RPP XI AK3 Ketentuan Umum Perpajakan.pdf

berikut adalah contoh rpp ketentuan umum perpajakan

1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Klaten
Kelas/ Semester : XI AK 3/1
Mata Pelajaran : Administrasi Perpajakan
Materi Pokok : Ketentuan Umum Perpajakan
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku perilaku (jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik
untuk memecahkan masalah.
KI 4: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
1.1 Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah
untuk mengelola administrasi keuangan entitas.
1.2 Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami,
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.
1.3 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli,
santun, ramah lingkungan, gotong royong) dalam melakukan
pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam pembelajaran
akuntansi
2.1 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari
sebagai wujud implementasi sikap proaktif dalam melakukan kegiatan
akuntansi

2. 3.1 Menjelaskan definisi, fungsi, hukum, penggolongan, dan tata cara
pemungutan pajak serta pungutan lain selain pajak.
Indikator : Siswa mampu menjelaskan definisi, fungsi, hukum,
penggolongan, dan tata cara pemungutan pajak serta pungutan lain selain
pajak.
4.1 Mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak.
Indikator : Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan
pungutan lain selain pajak
C. Tujuan Pembelajaran
1. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan
pengertian pajak dan pungutan lain selain pajak.
2. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan
fungsi pajak dan pungutan lain selain pajak.
3. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan
dasar hukum yang mengatur pajak.
4. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan
penggolongan pajak dan pungutan lain selain pajak.
5. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat menjelaskan
tata cara pemungutan pajak dan pungutan lain selain pajak.
6. Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar siswa dapat
mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan pungutan lain selain pajak.
D. Materi Pembelajaran
Ketentuan Umum Perpajakan, meliputi :
1. Definisi pajak
2. Pungutan lain selain pajak
3. Fungsi pajak
4. Kedudukan hukum pajak
5. Jenis-jenis pajak
6. Tata cara pemungutuan pajak
7. Tarif pajak
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific Learning
Model pembelajaran : Cooperative Learning
Metode Pembelajaran : Ceramah, Diskusi Kelas
Metode diskusi kelas adalah pembelajaran dengan diawali dengan
pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk guru memberikan soal
yang harus mereka diskusikan jawabannya. Setelah diskusi selesai,
perwakilan setiap kelompok maju kedepan.. tugasnya adalah menyajikan hasil
kerja kelompoknya. Jika mereka telah usai menunaikan tugasnya mereka
kembali ke kelompok masing-masing untuk membahas dan mencocokkan

3. hasil kerja yang telah mereka tunaikan. Kemudian guru memberikan evaluasi
yang bertujuan untuk memberi penekanan mengenai jawaban yang sesuai.
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
Media : Powerpoint, Modul Komputer Akuntansi Kelas XI
Alat : Whiteboard, Boardmarker, Eraser, Laptop, LCD.
Sumber Belajar :
Sohidin, SE., M.Si. 2013. Modul Komputer Akuntansi Kelas XI.
Surakarta: LPA Mitrabijak Surakarta.
G. Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan
Kegiatan
Waktu
1. Persiapan psikis dan fisik dengan membuka pelajaran dengan
mengucapkan salam dan berdoa bersama (menghayati ajaran agama)
2. Menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran (rasa
ingin tahu)
3. Menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan disajikan
selama pembelajaran.
4. Memberi motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran.
15 1

2. Inti
Kegiatan Waktu
1. Guru menerangkan materi tentang Ketentuan Umum Perpajakan, meliputi
: definisi pajak, pungutan lain selain pajak, fungsi pajak, kedudukan
hukum pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutuan pajak, tarif pajak.
2. Setelah selesai menerangkan, guru membagi siswa kedalam beberapa
kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa.
3. Guru membagikan soal/kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran
saat itu kepada masing-masing kelompok untuk dipecahkan bersama
anggota kelompoknya (disiplin dan tanggungjawab).
4. Sesekali guru berkeliling ke masing-masing kelompok memberikan arahan
dalam memecahkan kasus/soal yang diberikan.
5. Setelah masing-masing kelompok selesai melakukan diskusi dan
menghasilkan kesimpulan kelompok, perwakilan kelompok maju kedepan
untuk menerangkan mengenai jawaban (tanggungjawab, proaktif dan
disiplin).
6. Kelompok lain bertugas mendengarkan dan mencatat hasil diskusi
kelompok lain, sedangkan kelompok yang maju bertugas menyampaikan
hasil diskusi kepada kelompok lain (jujur).
60 menit

4. 7. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain, kelompok yang
presentasi boleh menggunakan internet untuk mempermudah menjawab
pertanyaan.
8. Guru meminta siswa untuk membuat ringkasan dari hasil diskusi bersama
internal kelompoknya maupun dari kelompok lain (peduli).

