNS 1 1 0
3 Apoteker 1 P3K 1 1 0
4 Asisten
Apoteker
2 PNS 0 0 0
5 Perawat 25 PNS : 6
P3K : 3
PTT : 1
TKD : 9
Sukarelawan:
6
5 5 0
6 Bidan 25 PNS : 8
PTT : 1
TKD : 9
Sukarelawan
: 7
4 4 0
7 Tenaga
Promkes dan
Ilmu Perilaku
3 PNS : 1
P3K : 1
Sukarelawan
: 1
2 2 0
8 Epidemologi
Kesehatan
2 PNS 2 2 0
9 Tenaga
Sanitasi
Lingkungan
4 PNS : 2
P3K : 1
Sukarelawan
: 1
1 1 0
10 Nutrisionist 4 PNS : 1
P3K : 1
Sukarelawan
: 2
1 1 0
11 Perawat Gigi 2 PNS 1 1 0
12 Tenaga
Teknologi Lab
Medik
2 PNS : 1
P3K : 1
2 2 0
13 Tenaga Sistem
Informasi
Kesehatan
0 0 1 1 0
14 Tenaga
Administrasi
Keuangan
0 0 3 3 3
15 Tenaga
Ketatausahaan
• Kepegawaian
1
0
0
PNS (plt) 3
1
1
3
1
1
0
1
1
25
No Jenis Tenaga Jumlah Status
Standar
Kebutuhan
Perhitungan
Analisis Beban
Kerja
Kekurangan
• Sarana
Prasarana
• Administrasi
Umum
0
2
2
2
16 Perekam
Medis
2 Sukarelawan 3 3 3
17 Cleaning
Service
2 Sukarelawan 2 2 2
18 Driver 1 Kontrak
Dinkes
2 2 1
19 Security 0 - 2 2 0
JUMLAH 78
b. Sumber Daya Keuangan
Sumber Daya Keuangan Puskesmas Panite berasal dari Kapitasi JKN Puskesmas,
Operasional APBD dan Bantuan Operasional Kesehatan. Dana Operasional yang
didapatkan dari APBD masih tergolong kecil dan hanya mencukupi kebutuhan air dan
listrik. Berikut Realisasi Keuangan Puskesmas Panite dari berbagai sumber dana:
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Puskesmas Panite Tahun 2023
NO Sumber Dana Realisasi Tahun 2023
1 Operasional APBD 0
2 Bantuan Operasional kesehatan 677 371 630
3 Kapitasi JKN 838 625 067
4 Non Kapitasi JKN 78 200 000
5 Subsidi -
6 Non Subsidi -
Jumlah 1.594.196.697
c. Sumber Daya Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana Puskesmas Panite cukup lengkap dengan kondisi gedung
yang baru dibangun pada tahun 2022 Beberapa sarana masih perlu perhatian karena
mengalami kerusakan sedang. Sarana dan prasarana Puskesmas tersebut tersebar juga
dalam Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Polindes, Poskesdes dan
Poslansia berikut ini.
No Jenis Tenaga Jumlah Status
Standar
Kebutuhan
Perhitungan
Analisis Beban
Kerja
Kekurangan
• Sarana
Prasarana
• Administrasi
Umum
0
2
2
2
16 Perekam
Medis
2 Sukarelawan 3 3 3
17 Cleaning
Service
2 Sukarelawan 2 2 2
18 Driver 1 Kontrak
Dinkes
2 2 1
19 Security 0 - 2 2 0
JUMLAH 78
b. Sumber Daya Keuangan
Sumber Daya Keuangan Puskesmas Panite berasal dari Kapitasi JKN Puskesmas,
Operasional APBD dan Bantuan Operasional Kesehatan. Dana Operasional yang
didapatkan dari APBD masih tergolong kecil dan hanya mencukupi kebutuhan air dan
listrik. Berikut Realisasi Keuangan Puskesmas Panite dari berbagai sumber dana:
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Puskesmas Panite Tahun 2023
NO Sumber Dana Realisasi Tahun 2023
1 Operasional APBD 0
2 Bantuan Operasional kesehatan 677 371 630
3 Kapitasi JKN 838 625 067
4 Non Kapitasi JKN 78 200 000
5 Subsidi -
6 Non Subsidi -
Jumlah 1.594.196.697
c. Sumber Daya Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana Puskesmas Panite cukup lengkap dengan kondisi gedung
yang baru dibangun pada tahun 2022 Beberapa sarana masih perlu perhatian karena
mengalami kerusakan sedang. Sarana dan prasarana Puskesmas tersebut tersebar juga
dalam Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Polindes, Poskesdes dan
Poslansia berikut ini.
26
Tabel 2.3 Jumlah Pustu, Pusling, Posyandu, Polindes, Poskesdes, Poslansia di
Puskesmas Panite Tahun 2024
Puskesmas Panite belum memiliki mobil ambulan yang memadai meskipun
memiliki pelayanan PONED atau pelayanan 24 jam dan melayani rujukan
kegawatdaruratan. Berikut adalah rincian dari sarana dan prasarana Puskesmas Panite
Tabel 2.4 Sarana Prasarana di UPT Puskesmas Panite
No Jenis sarana/prasarana
Jumlah/
Kecukupan
Kondisi
Baik
Rusak
ringan
Rusak
berat
Sarana Kesehatan:
1. Puskesmas Pembantu
2. Polindes
3. Rumah Dinas Perawat
4. Puskesmas /PONED
5. Kendaraan Roda 4
6. Kendaraan Roda 2
7. Tabung Oksigen
8. Pengelolaan Limbah
Cair (IPAL)
Sarana Penunjang
1. Komputer
2. Laptop
3. Kursi Tamu
4. Kursi Tunggu
5. AC
7
1
13
1
2
11
10
1
12
5
12
10
9
7
1
4
1
2
10
10
10
5
12
9
9
9
1
2
1
1
N
O
INDIKATOR 2024
1. Jumlah Puskesmas Pembantu 7
2. Jumlah Puskesmas Keliling 2
3. Jumlah Posyandu 35
4. Jumlah Polindes 1
5. Jumlah Poskesdes 1
6. Jumlah Poslansia 9
Tabel 2.3 Jumlah Pustu, Pusling, Posyandu, Polindes, Poskesdes, Poslansia di
Puskesmas Panite Tahun 2024
Puskesmas Panite belum memiliki mobil ambulan yang memadai meskipun
memiliki pelayanan PONED atau pelayanan 24 jam dan melayani rujukan
kegawatdaruratan. Berikut adalah rincian dari sarana dan prasarana Puskesmas Panite
Tabel 2.4 Sarana Prasarana di UPT Puskesmas Panite
No Jenis sarana/prasarana
Jumlah/
Kecukupan
Kondisi
Baik
Rusak
ringan
Rusak
berat
Sarana Kesehatan:
1. Puskesmas Pembantu
2. Polindes
3. Rumah Dinas Perawat
4. Puskesmas /PONED
5. Kendaraan Roda 4
6. Kendaraan Roda 2
7. Tabung Oksigen
8. Pengelolaan Limbah
Cair (IPAL)
Sarana Penunjang
1. Komputer
2. Laptop
3. Kursi Tamu
4. Kursi Tunggu
5. AC
7
1
13
1
2
11
10
1
12
5
12
10
9
7
1
4
1
2
10
10
10
5
12
9
9
9
1
2
1
1
N
O
INDIKATOR 2024
1. Jumlah Puskesmas Pembantu 7
2. Jumlah Puskesmas Keliling 2
3. Jumlah Posyandu 35
4. Jumlah Polindes 1
5. Jumlah Poskesdes 1
6. Jumlah Poslansia 9
27
6. Lemari Es
7. Printer
8. Meja Tulis
9. Lemari Arsip
10. Lemari Alkes
11. Ultrasonografi
12. Printer USG
4
13
32
7
10
2
1
4
10
7
10
2
1
3
1
Puskesmas Panite memiliki sarana Ultrasonografi untuk menunjang pemeriksaan
Ibu Hamil di Puskesmas dan Rotator untuk menunjang pelayaan Laboratorium.
C. KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS
1. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Upaya Promosi Kesehatan
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan selama
tahun 2023 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah memenuhi target. Namun
demikian ada 6 (enam) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu
penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) keluarga, pemberdayaan
individu/kunjungan rumah, pembinaan PHBS RT, usaha kesehatan bersumberdaya
masyarakat (UKBM) posyandu strata purnama dan mandiri, penggalangan kemitraan,
dan penggunaan media KIE (penyebarluasan informasi). Berikut adalah rekapitulasi
dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan pada
Puskesmas Panite
Tabel 2.5 Hasil Identifikasi Masalah Upaya Promosi Kesehatan (Promkes) di
Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
NO INDIKATOR KINERJA
2022 2023
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJAN
GAN
(%)
1 Cakupan Desa Siaga 63,35% 78,35&
2 Cakupan Posyandu
Aktif
50%
55%
3 Jumlah Pembuatan
Media Informasi
Kesehatan (kegiatan)
10 11
6. Lemari Es
7. Printer
8. Meja Tulis
9. Lemari Arsip
10. Lemari Alkes
11. Ultrasonografi
12. Printer USG
4
13
32
7
10
2
1
4
10
7
10
2
1
3
1
Puskesmas Panite memiliki sarana Ultrasonografi untuk menunjang pemeriksaan
Ibu Hamil di Puskesmas dan Rotator untuk menunjang pelayaan Laboratorium.
C. KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS
1. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Upaya Promosi Kesehatan
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan selama
tahun 2023 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah memenuhi target. Namun
demikian ada 6 (enam) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu
penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) keluarga, pemberdayaan
individu/kunjungan rumah, pembinaan PHBS RT, usaha kesehatan bersumberdaya
masyarakat (UKBM) posyandu strata purnama dan mandiri, penggalangan kemitraan,
dan penggunaan media KIE (penyebarluasan informasi). Berikut adalah rekapitulasi
dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan pada
Puskesmas Panite
Tabel 2.5 Hasil Identifikasi Masalah Upaya Promosi Kesehatan (Promkes) di
Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
NO INDIKATOR KINERJA
2022 2023
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJAN
GAN
(%)
1 Cakupan Desa Siaga 63,35% 78,35&
2 Cakupan Posyandu
Aktif
50%
55%
3 Jumlah Pembuatan
Media Informasi
Kesehatan (kegiatan)
10 11
28
4 Jumlah Desa yang
Melaksanakan Germas
9
9
5 Presentase Rumah
Tangga berperilaku
hidup bersih dan sehat
57%
59%
Sumber: Laporan Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
b. Upaya Kesehatan Lingkungan
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan
lingkungan selama tahun 2023 di Puskesmas Panite pada umumnya belum memenuhi
target, hanya kinerja cakupan pengawasan jamban saja yang dapat melebihi target
kinerja. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat
pada upaya promosi kesehatan lingkungan pada Puskesmas Panite
Tabel 2.6 Hasil Capaian Upaya Kesehatan Lingkungan di UPT Puskesmas Panite
Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KEGIATAN
2022 2023
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
1 Presentase Desa STBM 83% 85%
2 Persentase Sarana Air Minum
yang dilakukan Pengawasan
90% 92%
3 Persentase Tempat-tempat
Umum yang sesuai Syarat
Kesehatan
86% 90%
4
Persentase TPM yang sessuai
syarat kesehatan
86% 90%
5 Persentase Akses Jamban Sehat 86% 90%
Sumber: Laporan Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
c. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan ibu, anak dan
KB selama tahun 2024 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah memenuhi target.
Namun demikian ada 3 (tiga) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan
kunjungan neonatus lengkap pada sasaran kesehatan ibu, cakupan pelayanan anak balita
pada sasaran kesehatan anak, dan cakupan peserta KB aktif pada sasaran keluarga
4 Jumlah Desa yang
Melaksanakan Germas
9
9
5 Presentase Rumah
Tangga berperilaku
hidup bersih dan sehat
57%
59%
Sumber: Laporan Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
b. Upaya Kesehatan Lingkungan
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya promosi kesehatan
lingkungan selama tahun 2023 di Puskesmas Panite pada umumnya belum memenuhi
target, hanya kinerja cakupan pengawasan jamban saja yang dapat melebihi target
kinerja. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat
pada upaya promosi kesehatan lingkungan pada Puskesmas Panite
Tabel 2.6 Hasil Capaian Upaya Kesehatan Lingkungan di UPT Puskesmas Panite
Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KEGIATAN
2022 2023
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
1 Presentase Desa STBM 83% 85%
2 Persentase Sarana Air Minum
yang dilakukan Pengawasan
90% 92%
3 Persentase Tempat-tempat
Umum yang sesuai Syarat
Kesehatan
86% 90%
4
Persentase TPM yang sessuai
syarat kesehatan
86% 90%
5 Persentase Akses Jamban Sehat 86% 90%
Sumber: Laporan Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
c. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya kesehatan ibu, anak dan
KB selama tahun 2024 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah memenuhi target.
