Rev01_MATERI KA. BAPPEDA BALI 8 JULI 2025 2.pptx

Materi fixx

1. AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PROVINSI BALI Ruang Rapat Jempiring , Bappeda Provinsi Bali Selasa , 8 Juli 2025

2. 2 LANDASAN HUKUM PENILAIAN KINERJA PENURUNAN STUNTING 8 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat . Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 10 11 12 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota. 2 3 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ; 4 5 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 13 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

3. Prevalensi Stunting berdasarkan Provinsi , SSGI 2024 kisaran 8,7% s.d. 37% Prevalensi stunting tidak dapat dipublikasi karena Response Rate Rendah 37,0 19,8 8,7 Papua Pegunungan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Papua Tengah Papua Barat Daya Nusa Tenggara Barat Aceh Maluku Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Papua Selatan Sumatera Barat Papua Papua Barat Gorontalo Sulawesi Selatan Maluku Utara Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sumatera Utara Banten Sulawesi Utara Kep. Bangka- Belitung Riau Nasional Bengkulu Kalimantan Utara DI Yogyakarta DKI Jakarta Jambi Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Sumatera Selatan Kepulauan Riau Jawa Timur Bali 12 Provinsi memiliki prevalensi stunting di bawah angka nasional

4. 30,3 24,6 28,4 24,5 25,0 23,6 18,9 13,6 17,4 13,5 14,9 7,2 35,4 29,8 28,4 26,8 25,7 24,9 22,0 20,1 17,6 17,1 15,9 8,7 Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat Maluku Kalimantan Barat Papua Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Riau Kalimantan Utara Jambi Lampung Bali 2023 2024 5,2 1,5 1,0 3,7 0,2 0,0 2,3 0,7 1,2 6.5 3,1 11 Provinsi dengan Peningkatan Prevalensi Stunting 3 provinsi peningkatan signifikan di atas 5% : Riau (6,5%), NTB (5,2%), SulBar (5,1%) Perubahan angka stunting <5% Perubahan angka stunting >5% Tidak ada perubahan angka stunting 5,1

5. PREVALENSI BALITA STUNTING DATA PREVALENSI BALITA STUNTING BALI DAN NASIONAL TAHUN 2018-2024 DATA PREVALENSI STUNTING KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN 2023 DAN 2024 Sumber : 2018 : Riskesdas 2019 : SSGBI 2022 : SSGI 2023 : SKI 2024 : SSGI Sebanyak 4 ( empat ) Kabupaten mengalami peningkatan , dan 4 Kabupaten mengalami penurunan . Terdapat data Kabupaten / kota yang masih dalam proses analisis lebih lanjut oleh Tim Pemerintah Pusat , dan belum dapat ditampilkan hasilnya (N/A).

6. SE Kemendagri No 400.5.7/1685/ Bangda tanggal 17Maret 2025 tentang Pelaksanaan 8 ( Delapan ) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Memastikan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari : Ibu Hamil, dan Ibu Nifas ; Anak usia 0-23 bulan ; Anak usia 24-59 bulan ; Remaja Putri; Calon Pengantin ; dan Keluarga dan Masyarakat. SURAT EDARAN MENDAGRI No. 400.5.7/1685/ Bangda , 17 Maret 2025 Perihal : Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing sasaran dengan indikator layanan Bahwa target penurunan stunting dan target capaian layanan melalui indikator sebagaimana tersebut diatas untuk dipastikan masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan dalam dokumen perencanaan tahunan RKPD Pemerintah daerah agar melaksanakan PPPS secara terkonvergen dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi PPPS Pemerintah provinsi agar tetap melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi kabupaten / kota Tahun 2024 sesuai dengan juknis Penilaian Kinerja yang telah ditetapkan

7. STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING ( Perpres 72 Tahun 2021) Kemendagri menerapkan 8 aksi konvergensi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemda dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan agar intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting dapat berkualitas dan efektif dalam menurunkan angka stunting APBD RKPD RPJMD 5 PILAR

8. 8 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi 8 Aksi Konvergensi 8 Aksi Konvergensi Percepaan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah suatu instrument dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi baik spesifik dan sensitif dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran yaitu rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) dengan lebih efektif

