Reviu-Pengendalian-Intern-PIPK-Kemhan.ppt

Reviu-Pengendalian-Intern-PIPK-Kemhan BAHAN KAJIAN ILMU AKUNTANSI

1. PMK No.17/PMK.09/2019
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat
Jakarta, 4 Juli 2019

2. OUTLINE
Konsideran PMK
Penerapan PIPK
Penilaian PIPK
Reviu PIPK
Latar Belakang PMK
Action Plan

3. Latar Belakang PMK

4. LATAR BELAKANG
1.Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Penanggung jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran, termasuk Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat,
membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang
disampaikan.
(PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat )
Format pernyataan tanggung jawab dalam Lampiran PMK
213/PMK.05/2013

”Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian
intern yang memadai, ...”.

5. LATAR BELAKANG
CONTOH Pernyataan Tanggung Jawab

6. LATAR BELAKANG (2)
2. Reviu atas Laporan Keuangan hanya memberikan
keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan disusun
sesuai dengan SAP
Lampiran PMK 10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas
LK BUN dan Lampiran PMK 255/PMK.09/2015 tentang
Standar Reviu atas LK K/L, dalam sub bab Tujuan Reviu
dinyatakan bahwa :
“Reviu tidak memberikan dasar untuk meyatakan opini
sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup
pengujian atas pengendalian intern, …” .

7. REALISASINYA .....
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
3
Menjadi Temuan BPK dalam Audit Kinerja ICOFR dan Audit LKPP Tahun
2015.
Pernyataan tanggung jawab atas LK yang disusun manajemen belum
didasari dengan mekanisme penilaian pengendalian intern/CSA yang
sistematis dan terdokumentasikan dengan baik.
•Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan:
Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait desain dan implementasi
CSA dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dengan
mengikutsertakan APIP (Audit Kinerja ICOFR).
Menetapkan peraturan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern
Penyusunan LKPP/ LKKL/LKBUN dan petunjuk teknis pemantauannya
(Audit LKPP).
Mengkoordinasikan APIP masing-masing LKKL/ LKBUN untuk
melaksanakan reviu atas Sistem Pengendalian Intern Penyusunan
Laporan Keuangan (Audit LKPP).

8. REALISASINYA .....
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
3
Menjadi Temuan BPK dalam Audit Kinerja ICOFR dan Audit LKPP Tahun
2015.
Pernyataan tanggung jawab atas LK yang disusun manajemen belum
didasari dengan mekanisme penilaian pengendalian intern/CSA yang
sistematis dan terdokumentasikan dengan baik.
•Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan:
Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait desain dan implementasi
CSA dalam rangka pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dengan
mengikutsertakan APIP (Audit Kinerja ICOFR).
Menetapkan peraturan tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern
Penyusunan LKPP/ LKKL/LKBUN dan petunjuk teknis pemantauannya
(Audit LKPP).
Mengkoordinasikan APIP masing-masing LKKL/ LKBUN untuk
melaksanakan reviu atas Sistem Pengendalian Intern Penyusunan
Laporan Keuangan (Audit LKPP).

9. Konsideran PMK

10. Menimbang
menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN mempunyai tugas menyusun
LK; Laporan keuangan dituangkan dalam bentuk LKPP yang merupakan laporan
keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara; (pasal 8)
UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Menteri/Pimpinan K/L menyusun Laporan Keuangan K/L dan memberikan
pernyataan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan; (Pasal 55)
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

11. Menimbang (2)
Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun
pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern
atas pelaporan keuangan pemerintah pusat;

12. Penerapan PIPK

13. Gambaran Umum PIPK
Unit Akuntansi
Tim Penilai
Menyusun Laporan Keuangan
Laporan
Keuangan
Penerapan
Penilaian
Laporan Hasil
Penilaian
Reviu
Laporan Hasil
Reviu
SOR
Sebagai dasar
Kelengkapan
PIPK

14. Tujuan Penerapan PIPK
Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan
Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang
memadai.
Pasal 3 PMK no 17 Tahun 2019 tentang PIPK

15. Perhitungan Defisit DJSKes sd. 31/12/2018
Pasal 2
PMK
17/2019

16. 16
Penerapan PIPK
Laporan
Keuangan
PIPK
M
enerapkan
Didokumentasikan
SOR
Harus ada dasar

17. Penerapan PIPK
PIPK diterapkan oleh
 Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun
LKPP
PIPK diterapkan pada tingkat entitas dan tingkat
proses/transaksi.
Pasal 4 PMK no 17 Tahun 2019 tentang PIPK

18. Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan

19. Pendokumentasian
Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP
bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan
dokumentasi penerapan PIPK.
Dokumentasi mencakup rancangan, penerapan, dan mekanisme
evaluasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tercermin
dalam Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan
administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.
Pasal 6 PMK no 17 Tahun 2019 tentang PIPK