Namun demikian ada 3 (tiga) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan
kunjungan neonatus lengkap pada sasaran kesehatan ibu, cakupan pelayanan anak balita
pada sasaran kesehatan anak, dan cakupan peserta KB aktif pada sasaran keluarga
29
berencana. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat
pada upaya kesehatan ibu, anak dan KB pada Puskesmas Panite
Tabel 2.7 Capaian Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
di UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KINERJA
2022 2023
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANG
AN
(%)
1
Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup
240
235
2
Angka Kematian Neonatal
per 1000 Kelahiran Hidup
9
7
3
Angka Kematian Bayi per
1000 Kelahiran Hidup
11
9
4
Angka Kematian Balita
per 1000 Kelahiran Hidup
1,8
1,6
5
Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
100% 100%
6
Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi
Kebidanan/Cakupan
Pelayanan Ibu Bersalin
Mendapatkan Pelayanan
Persalinan Sesuai Standart
100% 100%
7
Cakupan Pelayanan
Nifas
87% 88%
8
Cakupan Ibu Hamil
mendapatkan
Pelayanan Antenatal
sesuai Standart
100% 100%
9
Cakupan
Kunjungan Bayi
100% 100%
10
Cakupan Neonatus dengan
Komplikasi yang Ditangani
100% 100%
Sumber: Laporan Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
d. Upaya Gizi Masyarakat
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya gizi masyarakat selama
tahun 2024 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah memenuhi target. Namun
demikian ada 4 (empat) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan
berencana. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat
pada upaya kesehatan ibu, anak dan KB pada Puskesmas Panite
Tabel 2.7 Capaian Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
di UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KINERJA
2022 2023
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
PENCAPAIAN
(%)
KESENJANG
AN
(%)
1
Angka Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran Hidup
240
235
2
Angka Kematian Neonatal
per 1000 Kelahiran Hidup
9
7
3
Angka Kematian Bayi per
1000 Kelahiran Hidup
11
9
4
Angka Kematian Balita
per 1000 Kelahiran Hidup
1,8
1,6
5
Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
100% 100%
6
Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi
Kebidanan/Cakupan
Pelayanan Ibu Bersalin
Mendapatkan Pelayanan
Persalinan Sesuai Standart
100% 100%
7
Cakupan Pelayanan
Nifas
87% 88%
8
Cakupan Ibu Hamil
mendapatkan
Pelayanan Antenatal
sesuai Standart
100% 100%
9
Cakupan
Kunjungan Bayi
100% 100%
10
Cakupan Neonatus dengan
Komplikasi yang Ditangani
100% 100%
Sumber: Laporan Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
d. Upaya Gizi Masyarakat
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya gizi masyarakat selama
tahun 2024 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah memenuhi target. Namun
demikian ada 4 (empat) indikator yang masih terdapat kesenjangan yaitu cakupan
30
kunjungan neonatus lengkap pada cakupan balita ditimbang: balita yang ditimbang berat
badannya, cakupan babuta yang naik berat badannya, cakupan remantri di sekolah yang
mendapatkan TTD, dan cakupan ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT. Berikut
adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya
kesehatan ibu, anak dan KB pada Puskesmas Panite.
Tabel 2.8 Hasil Capaian Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di UPT Puskesmas Panite
Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KEGIATAN
2022 2023
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANG
AN (%)
1 Prevalensi Balita Gizi Kurang
2,5% 2,4%
2 Prevalensi Gizi Buruk 1,4% 1,3%
3 Prevalensi Balita Stunting 38% 35%
4
Persentase Balita Gizi Buruk
Mendapatkan Perawatan
100% 100%
5
Persentase Ibu Hamil KEK
Mendapatkan PMT
93% 95%
6
Persentase Penanggulangan Ibu
Hamil dan Menyusui Kurang
Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi,
GAKY, Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
90% 95%
7
Prevalensi Balita Kurus
Mendapatkan PMT
88% 95%
8
Persentase Bayi yang
Mendapatkan ASI Eksklusif
89% 90%
Sumber : Laporan UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
Status gizi balita berdasarkan indeks BB/U pada tahun 2020, jumlah gizi buruk
sebesar 28 kasus, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Status gizi kurang
sebesar 9,17% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 5.8%. Status gizi baik tahun
2020 sebesar 84.68% menurun dibanding tahun 2019 sebesar 91,6%. Status gizi lebih
tahun 2020 sebesar 5,26% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 2,5%.
Indeks BB/U merupakan cara pengukuran status gizi yang menggambarkan status
gizi saat ini (Current Nutritional Status) yang sangat dipengaruhi oleh umur dan
karakteristik BB yang labil akibat penyakit atau peningkatan status gizi.
kunjungan neonatus lengkap pada cakupan balita ditimbang: balita yang ditimbang berat
badannya, cakupan babuta yang naik berat badannya, cakupan remantri di sekolah yang
mendapatkan TTD, dan cakupan ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT. Berikut
adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya
kesehatan ibu, anak dan KB pada Puskesmas Panite.
Tabel 2.8 Hasil Capaian Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat di UPT Puskesmas Panite
Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KEGIATAN
2022 2023
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANG
AN (%)
1 Prevalensi Balita Gizi Kurang
2,5% 2,4%
2 Prevalensi Gizi Buruk 1,4% 1,3%
3 Prevalensi Balita Stunting 38% 35%
4
Persentase Balita Gizi Buruk
Mendapatkan Perawatan
100% 100%
5
Persentase Ibu Hamil KEK
Mendapatkan PMT
93% 95%
6
Persentase Penanggulangan Ibu
Hamil dan Menyusui Kurang
Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi,
GAKY, Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
90% 95%
7
Prevalensi Balita Kurus
Mendapatkan PMT
88% 95%
8
Persentase Bayi yang
Mendapatkan ASI Eksklusif
89% 90%
Sumber : Laporan UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
Status gizi balita berdasarkan indeks BB/U pada tahun 2020, jumlah gizi buruk
sebesar 28 kasus, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Status gizi kurang
sebesar 9,17% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 5.8%. Status gizi baik tahun
2020 sebesar 84.68% menurun dibanding tahun 2019 sebesar 91,6%. Status gizi lebih
tahun 2020 sebesar 5,26% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 2,5%.
Indeks BB/U merupakan cara pengukuran status gizi yang menggambarkan status
gizi saat ini (Current Nutritional Status) yang sangat dipengaruhi oleh umur dan
karakteristik BB yang labil akibat penyakit atau peningkatan status gizi.
31
Tabel 2.9 Perkembangan Status Gizi Balita Indikator BB/TB hasil BPB
Di UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
Tahun
Sangat
Kurus
Kurus Normal Gemuk
Jml % Jml % Jml % Jml %
2022
2023
Sumber: Hasil Bulan penimbangan Balita Tahun 2022-2023
Status gizi balita berdasarkan indeks BB/TB, status gizi sangat kurus tahun 2024
sebanyak 3 (0.10) menurun dibanding dengan tahun 2019 sebesar 26 (0,91%). Status
gizi kurus tahun 2020 sebesar 130 (4.17) meningkat dibanding tahun 2019 sebesar
2.25%. Status gizi normal tahun 2020 sebesar 2634 (84.42% menurun dibanding tahun
2019 sebesar 92,93%, Status gizi gemuk tahun 2020 sebesar 353 (11.31%) meningkat
dibanding tahun 2019 sebesar 3,90%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola
konsumsi makanan dimasyarakat.
e. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit selama tahun 2024 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah
memenuhi target. Namun demikian ada 4 (empat) indikator yang masih terdapat
kesenjangan yaitu cakupan sistem kewaspadaan dini, cakupan penderita pneumonia
bayi, cakupan kesembuhan pasian TB BTA positif, dan penemuan penderita pnemonia.
Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit pada Puskesmas Panite
Tabel 2.10 Hasil Capaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di UPT
Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KEGIATAN
2022 2023
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANG
AN (%)
1
Cakupan penemuan dan
Penanganan Penderita DBD
100% 100%
2
Angka Kejadian malaria per
100.000 penduduk
1 0,9
3
Tingkat kematian akibat Malaria
per 100.000 penduduk
1 0,8
Tabel 2.9 Perkembangan Status Gizi Balita Indikator BB/TB hasil BPB
Di UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
Tahun
Sangat
Kurus
Kurus Normal Gemuk
Jml % Jml % Jml % Jml %
2022
2023
Sumber: Hasil Bulan penimbangan Balita Tahun 2022-2023
Status gizi balita berdasarkan indeks BB/TB, status gizi sangat kurus tahun 2024
sebanyak 3 (0.10) menurun dibanding dengan tahun 2019 sebesar 26 (0,91%). Status
gizi kurus tahun 2020 sebesar 130 (4.17) meningkat dibanding tahun 2019 sebesar
2.25%. Status gizi normal tahun 2020 sebesar 2634 (84.42% menurun dibanding tahun
2019 sebesar 92,93%, Status gizi gemuk tahun 2020 sebesar 353 (11.31%) meningkat
dibanding tahun 2019 sebesar 3,90%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola
konsumsi makanan dimasyarakat.
e. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit selama tahun 2024 di Puskesmas Panite pada umumnya sudah
memenuhi target. Namun demikian ada 4 (empat) indikator yang masih terdapat
kesenjangan yaitu cakupan sistem kewaspadaan dini, cakupan penderita pneumonia
bayi, cakupan kesembuhan pasian TB BTA positif, dan penemuan penderita pnemonia.
Berikut adalah rekapitulasi dari capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat pada upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit pada Puskesmas Panite
Tabel 2.10 Hasil Capaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di UPT
Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
No INDIKATOR KEGIATAN
2022 2023
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANGAN
(%)
TARGET
(%)
CAKUPAN
(%)
KESENJANG
AN (%)
1
Cakupan penemuan dan
Penanganan Penderita DBD
100% 100%
2
Angka Kejadian malaria per
100.000 penduduk
1 0,9
3
Tingkat kematian akibat Malaria
per 100.000 penduduk
1 0,8
32
4
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
93,5% 94%
5
Persentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak
80% 85%
6
Cakupan Balita Penumonia yang
Ditangani
85% 90%
7
Non Polio rate per 100.000
penduduk
2 2
8
Persentase penderita Diare yang
Ditangani
82% 85%
9
Persentase pelayanan Kesehatan
Orang dengan Resiko Terinfeksi
Virus yang melemahkan Daya
Tahan Tubuh Manusia Human
Immunodeficiency Virus (HIV)
100% 100%
10
Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberculosis sesuai
Standart
100% 100%
11
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
(100.000 penduduk)
243
254
12
Tingkat Kematian Karena
Tuberculosis (100.000 penduduk)
1,8
1,5
13
Proporsi Jumlah Kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi
dalam Program DOTS
93% 94%
14
Cakupan Desa mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam
100% 100%
15
Cakupan Pelayanan Penderita
Hipertensi Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan sesuai
Standart
100% 100%
16
Cakupan Penderita Diabetes
Melitus/Cakupan pelayanan
Penderita Diabetes Melitus yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standart
100% 100%
17
Persentase Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)
100% 100%
18
Cakupan Pelayanan Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standart
100% 100%
4
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
93,5% 94%
5
Persentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak
80% 85%
6
Cakupan Balita Penumonia yang
Ditangani
85% 90%
7
Non Polio rate per 100.000
penduduk
2 2
8
Persentase penderita Diare yang
Ditangani
82% 85%
9
Persentase pelayanan Kesehatan
Orang dengan Resiko Terinfeksi
Virus yang melemahkan Daya
Tahan Tubuh Manusia Human
Immunodeficiency Virus (HIV)
100% 100%
10
Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberculosis sesuai
Standart
100% 100%
11
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
(100.000 penduduk)
243
254
12
Tingkat Kematian Karena
Tuberculosis (100.000 penduduk)
1,8
1,5
13
Proporsi Jumlah Kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi
dalam Program DOTS
93% 94%
14
Cakupan Desa mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam
100% 100%
15
Cakupan Pelayanan Penderita
Hipertensi Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan sesuai
Standart
100% 100%
16
Cakupan Penderita Diabetes
Melitus/Cakupan pelayanan
Penderita Diabetes Melitus yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standart
100% 100%
17
Persentase Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)
100% 100%
18
Cakupan Pelayanan Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standart
100% 100%
33
Sumber : Laporan UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
NO KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
%
PENCAPA
IAN
KESENJANG
AN
1
PELAYANAN
IMUNISASI
DASAR
Cakupan BCG 95 72.5% 22.5%
Cakupan DPTHB 1 95 39,4% 55,6%
Cakupan DPTHB 3 95 7,8% 87,2%
Cakupan Polio 4 95 63,6% 31,4%
Cakupan Campak 95 77,6% 17,4
Cakupan BIAS DT 95
Cakupan BIAS TT 95
Cakupan BIAS Campak 95 49,2%
Cakupan Pelayanan
Imunisasi
Ibu Hamil TT2+
95
Cakupan Desa/
Kelurahan Universal
Child Immunization
(UCI)
80
Cakupan Sistem
Kewaspadaan
Dini
100
Cakupan Surveilans
Terpadu
Penyakit
100
Cakupan Pengendalian
KLB
0
2
.