9. 3a Pra Musrenbang Provinsi Penilaian Hasil Monev Provinsi Penandaan Perencanaan Provinsi Tahun Depan Penandaan Pelaksanaan Provinsi pasca perubahan APBD SIKLUS PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI Penandaan Pelaksanaan berdasarkan APBD Provinsi tahun berjalan Analisis Situasi Provinsi Pra Musrenbang Kabupaten /Kota Penilaian Hasil Monev Kab/Kota Penandaan Perencanaan Kab/Kota Tahun Depan Penandaan Pelaksanaan Kab/Kota pasca perubahan APBD Penandaan Pelaksanaan berdasarkan APBD Provinsi tahun berjalan Analisis Situasi Kab/Kota Pra Musrenbang Kecamatan Penilaian Hasil Monev Provinsi Penandaan Perencanaan Kecamatan Tahun Depan Penandaan Pelaksanaan Kecamatan pasca perubahan APBD Penandaan Pelaksanaan berdasarkan APBD Kab /Kota tahun berjalan Analisis Situasi Kecamatan Identifikasi capaian layanan APBDes , Swadaya , Swasta Semester I Identifikasi capaian layanan APBDes , Swadaya , Swasta Semester II 2a 2b 3b 4 1 3a 2a 2b 3b 4 1 3a 2a 2b 3b 4 1 3b 3d JANUARI MARET JULI OKTOBER DESEMBER PROV KAB/ KOTA KEC 1 Analisis Situasi Penguatan Perencanaan Penguatan Pelaksanaan Penilaian Hasil Monev 2 3b 4 2 Aksi pendukung ( Regulasi dan Publikasi Support di semua tahapan

10. KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI Rekomendasi Lokus dan Kegiatan Prioritas Aksi #1 Analisis Situasi Aksi #2: Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi # 3: Rembuk Stunting Aksi # 8: Reviu Kinerja Tahunan Aksi #4: Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting Aksi #5: Pembinaan Pelaku Dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Aksi # 6: Sistem Manajemen Data Stunting Aksi # 7: Pengukuran & Publikasi Stunting Rancangan Rencana Kegiatan Masukan untuk PerBup / Perwali Peran & Tugas Pembinaan Pelaku Dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Cakupan RT 1000 HPK yg Mendapat Intervensi Gizi secara Lengkap Cakupan & Keterpaduan Intervensi Gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK Komitmen & Kesepakatan Rencana Kegiatan Kesenjangan Data Perkembangan kasus stunting Data & Sebaran Stunting Proses RKPD & APBD Data Stunting & Cakupan Intervensi Sebaran & Penyebab Stunting Kegiatan Perbaikan Sistem Data Acuan pemantauan pelaksanaan VS hasil

11. 11 Fokus pada perbaikan manajemen intervensi gizi spesifik dan sensiti f Menilai hasil antara dalam upaya penurunan prevalensi stunting PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI OLEH PEMDA KAB/KOTA INTERVENSI SELANJUTNYA DILAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA OLEH PEMERINTAH PROVINSI

12. KELOMPOK SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025-2029

13. 6 Bidang Prioritas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali Bidang 1 Adat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal . Bidang 2 Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan. Bidang 3 Tranformasi perekonomian dengan Ekonomi Kerthi Bali. Bidang 4 Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi. Bidang 5 Lingkungan, Kehutanan, dan Energi. Bidang 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali. PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RPJMD SB PROV BALI 2025-2029

14. Memantapkan pelaksanaan kebijakan standar penyelenggaraan kesehatan secara komprehensif sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Memantapkan pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan secara terintegrasi berbasis aplikasi. Menurunkan angka Stunting dengan target di bawah 5%. Memantapkan pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Mempercepat pengembangan industri herbal tradisional Bali. ARAH KEBIJAKAN 4. Mempercepat layanan kesehatan tradisional . 1. Meningkatkan akses, jangkauan, pemerataan, dan keadilan layanan kesehatan . 2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan. 3. Meningkatkan edukasi kesehatan tradisional kepada masyarakat BIDANG KESEHATAN PROGRAM PRIORITAS 2: KESEHATAN, PENDIDIKAN, JAMINAN SOSIAL, DAN KETENAGAKERJAAN 14 TEMA : MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI YANG SEHAT PEMERINTAH PROVINSI BALI

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Jl . Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar http : //b appeda .baliprov.go.id @ bappedabali Bappeda Provinsi B ali [email protected]