3. Penutup
Kegiatan Waktu
1. Bersama-sama siswa membuat rumusan-rumusan rangkuman
sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan.
2. Memberi penguatan dan penugasan kepada siswa
3. Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama dan
keyakinan masing-masing
15 menit

H. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik penilaian : tes tertulis
2. Bentuk Instrumen dan instrumen
a. Bentuk instrumen : lembar kerja siswa
b. Instrumen :
Soal:
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak?
2. Jelaskan pungutan lain selain pajak?
3. Jelaskan fungsi dari pajak?
4. Jelaskan kedudukan hukum pajak?
5. Sebutkan jenis-jenis pajak?
Jawaban :
1. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu :
a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-
Undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontaprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran -pengeluaran
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat
surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
e. Pajak selain mempunyai tujuan budgeter juga mempunyai
tujuan mengatur (reguler)

5. 2. Pungutan lain selain pajak meliputi :
a. Bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen
dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain.
b. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas
barang-barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean
berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang
sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan
atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan
tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan
barang.
c. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang
tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis
barang tertentu. Contohnya tembakau, gula, bensin, minuman
keras, dll.
d. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan
suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara
langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh : retribusi parkir,
tol, dll.
e. Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan
suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara
langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
f. Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.
3. Fungsi pajak meliputi :
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan
salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber
keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai
jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-
lain.
b. Fungsi Reguler (Mengatur)
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam bidag sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan

6. tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan
pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
a) Pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewah.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan
pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin
mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi
sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.
Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak
berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah
(mengurangi gaya hidup mewah).
b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan:
dimaksukan agar pihak yang memperoleh penghasilan
tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang
tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
c) Tarif pajak ekspor 0%: dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia
sehingga dapat memperbesar devisa.
d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil
produksi tertentu seperti industri semen, rokok, baja, dan
lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi
terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu
lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha
koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan
koperasi Indonesia.
f) Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik
investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang
menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang
harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan
berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil
mengatur tentang timbulnya besarnya, dan hapusnya utang
pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib
pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan
yang memuat kenaikan denda, sanksi atau hukuman, dan cara-
cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan
yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan

7. tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat
berbelit-belit seperti pajak penghasilan.
b. Hukum Pajak Formil
Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai
berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi
suatu kenyataan. Bagian ini memuat cara-cara penyelenggaraan
mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh
pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para
wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan
pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam
pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk
melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan
bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat
mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak
tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang
kadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh mula-mula
tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak,
melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi lama-
kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak wajib
pajak yang umumnya tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.
5. Pajak terdiri dari berbagai macam jenis pajak, dan jenis-jenis pajak
tersebut dikelompokkan menjadi tiga. Berikut penggolongan dari
jenis pajak :
a. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a) Pajak langsung
Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau
ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat
dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak
lain.
b) Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau
pihak ketiga.
b. Menurut Sifat
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a) Pajak subjektif
Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya
memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan
pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

8. b) Pajak objektif
Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya
memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan,
perbuatan, atau perristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan
pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
c. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan mnjadi dua, yaitu :
a) Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut
oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga negara pada umumnya.
b) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak
daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
3. Pedoman penilaian
Keterangan Skor
Jika jawaban lengkap dan benar 10
Jika jawaban kurang lengkap 8
Jika jawaban salah 2
Untuk siswa yang aktif didalam kelas akan mendapatkan nilai tambahan.







Klaten, ... Agustus 2014

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa


Ch. Erni Kartikawati, M.Pd Larasati Puspaningrum
NIP. 19690725200701 2 014 NIM. 11403244024