Penemuan
Dan
Penanganan
Penderita
Penyakit
Cakupan Penderita
Peneumonia Balita
100
48,67
%
51,33 %
Cakupan Penemuan
Pasien baru TB BTA
Positif
100
68,08
%
31,92 %
Cakupan Kesembuhan
Pasien TB BTA Positif
100
21,09
%
78,91 %
Cakupan Pelayanan 100 76,43 23,57 %
Sumber : Laporan UPT Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
NO KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
%
PENCAPA
IAN
KESENJANG
AN
1
PELAYANAN
IMUNISASI
DASAR
Cakupan BCG 95 72.5% 22.5%
Cakupan DPTHB 1 95 39,4% 55,6%
Cakupan DPTHB 3 95 7,8% 87,2%
Cakupan Polio 4 95 63,6% 31,4%
Cakupan Campak 95 77,6% 17,4
Cakupan BIAS DT 95
Cakupan BIAS TT 95
Cakupan BIAS Campak 95 49,2%
Cakupan Pelayanan
Imunisasi
Ibu Hamil TT2+
95
Cakupan Desa/
Kelurahan Universal
Child Immunization
(UCI)
80
Cakupan Sistem
Kewaspadaan
Dini
100
Cakupan Surveilans
Terpadu
Penyakit
100
Cakupan Pengendalian
KLB
0
2
.
Penemuan
Dan
Penanganan
Penderita
Penyakit
Cakupan Penderita
Peneumonia Balita
100
48,67
%
51,33 %
Cakupan Penemuan
Pasien baru TB BTA
Positif
100
68,08
%
31,92 %
Cakupan Kesembuhan
Pasien TB BTA Positif
100
21,09
%
78,91 %
Cakupan Pelayanan 100 76,43 23,57 %
34
NO KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
%
PENCAPA
IAN
KESENJANG
AN
kesehatan orang dengan
Resiko terinfeksi HIV
%
Cakupan Penderita
DBD yang ditangani
100 2
Cakupan Penemuan
penderita Diare
100 139,16% 0
Cakupan Pelayanan ISPA 100 129
Cakupan pelayanan
Kesehatan usia produktif
100 23,12 % 76,88 %
Cakupan Upaya Kesehatan
Jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat
100 50 % 50 %
2. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan
Penduduk di wilayah Kerja Puskesmas Panite di Kecamatan Amanuban Selatan
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan
perumahan/ pemukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga
luar kabupaten/ kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah
kunjungan pasien di Puskesmas Panite dan Jaringannya.
Tingkat kunjungan di Puskesmas Panite makin meningkat setiap bulannya.
Berikut gambaran kunjungan rawat jalan di puskesmas Panite.
Tabel 2.11 Gambaran Kunjungan Rawat jalan di Puskesmas Panite tahun 2022-2023
No Unit Pelayanan
Jumlah
2023 2024
1 Puskesmas Panite
2 Polindes Pollo
3 Pustu Bena
4 Poskesdes Oebelo
5 Pustu Oekiu
6 Pustu Batnun
7 Pustu Kiubaat
8 Pustu Linamnutu
9 Pustu Mio
10 Pustu Enoneten
NO KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
%
PENCAPA
IAN
KESENJANG
AN
kesehatan orang dengan
Resiko terinfeksi HIV
%
Cakupan Penderita
DBD yang ditangani
100 2
Cakupan Penemuan
penderita Diare
100 139,16% 0
Cakupan Pelayanan ISPA 100 129
Cakupan pelayanan
Kesehatan usia produktif
100 23,12 % 76,88 %
Cakupan Upaya Kesehatan
Jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat
100 50 % 50 %
2. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan
Penduduk di wilayah Kerja Puskesmas Panite di Kecamatan Amanuban Selatan
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan
perumahan/ pemukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga
luar kabupaten/ kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah
kunjungan pasien di Puskesmas Panite dan Jaringannya.
Tingkat kunjungan di Puskesmas Panite makin meningkat setiap bulannya.
Berikut gambaran kunjungan rawat jalan di puskesmas Panite.
Tabel 2.11 Gambaran Kunjungan Rawat jalan di Puskesmas Panite tahun 2022-2023
No Unit Pelayanan
Jumlah
2023 2024
1 Puskesmas Panite
2 Polindes Pollo
3 Pustu Bena
4 Poskesdes Oebelo
5 Pustu Oekiu
6 Pustu Batnun
7 Pustu Kiubaat
8 Pustu Linamnutu
9 Pustu Mio
10 Pustu Enoneten
35
No Unit Pelayanan
Jumlah
2023 2024
Jumlah
Gambar 2.2 Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Umum Puskesmas Panite
Tahun 2022-2023
10332
3203
1048
638
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2023 2024
Klaster 3 Usia Dewasa, Lanjut Usia
Lanjut Usia
Usia Dewasa
1005
639
0
200
400
600
800
1000
1200
2023 2024
Klaster 2 Bayi Balita
Poli MTBS
No Unit Pelayanan
Jumlah
2023 2024
Jumlah
Gambar 2.2 Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Umum Puskesmas Panite
Tahun 2022-2023
10332
3203
1048
638
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2023 2024
Klaster 3 Usia Dewasa, Lanjut Usia
Lanjut Usia
Usia Dewasa
1005
639
0
200
400
600
800
1000
1200
2023 2024
Klaster 2 Bayi Balita
Poli MTBS
36
Gambar 2.3. Grafik Kunjungan Pasien Klaster 2 Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
Gambar 2.5. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Laboratorium Puskesmas
PaniteTahun 2022-2023
539
433
472
390
795
880
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2023 2024
Klaster 2 Ibu Hamil Nifas
KB
Ibu Nifas
Ibu Hamil
1871
1781
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
2023 2024
Kunjungan Laboratorium
Kunjungan Laboratorium
Gambar 2.3. Grafik Kunjungan Pasien Klaster 2 Puskesmas Panite Tahun 2022-2023
Gambar 2.5. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Laboratorium Puskesmas
PaniteTahun 2022-2023
539
433
472
390
795
880
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2023 2024
Klaster 2 Ibu Hamil Nifas
KB
Ibu Nifas
Ibu Hamil
1871
1781
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
2023 2024
Kunjungan Laboratorium
Kunjungan Laboratorium
37
Gambar 2.8. Grafik Kunjungan rawat inap & PONED Puskesmas Panite Tahun 2022-
2023
3. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen
UPT Puskesmas Panite melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk
melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas. Rata-rata tingkat
kepuasan masyarakat di Puskesmas Panite cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 80%.
Gambar 2.8 Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024
149
614
537
390
0
200
400
600
800
1000
1200
2023 2024
Kunjungan Ranap dan PONED
PONED
Rawat Inap
Gambar 2.8. Grafik Kunjungan rawat inap & PONED Puskesmas Panite Tahun 2022-
2023
3. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen
UPT Puskesmas Panite melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk
melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas. Rata-rata tingkat
kepuasan masyarakat di Puskesmas Panite cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 80%.
Gambar 2.8 Grafik Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2024
149
614
537
390
0
200
400
600
800
1000
1200
2023 2024
Kunjungan Ranap dan PONED
PONED
Rawat Inap
38
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
A. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
Wilayah kerja UPT Puskesmas Panite yang berada di kawasan perdesaan dengan
beberapa desa tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, memilki potensi berbagai
masalah kesehatan. Namun demkian terdapat juga peluang yang besar untuk
penyelesaiannya.
Berapa masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan kinerja UPT Puskesmas
Panite pada tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:
• Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
Capaian beberapa kegiatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB pasca salin masih
mengalami beberapa masalah yaitu:
- Adanya Kematian Bayi dan Balita
- Persalinan tidak ditolong oleh Nakes
- Masih rendahnya peserta KB Aktif
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang
tinggi
2. Penduduk pendatang yang tidak memiliki
jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan
terdaftar di wilayah lain
3. Kurangnya dukungan Keluarga dalam
Pengambilan Keputusan untuk
mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang
sesuai standar.
1. Kemudahan mengakses sarana
pelayanan kesehatan dengan
dukungan infrastruktur dan sarana
transportasi
2. Adanya PONED 24 jam
3. Adanya jaminan Persalinan dan
Jaminan Kesehatan Daerah
• Status Gizi
Capaian beberapa kegiatan gizi masih mengalami beberapa masalah yaitu:
- Tingginya kasus Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
- Tinginya Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis)
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
A. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
Wilayah kerja UPT Puskesmas Panite yang berada di kawasan perdesaan dengan
beberapa desa tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, memilki potensi berbagai
masalah kesehatan. Namun demkian terdapat juga peluang yang besar untuk
penyelesaiannya.
Berapa masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan kinerja UPT Puskesmas
Panite pada tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:
• Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
Capaian beberapa kegiatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB pasca salin masih
mengalami beberapa masalah yaitu:
- Adanya Kematian Bayi dan Balita
- Persalinan tidak ditolong oleh Nakes
- Masih rendahnya peserta KB Aktif
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang
tinggi
2. Penduduk pendatang yang tidak memiliki
jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan
terdaftar di wilayah lain
3. Kurangnya dukungan Keluarga dalam
Pengambilan Keputusan untuk
mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang
sesuai standar.
1. Kemudahan mengakses sarana
pelayanan kesehatan dengan
dukungan infrastruktur dan sarana
transportasi
2. Adanya PONED 24 jam
3. Adanya jaminan Persalinan dan
Jaminan Kesehatan Daerah
• Status Gizi
Capaian beberapa kegiatan gizi masih mengalami beberapa masalah yaitu:
- Tingginya kasus Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
- Tinginya Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis)
39
- Rendahnya Balita yang Naik Berat Badan
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Adanya Mitos dan Pola Asuh serta Pola
yang kurang tepat dari Keluarga.
2. Adanya Penyakit Penyerta
3. Sanitasi yang tidak memenuhi syarat
(STBM)
1. Kemudahan mengakses sarana
pelayanan kesehatan dengan
dukungan infrastruktur dan sarana
transportasi
2. Adanya Pemberian PMT dari
Puskesmas dan Desa
3. Adanya Dukungan Lintas Sektor
4 Pelaksanaan Kunjungan rumah bagi
Ibu Hamil KEK dan Balita Masalah
Gizi.
• Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
Beberapa masalah penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang masih menjadi
masalah di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite adalah:
- Tingginya Penemuan kasus baru TBC
- Masih rendahnya tingkat kesembuhan pasien TBC
- Adanya kasus HIV
- Masih Ada Desa yang belum mencapai Universal Child Imunization (UCI)
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Kepadatan penduduk yang tinggi
2. Populasi berisiko yang tersembunyi
dan belum terjangkau
3. Rendahnya minat masyarakat untuk
melakukan test secara dini
1. Tingginya kunjungan rawat jalan
Puskesmas
2. Adanya jaminan kesehatan
3. Pasien TB masih dalam proses
pengobatan
4. tersedianya sarana prasarana testing
(Triple eleminasi HIV, Hepatitis B
dan Sipilis) dan serta adanya petugas
tracer
- Rendahnya Balita yang Naik Berat Badan
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Adanya Mitos dan Pola Asuh serta Pola
yang kurang tepat dari Keluarga.
2. Adanya Penyakit Penyerta
3. Sanitasi yang tidak memenuhi syarat
(STBM)
1. Kemudahan mengakses sarana
pelayanan kesehatan dengan
dukungan infrastruktur dan sarana
transportasi
2. Adanya Pemberian PMT dari
Puskesmas dan Desa
3. Adanya Dukungan Lintas Sektor
4 Pelaksanaan Kunjungan rumah bagi
Ibu Hamil KEK dan Balita Masalah
Gizi.
• Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
Beberapa masalah penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang masih menjadi
masalah di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite adalah:
- Tingginya Penemuan kasus baru TBC
- Masih rendahnya tingkat kesembuhan pasien TBC
- Adanya kasus HIV
- Masih Ada Desa yang belum mencapai Universal Child Imunization (UCI)
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Kepadatan penduduk yang tinggi
2. Populasi berisiko yang tersembunyi
dan belum terjangkau
3. Rendahnya minat masyarakat untuk
melakukan test secara dini
1. Tingginya kunjungan rawat jalan
Puskesmas
2. Adanya jaminan kesehatan
3. Pasien TB masih dalam proses
pengobatan
4. tersedianya sarana prasarana testing
(Triple eleminasi HIV, Hepatitis B
dan Sipilis) dan serta adanya petugas
tracer
40
• Penyakit Tidak Menular
Masalah penyakit tidak menular di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite diantaranya:
- Masih rendahnya cakupan penemuan kasus Hipertensi (23,02%) dan Diabetes Mellitus
- Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 tahun),
23,12 % dari target 100%
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Kesadaran skrining kesehatan yang
masih rendah
2. Masyarakat masih berpola pemikiran
paradigma sakit
3. Kesadaran gaya hidup sehat masih
rendah
4. Tenaga Kesehatan merangkap Tugas
Tambahan Lain
1. Kemudahan akses fasyankes
2. Adanya pelaksanaan kegiatan
skrining di desa, pada saat
pertemuan di desa atau pada gereja
• Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
Masalah Perkesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite diantaranya:
- Kurangnya Cakupan Kunjungan KK Rawan
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Adanya Perawat yang belum dilatih
perkesmas
2. Keterbatasan jumlah tenaga perawat
3. Kurangnya Koordinasi Lintas
Program
1. Kemudahan Akses ke Fasyankes
2. Puskesmas sebagai Sentra
Keperawatan (Nursing Centre)
• Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
Masalah pada UKM Pengembangan di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite
diantaranya:
- Belum Optimalnya Jejaring Mata untuk penemuan kasus katarak di desa
- Kurangnya Cakupan Penanganan Rujukan UKGS
• Penyakit Tidak Menular
Masalah penyakit tidak menular di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite diantaranya:
- Masih rendahnya cakupan penemuan kasus Hipertensi (23,02%) dan Diabetes Mellitus
- Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 tahun),
23,12 % dari target 100%
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Kesadaran skrining kesehatan yang
masih rendah
2. Masyarakat masih berpola pemikiran
paradigma sakit
3. Kesadaran gaya hidup sehat masih
rendah
4. Tenaga Kesehatan merangkap Tugas
Tambahan Lain
1. Kemudahan akses fasyankes
2. Adanya pelaksanaan kegiatan
skrining di desa, pada saat
pertemuan di desa atau pada gereja
• Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
Masalah Perkesmas di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite diantaranya:
- Kurangnya Cakupan Kunjungan KK Rawan
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Adanya Perawat yang belum dilatih
perkesmas
2. Keterbatasan jumlah tenaga perawat
3. Kurangnya Koordinasi Lintas
Program
1. Kemudahan Akses ke Fasyankes
2. Puskesmas sebagai Sentra
Keperawatan (Nursing Centre)
• Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
Masalah pada UKM Pengembangan di wilayah kerja UPT Puskesmas Panite
diantaranya:
- Belum Optimalnya Jejaring Mata untuk penemuan kasus katarak di desa
- Kurangnya Cakupan Penanganan Rujukan UKGS
41
- Masih rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut ( ≥ 60 tahun )
25,39% dari target 100%
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Kurangnya Koordinasi Lintas Program
2. Ketakutan masyarakat untuk
melakukan pengobatan
3. Kesadaran skrining kesehatan yang
masih rendah
4. Masyarakat masih berpola pemikiran
paradigma sakit
5. Kesadaran gaya hidup sehat masih
rendah
1. Kemudahan Akses ke Fasyankes
2. Edukasi dan Fasilitasi Pasien
Katarak untuk dirujuk ke Rumah
Sakit yang sudah
direkomendasikan
3. Adanya pelaksanaan kegiatan
skrining di desa, pada saat
pertemuan di desa atau pada gereja
• Kualitas Pelayananan Upaya Kesehatan Perorangan
UPT Puskesmas Panite dengan jaringan 7 (Tujuh) Puskesmas Pembantu serta 1 (satu)
Poskesdes dan 1 (satu) Polindes. Selain itu terdapat juga beberapa Puskesmas yang
berbatasan wilayah atau dekat dengan wilayah kerja UPT Puskesmas Panite seperti:
Puskesmas Batuputih, Puskesmas Noemuke , Puskesmas Noebeba dan Puskesmas Kualin.
Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan pelayanan kesehatan
sangat tinggi. Hal tersebut menjadikan UPT Puskesmas Panite bertekad untuk terus
meningkatkan mutu pelayanan dan menangkap peluang potensi pengembangan layanan dan
peningkatan kapasitas pelayanan.
Masalah kualitas pelayanan kesehatan pada UKP di Puskesmas sebagai berikut:
- Ketersediaan obat, alkes dan BMHP masih belum mencukupi
- Jumlah Bidan, Perawat dan tenaga lain belum sesuai Analisis Beban Kerja
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Jumlah peserta JKN Puskesmas yang
masih rendah dibanding jumlah
penduduk
2. Tenaga Kesehatan merangkap Tugas
Tambahan Lain
1. Kemudahan akses terhadap fasyankes
- Masih rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut ( ≥ 60 tahun )
25,39% dari target 100%
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Kurangnya Koordinasi Lintas Program
2. Ketakutan masyarakat untuk
melakukan pengobatan
3. Kesadaran skrining kesehatan yang
masih rendah
4. Masyarakat masih berpola pemikiran
paradigma sakit
5. Kesadaran gaya hidup sehat masih
rendah
1. Kemudahan Akses ke Fasyankes
2. Edukasi dan Fasilitasi Pasien
Katarak untuk dirujuk ke Rumah
Sakit yang sudah
direkomendasikan
3. Adanya pelaksanaan kegiatan
skrining di desa, pada saat
pertemuan di desa atau pada gereja
• Kualitas Pelayananan Upaya Kesehatan Perorangan
UPT Puskesmas Panite dengan jaringan 7 (Tujuh) Puskesmas Pembantu serta 1 (satu)
Poskesdes dan 1 (satu) Polindes. Selain itu terdapat juga beberapa Puskesmas yang
berbatasan wilayah atau dekat dengan wilayah kerja UPT Puskesmas Panite seperti:
Puskesmas Batuputih, Puskesmas Noemuke , Puskesmas Noebeba dan Puskesmas Kualin.
Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan pelayanan kesehatan
sangat tinggi. Hal tersebut menjadikan UPT Puskesmas Panite bertekad untuk terus
meningkatkan mutu pelayanan dan menangkap peluang potensi pengembangan layanan dan
peningkatan kapasitas pelayanan.
Masalah kualitas pelayanan kesehatan pada UKP di Puskesmas sebagai berikut:
- Ketersediaan obat, alkes dan BMHP masih belum mencukupi
- Jumlah Bidan, Perawat dan tenaga lain belum sesuai Analisis Beban Kerja
FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
1. Jumlah peserta JKN Puskesmas yang
masih rendah dibanding jumlah
penduduk
2. Tenaga Kesehatan merangkap Tugas
Tambahan Lain
1. Kemudahan akses terhadap fasyankes
42
3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
tentang Prosedur dan kriteria Rujukan
4. Kurangnya Sarana Alat kesehatan
Pemeriksaan Penunjang
B. ISU STRATEGIS
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UPT Puskesmas Panite terdapat beberapa
permasalahan yang harus menjadi perhatian karena dapat secara signifikan menimbulkan
kerugian pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan itu
menjadi isu-isu yang harus dicari strategi penyelesaiannya. Permasalahan-permasalahan
yang menjadi isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia dan Gizi Masyarakat
2. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perbaikan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular serta Kesehatan
Lingkungan
4. Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Perbaikan Cakupan program Pengembangan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Standar Akreditasi Puskesmas dan
Perkembangan Tekhnologi Informasi
a) Budaya Organisasi (tata nilai)
Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas
Panite telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang
dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan
melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi
kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi
dan kerjasama.
UPT Puskesmas Panite memiliki Tata Nilai KASIH.
⮚ Kualitas : Memberikan pelayanan yang berkualitas
⮚ Adil : Pelayanan yang tidak membeda – bedakan
⮚ Senyum : Meberikan pelayanan dengan senyuman
⮚ Ikhlas : Pelayanan dengan tulus dan ikhlas
⮚ Harmonis : Menjalin hubungan yang harmonis dengan pasien
3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
tentang Prosedur dan kriteria Rujukan
4. Kurangnya Sarana Alat kesehatan
Pemeriksaan Penunjang
B. ISU STRATEGIS
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UPT Puskesmas Panite terdapat beberapa
permasalahan yang harus menjadi perhatian karena dapat secara signifikan menimbulkan
kerugian pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan itu
menjadi isu-isu yang harus dicari strategi penyelesaiannya. Permasalahan-permasalahan
yang menjadi isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia dan Gizi Masyarakat
2. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perbaikan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular serta Kesehatan
Lingkungan
4. Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Perbaikan Cakupan program Pengembangan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Standar Akreditasi Puskesmas dan
Perkembangan Tekhnologi Informasi
a) Budaya Organisasi (tata nilai)
Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas
Panite telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang
dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan
melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi
kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi
dan kerjasama.
UPT Puskesmas Panite memiliki Tata Nilai KASIH.
⮚ Kualitas : Memberikan pelayanan yang berkualitas
⮚ Adil : Pelayanan yang tidak membeda – bedakan
⮚ Senyum : Meberikan pelayanan dengan senyuman
⮚ Ikhlas : Pelayanan dengan tulus dan ikhlas
⮚ Harmonis : Menjalin hubungan yang harmonis dengan pasien
43
b) Sumber Daya Keuangan
Persiapan penerapan BLUD di UPT Puskesmas Panite dilaksanakan melalui:
persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan pengelolaan sistem
akuntansi keuangan BLUD, persiapan data dan dokumen pendukung serta
persiapan sarana dan prasarana.
c) Sumber Daya Manusia
Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di UPT
Puskesmas Panite yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas
sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun non
formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kementerian Kesehatan.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran
pendidikan dan pelatihan.
d) Sumber Daya Informasi
Impementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) sudah
dilaksanakan untuk seluruh Kabupaten TTS dan E-Puskesmas sudah dilaksanakan
mulai tahun 2024 Sedangkan pelayanan pasien JKN sudah menggunakan aplikasi
P-Care dari BPJS Kesehatan.
Dukungan perangkat hardware, software dan jaringan di UPT Puskesmas
Panite sudah terpenuhi melalui anggaran Kapitasi JKN Puskesmas
Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh Puskesmas, sistem
pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa
program seperti TB, Gizi, Posbindu PTM, HIV, Imunisasi, dan kepegawaian.
e) Sumber Daya Teknologi
Pemenuhan peralatan kedokteran canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh
UPT Puskesmas Panite seperti unit Hematology Analizer untuk pemeriksaan
laboratorium darah lengkap, unit Ultrasonoograpy (USG) untuk pemeriksaan ibu
hamil, unit EKG untuk mendeteksi dan mengevaluasi kondisi jantung, unit
nebulizer untuk tindakan gawat darurat
b) Sumber Daya Keuangan
Persiapan penerapan BLUD di UPT Puskesmas Panite dilaksanakan melalui:
persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan pengelolaan sistem
akuntansi keuangan BLUD, persiapan data dan dokumen pendukung serta
persiapan sarana dan prasarana.
c) Sumber Daya Manusia
Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di UPT
Puskesmas Panite yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas
sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun non
formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kementerian Kesehatan.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran
pendidikan dan pelatihan.
d) Sumber Daya Informasi
Impementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) sudah
dilaksanakan untuk seluruh Kabupaten TTS dan E-Puskesmas sudah dilaksanakan
mulai tahun 2024 Sedangkan pelayanan pasien JKN sudah menggunakan aplikasi
P-Care dari BPJS Kesehatan.
