RPS 2 - ETIKA PROFESI - PPAK BATCH 36 KELAS G[1] - Final.pptx

RPS 2 - ETIKA PROFESI - PPAK BATCH 36 KELAS G[1] - Final.pptx

1. TATA KELOLA YANG BAIK Disusun oleh : ⁠ C herry Tantowi - 126242046 Evie Susanto - 126242156

2. TOPIK PEMBAHASAN Definisi Dan Prinsip Dasar Tata Kelola Mengapa Tata Kelola Yang Baik Dan Etika Bisnis Diperlukan Teori Keagenan Struktur Tata Kelola Di Indonesia

3. A. Definisi dan Prinsip Tata Kelola Definisi tata kelola ( governance ) adalah seperangkat sistem , struktur , dan proses yang digunakan untuk mengarahkan , mengendalikan , serta mengawasi suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan memperhatikan prinsip transparansi , akuntabilitas , dan kepentingan para pemangku kepentingan ( stakeholders ). Konsep tata kelola bisa diterapkan dalam berbagai bidang , dengan fokus yang berbeda : Tata Kelola Perusahaan ( Corporate Governance ) Wajib mengikuti ketentuan OJK dan BEI tentang Good Corporate Governance (GCG), Misalnya : Membentuk Komite Audit untuk mengawasi laporan keuangan . Menerapkan keterbukaan informasi melalui laporan tahunan dan publikasi ke publik . Menyediakan kanal pengaduan ( whistleblowing system ) untuk melaporkan pelanggaran . Tata Kelola Pemerintahan (Public Governance) Mengacu pada cara pemerintah dan lembaga publik mengelola urusan negara. Ini mencakup proses pengambilan keputusan , pembuatan kebijakan , dan alokasi sumber daya publik untuk melayani kepentingan masyarakat . Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Berfokus pada bagaimana aset dan sumber daya teknologi informasi dikelola dalam sebuah organisasi . Tujuannya adalah memastikan bahwa investasi TI sejalan dengan tujuan bisnis dan dikelola dengan efektif untuk meminimalisasi risiko .

4. A. Definisi dan Prinsip Tata Kelola ( Cont ’) Prinsip Tata Kelola Prinsip-prinsip tata kelola (good governance) adalah seperangkat nilai dan pedoman yang menjadi fondasi bagi pengelolaan sebuah organisasi , baik itu pemerintahan , perusahaan , maupun entitas nirlaba . Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif , adil , dan berkelanjutan . Secara umum , prinsip-prinsip utama tata kelola mencakup : 1. Transparansi (Transparency) Prinsip ini menekankan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi . Semua keputusan dan tindakan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan . Ini termasuk pengungkapan laporan keuangan , kebijakan , dan proses pengambilan keputusan . Dengan adanya transparansi , kepercayaan publik dapat terjaga dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan . 2. Akuntabilitas (Accountability) Prinsip ini berarti adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil . Setiap individu atau unit dalam organisasi harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas . Mereka harus dapat menjelaskan hasil dari tindakan mereka dan bersedia menerima konsekuensi , baik positif maupun negatif . Akuntabilitas adalah kunci untuk mengukur kinerja dan memastikan tujuan organisasi tercapai .

5. A. Definisi dan Prinsip Tata Kelola ( Cont ’) 3. Responsibilitas (Responsibility) Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab sosial dan hukum organisasi . Artinya , organisasi harus mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku , serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar . Ini mencakup tanggung jawab terhadap karyawan , pelanggan , dan juga dampak operasional terhadap lingkungan . 4. Independensi (Independency) Prinsip ini memastikan bahwa organisasi dijalankan secara mandiri dan objektif . Pengambilan keputusan harus bebas dari tekanan , pengaruh , atau konflik kepentingan dari pihak manapun , baik dari dalam maupun luar organisasi . Ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme , khususnya di tingkat manajemen dan dewan direksi . 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness and Equality) Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) harus diperlakukan secara adil dan setara . Hak- hak mereka harus dihormati dan dilindungi . Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif , dan semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat .

6. B. Mengapa Tata Kelola yang baik dan etika bisnis diperlukan Tata kelola yang baik (good governance) dan etika bisnis sangat penting karena keduanya adalah fondasi bagi keberlanjutan , kredibilitas, dan kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi . Tanpa keduanya , perusahaan atau lembaga rentan terhadap skandal , korupsi, inefisiensi , dan hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan . Meningkatkan Kepercayaan Investor Investor dan kreditur lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang kuat karena dianggap lebih aman dan transparan . Ini memastikan bahwa informasi keuangan , operasional , dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan Mitigasi Risiko Dengan adanya sistem kontrol internal dan audit yang efektif , perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko, termasuk risiko hukum, operasional, dan finansial . Mendukung Keberlanjutan (Sustainability) Tata kelola yang baik menjamin keberlangsungan organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang .

7. B. Mengapa Tata Kelola yang baik dan etika bisnis diperlukan ( Cont ’) Memenuhi Regulasi dan Standar Internasional Di Indonesia, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan penerapan tata kelola . Etika bisnis membantu organisasi tidak hanya sekadar patuh hukum , tapi juga berperilaku sesuai nilai moral dan tanggung jawab sosial . Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Internal Etika bisnis memperkuat budaya kerja yang sehat → mendorong kolaborasi , loyalitas karyawan , dan produktivitas tinggi . Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Ekonomi Investor global ( misalnya lembaga keuangan internasional ) lebih tertarik menanam modal pada perusahaan dengan Good Corporate Governance (GCG). Etika bisnis meningkatkan nilai tambah karena organisasi dianggap lebih kredibel , profesional , dan bertanggung jawab .

8. B. Mengapa Tata Kelola yang baik dan etika bisnis diperlukan ( Cont ’) Hubungan Keduanya Tata kelola yang baik dan etika bisnis saling itu melengkapi. Etika bisnis berfungsi sebagai fondasi moral, yang menanamkan nilai kebenaran, keadilan, dan integritas dalam budaya organisasi. Sementara itu, tata kelola yang baik adalah kerangka kerja struktural yang memastikan nilai-nilai etis tersebut benar-benar diterapkan dalam setiap proses, kebijakan, dan keputusan perusahaan. Dengan demikian, tata kelola tanpa etika bisa menjadi (hukum) yang tanpa (jiwa) di mana aturan mungkin dipatuhi hanya untuk menghindari sanksi, bukan untuk keyakinan moral. Sebaliknya, etika tanpa tata kelola bisa menjadi niat baik yang tidak terstruktur dan sulit diwujudkan dalam praktik. Gabungan keduanya menciptakan sistem yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

9. C. TEORI KEAGENAN Dikembangkan oleh Jensen Meckling pada tahun 1976. Teori ini menghubungkan kontrak antara principal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki sumberdaya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama principal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberikan amanat oleh principal untuk mengelola sumberdaya . Agen yang bertindak sebagai pihak yang bertugas mengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan principal. Kadang hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agen ( asymmetric information ).

10. C. TEORI KEAGENAN ( Cont ’) Beberapa bentuk konflik kepentingan yang mungkin terjadi: 1. Bentuk konflik pemegang saham dengan manajer Berhubungan dengan perilaku mementingkan diri sendiri dari manajer (agen) yang akan menimbulkan konflik kepentingan dengan pemegang saham (principal). Dimana manajer akan lebih suka pertumbuhan dan ukuran perusahaan yang lebih besar dimana hal ini akan sejalan dengan kepentingan pribadi dari manajer . 2. Bentuk konflik kreditur dan pemegang saham Dalam hal ini diasumsikan manajer bertindak mewakili pemegang saham yang mengadakan kontrak dengan kreditur , Masalah terjadi ketika manajer sebagai perwakilan dari pemegang saham berusaha mentransfer kesejahteraan dari kreditur ke pemegang saham atau diri sendiri . 3 . Konflik antara pemegang saham pengendali dan minoritas Pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham minoritas atau apa yang disebut dengan eksporpriasi . Ekspropriasi , yang artinya secara harfiah adalah " pengambilan paksa" kekayaan . Dalam konteks ini, kekayaan pemegang saham minoritas " diambil " secara tidak langsung dan dialihkan ke pemegang saham pengendali .

11. D. STRUKTUR TATA KELOLA DI INDONESIA 1. Perbandingan Struktur Satu Dewan dan Dua Dewan: Struktur Satu Dewan (Single-board system): Negara yang menetapkan : Negara – negara Anglo-Saxon seperti US, UK, Kanada, dan Australia. Dewan: Hanya terdapat satu Board of directors (BOD) yang terdiri dari executive dan non-executive director. Fungsi: Direktur executive bertanggung jawab untuk kegiatan perusahaan sehari- hari (CEO ). mereka yang bertanggung jawab penuh atas operasional dan keputusan harian perusahaan Direktur non-executive tidak terlibat dalam kegiatan perusahaan sehari- hari tetapi terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap executive team . Menggabungkan fungsi pengawasan dan manajemen Letak dalam struktur perusahaan : Langsung di bawah RUPS

12. D. STRUKTUR TATA KELOLA DI INDONESIA ( Cont ’) Struktur Dua Dewan (Dual-board system): Negara yang menetapkan : Negara – negara Eropa daratan seperti Jerman dan Belanda . Indonesia termasuk salah satu negara yanag menggunakan dual-board system (Ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)). Dewan: Terdiri dari dua dewan yaitu dewan pengawas (supervisory board) atau dikenal dengan dewan komisaris dan dewan pelaksana (executive board) atau dikenal dengan dewan direktur . Fungsi: Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direktur Dewan direktur menjalankan fungsi manajemen/operasional sesuai arahan Dewan Komisaris dan RUPS Dalam hal ini fungsi pengawasan dan manajemen dipisahkan secara jelas Letak dalam struktur perusahaan : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) → Dewan Komisaris → Dewan Direksi Gambar: Board structure under the two distinct governance model Sumber: Internet