20. PENILAIAN PIPK OLEH TIM PENILAI

21. Temuan
21
Unsur2 dan Prinsip2
Pengendalian Intern
Evaluasi &
Klasifikasi Temuan
Penilaian Tingkat
Entitas
Penilaian Tingkat
Proses/Transaksi
Temuan
Penilaian Secara
Keseluruhan
Penentuan jumlah
sample
Tinggi
Rendah
Pengujian Atribut
Pengendalian
Penarikan Simpulan
Efektivitas
Pengendalian
Penarikan Simpulan
Inconsequential
Significant deficiency
Material weakness
Efektif
Efektif dengan
pengecualian
Mengandung Kelemahan
Material
Penentuan akun signifikan
Identifikasi proses utama
Identifikasi risiko
Identifikasi pengendalian utama
Dokumentasi proses utama dan
pengendalian utama
Penyusunan tabel Risk-Control Matrix (RCM)
Perencanaan
Penilaian efektivitas
rancangan Pengendalian
Pengujian Efektivitas
Implementasi Pengendalian
Efektif
(CUDR<5%)
(CUDR>5%)
Alur Penilaian
Information &
Communication Technology
General Control (ITGC)
Sedang

22. Tujuan, Waktu, dan Tahapan Penilaian
22
TTahapan ahapan
WaktuWaktu
TujuanTujuan
Menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap entitas
akuntansi dan entitas pelaporan
1.Perencanaan
(Pembentukan TIM PENILAI; Penetuan
Akun signifikan; membuat RCM)
1.penilaian tingkat entitas
2.penilaian tingkat proses/transaksi
3.penilaian secara keseluruhan
•Tingkat Entitas = 1 tahun sekali
• Tingkat Proses/Transaksi = sekali dalam satu tahun
TIM PENILAI
Pasal 8 s.d 10 PMK no 17 Tahun 2019 tentang PIPK

23. 23
Penilaian Pengendalian
Intern Tingkat Entitas
Penilaian Pengendalian Intern
Tingkat Proses/Transaksi
Mengevaluasi pengendalian yang
mempunyai pengaruh
luas/menyebar ke seluruh
kegiatan/proses pelaporan
keuangan, termasuk penerapan ITGC.
Mengevaluasi pengendalian yang
ditujukan untuk mencegah dan
mendeteksi “apa yang bisa salah”
(risiko) atau tidak tercapainya tujuan
keandalan pelaporan keuangan
Penilaian PIPK
Penilaian Pengendalian Intern
secara Keseluruhan
Mengevaluasi temuan yang diperoleh
dari tahapan sebelumnya dan menarik
simpulan efektivitas PIPK
Perencanaan
Penilaian
Pelaporan Hasil
Penilaian
Tahapan Penilaian PIPK
1 32
•Buat Tim
•Tentukan akun
signifikan
•Buat RCM
Tim Penilai di
atasnya
APIP

24. Pelaporan Hasil Penilaian
24
Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK.
Laporan hasil penilaian disampaikan kepada:
a.Pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang bersangkutan;
b.APIP masing-masing; dan
c.Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.
d.disampaikan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan penilaian PIPK
Laporan hasil penilaian menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3
tingkatan, yaitu:
a.Efektif;
b.Efektif dengan pengecualian; atau
c.Mengandung kelemahan material.
Pasal 11 PMK no 17 Tahun 2019 tentang PIPK

25. Manajemen
25
Penilaian PIPK
Laporan
Keuangan
Tim Penilai
PIPK
SOR
Laporan Hasil
Penilaian
Tim Penilai di
atasnya APIP

26. 26
Reviu PIPK oleh APIP

27. Manajemen
27
Reviu PIPK
Laporan
Keuangan
Tim Penilai
PIPK
SOR
Laporan Hasil
Penilaian APIP
Laporan Hasil Reviu
Reviu

28. Pelaksanaan Reviu
28
Pasal 13
Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada
pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai
efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan
Reviu PIPK.
Reviu penerapan PIPK dilaksanakan oleh APIP.
Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang
berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan
oleh Tim Penilai.

29. Pelaksanaan Reviu (2)
29
Pasal 14
Reviu PIPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai
berikut:
a.Perencanaan Reviu PIPK
b.Pelaksanaan Reviu PIPK
c.Pelaporan Reviu PIPK
Pasal 15
Pada tahap perencanaan Reviu PIPK, APIP menyusun
program kerja Reviu PIPK berdasarkan Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
Reviu PIPK direncanakan pada Semester I Tahun
berikutnya

30. Komunikasi/Pelaporan Hasil Reviu
30
Pasal 17
Untuk setiap entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
yang direviu, APIP menyusun CHR PIPK dan/atau LHR PIPK.
CHR PIPK dan/atau LHR PIPK disampaikan kepada entitas
akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang direviu paling
lambat 1 bulan setelah pelaksanaan reviu
CHR PIPK dan/atau LHR PIPK merupakan dasar bagi
manajemen untuk membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Keuangan
Dalam hal tidak dilakuakn Reviu PIPK oleh APIP, hasil
penilaian PIPK oleh Tim Penilai digunakan sebagai dasar
manajemen untuk membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas
Laporan Keuangan

31. TERIMA KASIH