Dukungan perangkat hardware, software dan jaringan di UPT Puskesmas
Panite sudah terpenuhi melalui anggaran Kapitasi JKN Puskesmas
Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh Puskesmas, sistem
pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa
program seperti TB, Gizi, Posbindu PTM, HIV, Imunisasi, dan kepegawaian.
e) Sumber Daya Teknologi
Pemenuhan peralatan kedokteran canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh
UPT Puskesmas Panite seperti unit Hematology Analizer untuk pemeriksaan
laboratorium darah lengkap, unit Ultrasonoograpy (USG) untuk pemeriksaan ibu
hamil, unit EKG untuk mendeteksi dan mengevaluasi kondisi jantung, unit
nebulizer untuk tindakan gawat darurat
44
Pengadaan peralatan kedokteran dan perangkat berbasis teknologi tersebut
berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan.
f) Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan)
Sarana bangunan Puskesmas sejak tahun 2022 telah mengalami beberapa
penambahan sarana pendukung seperti PLTS dan Penyulingan air, Penambahan
dan penggantian perabot dan peralatan kantor.
Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yang
telah ada di Puskesmas yaitu Dapur dan ruangan untuk pemeriksaan sample dahak
TB yang belum diatur.
Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari anggaran
Dinas Kesehatan dan Kapitasi JKN Puskesmas.
C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN
Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPT Puskesmas Panite
adalah sebagai berikut:
1. Related Diversification (keanekaragaman)
Diversifikasi pada UPT Puskesmas Panite dapat dilihat dari berbagai macam jenis
layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan
profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan,
tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi
laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian (apoteker,asisten apoteker),
Perawat gigi. Dengan demikian ada 11 (sebelas) jenis tenaga kesehatan yang dapat
memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, UGD 24 jam dan PONED.
Keanekaragaman layanan pada jam kerja pagi hari tergolong lengkap mulai
pelayanan loket, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit
menular, pemeriksaan anak/MTBS, pemeriksaan ibu dan kb, konsultasi terpadu,
pemeriksaan laboratorium dan pelayanan farmasi.
Sedangkan keanekaragaman layanan 24 jam yang ditunjang oleh tenaga perawat
dan bidan profesional menyediakan gawat darurat, rujukan dan persalinan.
Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan
konsumen yaitu masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.
Pengadaan peralatan kedokteran dan perangkat berbasis teknologi tersebut
berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan.
f) Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan)
Sarana bangunan Puskesmas sejak tahun 2022 telah mengalami beberapa
penambahan sarana pendukung seperti PLTS dan Penyulingan air, Penambahan
dan penggantian perabot dan peralatan kantor.
Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yang
telah ada di Puskesmas yaitu Dapur dan ruangan untuk pemeriksaan sample dahak
TB yang belum diatur.
Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari anggaran
Dinas Kesehatan dan Kapitasi JKN Puskesmas.
C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN
Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPT Puskesmas Panite
adalah sebagai berikut:
1. Related Diversification (keanekaragaman)
Diversifikasi pada UPT Puskesmas Panite dapat dilihat dari berbagai macam jenis
layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan
profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan,
tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi
laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian (apoteker,asisten apoteker),
Perawat gigi. Dengan demikian ada 11 (sebelas) jenis tenaga kesehatan yang dapat
memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, UGD 24 jam dan PONED.
Keanekaragaman layanan pada jam kerja pagi hari tergolong lengkap mulai
pelayanan loket, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit
menular, pemeriksaan anak/MTBS, pemeriksaan ibu dan kb, konsultasi terpadu,
pemeriksaan laboratorium dan pelayanan farmasi.
Sedangkan keanekaragaman layanan 24 jam yang ditunjang oleh tenaga perawat
dan bidan profesional menyediakan gawat darurat, rujukan dan persalinan.
Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan
konsumen yaitu masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap.
45
2. Market Development (pengembangan pasar)
Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Panite adalah dengan
menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan
misalnya peningkatan ragam layanan di Puskesmas Pembantu, layanan Posyandu
lansia, Posbindu di desa
Jangkauan konsumen lanjut usia dengan karakteristik yang mandiri,
dikembangkan melalui Pelayanan posyandu lansia di desa melalui kegiatan di gereja
maupun di pos-pos pelayanan
Selain itu dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang banyak didominasi
petani dan buruh maka UPT Puskesmas Panite membuka layanan gawat darurat 24
jam meskipun belum lengkap seperti pelayanan pagi hari.
Akses terhadap Puskesmas yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan
raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat
dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi
konsumen untuk memilih UPT Puskesmas Panite sebagai tempat mendapatkan
layanan kesehatan.
Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas,
kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat
dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih UPT Puskesmas Panite.
3. Product Development (pengembangan produk)
Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Panite
antara lain: Layanan pemeriksaan infeksi menular seksual seperti Sifilis dan
pemeriksaan HIV, layanan pemeriksaan ibu hamil terpadu (ANC Terpadu), layanan
pemeriksaan anak dengan pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit),
Kelas ibu hamil, dan Posbindu
4. Vertical Integration (integrasi vertikal)
Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan
meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten TTS melalui koordinasi
perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang
menjadi prioritas di Kabupaten TTS
Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila
diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka Puskesmas akan
2. Market Development (pengembangan pasar)
Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Panite adalah dengan
menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan
misalnya peningkatan ragam layanan di Puskesmas Pembantu, layanan Posyandu
lansia, Posbindu di desa
Jangkauan konsumen lanjut usia dengan karakteristik yang mandiri,
dikembangkan melalui Pelayanan posyandu lansia di desa melalui kegiatan di gereja
maupun di pos-pos pelayanan
Selain itu dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang banyak didominasi
petani dan buruh maka UPT Puskesmas Panite membuka layanan gawat darurat 24
jam meskipun belum lengkap seperti pelayanan pagi hari.
Akses terhadap Puskesmas yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan
raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat
dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi
konsumen untuk memilih UPT Puskesmas Panite sebagai tempat mendapatkan
layanan kesehatan.
Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas,
kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat
dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih UPT Puskesmas Panite.
3. Product Development (pengembangan produk)
Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Panite
antara lain: Layanan pemeriksaan infeksi menular seksual seperti Sifilis dan
pemeriksaan HIV, layanan pemeriksaan ibu hamil terpadu (ANC Terpadu), layanan
pemeriksaan anak dengan pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit),
Kelas ibu hamil, dan Posbindu
4. Vertical Integration (integrasi vertikal)
Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan
meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten TTS melalui koordinasi
perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang
menjadi prioritas di Kabupaten TTS
Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila
diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka Puskesmas akan
46
menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang akan
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Lokasi Puskesmas yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk
mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar
yang juga beraneka ragam.
Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Panite
sampai dengan tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan
kesehatan.
5. Pengembangan Jenis Pelayanan
Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan UPT Puskesmas Panite setiap tahun
mengharuskan UPT Puskesmas Panite untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam
memberikan pelayanan pada pasien.
Jenis Inovasi yang dikembangkan di UPT Puskesmas Panite yaitu:
a. DASI (Wisuda Imunisasi)
6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
Kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas meningkat seiring dengan
pemenuhan standar akreditasi Puskesmas dan peningkatan kunjungan Puskesmas.
Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana
meliputi:
a. Ruang Informasi/ Skrining Pasien
b. Ruang TCM
c. Gudang dan Ruang Arsip
7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan
Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program UHC
(Universal Health Coverage) maka UPT Puskesmas Panite perlu melakukan rencana
pengembangan SDM pelayanan meliputi:
a. Penambahan dokter umum
b. Pelatihan tenaga medis dan paramedis
menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang akan
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Lokasi Puskesmas yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk
mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar
yang juga beraneka ragam.
Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Panite
sampai dengan tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan
kesehatan.
5. Pengembangan Jenis Pelayanan
Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan UPT Puskesmas Panite setiap tahun
mengharuskan UPT Puskesmas Panite untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam
memberikan pelayanan pada pasien.
Jenis Inovasi yang dikembangkan di UPT Puskesmas Panite yaitu:
a. DASI (Wisuda Imunisasi)
6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
Kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas meningkat seiring dengan
pemenuhan standar akreditasi Puskesmas dan peningkatan kunjungan Puskesmas.
Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana
meliputi:
a. Ruang Informasi/ Skrining Pasien
b. Ruang TCM
c. Gudang dan Ruang Arsip
7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan
Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program UHC
(Universal Health Coverage) maka UPT Puskesmas Panite perlu melakukan rencana
pengembangan SDM pelayanan meliputi:
a. Penambahan dokter umum
b. Pelatihan tenaga medis dan paramedis
47
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
A. VISI PUSKESMAS
Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Puskesmas disusun berdasarkan Visi
Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun
2024 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2019-2024. Jika
terjadi perubahan visi pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dalam hal ini
diterjemaahkan oleh Puskesmas Panite, maka visi Puskesmas juga akan dilakukan revisi
sesuai dengan perubahan tersebut.
Visi UPT Puskesmas Panite tahun 2024 adalah :
“PUSKESMAS PANITE SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN YANG
PRIMA.”
Keterkaitan visi Puskesmas dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Selatan yaitu: “MEWUJUDKAN TIMOR TENGAH SELATAN SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI MENUJU MASYARAKAT MAJU, ADIL, DAN
SEJAHTERA.” Visi Tersebut akan diwujudkan dengan Misi Ke-2 yaitu : “Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Gender Pemuda dan
Penyandang Disabilitas)”
Visi UPT Puskemas Panite sejalan dengan cita-cita Pemerintahan Kabupaten Timor
Tengah Selatan mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan
47esehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga
masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih
baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.
B. MISI, MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS
Berdasarkan Misi yang ada dalam RPD Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan,
misi yang terkait dengan program di UPT Puskesmas Panite adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional
2. Mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien
3. Selalu memprioritaskan upaya – upaya promtiv dan preventif
4. Menciptakan suasana aman, nyaman di lingkungan puskesmas
5. Membangun hubungan kerja yang harmonis dengan semua komponen masyarakat
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
A. VISI PUSKESMAS
Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Puskesmas disusun berdasarkan Visi
Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun
2024 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2019-2024. Jika
terjadi perubahan visi pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dalam hal ini
diterjemaahkan oleh Puskesmas Panite, maka visi Puskesmas juga akan dilakukan revisi
sesuai dengan perubahan tersebut.
Visi UPT Puskesmas Panite tahun 2024 adalah :
“PUSKESMAS PANITE SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN YANG
PRIMA.”
Keterkaitan visi Puskesmas dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah
Selatan yaitu: “MEWUJUDKAN TIMOR TENGAH SELATAN SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI MENUJU MASYARAKAT MAJU, ADIL, DAN
SEJAHTERA.” Visi Tersebut akan diwujudkan dengan Misi Ke-2 yaitu : “Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Gender Pemuda dan
Penyandang Disabilitas)”
Visi UPT Puskemas Panite sejalan dengan cita-cita Pemerintahan Kabupaten Timor
Tengah Selatan mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan
47esehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga
masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih
baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.
B. MISI, MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS
Berdasarkan Misi yang ada dalam RPD Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan,
misi yang terkait dengan program di UPT Puskesmas Panite adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional
2. Mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien
3. Selalu memprioritaskan upaya – upaya promtiv dan preventif
4. Menciptakan suasana aman, nyaman di lingkungan puskesmas
5. Membangun hubungan kerja yang harmonis dengan semua komponen masyarakat
48
6. Memberikan pelayanan dengan dasar kasih dan Ora Et Labora
Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau semua
masyarakat, UPT Puskesmas Panite berusaha meningkatkan pelayanan di Puskesmas
Pembantu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas keliling serta menempatkan Bidan Desa
atau Perawat di Daerah Binaan, adanya pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat di Luar
Gedung UPT Puskesmas Panite.
Agar dapat mewujudkan Manajemen Layanan kesehatan yang berkualitas dan
berkelanjutan maka, UPT Puskesmas Panite membuat perencanaan peningkatan sarana
prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat
Puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas dilaksanakan melalui penilaian
kinerja Puskesmas.
Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan,
keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promkes dan
kesling serta meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
Untuk terciptanya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Unggul maka UPT
Puskesmas Panite membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan dengan membuat Analisis
Beban Kerja dan peningkatan kapasitas SDMK melalui In House training, Workshop,
pelatihan dan lain-lain.
Semua upaya untuk menjalankan misi mencapai visi Puskesmas tersebut perlu
dilambangkan dalam suatu moto yang menjiwai seluruh personel dalam organisais
Puskesmas. Moto atau juga semboyan (bahasa Inggris: motto) adalah kalimat, frasa, atau
kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan
tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Puskesmas Panite, maka
ditentukanlah Motto Puskesmas Panite sebagai berikut:
Motto :
UPT Puskesmas Panite “ SEHATMU, SENYUMKU “
Tata Nilai UPT Puskesmas Panite :
UPT Puskesmas Panite memiliki Tata Nilai dan Budaya yang perlu diterapkan pada
individu semua personel di Lingkungan UPT Puskesmas Panite dalam meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu KASIH :
⮚ Kualitas : Memberikan pelayanan yang berkualitas
6. Memberikan pelayanan dengan dasar kasih dan Ora Et Labora
Untuk mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau semua
masyarakat, UPT Puskesmas Panite berusaha meningkatkan pelayanan di Puskesmas
Pembantu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas keliling serta menempatkan Bidan Desa
atau Perawat di Daerah Binaan, adanya pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat di Luar
Gedung UPT Puskesmas Panite.