13. D. STRUKTUR TATA KELOLA DI INDONESIA ( Cont ’) 2. Organ korporat: RUPS, dewan komisaris dan direksi Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007, Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi , dan Dewan Komisaris . RUPS adalah organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam UU dan atau anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi . Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan , baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

14. D. STRUKTUR TATA KELOLA DI INDONESIA ( Cont ’) 3. Hubungan antar organ RUPS Merupakan wadah para pemegang saham untuk pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan , dengan memperhatikan AD dan peraturan perundang -undangan ( pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perusahaan . Semua kekuasaan , hak , dan kewajiban tertinggi berpusat pada RUPS). Dewan Komisaris Sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (Perwakilan dari RUPS ). Dewan Komisaris tidak boleh turut serta mengambil keputusan operasional. Dewan Direksi Sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan sehari- hari . Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya .

15. Contoh perusahaan yang mengimplementasikan GCG dengan baik PT Astra Graphia Tbk ( Astragraphia ) mendapatkan penghargaan sebagai TOP Good Corporate Governance dalam kategori Business Support Services pada TOP GCG Awards 2022 dari Iconomics . Sumber : https://www.astragraphia.co.id/id/berita-kegiatan/artikel-kegiatan-perusahaan/d/astragraphia-raih-top-good-corporate-governance-awards-2022    Sumber: https://www.astragraphia.co.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi

16. Prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di PT Astragraphia Roadmap GCG Perseroan berfokus kepada: Identifikasi bagian-bagian yang memerlukan peningkatan tata kelola Pembuatan dokumen kebijakan internal, standar prosedur operasional, dan pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan dan pengawasan atas tata kelola yang sudah ada Penyesuaian guna memastikan tata kelola yang berlaku di Perseroan sejalan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku Sumber: Elemen pendukung tata kelola perusahaan PT Astragraphia Tbk .

17. Studi kasus: Penyelundupan Barang Mewah oleh Direktur Utama Etika buruk yang dilakukan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, di tahun 2019 menyalahgunakan jabatannya dengan kasus penyelundupan sebuah motor Harley Davidson dan dua buah sepeda Brompton yang menjadi sorotan publik . Pasalnya , Direktur Utama tersebut melakukan tindakan yang tidak terpuji . Kasus penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan dua buah sepeda Brompton itu dilakukan menggunakan pesawat terbaru Garuda Indonesia Airbus A330-900 yang dilakukannya pada tanggal 17 November 2019. Sebelum melakukan penerbangan dari Perancis menuju Cengkareng , Direktur Utama PT. Garuda Indonesia ini bekerjasama dengan anak buahnya yang berinisial SAS . Menteri Keuangan menyampaikan bahwa komponen motor harley yang diselundupkan tersebut berkisar senilai 200 hingga 800 juta . Peristiwa ini membuat direktur utama PT. Garuda Indonesia sepakat diganti dengan adanya keputusan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan , Direktur Utama Garuda Indonesia terbukti melanggar Pasal 102 huruf a, setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyertakan bukti kepabeanan dan Pasal 102 huruf b, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor . Sumber : https://kumparan.com/aminatun-djuhriah/etika-dan-aturan-gcg-tidak-ditaati-penyalahgunaan-jabatan-oleh-eks-dirut-garuda-1us4oMoL2eR/full Pelanggaran pada Good Corporate Governance Transparansi (Transparency ) Direktur Garuda melakukan penyelundupan barang mewah untuk menghindari adanya pembayaran pajak atas barang-barang selundupan kepada negara . Tindakan ini menunjukkan kurangnya keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan tugas yang merusak kepercayaan publik dan investor. Akuntabilitas (Accountability ) Seorang pimpinan seharusnya bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan yang diambil . Namun , Direktur utama justru menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi , yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang diberikan kepadanya . . Tanggung Jawab (Responsibility ) Direktur utama tidak bertindak sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku . Tindakan penyelundupan tersebut merugikan perusahaan dan negara , serta menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku . Seharusnya, manajemen bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan secara profesional dan etis , serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan , bukan malah melanggar aturan . Independensi (Independency ) Direktur utama menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yaitu menyelundupkan barang mewah . Ini menunjukkan bahwa ia tidak bertindak sebagai pemimpin yang independen demi kemajuan perusahaan , melainkan sebagai individu yang menyalahgunakan posisinya . Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness ) Tindakan penyelundupan oleh Direktur utama merupakan perlakuan tidak adil bagi karyawan lain yang harus mematuhi aturan , prosedur dan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut termasuk ke pemegang saham dan negara . Tindakan ilegal tersebut merugikan pemegang saham dan pihak lain, sementara hanya menguntungkan pimpinan . Gambar: Garuda Indonesia Datangkan Pesawat Baru Jenis Airbus A330-900 Neo Sumber: https://kumparan.com/kumparanbisnis/garuda-indonesia-datangkan-pesawat-baru-jenis-airbus-a330-900-neo-1sL45rENgaq/1

18. TERIMA KASIH