1
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember 68136
Telp. (0331) 487550 website: www.iain-jember.ac,id
Email:
[email protected]
Formulir :
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)
No. Dokumen
No Revisi
Tanggal Terbit
Mata Kuliah (Kode MK) : Hukum Administrasi Negara SKS : 2 Semester : II, dan IV
Program Studi : HTN, HPI Dosen : Abdul Jabar.SH.,MH
Deskripsi Mata Kuliah :
Pergeseran konsepsi negara dari ‘nachwachterstaat’ (negara penjaga malam) ke konsepsi negara kesejahteraan (welfare state),
hal ini membawa konsekuensi pada peranan dan aktivitas pemerintah dimana dalam konteks ini peranan pemerintahan tidak
lagi sekedar penjaga malam tetapi sesuai dengan konsep welfare state, pemerintah wajib menyelenggarakan bestuurzorg
(kesejahteraan umum) yang untuk itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (saats bemoeienis) dalam segala
lapangan kehidupan masyarakat. Artinya disini pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika masyarakat untuk
keadilan dan kemakmuran yang salah satunya adalah melalui ‘freies ermessen’ atau diskresi. Seiring dengan pergeseran
pelaksanaan kenegaraan melalui konsep welfare state maka dikenal istilah good governace dengan pengertian ‘good
governance’ secara sekilas bisa diartikan sebagai pemerintahan yang baik, atau juga dapat dikaitkan dengan tuntutan akan
pengelolaan pemerintah yang pofesional, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara umum good
governance dapat diartikan sebagai perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Atau juga pemerintah yang bersih dari
KKN adalah bagian penting dari pembangunan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani, akan tetapi wujudnya bagaimana
dan bagaimana hal itu dapat dicapai masih membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Permasalah pelaksanaan
pemerintahan sebagimana diuraikan diatas merupakan wilayah kajian dalam hukum Administrasi Negara.