Agar dapat mewujudkan Manajemen Layanan kesehatan yang berkualitas dan
berkelanjutan maka, UPT Puskesmas Panite membuat perencanaan peningkatan sarana
prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat
Puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan Puskesmas dilaksanakan melalui penilaian
kinerja Puskesmas.
Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan,
keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promkes dan
kesling serta meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
Untuk terciptanya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Unggul maka UPT
Puskesmas Panite membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan dengan membuat Analisis
Beban Kerja dan peningkatan kapasitas SDMK melalui In House training, Workshop,
pelatihan dan lain-lain.
Semua upaya untuk menjalankan misi mencapai visi Puskesmas tersebut perlu
dilambangkan dalam suatu moto yang menjiwai seluruh personel dalam organisais
Puskesmas. Moto atau juga semboyan (bahasa Inggris: motto) adalah kalimat, frasa, atau
kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan
tujuan dari suatu organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Puskesmas Panite, maka
ditentukanlah Motto Puskesmas Panite sebagai berikut:
Motto :
UPT Puskesmas Panite “ SEHATMU, SENYUMKU “
Tata Nilai UPT Puskesmas Panite :
UPT Puskesmas Panite memiliki Tata Nilai dan Budaya yang perlu diterapkan pada
individu semua personel di Lingkungan UPT Puskesmas Panite dalam meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu KASIH :
⮚ Kualitas : Memberikan pelayanan yang berkualitas
49
⮚ Adil : Pelayanan yang tidak membeda-bedakan
⮚ Senyum : Memberikan pelayanan dengan senyuman
⮚ Ikhlas : Pelaynan dengan tulus dan ikhlas
⮚ Harmonis : Menjalin hubungan yang harmonis dengan pasien.
C. SASARAN PUSKESMAS
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.
Sasaran dan indikator sasaran UPT Puskesmas Panite berdasarkan tujuan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Minimal
UPT Puskesmas Panite Tahun 2024
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan masyarakat
yang sehat melalui
aksesibilitas pelayanan
kesehatan yang terjangkau
dan berkualitas
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
dan jangkauan
pelayanan kesehatan
1. Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan
Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada
usia Pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada
penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
⮚ Adil : Pelayanan yang tidak membeda-bedakan
⮚ Senyum : Memberikan pelayanan dengan senyuman
⮚ Ikhlas : Pelaynan dengan tulus dan ikhlas
⮚ Harmonis : Menjalin hubungan yang harmonis dengan pasien.
C. SASARAN PUSKESMAS
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.
Sasaran dan indikator sasaran UPT Puskesmas Panite berdasarkan tujuan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Minimal
UPT Puskesmas Panite Tahun 2024
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan masyarakat
yang sehat melalui
aksesibilitas pelayanan
kesehatan yang terjangkau
dan berkualitas
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
dan jangkauan
pelayanan kesehatan
1. Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan
Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada
usia Pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada
Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pada
penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
50
10. Upaya Kesehatan Jiwa
pada Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan
Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Resiko
Terinfeksi HIV
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi
dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode
SWOT. Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut:
Analisis SWOT untuk tujuan Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status
gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu
Faktor Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
1. Adanya Sistem manajemen
yang berlaku (akreditasi
FKTP)
2. Adanya Komitmen
pimpinan
3. Adanya Alat Kesehatan
yang mencukupi untuk
beragam jenis layanan (alat
pemeriksaan umum,
pemeriksaan penunjang
CTG, pemeriksaan
penunjang USG,
pemeriksaan laboratorium
canggih)
4. Adanya sarana yang
memadai (gedung,
1. Keterbatasan jumlah
dan beberapa jenis
tenaga penunjang,
seperti Perekam medik,
tenaga adminisitrasi
umum dan pelaksana
program dibanding
beban kerja pelayanan
UKP dan program
UKM
2. Kurangnya jenis
peningkatan kapasitas
(pelatihan) petugas yang
sudah terpenuhi
3. Keterbatasan anggaran
operasional
(kebersihan/pengelolaan
10. Upaya Kesehatan Jiwa
pada Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan
Orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Resiko
Terinfeksi HIV
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi
dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode
SWOT. Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut:
Analisis SWOT untuk tujuan Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status
gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu
Faktor Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
1. Adanya Sistem manajemen
yang berlaku (akreditasi
FKTP)
2. Adanya Komitmen
pimpinan
3. Adanya Alat Kesehatan
yang mencukupi untuk
beragam jenis layanan (alat
pemeriksaan umum,
pemeriksaan penunjang
CTG, pemeriksaan
penunjang USG,
pemeriksaan laboratorium
canggih)
4. Adanya sarana yang
memadai (gedung,
1. Keterbatasan jumlah
dan beberapa jenis
tenaga penunjang,
seperti Perekam medik,
tenaga adminisitrasi
umum dan pelaksana
program dibanding
beban kerja pelayanan
UKP dan program
UKM
2. Kurangnya jenis
peningkatan kapasitas
(pelatihan) petugas yang
sudah terpenuhi
3. Keterbatasan anggaran
operasional
(kebersihan/pengelolaan
51
Faktor Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
kendaraan pusling, sarana
IPAL)
5. Adanya jenis ketenagaan
yang mencukupi (dokter,
apoteker, dokter gigi,
perekam medis, perawat,
bidan, ahli gizi, perawat
gigi, sanitarian, analis
medis, kesehatan
masyarakat)
6. Adanya akses yang mudah
terjangkau masyarakat
7. Adanya tarif pelayanan
yang terjangkau
8. Adanya layanan program
yang mendukung promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif (pencegahan
HIV dan IMS, kanker leher
rahim, hepatitis,
tuberkulosis, dll)
9. Adanya Dukungan lintas
sektor
limbah)
4. Keterbatasan anggaran
pemeliharaan dan
pengadaan sarana (alat
Kesehatan, IPAL)
5. Rendahnya kemampuan
Puskesmas menjangkau
peserta JKN di luar
wilayah Puskesmas
Faktor Eksternal - Peluang
Peluang (O) SO WO
1. Meningkatnya daya
beli masyarakat
terhadap kesehatan
1. Mengoptimalkan mutu
pelayanan melalui sistem
manajemen mutu yang baik
dan peningkatan strata
akreditasi Puskesmas (S1,
O1)
1. Mengatasi keterbatasan
jumlah tenaga kesehatan
melalui peluang
peningkatan pendapatan
Puskesmas (W1,O1)
2. Mengatasi keterbatasan
Faktor Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
kendaraan pusling, sarana
IPAL)
5. Adanya jenis ketenagaan
yang mencukupi (dokter,
apoteker, dokter gigi,
perekam medis, perawat,
bidan, ahli gizi, perawat
gigi, sanitarian, analis
medis, kesehatan
masyarakat)
6. Adanya akses yang mudah
terjangkau masyarakat
7. Adanya tarif pelayanan
yang terjangkau
8. Adanya layanan program
yang mendukung promotif,
preventif, kuratif dan
rehabilitatif (pencegahan
HIV dan IMS, kanker leher
rahim, hepatitis,
tuberkulosis, dll)
9. Adanya Dukungan lintas
sektor
limbah)
4. Keterbatasan anggaran
pemeliharaan dan
pengadaan sarana (alat
Kesehatan, IPAL)
5. Rendahnya kemampuan
Puskesmas menjangkau
peserta JKN di luar
wilayah Puskesmas
Faktor Eksternal - Peluang
Peluang (O) SO WO
1. Meningkatnya daya
beli masyarakat
terhadap kesehatan
1. Mengoptimalkan mutu
pelayanan melalui sistem
manajemen mutu yang baik
dan peningkatan strata
akreditasi Puskesmas (S1,
O1)
1. Mengatasi keterbatasan
jumlah tenaga kesehatan
melalui peluang
peningkatan pendapatan
Puskesmas (W1,O1)
2. Mengatasi keterbatasan
52
Peluang (O) SO WO
2. Mengoptimalkan
ketersediaan alat kesehatan
dan jenis layanan yang
dapat dipenuhi (S3, O1)
3. Mengoptimalkan kondisi
sarana pelayanan melalui
pemeliharaan dan
perawatan yang baik (S4,
O1)
4. Mengoptimalkan tenaga
pelayanan dengan panduan
SOP Pelayanan (S5, O1)
5. Mengoptimalkan informasi
tarif pelayanan yang
terjangkau kepada
masyarakat luas (S7, O1)
anggaran operasional
melalui peluang
peningkatan pendapatan
Puskesmas (W3,O1)
3. Mengatasi keterbatasan
anggaran pemeliharaan
sarana melalui peluang
peningkatan pendapatan
Puskesmas (W4,O1)
2. Adanya dukungan
kebijakan daerah
tentang pemenuhan
sarana dan
operasional
Puskesmas
Mengoptimalkan adanya
komitmen pimpinan dengan
memanfaatkan adanya
dukungan kebijakan daerah
melalui perencanaan dan
manajemen yang baik (S2,O2)
1. Mengatasi keterbatasan
anggaran operasional
melalui perencanaan
sesuai kebijakan daerah
(W3,O2)
2. Mengatasi keterbatasan
anggaran pemeliharaan
sarana melalui
perencanaan sesuai
kebijakan daerah
(W4,O2)
3. Adanya dukungan
Kebijakan
Pengadaan Formasi
Pegawai dari
Kementrian
1. Mengoptimalkan jenis dan
jumlah tenaga yang ada di
UPT Puskesmas Panite
melalui pembagian tugas
tambahan kepada tenaga
1. Mengatasi Keterbatasan
jumlah tenaga yang
belum sesuai dengan
standar baik secara
standar permenkes 43
Peluang (O) SO WO
2. Mengoptimalkan
ketersediaan alat kesehatan
dan jenis layanan yang
dapat dipenuhi (S3, O1)
3. Mengoptimalkan kondisi
sarana pelayanan melalui
pemeliharaan dan
perawatan yang baik (S4,
O1)
4. Mengoptimalkan tenaga
pelayanan dengan panduan
SOP Pelayanan (S5, O1)
5. Mengoptimalkan informasi
tarif pelayanan yang
terjangkau kepada
masyarakat luas (S7, O1)
anggaran operasional
melalui peluang
