RIWAYAT PERMOHONAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN.pdf

Wilayah tumpang tindih

1. RESUME PERMOHONAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN – IZIN
USAHA PERTAMBANGAN f PT. KARYA MULTI MANDRAGUNA

1. Pra WIUP
Sebelum melakukan permohonan WIUP, team PT. KMM telah
melakukan kajian terhadap wilayah yang akan dia jukan
permohonan WIUP berupa kegiatan pengumpulan data legalitas
dalam aspek administrasi dan aspek teknis. Telah dilakukan
pengecekan pada MOMI, tidak adanya IUP Eksisting di wilayah
tersebut dan team teknis sudah melakukan survei tinjau. Hal
ini diperkuat dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang kepada PT. KMM yang terbit pada tanggal
03 Januari 2023. Setelah memenuhi aspek administrasi, dan
aspek teknis maka PT.KMM dikatakan dapat mengajukan
permohonan WIUP.

2. WIUP
• Telah diajukan permohonan WIUP pertama kali pada tanggal 19
Januari 2023 dan telah melalui evaluasi sebanyak 3 kali dan
disetujui pada tanggal 12 April 2023


1) Permohonan pada 19 Januari 2023 dengan hasil evaluasi :

2. 2) Permohonan pada 23 Februari 2023 dengan hasil evaluasi :






3) Permohonan pada 02 Maret 2023 dengan hasil evaluasi :









• Setelah melalui evaluasi sebanyak 3 kali dan disetujui pada
tanggal 12 April 2023

3. • Telah melakukan pembayaran pencadangan peta senilai Rp.
5.000.000 pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan tagihan
billing PNPB yang dikirim melalui email (Bukti terlampir).
• Terbitnya SK WIUP pada tanggal 13 Mei 2023 (Bukti SK
terlampir)

3. IUP EKSPLORASI
• Telah melakukan penempatan jaminan eksplorasi sebesar Rp.
14.563.499 pada tanggal 25 Mei 2023.
• Telah diajukan permohonan IUP EKS dan persyaratan diterima
pada tanggal 05 Juni 2023.






• Terbitnya SK IUP EKS pada tanggal 20 Juni 2023 (Bukti SK
terlampir)

4. PRA IUP OP
• Telah diajukan dokumen eksplorasi dan studi kelayakan pada
tanggal 23 Oktober 2023.
• Telah terbit Persetujuan Tekno-Ekonomi dari Dinas ESDM
Provinsi Jambi pada tanggal 4 Maret 2024 (Bukti pertekno
dilampirkan)
• Telah terbitnya Informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
kepada PT. KMM pada tanggal 29 April 2024 sebagai kelengkapan
lampiran dokumen lingkungan.

4. • Saat melakukan presentasi pembahasan UKL UPL, wilayah IUP
PT.KMM diduga tumpang tindih dengan PT. Winner Energi seluas
40 Ha.
• Berdasarkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada website
MOMI, PT. Winner Energi tidak tercantum dalam IUP yang
memiliki izin dan tidak ada IUP yang tumpang tindih dengan
PT.KMM.

5. PERATURAN
1. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2020 Pasal 14A tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan PP No. 25 tahun 2023
tentang Wilayah Pertambangan Pasal 18





2. Berdasarkan PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 16 : IUP diperoleh melalui tahapan pemberian WIUP dan IUP
(Dibuktikan dengan terbitnya SK WIUP dan IUP EKS)
Pasal 17 ayat 4 : WIUP batuan diperoleh dengan cara permohonan
wilayah
Pasal 28 : IUP terdiri atas 2 tahap kegiatan eksplorasi dan operasi
produksi
Pasal 31: Pemenuhan persyaratan a dministrasi, teknis,
lingkungan, finansial.
Pasal 54 : Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin
Usaha Pertarnbangan
3. Berdasarkan KEPMEN ESDM No. 97.K/MB.01/MEM.B/2022
tentang Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jambi
Putusan : SK WIUP dan IUP EKS
Rekom : Rekom Pertekno - Ekonomi
4. Berdasarkan Kepmen ESDM 110.K/HK.02/MEM.B/2021
tentang Persyaratan Pemberian Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan dijelaskan bahwa

6. wilayah permohonan tidak tumpang tindih dengan izin
pertambangan bahan galian yang sama dan tidak tumpang tindih
dengan izin pertambangan bahan galian yang berbeda (dengan
syarat menyampaikan persetujuan dari pemegang izin
pertambangan yang telah diberikan sebelumnya jika tumpang
tindih dengan izin pertambangan bahan galian yang berbeda).

7. KESIMPULAN
Berdasarkan resume dan peraturan yang telah dijelaskan maka WIUP
hingga IUP Eksplorasi yang dimiliki telah memenuhi kriteria tersebut
dan seharusnya perizinan tetap da pat dilanjutkan. Hal tersebut
diperkuat dengan beberapa penjelasan berikut :
a. PT. KMM telah dilakukan kegiatan survei tinjau, studi literatur dan
pengecekan terkait keterdapatan pada area tersebut
b. Memiliki sebaran data sumber daya dan atau data cadangan
batuan yang dibuktikan pada dokumen eksplorasi dan studi
kelayakan (Telah disetujui dengan Pertekno dari ESDM)
c. Memiliki 1 jenis mineral batuan (pasir) dan luasan tidak melebihi
5.000Ha (Permohonan 97,09 Ha)
d. Tidak tumpang tindih dengan WPR,WPN dan WUPK dan
merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
pertambangan secara berkelanjutan (Telah mendapatkan SK WIUP
dan IUP EKS)
e. Tidak adanya wilayah exsisting pada wilayah permohonan PT.
KMM dan telah dilakukan pengecekan pada website MOMI , dan
apabila terdapat IUP pada area tersebut seharusnya dilakukan
perpanjangan IUP paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku
SK IUP berakhir dan jika dalam masa tersebut pemegang IUP tidak
memperpanjang IUP maka SK IUP berakhir dan area tersebut
kosong.