peningkatan pendapatan
Puskesmas (W3,O1)
3. Mengatasi keterbatasan
anggaran pemeliharaan
sarana melalui peluang
peningkatan pendapatan
Puskesmas (W4,O1)
2. Adanya dukungan
kebijakan daerah
tentang pemenuhan
sarana dan
operasional
Puskesmas
Mengoptimalkan adanya
komitmen pimpinan dengan
memanfaatkan adanya
dukungan kebijakan daerah
melalui perencanaan dan
manajemen yang baik (S2,O2)
1. Mengatasi keterbatasan
anggaran operasional
melalui perencanaan
sesuai kebijakan daerah
(W3,O2)
2. Mengatasi keterbatasan
anggaran pemeliharaan
sarana melalui
perencanaan sesuai
kebijakan daerah
(W4,O2)
3. Adanya dukungan
Kebijakan
Pengadaan Formasi
Pegawai dari
Kementrian
1. Mengoptimalkan jenis dan
jumlah tenaga yang ada di
UPT Puskesmas Panite
melalui pembagian tugas
tambahan kepada tenaga
1. Mengatasi Keterbatasan
jumlah tenaga yang
belum sesuai dengan
standar baik secara
standar permenkes 43
53
Peluang (O) SO WO
Pemberdayaan
Aparatur Sipil
Negara dan
pemerintah daerah
Kabupaten Timor
Tengah Selatan
dengan memperhatikan
kinerja dan kompetensi
pegawai(S5, O3)
tahun 2019 maupun
ABK (W1, O3)
4. Adanya Kebijakan
Universal Health
Coverage (UHC)
sistem Jaminan
Kesehatan
Nasional tahun
2020
1. Mengoptimalkan
ketersediaan alat kesehatan
dan jenis layanan yang
dapat dipenuhi (S3, O3)
2. Mengoptimalkan kondisi
sarana pelayanan melalui
pemeliharaan dan
perawatan yang baik (S4,
O3)
3. Mengoptimalkan tenaga
pelayanan dengan panduan
SOP Pelayanan (S5, O3)
4. Mengoptimalkan informasi
keberadaan, layanan JKN
dan keunggulan
Puskesmas melalui
berbagai sarana informasi
(S6, O3)
5. Mengoptimalkan informasi
layanan program yang
dapat diperoleh
masyarakat di Puskesmas
(S8, O3)
1. Mengatasi keterbatasan
jumlah tenaga melalui
peluang peningkatan
pendapatan kapitasi JKN
(W1,O3)
2. Mengatasi keterbatasan
kapasitas petugas
kesehatan melaui peluang
peningkatan pendapatan
kapitasi JKN (W2,O3)
3. Mengatasi keterbatasan
anggaran operasional
melalui peluang
peningkatan pendapatan
kapitasi JKN (W3,O3)
4. Mengatasi keterbatasan
anggaran pemeliharaan
melalui peluang
peningkatan pendapatan
kapitasi JKN (W4,O3)
Peluang (O) SO WO
Pemberdayaan
Aparatur Sipil
Negara dan
pemerintah daerah
Kabupaten Timor
Tengah Selatan
dengan memperhatikan
kinerja dan kompetensi
pegawai(S5, O3)
tahun 2019 maupun
ABK (W1, O3)
4. Adanya Kebijakan
Universal Health
Coverage (UHC)
sistem Jaminan
Kesehatan
Nasional tahun
2020
1. Mengoptimalkan
ketersediaan alat kesehatan
dan jenis layanan yang
dapat dipenuhi (S3, O3)
2. Mengoptimalkan kondisi
sarana pelayanan melalui
pemeliharaan dan
perawatan yang baik (S4,
O3)
3. Mengoptimalkan tenaga
pelayanan dengan panduan
SOP Pelayanan (S5, O3)
4. Mengoptimalkan informasi
keberadaan, layanan JKN
dan keunggulan
Puskesmas melalui
berbagai sarana informasi
(S6, O3)
5. Mengoptimalkan informasi
layanan program yang
dapat diperoleh
masyarakat di Puskesmas
(S8, O3)
1. Mengatasi keterbatasan
jumlah tenaga melalui
peluang peningkatan
pendapatan kapitasi JKN
(W1,O3)
2. Mengatasi keterbatasan
kapasitas petugas
kesehatan melaui peluang
peningkatan pendapatan
kapitasi JKN (W2,O3)
3. Mengatasi keterbatasan
anggaran operasional
melalui peluang
peningkatan pendapatan
kapitasi JKN (W3,O3)
4. Mengatasi keterbatasan
anggaran pemeliharaan
melalui peluang
peningkatan pendapatan
kapitasi JKN (W4,O3)
54
Faktor Eksternal - Ancaman
Ancaman ( T ) ST WT
1. Terdapat peserta
JKN FKTP yang
berada di luar
wilayah FKTP dan
mendapatkan
pelayanan di FKTP
lain
1. Mengoptimalkan mutu
pelayanan melalui sistem
manajemen mutu, panduan
SOP pelayanan dan
pelaksanaan akreditasi
Puskesmas sebagai dasar
hukum kinerja pelayanan
Puskesmas (S1, T2)
2. Mengoptimalkan komitmen
pimpinan tentang masalah
perlindungan hukum (S2,T2)
Mengatasi keterbatasan
pelayanan karena
terkendala jarak, melalui
pengadaan tenaga
Kesehatan desa (P3K dan/
TKD) (W5,T2)
Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT tersebut maka dapat
disusun kerangka strategi Puskesmas Panite untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan
masyarakat yang
sehat melalui
aksesibilitas
pelayanan
kesehatan yang
terjangkau dan
berkualitas
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat dan
jangkauan
pelayanan
kesehatan
1 Peningkatan
pelayanan kesehatan
ibu, anak, remaja,
dan lansia
1
2
Menetapkan Layanan posyandu
lansia dengan pemenuhan alkes
dan Bahan Habis Pakai
posyandu lansia
Menetapkan layanan Triple
Eliminasi untuk Ibu Hamil
(Pemeriksaan HIV, Hepatitis
dan Sifilis)
2 Penanganan masalah
gizi kurang, buruk
dan Stunting pada
bayi, balita, ibu hamil
dan ibu menyusui
3 Menetapkan layanan untuk ibu
dan anak seperti ANC terpadu,
persalinan 24 jam, konseling
laktasi, konseling gizi,
pemeriksaan MTBS, KB pasca
Faktor Eksternal - Ancaman
Ancaman ( T ) ST WT
1. Terdapat peserta
JKN FKTP yang
berada di luar
wilayah FKTP dan
mendapatkan
pelayanan di FKTP
lain
1. Mengoptimalkan mutu
pelayanan melalui sistem
manajemen mutu, panduan
SOP pelayanan dan
pelaksanaan akreditasi
Puskesmas sebagai dasar
hukum kinerja pelayanan
Puskesmas (S1, T2)
2. Mengoptimalkan komitmen
pimpinan tentang masalah
perlindungan hukum (S2,T2)
Mengatasi keterbatasan
pelayanan karena
terkendala jarak, melalui
pengadaan tenaga
Kesehatan desa (P3K dan/
TKD) (W5,T2)
Berdasarkan perumusan strategi dengan menggunakan metode SWOT tersebut maka dapat
disusun kerangka strategi Puskesmas Panite untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan
masyarakat yang
sehat melalui
aksesibilitas
pelayanan
kesehatan yang
terjangkau dan
berkualitas
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat dan
jangkauan
pelayanan
kesehatan
1 Peningkatan
pelayanan kesehatan
ibu, anak, remaja,
dan lansia
1
2
Menetapkan Layanan posyandu
lansia dengan pemenuhan alkes
dan Bahan Habis Pakai
posyandu lansia
Menetapkan layanan Triple
Eliminasi untuk Ibu Hamil
(Pemeriksaan HIV, Hepatitis
dan Sifilis)
2 Penanganan masalah
gizi kurang, buruk
dan Stunting pada
bayi, balita, ibu hamil
dan ibu menyusui
3 Menetapkan layanan untuk ibu
dan anak seperti ANC terpadu,
persalinan 24 jam, konseling
laktasi, konseling gizi,
pemeriksaan MTBS, KB pasca
55
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
salin, Inovasi Inovasi DASI
(Wisuda Imunisasi), dan Inovasi
GASELOR (Gerakan Ayah
sebagai Konselor).
3 Peningkatan upaya
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
4 Meningkatkan Sosialisasi dan
Menetapkan anggaran
peningkatan kapasitas petugas
dan kader setiap tahun dan
meningkatkan promosi
kesehatan melalui media sosial.
Penyebarluasan informasi/
kampanye PHBS
4 Peningkatan
Pengendalian
penyakit menular dan
tidak menular serta
kesehatan lingkungan
5 Menetapkan layanan
pemeriksaan infeksi menular
seksual dan HIV, layanan IVA,
Posbindu.
5 Peningkatan mutu
pelayanan,
kecukupan dan
kualitas SDM, sarana
prasarana dan
perbekalan
kesehatan.
6 Menganggarkan pelatihan SDM
kesehatan, mencukupi
kebutuhan jenis SDM sesuai
standar akreditasi Puskesmas
dan pengadaan obat serta
perbekalan kesehatan melalui
kapitasi JKN
6 Pengembangan
layanan sesuai
kebutuhan
masyarakat dan
kebijakan bidang
kesehatan
7 Menetapkan UGD dan
pelayanan PONED 24 jam.
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
salin, Inovasi Inovasi DASI
(Wisuda Imunisasi), dan Inovasi
GASELOR (Gerakan Ayah
sebagai Konselor).
3 Peningkatan upaya
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
4 Meningkatkan Sosialisasi dan
Menetapkan anggaran
peningkatan kapasitas petugas
dan kader setiap tahun dan
meningkatkan promosi
kesehatan melalui media sosial.
Penyebarluasan informasi/
kampanye PHBS
4 Peningkatan
Pengendalian
penyakit menular dan
tidak menular serta
kesehatan lingkungan
5 Menetapkan layanan
pemeriksaan infeksi menular
seksual dan HIV, layanan IVA,
Posbindu.
5 Peningkatan mutu
pelayanan,
kecukupan dan
kualitas SDM, sarana
prasarana dan
perbekalan
kesehatan.
6 Menganggarkan pelatihan SDM
kesehatan, mencukupi
kebutuhan jenis SDM sesuai
standar akreditasi Puskesmas
dan pengadaan obat serta
perbekalan kesehatan melalui
kapitasi JKN
6 Pengembangan
layanan sesuai
kebutuhan
masyarakat dan
kebijakan bidang
kesehatan
7 Menetapkan UGD dan
pelayanan PONED 24 jam.
56
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
A. RENCANA PROGRAM
Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2024, arah kebijakan
menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di UPT Puskesmas Panite
Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan,
dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat
dalam Lampiran.
Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh UPT Puskesmas Panite pada tahun 2024
adalah sebagai berikut:
NO JENIS PENDAPATAN TAHUN 2024
1 Pendapatan Layanan
- Jasa Pelayanan Medis
- Jasa Pelayanan Penunjang Medis
- Jasa Pelayanan Non Medis
- Kapitasi JKN 838.625.067
- Non Kapitasi JKN 78.200.000
- Jamsostek
- Asuransi Jasa Raharja
- Layanan Kesehatan lain-lain
2 Pendapatan Hibah
- Terikat
- Tidak Terikat
3 Hasil Kerjasama
- Kerjasama Operasional
- Kerjasama Pemanfaatan Aset
4 Pendapatan dari Kas Daerah APBD
- Belanja Operasional APBD
- Bantuan Operasional kesehatan 677.371.630
5 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
- Jasa Giro/Bunga
- Pengembangan Usaha
JUMLAH 1.594.196.697
Berdasarkan rencana pendapatan Puskesmas 2024 dan berdasarkan tujuan dan sasaran
yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan pada UPT Puskesmas Panite selama 5 tahun kedepan sesuai periode
BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
A. RENCANA PROGRAM
Dalam melakukan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 2024, arah kebijakan
menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di UPT Puskesmas Panite
Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan,
dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat
dalam Lampiran.
Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh UPT Puskesmas Panite pada tahun 2024
adalah sebagai berikut:
NO JENIS PENDAPATAN TAHUN 2024
1 Pendapatan Layanan
- Jasa Pelayanan Medis
- Jasa Pelayanan Penunjang Medis
- Jasa Pelayanan Non Medis
- Kapitasi JKN 838.625.067
- Non Kapitasi JKN 78.200.000
- Jamsostek
- Asuransi Jasa Raharja
- Layanan Kesehatan lain-lain
2 Pendapatan Hibah
- Terikat
- Tidak Terikat
3 Hasil Kerjasama
- Kerjasama Operasional
- Kerjasama Pemanfaatan Aset
4 Pendapatan dari Kas Daerah APBD
- Belanja Operasional APBD
- Bantuan Operasional kesehatan 677.371.630
5 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
- Jasa Giro/Bunga
- Pengembangan Usaha
JUMLAH 1.594.196.697
Berdasarkan rencana pendapatan Puskesmas 2024 dan berdasarkan tujuan dan sasaran
yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan pada UPT Puskesmas Panite selama 5 tahun kedepan sesuai periode
57
kepemimpinan Bupati/Walikota. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi berikut
ini:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana BLUD meliputi
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD
9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD
10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RBA BLUD
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BLUD
14) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja BLUD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN
10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN
kepemimpinan Bupati/Walikota. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi berikut
ini:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana BLUD meliputi
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD
9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD
10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RBA BLUD
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BLUD
14) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja BLUD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN
10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN
58
11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BLUD
14) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BLUD
15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran BLUD
16) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
BLUD
17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
dan BLUD
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
4) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD dan BLUD
5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD dan BLUD
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD
7) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
5) Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
7) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BLUD
14) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BLUD
15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran BLUD
16) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
BLUD
17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
dan BLUD
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
4) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD dan BLUD
5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD dan BLUD
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD
7) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
5) Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
7) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
59
8) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD
9) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan
Kebijakan Pendapatan BLUD
10) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pendapatan BLUD
11) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan
pendaftaran)
12) Sub Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
13) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
14) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas Non ASN
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
8) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD
9) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan
Kebijakan Pendapatan BLUD
10) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pendapatan BLUD
11) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan
pendaftaran)
12) Sub Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
13) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
14) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas Non ASN
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
60
8) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau
BLUD
10) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan/atau BLUD
11) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD dan/atau BLUD
12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
8) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau
BLUD
10) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan/atau BLUD
11) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD dan/atau BLUD
12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
61
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
2. Program Pelayanan Kesehatan Pada FKTP yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan
dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP
1) Sub Kegiatan Operasional FKTP
2) Sub Kegiatan Imunisasi Non JKN FKTP
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
4) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
5) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
6) Sub Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
8) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
9) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
10) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
11) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
12) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
13) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
14) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisonal dan Komplementer
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
2. Program Pelayanan Kesehatan Pada FKTP yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan
dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP
1) Sub Kegiatan Operasional FKTP
2) Sub Kegiatan Imunisasi Non JKN FKTP
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
4) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
5) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
6) Sub Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
8) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
9) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
10) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
11) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
12) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
13) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
14) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisonal dan Komplementer
62
15) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Non JKN FKTP
b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Kapitasi
1) Sub Kegiatan Administrasi Pelayanan
2) Sub Kegiatan Promotif dan Preventif
3) Sub Kegiatan Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
4) Sub Kegiatan Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
5) Sub Kegiatan Obat dan bahan medis habis pakai
6) Sub Kegiatan Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama
c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan JKN FKTP non Kapitasi
1) Sub Kegiatan Pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah
2) Sub Kegiatan Pelayanan obat program rujuk balik
3) Sub Kegiatan Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik
4) Sub Kegiatan Pelayanan penapisan (screening) kesehatan tertentu termasuk
pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim
5) Sub Kegiatan Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis
6) Sub Kegiatan Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan
atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya
7) Sub Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di FKTP
8) Sub Kegiatan Pelayanan Protesa Gigi
9) Sub Kegiatan Pelayanan Pompev
10) Sub Kegiatan Pelayanan Laboratorium Non Kapitasi
11) Sub Kegiatan Pelayanan ODP (Orang Dalam Pantauan)
12) Sub Kegiatan Pelayanan Prolanis Non Kapitasi
13) Sub Kegiatan Pelayanan ANC (Antenatal Care)
14) Sub Kegiatan Pelayanan PNC (Postnatal Care)
15) Sub Kegiatan Pelayanan KB (Keluarga Berencana) Non Kapitasi
16) Sub Kegiatan Pelayanan Krio Non Kapitasi
17) Sub Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Non Kapitasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana APBD meliputi
kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
15) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Non JKN FKTP
b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Kapitasi
1) Sub Kegiatan Administrasi Pelayanan
2) Sub Kegiatan Promotif dan Preventif
3) Sub Kegiatan Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
4) Sub Kegiatan Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
5) Sub Kegiatan Obat dan bahan medis habis pakai
6) Sub Kegiatan Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama
c. Kegiatan Pelayanan Kesehatan JKN FKTP non Kapitasi
1) Sub Kegiatan Pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah
2) Sub Kegiatan Pelayanan obat program rujuk balik
3) Sub Kegiatan Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik
4) Sub Kegiatan Pelayanan penapisan (screening) kesehatan tertentu termasuk
pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim
5) Sub Kegiatan Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis
6) Sub Kegiatan Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan
atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya
7) Sub Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di FKTP
8) Sub Kegiatan Pelayanan Protesa Gigi
9) Sub Kegiatan Pelayanan Pompev
10) Sub Kegiatan Pelayanan Laboratorium Non Kapitasi
11) Sub Kegiatan Pelayanan ODP (Orang Dalam Pantauan)
12) Sub Kegiatan Pelayanan Prolanis Non Kapitasi
13) Sub Kegiatan Pelayanan ANC (Antenatal Care)
14) Sub Kegiatan Pelayanan PNC (Postnatal Care)
15) Sub Kegiatan Pelayanan KB (Keluarga Berencana) Non Kapitasi
16) Sub Kegiatan Pelayanan Krio Non Kapitasi
17) Sub Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Non Kapitasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana APBD meliputi
kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
63
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD
9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD
10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RBA BLUD
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BLUD
14) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja BLUD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN
10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN
11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BLUD
14) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BLUD
15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran BLUD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD
9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD
10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RBA BLUD
11) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BLUD
14) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja BLUD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
9) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN
10) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN
11) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
BLUD
12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD
13) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
BLUD
14) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BLUD
15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran BLUD
64
16) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
BLUD
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
dan BLUD
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
4) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD dan BLUD
5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD dan BLUD
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD
7) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
5) Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
7) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
8) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD
9) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan
Kebijakan Pendapatan BLUD
10) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pendapatan BLUD
11) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan
pendaftaran)
12) Sub Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
16) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
BLUD
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
dan BLUD
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
4) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD dan BLUD
5) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD dan BLUD
6) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD
7) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dan BLUD
d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi Daerah
3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
4) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
5) Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
6) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
7) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
8) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD
9) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD, serta Penyusunan
Kebijakan Pendapatan BLUD
10) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pendapatan BLUD
11) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan
berlaku untuk karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan
pendaftaran)
12) Sub Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
65
13) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
14) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas Non ASN
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
8) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau
BLUD
10) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan/atau BLUD
11) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD dan/atau BLUD
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
13) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pendapatan BLUD (Sub Kegiatan berlaku untuk
karakter Pendapatan BLUD yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
14) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan BLUD
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas ASN
9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
12) Sub Kegiatan Pemindahan Tugas Non ASN
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/atau BLUD
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
8) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau
BLUD
10) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan/atau BLUD
11) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD dan/atau BLUD
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
66
2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
11) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
67
11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang
dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk
UKP, UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
2) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
3) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (Khusus untuk Provinsi)
6) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
7) Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
8) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Khusus untuk
Provinsi)
9) Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis
Telemedicine, dll) (Khusus untuk Provinsi)
10) Sub Kegiatan Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center (Khusus untuk Provinsi)
11) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
12) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
13) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
14) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
15) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
18) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
19) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
20) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan
Laboratorium Kesehatan (Khusus untuk Provinsi)
11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang
dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk
UKP, UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
2) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
3) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (Khusus untuk Provinsi)
6) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
7) Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
8) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Khusus untuk
Provinsi)
9) Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis
Telemedicine, dll) (Khusus untuk Provinsi)
10) Sub Kegiatan Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center (Khusus untuk Provinsi)
11) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
12) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
13) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
14) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
15) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
18) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
19) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
20) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan
Laboratorium Kesehatan (Khusus untuk Provinsi)
68
21) Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
22) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
23) Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
24) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Khusus untuk Provinsi)
26) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
27) Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Khusus
untuk Provinsi)
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan
Keluarga
b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Khusus untuk
Provinsi)
7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB) (Khusus untuk Provinsi)
8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Khusus untuk
Provinsi)
9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat
12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
21) Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
22) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
23) Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
24) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Khusus untuk Provinsi)
26) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
27) Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Khusus
untuk Provinsi)
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan
Keluarga
b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Khusus untuk
Provinsi)
7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB) (Khusus untuk Provinsi)
8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Khusus untuk
Provinsi)
9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat
12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
69
15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional Lainnya
16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Khusus untuk Provinsi)
18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Berat
21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
HIV
23) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
24) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
25) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)
27) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan
NAPZA (Khusus untuk Provinsi)
30) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
31) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan (Khusus untuk Provinsi)
32) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
33) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
34) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota
35) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
36) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi
Puskesmas (Khusus untuk Provinsi)
15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional Lainnya
16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Khusus untuk Provinsi)
18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Berat
21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
HIV
23) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
24) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
25) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)
27) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
28) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan
NAPZA (Khusus untuk Provinsi)
30) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
31) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan (Khusus untuk Provinsi)
32) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
33) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
34) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Lintas Kabupaten/Kota
35) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
36) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi
Puskesmas (Khusus untuk Provinsi)
70
37) Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
38) Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik (Khusus untuk Provinsi)
39) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Lab Rujukan/Nasional (Khusus untuk Provinsi)
40) Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Khusus untuk
Provinsi)
41) Sub Kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Khusus untuk
Provinsi)
42) Sub Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
43) Sub Kegiatan Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca
Bencana (Khusus untuk Provinsi)
44) Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
45) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
46) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
47) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
48) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
49) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
50) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
51) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
52) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
53) Sub Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (Khusus untuk Provinsi)
54) Sub Kegiatan Keperawatan Kesehatan Masyrakat (Khusus untuk Provinsi)
c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibiayai dari dana
APBD meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan
UKP Provinsi
37) Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
38) Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik (Khusus untuk Provinsi)
39) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Lab Rujukan/Nasional (Khusus untuk Provinsi)
40) Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Khusus untuk
Provinsi)
41) Sub Kegiatan Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Khusus untuk
Provinsi)
42) Sub Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
43) Sub Kegiatan Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca
Bencana (Khusus untuk Provinsi)
44) Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
45) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
46) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
47) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
48) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
49) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
50) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
51) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
52) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
53) Sub Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (Khusus untuk Provinsi)
54) Sub Kegiatan Keperawatan Kesehatan Masyrakat (Khusus untuk Provinsi)
c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibiayai dari dana
APBD meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan
UKP Provinsi
71
1) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Khusus
untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(Khusus untuk Provinsi)
b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(Khusus untuk Provinsi)
c. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
d. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
e. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yang dibiayai dari dana
APBD meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang
Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan
Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF
Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Khusus untuk Provinsi)
b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Khusus
untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(Khusus untuk Provinsi)
b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(Khusus untuk Provinsi)
c. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
d. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
e. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yang dibiayai dari dana
APBD meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang
Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan
Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF
Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Khusus untuk Provinsi)
b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
72
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat Tradisional (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik (Khusus untuk Provinsi)
c. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat Tradisional (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik (Khusus untuk Provinsi)
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
d. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas
1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
e. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai
Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat Tradisional (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik (Khusus untuk Provinsi)
c. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat Tradisional (Khusus untuk Provinsi)
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik (Khusus untuk Provinsi)
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
d. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas
1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
e. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai
Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
f. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
73
g. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
h. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri
Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Industri Rumah Tangga
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dibiayai dari dana APBD
meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat
c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
g. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
h. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri
Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Industri Rumah Tangga
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dibiayai dari dana APBD
meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat
c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
74
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis pada Puskesmas Panite yang menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
penilaian upaya kesehatan puskesmas dalam kurun waktu anggaran tahun 2024 sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja berupa
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action
(RPK/POA) Puskesmas yang akan dituangkan dalam RBA belanja kegiatan serta laporan
penilaian kinerja. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan
kesehatan di Puskesmas. Penerapan BLUD pada Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan
kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.
Semoga kedepannya, upaya yang dilakukan Puskesmas Panite pada tahun 2024 dapat
lebih terarah dan terukur dan mendapat dukungan dan partisipasi pengelola Puskesmas serta
perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.
Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan selanjutnya, Rencana
Strategis akan dievaluasi pada pertengahan periode dan akhir periode sesuai ketentuan yang
berlaku.
Penyusunan Rencana Strategis Puskesmas Panite melibatkan stakeholder terkait
penyusunan kegiatan lintas program, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tentunya seluruh tujuan dan sasaran yang
direncanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan kerjasama dan kerja keras dari
segenap aparatur kesehatan di lingkungan Puskesmas Panite dan jaringannya. Rencana strategis
selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan
oleh Puskesmas di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target
kinerja pelayanan dan manajemen Puskesmas yang berkualitas.
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis pada Puskesmas Panite yang menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
penilaian upaya kesehatan puskesmas dalam kurun waktu anggaran tahun 2024 sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja berupa
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Plan of Action
(RPK/POA) Puskesmas yang akan dituangkan dalam RBA belanja kegiatan serta laporan
penilaian kinerja. Rencana Strategis juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan
kesehatan di Puskesmas. Penerapan BLUD pada Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan
kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.
Semoga kedepannya, upaya yang dilakukan Puskesmas Panite pada tahun 2024 dapat
lebih terarah dan terukur dan mendapat dukungan dan partisipasi pengelola Puskesmas serta
perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.
Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan selanjutnya, Rencana
Strategis akan dievaluasi pada pertengahan periode dan akhir periode sesuai ketentuan yang
berlaku.
Penyusunan Rencana Strategis Puskesmas Panite melibatkan stakeholder terkait
penyusunan kegiatan lintas program, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Tentunya seluruh tujuan dan sasaran yang
direncanakan tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan kerjasama dan kerja keras dari
segenap aparatur kesehatan di lingkungan Puskesmas Panite dan jaringannya. Rencana strategis
selanjutnya akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan
oleh Puskesmas di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target
kinerja pelayanan dan manajemen Puskesmas yang berkualitas.
Tags
Categories
GeneralDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 9
- Slides 78
- Age 305 days
Related Slideshows
22
Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper
RodolfoMoralesMarcuc
38 views
26
Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint
chalobrido8
41 views
31
VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf
JaiJai148317
37 views
14
Fertility awareness methods for women in the society
Isaiah47
35 views
35
Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture
RitikSharma297999
33 views
5
syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......
ourcommunity56
36 views